Ditemukan 817 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemidanaan pemindahan pendanaan pemindangan pamindangan pemindahaan pemandangan pemidanaanã
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 39/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk
Tanggal 3 Februari 2015 — H. ABDULLAH
147 — 12
  • Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaansematamata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik danmembina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkankelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang taat danpatuh pada segala peraturan perundangundangan yang berlaku disamping mencegahdilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman wargamasyarakat ;Menimbang, bahwa dengan mrengkaitkan tujuan pemindanaan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 31-03-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 16/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 10 Mei 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : YOGI HENDRA, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN
183 — 103
  • Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini padatingkat banding, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankandan dikuatkan;Menimbang, bahwa hukuman yang dijatunhkan dalam Pututusan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbr tanggal 31 Januari2017, jika ditinjau dari aspek kesalahan dan jumlah kerugian negara serta dariaspek sifat pemindanaan
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 17 Februari 2016 —
57 — 10
  • tindak pidana korupsi menyatakan pengembaliankerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapus pidana terhadappelaku tindak pidana, pengembalian hanya merupakan salah satu faktor meringankan;Menimbang, bahwa sehubungan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan inioleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim perlu menentukan status hukum barangbukti tersebut yang bentuk, jenis dan status hukumnya akan ditentukan lebih lanjut dalamamar putusan ;Menimbang, bahwa apabila ketentuan pemindanaan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 10 Mei 2017 — SUMIYANTO ALIAS YAYAN ALIAS ANTO
195 — 126
  • Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini padatingkat banding, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankandan dikuatkan;Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhnkan dalam Pututusan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbr tanggal 31 Januari2017, jika ditinjau dari aspek kesalahan dan jumlah kerugian negara serta dariaspek sifat pemindanaan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 43/PID.SUS/TP KORUPSI/2014/PN.PTK
Tanggal 16 Februari 2015 — RIDWAN, S.Pd., Bin BURHANI
102 — 80
  • diriTerdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan sematamata bukanmerupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwamenyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapatmenjadi anggota masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundangundangan yang berlaku disamping mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkanhukum demi pengayoman warga masyarakat ;Menimbang, bahwa dengan mengkaitkan tujuan pemindanaan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 24-11-2016 — Putus : 23-12-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 43/PID.TPK/2016/PT PBR
Tanggal 23 Desember 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : YUSUF LUQITA DANAWIHARDJA ,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
87 — 59
  • Banding padaPengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini padaHalaman 291 dari 299 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRtingkat banding, sehingga Pertimbangan Hukum tersebut dapatdipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam PututusanMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.SusTPK/2016/ PN.Pbr,tanggal 11 Oktober 2016 ditinjau dari aspek kesalahan dan jumlah kerugiannegara serta dari aspek sifat pemindanaan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
MUH. ALI KUMAINI MUSTAFA, S.T.
149 — 53
  • adakoordinasi bisa menggunakan BPKP;Bahwa ahli berpedandapat bahwa sumber hukum selain UU adalah putusanMahkamah Konstitusi.Bahwa ahli mengetahui tentang adanya putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 31/PUU/2012 yang pada pokoknya memutuskan bahwa auditperhitungan kerugian keuangan negara tidak hanya dapat dilakukan oleh BPKnamun juga dapat dilakukan oleh BPKP, bahkan inspektorat jenderalLembaga, Badan, Instansi Negara.Bahwa ahli berpendapat bahwa dalam konteks kontrak pengadaan barang /jasa pemerintah, pemindanaan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
IR. SANNY PATANGGU
118 — 33
  • Halaman 143Bahwa ahli mengetahui tentang adanya putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 31/PUU/2012 yang pada pokoknya memutuskan bahwa auditperhitungan kerugian keuangan negara tidak hanya dapat dilakukan oleh BPKnamun juga dapat dilakukan oleh BPKP, bahkan inspektorat jenderalLembaga, Badan, Instansi Negara.Bahwa ahli berpendapat bahwa dalam konteks kontrak pengadaan barang /jasa pemerintah, pemindanaan adalah upaya terakhir setelah upayapenyelesaian sengketa yang diatur di dalam kontrak telah di laksananakan.Bahwa
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-08-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 9/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG
Tanggal 15 Agustus 2014 — - BUDI HARTO
117 — 52
  • Konsekwensi lebih lanjut asas inisampai pada tahap pemindanaan.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 1 September 2015 — NURSAHIR, Amd Als SAHIR Bin ABDUL
106 — 16
  • tindak pidana (delik) formil tersebutdiatas haruslah sesuai dengan peraturan perundangundangan, menurutazas legalitas dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1ayat (1) KUHP namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karenaHalaman 264 dari 313 halaman Putusan Nomor 52/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbrtidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KHUAP,surat putusan pemindanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — PROF. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H., M.H
513 — 386 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adriansyah, Mantan Anggota DPR RI, Andre(Swasta) dituntut 2 (dua) tahun; Artalyta yang swasta 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, Urip (Jaksa)dituntut 20 (dua puluh) tahun; Rio Capella (DPR) dituntut 2 (dua) tahun dan dihukum 1 (satu)tahun 5 (lima) bulan.Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka terbukti Judex Facti /Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dalam perkara a quokarena adanya diskriminasi pemindanaan terhadap Pemohon Kasasi,padahal diketahui Pemohon Kasasi didakwa secara bersamasama.Dengan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
ZAHARUDDIN SINAGA, SE
213 — 47
  • Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan :Primair :1.5.6.Menyatakan Terdakwa Zaharuddin Sinaga, SE tidak terbukti secara sahmelakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan dalamdakwaan subsidair pasal 3 JO pasal 18 Undang undang noor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 20 tahun2001 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana;Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemindanaan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
OKTAVIA SIHOMBING
218 — 56
  • Sesuai dengan mana diaturdalam UndangUndang No 15 tahun 2006 pasal angka 15 tentang badanperneriksaan keuangan ;Bahwa dipidananya seseorang,tidaklah cukup apabila orang itu telahmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifatmelawan hukum, dan untuk pemindanaan periu adanya syarat, hal iniberlaku asas TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN (Kiene Strafe ohneHalaman 245 dari 316 halaman Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn3.schuld) atau Geen straf zonder schuld/Nula poena sine culpa adanyapemidanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — Abubakar Umanahu, S.Pdi
109 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016termasuk dalam kategori membahayakan apabila pemindanaan yang dijatuhkantidak sepadan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan;Dengan memperhatikan bahwa akibat perbuatan Terdakwa AbubakarUmanahu, S.Pdi yang menimbulkan kerugian negara sebesarRp369.050.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah),yang mana terhadap kerugian Negara tersebut tidak ada itikad baik dariTerdakwa untuk mengembalikannya, maka menurut pendapat kamipemindanaan yang dijatunkan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 16 April 2015 — JASNUR AHMAD BIN JAUHARI, Dkk
176 — 9
  • pidanasebagaimana disyaratkan dalam delik materil ;Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana (delik) formil tersebutdiatas haruslah sesuai dengan peraturan perundangundangan, menurutazas legalitas dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat(1) KUHP namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidaksesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KHUAP,surat putusan pemindanaan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 12 April 2017 — RUSLAN AUHASBA,SE
76 — 41
  • pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini padatingkat banding, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankandan dikuatkan;Halaman 390 dari 397 Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRMenimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam putusan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PekanbaruNomor 51/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbr tanggal 19 Januari 2017 harus diperbaikijika ditinjau dari aspek kesalahan dan jumlah kerugian negara serta dari aspeksifat pemindanaan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 30-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 12 April 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADHI THYA FEBRICAR, SH
Terbanding/Terdakwa : RUSLAN AUHASBA, SE
97 — 62
  • Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini padatingkat banding, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankandan dikuatkan;Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam putusan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PekanbaruNomor 51/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbr tanggal 19 Januari 2017 harus diperbaikijika ditinjau dari aspek kesalahan dan jumlah kerugian negara serta dari aspeksifat pemindanaan