Ditemukan 815 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : suapraja sutapraja sukapraja surapraja sumapraja swapradja sapraja
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-12-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 656/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 8 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : NAAN.S Diwakili Oleh : HARDIANSYAH,SH.MH.
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAHAN R.I CQ MENTERI PERTAHANAN R.I CQ PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, CQ.KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT CQ PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI CQ KEPALA PERBEKALAN ANGKUTAN DAERAH MILITER III SILIWANGI CQ KOMANDAN DETASEMEN PERBEKALAN ANGKUTAN III CQ KOMANDAN TEMPAT PEMBERIAN PERBEKALAN III PURWAKARTA
Terbanding/Tergugat II : Komandan Komando Distrik Militer Purwakarta Dandim PWK
Terbanding/Tergugat III : Aah Nuryati
Terbanding/Tergugat IV : Cucu Rosiyani
Terbanding/Tergugat V : Iit Karnasih Djuita
Terbanding/Tergugat VI : Yani Muhaerani
Terbanding/Turut Tergugat I : Yeye
Terbanding/Turut Tergugat II : Lurah Kelurahan Nagri Kidul
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Purwakarta
Terbanding/Turut Tergugat IV : CICIERDIS IFANURDIANI, SH.,M.Kn.
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Cq
137 — 66
  • grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkanOverschrijvings Ordonnantie (S.183427), yang telah dibubuhicatatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversimenjadi hak milik; ataub. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkanOverschrijvings Ordonnantie (S.183427) sejak berlakunya UUPAsampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurutPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yangbersangkutan; atauc. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkanPeraturan Swapraja
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 16-08-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 17-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 176/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 April 2017 — AGUS HERMAWAN, DKK;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
88 — 70
  • dua tempat ini sifatnya fakultatif tidakwajib yang wajib itu di Kantor Pertanahan dan Kelurahan;Bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah yang pokok tentunya sertpikat hakatas tanah tapi didalam proses pendaftaran tanah mengacu pada PP No.24Tahun 1997 selain sertipikat itu hasil dari proses pendaftaran tapi alatalatbukti tertulis lain bisa digunakan sebagai alat bukti awal kepemilikan tentuadalah sertipikatsertipikat bekas hak Barat apakah itu Eigendom atau yangberasal dari lingkungan daerahdaerah swapraja
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-08-2021 — Putus : 24-09-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 133/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 24 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : Usman Jaya
Pembanding/Penggugat II : Fandy Wijaya Oeij
Pembanding/Penggugat III : Irwan WIjaya
Terbanding/Tergugat I : Hendro Sujarwo
Terbanding/Tergugat II : Fusanto Wijaya
Terbanding/Turut Tergugat I : CV. ALASKA PRIMA COAL
Terbanding/Turut Tergugat II : H. IRIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat III : ABD. JAFAR
Terbanding/Turut Tergugat IV : H. SYAILI AKBAR
120 — 53
  • hak, pemegang hak dan hakhak pihak lain yangmembebaninya.Pasal 60 ayat (2) huruf c dan g Permen Agraria/Kepala BPN No. 3Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997, mengatur:Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hakhak lamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapatditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumendokumen sebagaiberikut:c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkanPeraturan Swapraja
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-06-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor - 20/Pdt.G/2016/PN kag
Tanggal 14 Februari 2017 — - HADI SUROYO VS H. MUHAMMAD HUSNI ZEN, DKK
159 — 67
  • meliputi terjadinya hak atas tanah ini atas dasarketentuan konversi (perubahan status hak) menurut UUPA, dimana sejak berlakunya UUPApada tanggal 24 September 1960, semua hak atas tanah yang ada sebelumnya diubahmenjadi hak atas tanah yang diatur dalam UUPA;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Konversi adalah perubahan hak atastanah sehubungan dengan berlakunya UUPA, dan hakhak atas tanah yang ada sebelumberlakunya UUPA (yaitu hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat (BW), HukumAdat dan daerah swapraja
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2020/PT DPS
1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. dkk melawan Ir. I Gede Agus Hardiawan,
136 — 116
  • Dalam artian hakim Indonesia, termasuk jugahakim pengadilan swapraja dan adat, di tempattempat yang mempunyaipengadilanpengadilan tersebut.Halaman 42 dari 138 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT DPS7. Bahwa Pasal 76 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas berlaku untuk perkarayang sudah dituntut di muka sidang dan telah berkekuatan hukum tetap(inkracht).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 16 September 2015 — DIDI RISMUNADI
112 — 44
  • ayat (4) UU Nomor : 2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum);mensyaratkan buktibukti kepemilikan atas tanah bekas milik Adat yangdibayar ganti rugi dengan Petuk pajak Bumi / Landrente, girik, pipil, ketitir,Verponding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapunatau, Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhitanda kesaksian oleh kepala adat, lurah, kepala desa atau Surat tandabukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560 K/TUN/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — MASENAH, DKK VS KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
274 — 2682 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • apapunjuga sebagaiman dimaksud dalam Pasal Il, VI dan VIIketentuanketentuan konversi undangundang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;(6). akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yangdibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat, lurah, kepala desaatau nama lain yang dibuat sebelum berlakunya PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah dengan disertai alas hak yang dialihkan;(c). surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkanPeraturan Swapraja
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 22-02-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Kla
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat:
1.ACENG ABDULLOH
2.AZIS
3.AGUS HERWANTO
4.RASDI
5.RADIMAN
6.SUGIONO
7.SAEFUDIN
8.TOMIN
9.RASIDI
10.SUWARDI
11.SRI WAHYUNI
12.MAYA SARI
13.ENGKOM SYARIPUDIN
14.JUMIATI
15.ASEP BASRI
16.RUSTANDI
17.ASEP KOSWARA
18.HAMDANI
19.SAHIDIN
20.M, ROBI
21.AMIN KAMUDIN
22.MUHLISIN
23.MUJIONO
24.MUSLIHUDIN
25.MUSIRAH
26.ROMLAN
27.WAHYUNINGSIH
28.TAHRI
29.YAMIN
30.UMAYAH
31.SRI HARYATI
32.BASUKI
33.SAPRUDIN
34.ADE KOMAR
35.ARNI
36.MAHENDRA GUNAWAN
37.SHOLIHIN
38.SURATMAN
39.SUGIONO
Tergugat:
1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung
2.PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR I
Turut Tergugat:
Negara Republik Indonesia Cq. Presiden RI Cq. Pemerintah Provinsi Lampung
63 — 12
  • Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkanPeraturan Swapraja yang bersangkutan;d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PeraturanMenteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;e. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yangberwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunyaUndangUndang Pokok Agraria, yang tidak disertaikewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapitelah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;f.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 190/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 6 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : SUSIATI
Pembanding/Penggugat II : SAMIATI
Pembanding/Penggugat III : LIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. GANDA REKSA MULIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA ZENI DAERAH MILITER WBUIUT BARISAN
Terbanding/Tergugat IV : DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat V : ADI PINEM, SH
Terbanding/Turut Tergugat : TURIMAN
134 — 191
  • Deli Maatschappij yaitu Suatu perusahaan yang mempunyaiusaha perkebunan besar tembakau dan bergerak juga dibidangpelayanan umum dan tanah, memperoleh tanah yang luas dariPemerintah Swapraja Deli dengan grant;Bahwa.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
490 — 543
  • Hakhak dan wewenangwewenang atas bumi dan air dari Swaprajaatau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunyaUndangundang ini hapus dan beralin kepada Negara;B.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 190/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 6 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : SUSIATI
Pembanding/Penggugat II : SAMIATI
Pembanding/Penggugat III : LIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. GANDA REKSA MULIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA ZENI DAERAH MILITER WBUIUT BARISAN
Terbanding/Tergugat IV : DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat V : ADI PINEM, SH
Terbanding/Turut Tergugat : TURIMAN
107 — 71
  • Deli Maatschappij yaitu Suatu perusahaan yang mempunyaiusaha perkebunan besar tembakau dan bergerak juga dibidangpelayanan umum dan tanah, memperoleh tanah yang luas dariPemerintah Swapraja Deli dengan grant;Bahwa.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 24-08-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 39/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
Ir. ACHMAD SOBRIE, MSi, Dkk
Tergugat:
1.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Intervensi:
PT. HUMA INDAH MEKAR
443 — 607
  • BPN No. 18 Tahun 2019;Halaman 243 dari 264 halaman Putusan Nomor : 39/G/2021/PTUN.BLBahwa menurut Ahli, jenisjenis tanah adat (individual bezit recht) dariberbagai daerah, antara lain: Jawa ada girik, leter c, d; Tanahtanah milikadat di Sumatera selain girik, dikenal Grand Sultan yaitu tanah pemberianSultan, yang mempunyai arti Hak ini memiliki pengertian Tanda bukti hakatas tanah yang diberikan oleh Sultan kepada Kawula Swapraja danhamba sahaya Rajaraja Pribumi; Di Lampung dalam praktik prosespengakuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 29-03-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/Pdt/2017
Tanggal 29 Maret 2017 —
145 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 34 K/Pdt/2017selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalamUndangUndang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan tanahtanah yangjatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuanketentuan Undangundang tersebut ; b. tanahtanah yang diambiloleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah,sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat 5; c. tanahtanahSwapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara,sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undangundang
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 17-02-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/PID.SUS/TPK/2016/PN Smr
Tanggal 23 Juni 2016 — Jaksa Penuntut:
ANDI PANCA SAKTI, SH.
Terdakwa:
G. GASMAN GILIR BIN GILIR
123 — 16
  • Negosiasi, saksi hadir selaku pendengarjalannya musyawarah dimaksud hanya sebagai saksi, di KantorPertanahan Kukar.Bahwa mengenai status tanah yang diperuntukkan pembangunanSMKN 1 Muara Badak, tanah tersebut adalah tanah eks swapraja,yaitu bekas tanah milik kerajaan Kutai Kartanegara, yang kemudianHalaman 111 dari 221 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2016/PN Smrsetelah berlakunya UUPA menjadi tanah negara yang dikuasai orangsecara turun temurun, dan sudah diusahakan sejak dahulu, sesuairiwayat yang saksi
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO
324 — 181
  • Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkanPeraturan Swapraja yang bersangkutan atau2. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PeraturanMenteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959 atau.3.