Ditemukan 7535 data
125 — 76
No. 3/Pid.SusTPK/2016/PT.PLGPenyusunan rencana program dan petunjuk tehnis dibidang bangunangedung dan perabotan.Pelaksanaan program dan petunjuk tehnis dibidang bangunan gedungdan perabotan;Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang bangunan gedungdan perabotan;Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas;Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi laindibidang bangunan gedung dan perabotanPelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidangsesuai
Penyusunan rencana program dan petunjuk tehnis dibidang bangunangedung dan perabotan.b. Pelaksanaan program dan petunjuk tehnis dibidang bangunan gedungdan perabotanc .Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang bangunan gedungdan perabotanHalaman 27 dari 137 Hal. Put.
Penyusunan rencana program dan petunjuk tehnis dibidang bangunangedung dan perabotan;b. Pelaksanaan program dan petunjuk tehnis dibidang bangunan gedungdan perabotan;Halaman 46 dari 137 Hal. Put.
Penyusunan rencana program dan petunjuk tehnis dibidang bangunangedung dan perabotan.b. Pelaksanaan program dan petunjuk tehnis dibidang bangunan gedungdan perabotanc Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang bangunan gedungdan perabotand. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugase. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi laindibidang bangunan gedung dan perabotanf.
Penyusunan rencana program dan petunjuk tehnis dibidang bangunan gedungdan perabotan.b. Pelaksanaan program dan petunjuk tehnis dibidang bangunan gedung danperabotanc. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang bangunan gedung danperabotand. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugase. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi lain dibidangbangunan gedung dan perabotanf.
71 — 33
diajukan olehTerbanding /Penggugat , yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1.Bahwa gugatan Terbanding/Penggugat mengandung cacat formildalam bentuk kurang pihak adalah tidak benar, karena Pembanding/Tergugat bukan orang perorangan atau badan hukum privat tetapimerupakan badan hukum publik, yang diatur dalam hukumadministrasi negara, yang memiliki Kewenangan melalui atribusiatau delegasi berdasarkan PP No. 54 tahun 2010 ;Bahwa karena paket pekerjaan dibiayai olen APD Kab Grobogan,sehingga tehnis
107 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
namaHendarto Wiryo; Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor 164/Kamal Muara, terbit tanggal 8Pebruari 1982 semula atas nama Salin bin Nisa terakhir tercatat atas namaHansaputra Wiryo;yang dilakukan Tergugat di atas tanah milik Penggugat jelas cacat hukum dantidak sah karena Tergugat dalam menerbitkan sertipikatsertipikat a quodilakukan dengan melanggar dan atau bertentangan dengan ketentuanketentuanyang berlaku tentang pendaftaran tanah serta tidak terlebih dahulu melakukanbeberapa kegiatan administrasi dan tehnis
Dengan tidak dilakukannyakegiatan administrasi dan tehnis dalam penerbitan sertipikatsertipikattersebut di atas, membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan Tergugat berupa penerbitan sertipikat hak milik di atas tanahyang disengketakan adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan danperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan sertipikatsertipikat hak miliksementara tersebut di atas, di atas tanah milik Penggugat adalah juga cacat hukumdan
batasbatas tanah sebagaimana disebutkannyadalam Gambar Situasi yang dibuatnya;Pasal 53 ayat 2a : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa penerbitansertipikat sementara hak milik tersebut di atas bertentangan dengan peraturanperundangan yang berlaku karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebutdikeluarkan Tergugat dengan tidak terlebih dahulu melakukan beberapakegiatan administrasi dan tehnis
Sebab kalau saja Tergugat selaku Pejabat Tata UsahaNegara berlaku professional/cermat dan hatihati, yaitu melakukanbeberapa kegiatan administrasi dan tehnis pertanahan sebagai prosedurtetap/baku sebelum menerbitkan sertipikat, seperti :i). Melakukan pengukuran dan pemeriksaan lapangan, dimanapenguasaan dan penggunaan tanah secara pisik apakah benardikuasai oleh pemohon dan apakah benar tanah yang dimohonkanhak tersebut benar milik pemohon ?;ii).
86 — 17
Bukit Alam Permata ;Bahwa isi Sosialisasi tersebut adalah di kampung Karangwuni akan dibangunApartemen dan diterangkan masalah tehnis pembangunan apartemen tersebut;Bahwa setelah diterangkan masalah tehnis pembangunan apartemen tersebut pihakwarga keberatan karena di gang kelapa gading dekat apartemen sering terjadi banjirpermintaan warga untuk mengantisipasi maka mohon pihak perusahaan membuatdrainase sebelum membangun apartemen tersebut ;Bahwa pihak perusahaan menyaggupi untuk pembangunan drainase
Bukit alam Permata ;Bahwa isi Sosialisasi tersebut adalah di kampung Karangwuni akan dibangunApartemen dan diterangkan masalah tehnis pembangunan apartemen tersebut;Bahwa setelah diterangkan masalah tehnis pembangunan apartemen tersebut pihakwarga keberatan karena di gang kelapa gading dekat apartemen sering terjadi banjirpermintaan warga untuk mengantisipasi maka mohon pihak perusahaan membuatdrainase sebelum membangun apartemen tersebut ;Bahwa pihak perusahaan menyaggupi untuk pembangunan drainase
21 — 1
Hal ini terjadi karenaPencatatan pekawinan pada tanggal 6 Juni 1986tersebut dilakukan dengan pencatatan sementaradan karena satu dan lain hal secara tehnis barudibuat akta nikah tertanggal 17 Maret 1998;2. Bahwa setelah menikah Pemohon hidup' bersamadengan Termohon di Kecamatan KotagedeYogyakarta;. Bahwa selama ikatan perkawinan berlangsung telahdua anak yaitu:.
45 — 4
dan kosmetika;Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan obat adalah bahan ataupaduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhiatau menyelidiki sistem fisiologi atau kKeadaan patologi dalam rangka penetapandiagnosis pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi untuk manusia;Bahwa Ahli menerangkan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalammemproduksi dan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasiadalah Apoteker dan dibantu oleh tenaga tehnis
Terbanding/Penggugat : EKO NURROHMAD Diwakili Oleh : H. MOH. JAMAAH WL, SH
Terbanding/Turut Tergugat : WIWIK ALAWIYAH SH
57 — 30
Bahwa terkait tehnis pembayaran tanah tersebut Sesuai perjanjian dilakukanmelalui 3 tahapan masingmasing sebagai berikut :1. Pembayaran tahap Rp. 50. 000.000, tanggal 11 Oktober 20172. Pembayaran tahap II Rp.430.000.000, tanggal 11 April 20183. Pembayaran tahaplll Rp.210.000.000, tanggal 11 Juli 20187. Bahwa selanjutnyaTergugat selaku pembeli telah merealisasikanpembayarantanah kepada Penggugat selaku penjual sebagai berikut :1.
Terbanding semulaPenggugat dan Pembanding semula Tergugat sepakat mengadakan jual beliterhadap obyek tanah sengketa dan obyek tanah sengketa II dihadpan NotarisWiwik Alawiyah,SH untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut adabeberapa ketentuan :Halaman 9 Putusan Nomor 162/Pdt/2019/PT SMG Bahwa harga tanah disepakati Rp.300.000, permeter persegi yang tanah(Hak Milik 2450 dan Haki Milik 2192 = 2.300 M2) sehingga harga keseluruhanmenjadi Rp.690.000.000, (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ; Bahwa tehnis
92 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
., 5.600.000, 1.900.000, rcngan tehnis danPenahan (5 Unit)02 Pembuatan patok 30.000.000, 10.815.000, 19.185.000, batas lokasi(Hutan lindung)03 Pembuatan patok 40.010.400, 37.728.000, 2.282.400, larikan (HutanLindung)04 Pembuatan papan 2.750.000. 1.650.000, 1.100.000. nama lokasi(Hutan lindung)05 Pembuatan 10.000.000, 8.000.000. 2.000.000., pondok kerja(Hutan lindung)06 Tanaman (Hutan 82.500.000, 82.500.000.
Jenis Kegiatan Realisasidana Danayang Selisindana Ket.Rp. dikerjakan Rp.Rp.01 02 03 04 05 0601 Penyusunan 7.500.000., 5.600.000, 1.900.000, rcngan tehnis danPenahan (5 Unit)02 Pembuatan patok 30.000.000, 10.815.000, 19.185.000, batas lokasi(Hutan lindung)03 Pembuatan patok 40.010.400, 37.728.000, 2.282.400, larikan (HutanLindung)04 Pembuatan papan 2.750.000. 1.650.000, 1.100.000. nama lokasi(Hutan lindung)05 Pembuatan 10.000.000, 8.000.000. 2.000.000., pondok kerja(Hutan lindung)06 Tanaman (Hutan
PUJI A.,SH,MH.
Terdakwa:
MINARSIH ALIAS CIK MIN
114 — 25
berwenang dan terdakwa sudah melakukannyakurang lebih 4 (empat) Tahun ;Bahwa Terdakwa kemudian menjual Miras jenis Arjo yang sudah diraciknya di Toko milik terdakwa dengan harga untuk ukuran botol 600 mlterdakwa jual dengan harga Rp. 8.500,00 ukuran 1 (satu) liter dijualdengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan omzet/keuntungan dari meracik Miras jenis Arjo tersebut kurang lebih Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu) ;Bahwa Terdakwa mencampur minuman keras jenis arjo tidak memenuhiketentuan tehnis
kemudian kadar alkohol diukur hingga mencapai 15 %selanjutnya tinggal menyiapkan wadahnya berupa botol 600 ml dituangkanCcairan miras tersebut menggunakan gayung dan torong plastik setelah terisiditutup dan tahap terakhir memasukkan dalam kardus dan diisolasi dan satu kaliproduksi yang dihasilkan antara 3 (tiga) dos sampai dengan 4 (empat) dos isi25 (dua puluh lima) botol 600 ml Miras yang sudah siap diedarkan/dijual ;Menimbang, bahwa Terdakwa mencampur minuman keras jenis arjo tidakmemenuhi ketentuan tehnis
20 dari 25 Putusan Nomor218/Pid.Sus/2017/PN.KdrMenimbang, bahwa berdasarkan hasil lab tersebut di atas terkandunganEtanol dengan kadar 19,09 %, 17,15%, 15,31%, 16,89% dan Metanol kadar0,007%, 0,002% dan 0,002% dimana telah ternyata bahwa minuman beralkoholyang di produksi oleh terdakwa tersebut tidak boleh dikonsumsi karena memilikikadar etanol serta metanol bukan merupakah bahan yang aman untukdikonsumsi (termasuk bahan berbahaya), dan untuk mencampur minumanberalkohol harus memenuhi ketentuan tehnis
Terbanding/Penggugat : NONA VENESSA WINASTESIA
Terbanding/Penggugat : DRS. SETYAWAN PUSPO ATMOJO
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
127 — 73
dibiayai dari pinjaman kredit investasi dan modal kerja sebesarRp.2.000.000.000, (dua miliyar rupiah) oleh Tergugat PT.BRI KanwilYogyakarta dan 35 % modal sendiri ;Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan 65 %pembiayaan SPPBE dibiayai oleh Pembanding adalah tidak berdasardan menunjukkan ketidak pahaman serta ketidak cermatan majelishakim dalam memahami maupun membaca Study Kelayakan ;Bahwa Study Kelayakan yang dijadikan dasar permohonan kreditterbanding kepada pembanding hanyalah dokumen tehnis
gugatannyauntuk meminta pembatalan lelang ;C.DALAM POKOK PERKARA : Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim halaman 72 alinea 3menyatakan bahwa bukti P.121 (Studi Kelayakan) membuktikanbahwa terbanding hendak mendirikan SPPBE dengan pembiayaanyang dibutuhkan Rp.27.000.000.000,(dua puluh tujuh miliyar rupiah)yang terdiri dari 35 % dari penggugat dan 65 % dari Kredit Investasikepada tergugat ; Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru karena bukti P.121(Studi Kelayakan) tersebut adalah merupakan dokumen tehnis
sebagaipendukung permohonan kredit para terbanding kepada semualembaga pembiayaan atau bank yang ada bukan hanya kepadaPembanding saja ; Bahwa pembanding juga keberatan dengan pertimbangan hukumhalaman 76 alinea 3 dan 4 , bahwa bukti P.1.21 (Studi Kelayakan)bukan akta perjanjian kredit hanya merupakan dokumen tehnis,sehingga tidak mengikat pembanding untuk memberikan kreditkepada para terbanding guna membiayai proyeknya, Pembanding Hal.12 Dari 36 Hal.Put.Perk.Pdt.No.13/Pdt./2013/PTYdalam memberikan
134 — 9
.: 800 / 01.11 / DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Asisten Tehnis pada Dinkes Kab. Touna TA. 2014;13. Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Touna No.: 800 / 01.09 / DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Panitia PHO/FHO pada Dinkes Kab. Touna TA. 2014;14. Foto Copy Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) No.: 177 / PPK / APBD / CCO / IX / DINKES / 2014 tanggal 22 September 2014;15. Foto Copy Spesifikasi Tekhnis;16. Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan;17.
.: 800 / 01.11 /DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Asisten Tehnis padaDinkes Kab. Touna TA. 2014;13) Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Touna No.: 800 / 01.09 /DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Panitia PHO/FHOpada Dinkes Kab.
Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo UnaUna Tahun Anggaran 2014secara bersamasama ataupun bertindak sendirisendiri dengan Terdakwa IlANNADDARAH SHOPIAH, ST, selaku Asisten Tehnis Pada Dinas KesehatanKabupaten Tojo UnaUna Tahun Anggaran 2014 dan selaku Sekretaris PanitiaPHO/FHO Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo UnaUna Tahun Anggaran2014, saksi FADHLI HASMIN Alias FADHLI LEMBAH Alias FADHLI, ST(Terdakwa yang penuntutannya diajukan terpisah), dan saksi FREDDY
Mengenai detail CCO terlampir;Bahwa CCO sudah sesuai dengan ketentuannya karena nilai CCOtidak menambah atau mengurangi dari nilai kontrak pekerjaan ;Untuk kapasitas terdakwa selaku Asisten Tehnis, pemeriksaannyaterdakwa telah mempercayakan kepada konsultan pengawas An.FADLI LEMBAH yang berdasarkan keterangannya mengatakankepada terdakwa bahwa hasil pekerjaan dilapangan sudah sesuaikontrak tanpa ada penyimpangan.
Touna No.: 800 / 01.11 /DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Asisten Tehnis padaDinkes Kab. Touna TA. 2014;13) Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Touna No.: 800 / 01.09 /DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Panitia PHO/FHOpada Dinkes Kab.
Touna No.: 800 / 01.11 /DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Asisten Tehnis padaDinkes Kab. Touna TA. 2014;13.Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Touna No.: 800 / 01.09 /DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Panitia PHO/FHOpada Dinkes Kab.
Pembanding/Penggugat II : SUMIATI Diwakili Oleh : Prima Agus Darmanto.SE.SH
Pembanding/Penggugat III : SUKKUR Diwakili Oleh : Prima Agus Darmanto.SE.SH
Terbanding/Tergugat IV : WIWIK SRI WAHYUNI
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR UNIT PELAKSANA TEHNIS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SAMPEAN SETAIL DI BONDOWOSO
39 — 52
Pembanding/Penggugat I : ASTIMA Diwakili Oleh : Prima Agus Darmanto.SE.SH
Pembanding/Penggugat II : SUMIATI Diwakili Oleh : Prima Agus Darmanto.SE.SH
Pembanding/Penggugat III : SUKKUR Diwakili Oleh : Prima Agus Darmanto.SE.SH
Terbanding/Tergugat IV : WIWIK SRI WAHYUNI
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR UNIT PELAKSANA TEHNIS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SAMPEAN SETAIL DI BONDOWOSO
MULYADI, S.T
Tergugat:
BUPATI ACEH BARAT DAYA
243 — 148
Penggugatpada tanggal 12 September 2020 ;Bahwa Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri BandaAceh telah menjatuhkan putusan terhadap Penggugat dengan keputusan Penggugat telah dijatuhi pidana prnjara selama 1 (Satu ) tahun 4 ( empat)bulan dan denda Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 2 (dua) bulan;Bahwa pasal 17 ayat 1 peraturan kepala badan kepegawaian NasionalNomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk tehnis
pemberhentian pegawalnegeri sipil menyatakan PNS dapat diberhentikan dengan hormat atauatau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap karena melakukantindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua ) Tahun danpidana yang dilakukan tidak berencana;Bahwa peraturan kepala badan kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun2020 tentang petunjuk tehnis pemberhentian pegawai negeri sipil karenadihukum paling singkat 2 (dua) tahun,
akan tetapi Penggugat hanyadihukum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sehingga bertentangan denganketentuan pasal 17 ayat 1 peraturan kepala badan kepegawaian NasionalNomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk tehnis pemberhentian pegawalnegeri sipilBahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor554 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentiankarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas Nama Mulyadi, S.T.Bin
Bahwa penerbitan objek sengketa selain melanggar ketentuan pasal 17ayat 1 peraturan kepala badan kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun 2020tentang petunjuk tehnis pemberhentian pegawai negeri sipil, juga telahbertentangan dengan azas kepastian hukum14.
Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertentangan dengan pasal15.17 ayat 1 peraturan kepala badan kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun2020 tentang petunjuk tehnis pemberhentian pegawai negeri sipil dan azazkepastian hukum, maka sepatutnya dibatalkan;Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat dari pegawai negeri sipilpada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tidak menurut ketentuanHalaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUNBNAVIL.yang berlaku, maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk
94 — 10
Sulteng Tahun Anggaran 2009; ----------------------2. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Amandemen Nomor : 027/01/Bag.Perl tanggal 05 Januari 2009 Terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/7.2.A.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 antara Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan pada Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Umum dan Asset Setda Prop. Sulteng dan PT. Trijaya Putra Pratama untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Prop.
PERLUM & ASSET/ 2009 Tanggal 29 januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 ( copy yang dilegalisir ); -----------------------------------------------------------------------25. Surat Perjanjian pinjam pakai perusahaan milik ST. Salma Sannang, SE kepada Ir.
Sulteng Tahun Anggaran 2009;. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Amandemen Nomor : 027/01/Bag.Perl tanggal 05 Januari 2009 Terhadap Surat Perjanjian KontrakNomor : 027/7.2.A.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 antara PejabatPelaksana Tehnis Kegiatan pada Bagian Pengadaan Biro PerlengkapanUmum dan Asset Setda Prop. Sulteng dan PT. Trijaya Putra Pratama untukPekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Prop.
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 12/ RO.PERLUM & ASSET/ 2009 Tanggal 29 januari 2009 Tentang PejabatPelaksana Tehnis Kegiatan Pada Biro Perlengkapan Umum dan AssetSekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 ( copyyang dilegalisir ); 25. Surat Perjanjian pinjam pakai perusahaan milik ST. Salma Sannang, SEkepada Ir.
KeputusanPresiden Republik IndonesiaNomor 80 Tahun 2003tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakanbahwa penyedia barang/jasadilarang mengalihkantangungjawab seluruhpekerjaan utama denganmensubkontrakkan kepadapihak lain dan ayat (4)menyatakan penyediabarang atau jasa dilarangmengalihkan tangungjawabsebagian pekerjaan utamadengan mensubkontrakkankepada pihak lain dengancara dan alasan apapun,kecuali disubkontrakkankepada penyedia barang/jasaspesialis; e Bahwa hasil pemeriksaan Tim Ahli Tehnis
setelahdilakukan Penyidikan dan dilakukan pemeriksaan atas hasil pelaksanaanfisik dan kuantitas pekerjaan Renovasi Gedung Wanita yang dijadikangedung serba guna tahap II tahun anggaran 2009 oleh Tim Ahli dariFakultas Tehnik Universitas Tadulako dan ahli menyimpulkan bahwavolume fisik pekerjaan terlaksana 82,576%belum mencapai 100 %sehingga terdapat selisin volume fisik 17,424% dengan demikianpekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah diperjanjikan;e Bahwa hasil pemeriksaan Tim Ahli Tehnis
AnugerahAftha Sulawesi, berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan( Kontrak ) Nomor : 70/SPMK/Bag.Perlum tanggal 11 DesemberUnsur Tehnis/Pengelola teknis/ Pengawas Pekerjaan: Ir. RUSDI M.RUSSENG, (PNS PU Propinsi); Panitia Pemeriksa Pekerjaan: e ELAN WARLIMAN, SE. ( Ketua );e Hj. PUSPAWATY MUSLIMIN, SE. (Sekretaris);e ARWAN, S. Sos. (anggota);e YOS TANGKILISAN (anggota);b. Tahun anggaran 2010Rekanan pelaksana pekerjaan:. HAERUDDIN, Direktur PT. WijayaKatya Semies tay
Ely Syahputra Perangin Angin
29 — 10
dan berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Dusun II LorongGereja Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, makaPengadilan Negeri Stabat berwenang memberikan penetapan' ataspermohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalamKeputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku Il sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab Ilyang mengatur tentang tehnis
1.SUTINI PURNAMASARI
2.SANDI SOLEH
Tergugat:
PT. Dirgantara Aspalindo Asphalt Mixing Plant
130 — 41
;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan perkara perdata tidakdiatur di dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek sering terjadi ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan dantelah memerintahkan memanggil kedua belan pihak supaya hadir padapersidangan yang ditetapkan itu, disertai saksisaksi untuk diperiksa danmembawa surat keterangan yang akan dipergunakan (vide Pasal 121 ayat (1)HIR/145 RBg) ;Di dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Tehnis Peradilan
69 — 41
Kemudian dengan telah dilengkapinyapersyaratan administrasi dan tehnis melalui proses verifikasi akhirnya TPKKelurahan Sawidago dapat menerima bantuan kegiatan peningkatan/pembangunan pekerjaan jalan kantong produksi sepanjang 1,2 KM (satu komadua kilometer) dan pembuatan 4 (empat) buah plat dueker sebesar Rp.200.000.000,00.
Kemudian dengan telah dilengkapinyapersyaratan administrasi dan tehnis melalui proses verifikasi akhirnya TPKKelurahan Sawidago dapat menerima bantuan kegiatan peningkatan/pembangunan pekerjaan jalan kantong produksi sepanjang 1,2 KM (satu komadua kilometer) dan pembuatan 4 (empat) buah plat dueker sebesarRp.200.000.000,00.
67 — 3
IWAN adalahdijanjikan untuk menggunakan sabu ; 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut disisihkanmenjadi 1 (satu) paket dengan kode Al untuk dilakukan pengujian di Balai BesarPengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dan berdasarkan hasil pengujian Nomor :LP.Nar.K.11.0238, tanggal 16 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani olehMagdalena, Dra, Apt, M.Si, manager Tehnis Pengujian Produk terapetik, Narkotika,Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen Balai
WAN adalah dijanjikan untuk menggunakan sabu ;1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut disisihkanmenjadi (satu) paket dengan kode A1 untuk dilakukan pengujian di Balai Besar PengawasObat dan Makanan di Banjarmasin, dan berdasarkan hasil pengujian Nomor6LP.Nar.K.11.0238, tanggal 16 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani olehMagdalena, Dra, Apt, M.Si, manager Tehnis Pengujian Produk terapetik, Narkotika,Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen Balai
Terbanding/Jaksa Penuntut : I KETUT SUARBAWA, SH.
57 — 35
Kemudian dengan telah dilengkapinya persyaratanadministrasi dan tehnis melalui proses verifikasi akhirnya TPK KelurahanSawidago dapat menerima bantuan kegiatan peningkatan/pembangunanpekerjaan jalan kantong produksi sepanjang 1,2 KM (satu koma dua kilometer)dan pembuatan 4 (empat) buah plat dueker sebesar Rp. 200.000.000,00. Secarabertahap dalam tiga kali tahapan yaitu tahap sebanyak 40 %, tahap II sebanyak30 % dan tahap III sebanyak 30 %.
Kemudian dengan telah dilengkapinya persyaratanadministrasi dan tehnis melalui proses verifikasi akhirnya TPK KelurahanSawidago dapat menerima bantuan kegiatan peningkatan/pembangunanpekerjaan jalan kantong produksi sepanjang 1,2 KM (satu koma dua kilometer)dan pembuatan 4 (empat) buah plat dueker sebesar Rp.200.000.000,00. Secarabertahap dalam tiga kali tahapan yaitu tahap sebanyak 40 %, tahap II sebanyak30 % dan tahap III Ssebanyak 30 %.
64 — 7
Tanah Bumbu No.900/10/TUDTBPK/V2009 tanggal 1januari 2009 Menunjuk Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) padaDinas Tata Bangunan, Pasar dan Kebersihan Kab. Tanah Bumbu TA2009;8. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Tata Bangunan, Pasar danKebersihan Kab. Tanah Bumbu No. 022 tahun 2007 tanggal 2 Januari2007 tentang Penetapan Panitia pengadaan Barang/Jasa PembangunanSarana dan Prasarana pasar Kab.
Tanah Bumbu selaku Pengguna Anggaran No.700/193/DTBPK/IIV2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal Surat tegurankepada Pejabat Pelaksana tehnis Kegiatan (PP Tk);Putusan Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm Hal 63 dari 10816.fh18.19.20.21.22.23.24.25.1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima (PHO) No. 055.112/551/TUDTBPK/IV/2009 tanggal 27 April 2009 antara Dinas Tata Bangunan,Pasar dan Kebersihan Kab. Tanah Bumbu dan CV KHARISMA JAYAAGUNG untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Sungai Danau Kec.
Tanah Bumbu telah mengirimkan Surat No.099.2/070/DTBPK/IV/2008 tanggal 30 April 2008 yang berisi mohonpertimbangan tehnis atas rencana penambahan kios di lantai 2 (dua)namun belum pernah ada tanggapan dari Dinas PU, walaupun begitupenambahan kios telap dilaksanakan; Bahwa yang membuat Berita Acara kemajuan pekerjaan, Rekapitulasitotal pekerjaan serta Rekapituasi laporan kemajuan pekerjaan adalahterdakwa Ir Suparjo yang selanjutnya dokumen dokumen tersebutdijadikan dasar oleh Bendahara Umum Daerah
Satui Kab.Tanah Bumbu; Bahwa PPIK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) yang ditunjuktersebut ternyata tidak ada yang punya keahlian/sertifikasi dalam bidangpengadaan Barang/jasa; Bahwa selanjutnya Drs. Ahmad Farhan selaku pengguna Anggaran telahmenandatangani serta memerintahkan Panitia Penilai Hasil Pekerjaanuntuk langsung menandatangani saja dokumen dokumen yang diajukanoleh Terdakwa Ir.
Tanah Bumbu maupun oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatandengan bantuan tenaga tehnis dari PU, ditemukan adanya kekuranganvolume pekerjaan pada beberapa item yang mengakibatkan kerugiankeuangan negara;Menimbang, bahwa dari uraian fakta fakta tersebut jelas bahwaperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir.