Ditemukan 8359 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rawas raman raswan rawang radan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 15 Juni 2015 — TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN
67 — 11
  • JUANDA :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benarBahwa saksi adalah staf bidang manajemen rekayasa dan lalu lintasangkutan jalan, hanya membantu atasan saksi yaitu saksi Dody Rosadiselaku Kasi Manejemen Rekayasa dan Lalu Lintas Angkutan Jalan untukmembuat Surat Rapat Kedinasan dalam arti berkaitan dengan lalu lintastitik rawan kemacetan dan membantu temanteman memasang kebutuhanrambu lalu lintas di jalan terutama yang sudah rusak.Bahwa benar saksi mengetahuinya adanya pembangunan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - BOY RACHMAD NOOR, S.AP.,Bin (Alm) SULAIMANSYAH
257 — 179
  • petunjuk teknis terkait pekerjaan pembangunan sarana danprasarana penunjang air bersih perdesaan yaitu Peraturan MenteriPekerjaan Umum No.47/PRT/M 2015 tentang penggunaan dana alokasikhusus bidang infrastruktur;Bahwa sesuai Juknis sasaran dari pekerjaan pengadaan pembangunansarana dan prasarana air bersih perdesaan adalah untuk meningkatkanHalaman 142 dari 333 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.akses minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan
    Sambungan Rumah (SR) tersebut dariPDAM Intan Banjar yang memberikannya, termasuk juga dari programPamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat) ;Bahwa sesuai Permen PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran Illtentang petunjuk pelaksanaan subbidang air minum Pendahuluan, 1.3.Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minumterutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan,masyarakat di perdesaan yang rawan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-06-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 13/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bjm.
Tanggal 6 Juni 2016 — HUSNI FIRDAUS Bin MISRANI U
60 — 17
  • Tahun 2014 tertanggal 27 Maret 2014 tentang Pungutan Desayang salah satu pungutannya berupa lintas jalan angkutan dump truck batubara, dimana pungutan tersebut merupakan salah satu Pendapatan Desa atauPendapatan Asli Desa,yang dibuat olehterdakwa Husni Firdaus sebagaiKepala Desa,dan kenyataan uang yang diterima oleh desa ternyata juga tidakdimasukan dalam kas desa atas keinginan terdakwa selaku kepala desa.Menimbang,bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalahmencedarai dari aturan yang ada,dan rawan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-12-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 20/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 20 Desember 2012 — Drs. SERVASIUS KABU, Dkk
71 — 38
  • September2000, dengan Akta Notaris Nomor 3;bahwa benar keterkaitan saksi dengan Bagian Kesra adalah karenaBagian Kesra sering meminjam uang kepada saksi serta mengambilbarang dari perusahaan saksi, alasannya untuk dipergunakan sebagaidana bantuan sosial;bahwa dasar perjanjian atau kontrak tidak ada, hanya berdasarkankepercayaan sejak bulan Januari tahun 2009;bahwa pada tahun 2008 CV Gloria milik Bernardinus Heymans SHpernah mengambil beras sekitar 200an ton dari UD Surya Putra untukproyek bantuan rawan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 06-06-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 12/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bjm.
Tanggal 6 Juni 2016 —
49 — 13
  • 151pemerintahan desa kepada terdakwa selaku ketua LPM untuk membayarseluruh biaya operasional yang ada sebagaimana Peraturan Desa Nomor 2Tahun 2014 tertanggal 27 Maret 2014 tentang Pungutan Desa yang salah satupungutannya berupa lintas jalan angkutan dump truck batu bara, dimanapungutan tersebut merupakan salah satu Pendapatan Desa atau PendapatanAsli Desa,yang dibuat oleh saksi Husni Firdaus sebagai Kepala Desa.Menimbang,bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalahmencedarai dari aturan yang ada,dan rawan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-05-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb.
Tanggal 2 September 2015 — ERSAN Bin Majid.
56 — 23
  • Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakanpemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulanganbencana yang mencangkup pencegahan bencanam penanganandarurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;aS epDan lainlainya;Bahwa kaitan saksi dengan perkara yang sedang disidangkan pada hariini, sehubungan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 10-08-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 26/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 29 Maret 2017 — PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA; melawan 1. KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR; 2. PT. ORKIDA MAKMUR;
675 — 371
  • Kalau TIM Koordinasi hanya yang rawan dengan persoalanhukum kalau ada gugatan.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T
224 — 86
  • petunjuk teknis terkait pekerjaan pembangunan sarana danprasarana penunjang air bersih perdesaan yaitu Peraturan MenteriPekerjaan Umum No.47/PRT/M 2015 tentang penggunaan dana alokasikhusus bidang infrastruktur;Bahwa sesuai Juknis sasaran dari pekerjaan pengadaan pembangunansarana dan prasarana air bersih perdesaan adalah untuk meningkatkanHalaman 145 dari 339 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.akses minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan
    Sambungan Rumah (SR) tersebut dariPDAM Intan Banjar yang memberikannya, termasuk juga dari programPamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat) ;Bahwa sesuai Permen PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran Illtentang petunjuk pelaksanaan subbidang air minum Pendahuluan, 1.3.Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minumterutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan,masyarakat di perdesaan yang rawan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 06-06-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 13/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bjm
Tanggal 6 Juni 2016 —
41 — 12
  • Tahun 2014 tertanggal 27 Maret 2014 tentang Pungutan Desayang salah satu pungutannya berupa lintas jalan angkutan dump truck batubara, dimana pungutan tersebut merupakan salah satu Pendapatan Desa atauPendapatan Asli Desa,yang dibuat olehterdakwa Husni Firdaus sebagaiKepala Desa,dan kenyataan uang yang diterima oleh desa ternyata juga tidakdimasukan dalam kas desa atas keinginan terdakwa selaku kepala desa.Menimbang,bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalahmencedarai dari aturan yang ada,dan rawan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 02-10-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 31/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm.
Tanggal 2 Oktober 2013 —
31 — 7
  • sebesar 70, 51 %yaitu laporan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan yang terakhir konsultanpengawas buat pada tanggal 1518 Desember 2011 Minggu keXV (lima belas)pada pekerjaan Pembangunan Bengkel dan Pabrik Es adalah sebesar 70, 51 %,yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2011, dengan pertimbangan atas penilaiankinerja Dinas Kelautan dan Pengairan Kabupaten Banjar terhadap penyerapananggaran, oleh karena dana DAK minimal penyerapannya adalah 50 % ke atas,dan keadaan sosial masyarakat kecamatan AluhAluh rawan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
PRIDAYATNIM SUPRIYATNA Alias YANTI
154 — 86
  • Audit mendadak (keunitunit yang dianggap rawan, misalnya: Unit Kas, Unit Payment Point, dll) .d. Pemrosesan kasus (Sesuai perintah Ketua SKAI).e. Pemantauan tindak lanjut hasil audit (baik audit Kontrol InternCabang dan audit SKAI maupun audit Ekstern ).Wewenang Unit Kontrol Intern Cabang : Agar tugastugas di atas dapatterlaksana secara efektif, Unit Kontrol Intern Cabang harus diberi kKewenanganmemeriksa seluruh catatan dan segenap sumber daya bank.Tanggung jawab Unit Kontrol Intern Cabang :a.
    Audit mendadak (keunitunit yang dianggap rawan, misalnya: Unit Kas,Unit Payment Point, dll) . Pemrosesan kasus (Sesuai perintan Ketua SKAI).
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 02-10-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 601/Pid.B/2020/PN Cbi
Tanggal 22 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.TRI ANTORO HADI,SH
2.ANITA DIAN WARDHANI,SH
3.YUSSY SRI NURAMELIA, SH.
Terdakwa:
FIKRI SALIM Als KIKY
107 — 96
  • Dan angkanya pengurusan tinggi untukkonsultannya;Bahwa Saksi memberi info tentang titiktitik rawan di jalan yang akandibangun hotel, karena Saksi sering mengawal lewat daerah atas sehinggaSaksi hapal;Bahwa amdalalin bukan dibidang tugas Saksi;Bahwa pada 25 Maret 2019 di Klinik Medika Nangewer KecamatanCibinong Kabupaten Bogor Saksi pernah menerima uang SebesarRp30.000.000, ( Tiga puluh juta rupiah ) dari Terdakwa Fikri Salim untukbiaya pengurusan Ijin Amdal Lalin Hotel di Cisara milik Prof.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-05-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb.
Tanggal 2 September 2015 — RAHMAD WIRADI SURYA Bin Mustofan.
45 — 21
  • Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;a Ff WwW NY.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-10-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 10 Oktober 2016 — - KHAERMAWAHYUDI,SP Alias DEDEN Bin H.Drs.SUWARDI - HERI BAELANU Alias NANU Bin H.KAMDARI
77 — 22
  • Saksi MULYADI Bin BACHRUDIN (Alm) : dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai PNS di Puskesmas Munjul Kabupaten Pandeglang ;Bahwa saksi selaku Koordinator RBB Zona 4 ;Bahwa terkait perkara ini pada tahun 2010, saksi bergabung dengan paraTerdakwa dalam ke Ormasan RBB karena saksi bergerak dibidangkesehatan dan diajak mengadakan khitanan massal, bantuan sosial banjir,pogging seperti di wilayah Labuan yang rawan banjir saksi dihubungi olehTerdakwa Deden sebagai
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Tanah
Putus : 10-12-2013 — Upload : 27-05-2014
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 32/ Pdt.G / 2012 / PN-RAP
Tanggal 10 Desember 2013 — Perdata - Ny. SUZANNA LUBIS - Ny. AISYAH LUBIS Lawan - KEPALA KANTOR PERTAHANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU - SAMIRAN - SABAR RITONGA - AMINUDDIN MANURUNG,SE - CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR
78 — 35
  • Bahwa perkara ini rawan konplik di lapangan maupun sengketa perdatakerena melibatkan orang banyak (masyarakat) yang menguasai tanahperkara aquo yang diikutsertakan sebagai para pihak yaiti sebagai paratergugat untuk mempertahankan kepentingannya. Sedangkan dalamperkara ini ternyata masyarakat tersebut tidak diikutsertakan sebagai paratergugat atau para pihak yang berperkara ;8.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 Juni 2017 — Pidana Korupsi - MEIZI SYELFIA
210 — 253
  • Pst.Dalam penjelasan Pasal 2 angka 7 disebutkan yang dimaksud denganpejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas danwewenangnya di dalam penyelenggaraan negara rawan terhadap praktekkorupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha MilikNegara dan Badan Usaha Milik Daerah;2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri,ANPejabat Eselon!
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-06-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 12/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bjm.
Tanggal 6 Juni 2016 — H.GAZALI RAHMAN TR Bin H.TARMUSI (Alm)
91 — 23
  • membayarseluruh biaya operasional yang ada sebagaimana Peraturan Desa Nomor 2Tahun 2014 tertanggal 27 Maret 2014 tentang Pungutan Desa yang salah satupungutannya berupa lintas jalan angkutan dump truck batu bara, dimanaPutusan Nomor 12/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal 99 dari 150pungutan tersebut merupakan salah satu Pendapatan Desa atau PendapatanAsli Desa,yang dibuat oleh saksi Husni Firdaus sebagai Kepala Desa.Menimbang,bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalahmencedarai dari aturan yang ada,dan rawan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 29-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
GUNTUR ADI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN
288 — 121
  • dankuantitas bangunan terpasang betonnya masih rendah dari mutubeton yang disyaratkan sedangkan dari sisi perencanaan Ahli tidakbisa memberikan komentar disebabkan karena bukan tugas Ahli,Karena Ahli hanya melakukan pemeriksaan terhadap bangunan yangsudah terpasang saja.Menurut Ahli bahwa Untuk robohnya bangunan gapura arah sembalunbumbung pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasaranakawasan wisata pusuk dikarena posisi dan letak bangunan yang tidaktepat atau berada dibelokan sungai sehingga rawan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 24-09-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte
Tanggal 6 September 2018 — Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si
110 — 55
  • selaku KepalaDinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat hadir dalam kegiatanMusrembang di Kecamatan Tabaru atau tidak;Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi;Bahwa benar, semua kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Tabaru harusdiketahui oleh Saksi sebagai Camat;Bahwa pada tahun 2013 tidak pernah dilaksanakan kegiatan Penyuluhanbencana alam oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat diKecamatan Tabaru;Bahwa benar, Kecamatan Tabaru termasuk wilayah rawan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-07-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 51/Pid.TPK/2013/PN.TK
Tanggal 14 Juli 2014 — I. Muhammad Nasir, S.E., M.M. Bin Hi. Basri Jaya Negara 2. Yusman Bin Lahmudin 3. Haryono bin Sadjiman
148 — 20
  • Made Wirte 129.399.100 149.628.000 20.228.90036 Nyoman Budi 68.639.000 68.639.000 37 Wayan Ledis 78.661.200 78.750.200 89.00038 Mak Sederhana 109.809.000 110.149.000 340.00039 = Ketut Murni 173.486.040 173.826.040 340.00040 Wayan Muke 67.429.375 67.431.815 2.44041 Wayan Rawan 105.131.000 105.160.300 29.30042 SUMAR /EDI HARYANTI =43. M.
    Ayub Suprio 160.467.880 294.805.590 134.337.71034 PARMIN 40.889.120 40.889.120 35 Made Wirte 129.399.100 149.628.000 20.228.90036 Nyoman Budi 68.639.000 68.639.000 37 Wayan Ledis 78.661.200 78.750.200 89.00038 Mak Sederhana 109.809.000 110.149.000 340.00039 = Ketut Murni 173.486.040 173.826.040 340.00040 Wayan Muke 67.429.375 67.431.815 2.44041 Wayan Rawan 105.131.000 105.160.300 29.30042 SUMAR /EDI HARYANTI 43. M.