Ditemukan 8270 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2tahun 24tahun 23tahun 26tahun 21tahun 28tahun 20tahun 22tahun 293tahun
Pengadilan PN SAMARINDA
Putus : 20-02-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr
Tanggal 20 Februari 2018 —
92 — 23
  • Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pekerjaan telah dibayarkan 100%.Tanggapan Terdakwa :Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.Saksi MUHAMMAD KHAIRUL FAJRI SAPUTRA Bin DISWANSYAH,Samarinda,29Tahun / 20 September 1987, Lakilaki,lndonesia, Jl. Gunung Lingai gg. Hijrah No. 25RT.10 Kel. Gunung Lingai Kec.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — SUNARDI, ST bin MULYODIHARJO
111 — 29
  • Boyolali TA. 2011telah sesuai ketentuan yang ada (termasuk Kepmendagri Nomor 29Tahun 2002 pasal 57, PP 105 pasal 27 tentang PertanggungjawabanKeuangan pasal 27 dan Perda mengenai Keuangan Pemda Boyolalaitentang Pengelolahan Keuangan Daerah) Sudah sesuai dengan aturanyang ada di Kabupaten BoyolaliBahwa kronologis pembayaran/pencairan SP2D 0569 (DAK)>Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor:057/1.03.1.1/SPMLS.BJ/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 dariPengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungandan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
6.SUSTINE PRIDAWATI, SH
7.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
8.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
SAYUDI, SE Bin SARNI
133 — 182
  • pekerjaan konstruksi karena sebagianmutunya ada yang memenuhi persyaratan sebagai timbunan tanah biasa.Sedangkan pekerjaan agregat kelas B dari hasil pengujian disimpulkantelah terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi karena seluruh pengujian pada4 (empat) STA yakni STA 0+500, STA 1+500, STA 2+500, dan STA 3+500tidak memenuhi mutu yang dipersyaratkan sebagai Agregat Kelas B;Menimbang, bahwa kegagalan pekerjaan konstruksi dalam uraianpertimbangan tersebut diatas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 29Tahun
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-02-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 185 /Pid.B/2010/PN.Nnk
Tanggal 6 Februari 2013 — Ir. H. SUJENDRO EDY NUGROHO, MM
87 — 35
  • Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29tahun 2007 tentang Pedoman pengurusan,pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata carapenyusunan APBD, selanjutnya diberi tanda bukti T13;14.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-07-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK
Tanggal 11 September 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
163 — 91
  • DPA SKPD : 1.20 0314 00 00 5 1, tertanggal 31 Oktober 2013;1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Kapuas Nomor : 29Tahun 2014 tanggal 02 Juni 2014, tentang : Tata CaraPenganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring danEvaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenKapuas, beserta Lampirannya;1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban DanaHibah T.A. 2010 untuk Pengembangan Program StudiPedidikan Dokter
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 19-06-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 15/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 4 Desember 2017 — Penggugat:
MAHLIL HS, DKK.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil
Intervensi:
1.Paksa Tarigan
1.PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR, Dalam hal ini diwakli oleh MEINARKO DANANTO
220 — 143
  • Permentan Nomor 29Tahun 2016;Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II Intervensi 1 sampai denganTergugat Il Intervensi 58 tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai denganketentuan tersebut untuk menentukan kebenaran Penggugat telah menguasailahan diluar HGU sehingga konsekuensinya adalah pemidanaan maka terhadaphal tersebut merupakan wewenang dari Pengadilan Pidana oleh Pengadilan yangberwenang untuk itu, atau setidaknya tidak ada bukti dalam persidangan yangberupa Putusan Pengadilan yang telah
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP
Tanggal 18 Agustus 2015 — Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA. M.Kes,.MH
83 — 45
  • Merauke Nomor : 29Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan PejabatPelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran PembantuPimpinan, bendahara Pengeluaran Pembantu Perjalanan, Bendahara Pengeluaran,bendahara pengeluaran Pembantu Gaji dan Bendahara Pengeluaran Pembantu padaSekertariat Daerah Kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs. Johanes Gluba Gebze selakuBupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S.M. Silubun, SH. selaku Kabag Hukum SekdaKab.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 02-09-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP
Tanggal 27 Agustus 2014 — Drs. JOHANES GLUBA GEBZE alias JOHN
964 — 303
  • Merauke Nomor: 29tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Penunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana penatausahaan keuangan daerah,bendahara pengeluaran pembantu pimpinan, bendahara pengeluaranpembantuperjalanan, bendahara pengeluaran, bendaharapengeluaran pembantu gaji dan bendahara pengeluaran pembantupada sekertariat daerah Kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs.Johanes Gluba Gebze selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkanoleh S.M. Silubun, SH selaku Kabag Hukum Sekda Kab.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
231 — 77
  • tersebut adalah milik pribadi Terdakwa dengan mengabaikanketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan PengawasanKeuangan Daerah, PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 2 Tahun 1994tentang Pelaksanaan APBD jo Permendagri Nomor 2 Tahun 1996 tentangHal.48 Putusan No.07/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.Perubahan Permendagri Nomor 2 Tahun 1994, dan Kepmendagri Nomor 29Tahun
    Pasal 3 ayat (1) Undangundang Nomor 32 tahun 2004tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepmendagri Nomor: 900099/1980 Bab Ill 2.M) :"Pembayaran yang dilakukan oleh Pemegang Kas Daerah hanya dilakukan atas dasar SPMUyang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, Kepmendagri Nomor 29Tahun 2002 Pasal 49 tentang: "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapatHal.1297 Putusan No.07/PID.B/TPK/2011//PN.JKT.PST.dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
145 — 35
  • DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1,tertanggal 31 Oktober 2013;1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Kapuas Nomor : 29Tahun 2014 tanggal 02 Juni 2014, tentang : Tata CaraPenganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring danEvaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenKapuas, beserta Lampirannya;1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana HibahT.A. 2010 untuk Pengembangan Program Studi PedidikanDokter