44/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL

PUTUSAN Nomor: 44/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yangmemeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana korupsi, pada Pengadilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : TRWAN M.

Tipikor/2015/PN.GtoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yangmengadili perkaraperkara pidana Korupsi pada tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaraTerdakwa :Nama Lengkap : RISNAWATY DUNGGIO Alias INATempat Lahir : GorontaloUmur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun / 07 uni 1969Jenis Kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaAgama : IslamTempat Tinggal : Desa Tilote, Kecamatan

Syaiful N. lbrahim,SH,MH Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Jalan DurianNo. 20, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkanPenetapan Ketua Majelis Hakim Pengadian Tipikor pada Pengadilan Negeri GorontaloNomor : 10/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN.Gto, tanggal 23 April 2015 ;Terdakwa ditahan Sejak : Penyidik : Penyidik tidak melakukan penahanan; Penuntut Umum : Jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 06 April 2015sampai dengan tanggal 25 April 2015; Hakim : Jenis penahanan Rutan sejak

Kerja (SPK) Nomor : 00/BPMDPK/KTR/01/07/PNPMMDR/2013 , tanggal 31 Januari 2013 yang mana setiaptahunnya diperbaharui ;Bahwa ahli dalam memberikan keterangan atas dasar surat tugas dariinstansi ahli bekerja dengan surat tugas nomor : 414.2/BPMPDT/233/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 tentang penunjukan ahli yang akanmemberikan keterangan;Bahwa ahli memberikan keterangan atau pendapat dalam perkara Korupsidana PNPM sudah beberapa kali ahli laksanakan dalam perkara korupsilainya di depan Pengadilan Tipikor

Tipikor dan masingmasing sebagai hakim Anggota putusan mana diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN Tanggal 29 JUNI 2015 olehMUSLIM,SH, sebagai ketua majelis, ENCANG HERMAWAN,SH,S.AP ( HakimAd.Hoc.Tipikor) dan Hj.

Tipikor/2016/PN Amb. dan memori banding tersebut telah diserahkankepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal yang sama.Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa PenuntutUmum tidak mengajukan kontra memori banding.Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupunTerdakwa/Penasehat hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkasperkara ( Inzage ) sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masingmasing Nomor :W27.U1/452/HK.07/II/2017 dan

Natuna TA.2009 ;Dipergunakan dalam perkara lain ;8 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinangpada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 oleh kami EDI JUNAEDI, SH.MH selakuHakim Ketua Majelis, LINDAWATI, SH.MH Hakim Ad Hoc Tipikor Pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang dan M. FATAN RIYADHI, SH.

Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjung selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2012 olehHakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut,dengan dibantu oleh NOR ASIKIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriTanjung Pinang yang dihadiri oleh DONA MARTINUS, SH. dan ANDI AKBAR,SH.

Bahwa untuk menidaklanjuti program tersebut, Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Boalemo selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaituHal. 5 dari 95 halamanPutusan No. 12/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.Gtlo.Saksi ANTHON NANGO telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor :523/DISLUTKAN/355.a/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BidangPengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya Tahun Anggaran2010 yang terdiri dari Ir.

Sesuai Kontrak, jumlahperahu yang mestinya diserahkan adalah sebanyak 12 unit yang masing masing perahu nilainya sebesar Rp. 957.100, (Sembilan ratus lima puluhHal. 10 dari 95 halamanPutusan No. 12/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.Gtlo.tujuh ribu seratus rupiah) sehingga total nilai selurunnya adalah Rp.11.485.200, (sebelas juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratusrupiah).

Kekurangan Penerimaan Bahan Rumput Laut pada 43.452.500,00 Hal. 13 dari 95 halamanPutusan No. 12/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.Gtlo. Kelompok Bahari Kecamatan Tilamuta yag terdiri dari Jangkar / Pemberat sebanyak 364 buah senilaiRp. 2.247.700,00 Bibit Rumput Laut sebanyak 9.750 Kg senilai Rp.32.662.500,00 Perahu senilaiRp. 8.542.300,00 6.

Pemerintah Kabupaten BoalemoHal. 16 dari 95 halamanPutusan No. 12/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.Gtlo.dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalenderterhitung dari tanggal 19 November 2010 sampai dengan tanggal 18Desember 2010. Bahwa dengan dilakukannya penandatangan Kontraktersebut, Terdakwa AGUS DIDIPU selaku Kuasa Direktur CV. PUTERIWULANDARIPemerintah Republik Indonesia Cq.

PUTERIWULANDARI untuk melaksanakan Pekerjaan Paket Wirausaha BudidayaRumput Laut Pemula dengan ketentuan bahwa selambat lambatnya tujuhhari setelah diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja tersebut makapemborong segera mengadakan persiapan untuk mulainya pekerjaan dilapangan. === == 222 = no noo onan nnn nn enn nnn ne ne eanHal. 17 dari 95 halamanPutusan No. 12/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.Gtlo.

Tipikor/2018/PN.Amb.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 JanuariHalaman 51 dari 73 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2018/PT AMB.2018 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana ternyatapada tanda terima memori banding Nomor 1/Akta Pid.SusTPK/2018/PN Amb.dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal24 Januari

Tipikor/2018/PN.Amb.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut,Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 Februari 2018 yangHalaman 52 dari 73 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2018/PT AMB.telah diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon pada tanggal 5 Februari 2018 sebagaimana ternyata pada tandaterima memori banding Nomor:1.a/Akta Pid.SusTPK/2018/PN.Amb. danmemori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum padatanggal 8 Februari

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sepakat dengan besarnya kerugianNegara dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertamayaitu sebesar Rp. 99.750.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah).Pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Tipikor Tingkat Bandingmemutuskan sebagai berikut:1. Menolak permohonan banding dari terdakwa Drs. Muhammad DjenRumatumia alias Djien seluruhnya;2. Menyatakan terdakwa Drs.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon padahari Rabu Tanggal 14 Maret 2018 oleh EKA BUDHI PRIJANTA, S.H, M.H,sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL HUTAPEA, S.H,M.H., dan Nyonya Hj.SIT CHOMARWAH LITA SAMSI, S.H., C.N., M.H., masing masing selakuHakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor

30/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL

HUKUMNYAMenimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkatbanding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung setelah memperhatikandengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari PenuntutUmum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutannya dan tidakmerupakan sesuatu hal yang baru, demikian juga memori banding dan koniramemori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan daripembelaannya dan tidak merupakan sesuatu hal yang baru;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim TIPIKOR

sebagaimanadiuraikan dalam pertimbangan dasar hukumya, maka kami Majelis HakimTindak Pidana Korupsi tingkat banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidaksependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertamaPengadilan Negeri Pangkalpinang, yang dalam pendapat dan kesimpulannyamenyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagimana dalamdakwaan primair penuntut umum;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim TIPIKOR

oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi dalampasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaanprimair maka Majelis Hakim TIPIKOR

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan,Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikutdibawah ini;Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBLMenimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa,dilakukannya tidak sendirian, karena pengadaan Keramba Jaring Apung olehDinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahunAPBD 2008 tersebut sedikitnya telah menyeret 9 orang diajukan di persidanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masingHalaman 49 dari 50 Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBLPmasing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua PengadilanTinggi Bangka Belitung tanggal 17 April 2017 Nomor 5/PID/TPK/PT.BBL untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusantersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakimhakim anggota, sertaSUNARYO Panitera Pengganti

Diperpanjang, Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPontianak, berdasarkan Penetapan tanggal 20 Februari 2017 Nomor05/Pid.Sus.TP.Korupsi/2017/PN.Ptk terhitung sejak tanggal 2 Maret 2017s/d 30 April 20 178. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiKalimantan Barat yang pertama, berdasarkan Penetapan tanggal 18 April2017 Nomor 67/Pen.Pid.Sus TPK/2017/PT KALBAR terhitung sejaktanggal 1 Mei 2017 s/d 30 Mei 2017;9.

Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKalimantan Barat yang kedua berdasarkan Penetapan tanggal85/Pen.Pid.Sus TPK/2017.PT KALBAR terhitung sejak tanggal 31 Meis/d tanggal 4 Juni 2017;10.Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 94/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT.KALBAR tanggal 12 Juni 2017.

Hakim Tinggi Tipikor dan ANDI SURYANUSA,S.H.,M.Si.

Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagai HakimHakimAnggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Kalimantan Barat Daftar Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PT KALBAR,tanggal 20 Juli 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasatanggal15 Agustus 2017 diucapkan dalam sidang yang terobuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri HakimHakim Anggota,serta dibantu oleh IRWAN JUNAIDI, S.H..

negatif dan tujuannya untukkepentingan pribadi maka konsekwensinya batal demi hukum;Bahwa mengenai data pendukung adalah untuk mendukung legalitas tentu harusada data pendukung dan data pendukung tersebut tergantung yang berwenangmembuka tanda bintang tersebut, dalam hal ini itu tanggungjawab pribadi olehyang membuka tanda bintang;Bahwa perintah atasan kepada bawahan dan yang bertanggung jawab adalahatasan;Bahwa Mall administrasi yang bisa masuk ranah pidana dalam hal ini adalahPasal 3 Undangundang Tipikor

(Pembahasan UU Tipikor, edisi edua, sinar grafika,Jakarta, 2009. hal 5152).Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan adalah:1 tidak melakukan kewenangan, atau2 melakukan tanpa kewenangan, atau1653 melakukan tidak sesuai dengan kewenangan.Menimbang, bahwa dalam litelatur hukum, menyalahgunakan kewenangan berasaldari bahasa Belanda yaitu *Misbruiken Van Gevoegd yaitu seorang pejabat yang memilikikekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan

Penyerahan uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu. milyar lima ratus juta rupiah)bukanlah merupakan barang bukti;2 Tentang cara penghitungan kerugian keuangan negara dan tidak adanya lembagapenghitungan kerugian keuangan negara;Menimbang, bahwa mengenai uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar limaratus juta rupiah) berasal dari:e Berita Acara Penyitaan tanggal 2352013, uang tunai sebesarRp.1.250.000.000. disita dari Dyjaka Sutrasta, SH (kuasa ImamSantoso,SH.MM) untuk dijadikan barang bukti dalam Tipikor

MH.e Berita Acara Penyitaan tanggal 2752013, uang tunai sebesar Rp.250.000.000.disita dari Djaka Sutrasta, SH (kuasa Imam Santoso,SH.MM) untuk dijadikanbarang bukti dalam Tipikor a.n. Imam Santoso,SH.MM;Dasarnya adalah surat perintah penyitaan No.print01/Q1.5/fd/03/2013 tanggal 1932013untuk tersangka Prof. Abdul Bari Azed, SH,MH. Surat perintah penyitaan ditandatanganioleh Aspidsus Kejati Kalbar Didik Istiyanta, SH.

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal31 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan BandingNomor 6/Akta Pid.SusTPK/2017/PN.Amb dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 12 April2017.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingyang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor

pada Pengadilan NegeriAmbon pada tanggal 7 Juni 2017, dan memori banding tersebut telahdiserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2017.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yangtelah diterima oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambonpada tanggal 9 Mei 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkankepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal yang sama.Menimbang, bahwa atas memori banding

Jaksa Penuntut Umumtersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukankontra memori banding yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Mei 2017, dan Kontra memoribanding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 23 Mei 2017, sedangkan kontra memori banding yang dibuatHalaman 168 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2017/PT AMBterdakwa telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Tanggal 24 Mei2017Menimbang, bahwa kepada

Bachtiar Panglima Polem Kota Jantho atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan

Bachtiar Panglima Polem Kota Jantho atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atauPengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkarai, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atauperekonomian

TASWIR, SH.MH. sebagai Hakim KetuaMajelis, AINAL MARDHIAH, SH..MH. sebagai Anggota dan HAMIDIDJAMIL,SH Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, putusan mana diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 September 2013oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masingmasing Hakim Anggota dandibantu oleh KURNIA,SH.

Karena itulah jika di katakanbahwa tindakan Terdakwa terdakwa HAMDI TAMHER alias HAMDI dalamperkara a quo termasuk kepada unsur Penyalahgunaan wewenang , dan bukantermasuk unsur perbuatan melawan hukum adalah merupakan pertimbanganyang KELIRU.Menimbang, bahwa untuk menggunakan pasal 2 atau pasal 3 UU Tipikor,juga harus mempertimbangkan kesepakatan kamar pidana Mahkamah AgungRepublik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor : 04Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

,M.H, Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagai HakimHakimAnggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiAmbon tanggal Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PT AMB, untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum pada hari kamistanggal 4 Mei 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHalaman 80 dari 81 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PT AMBHakim anggota serta dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan