EddyonoDirektur Eksekutif /nstitute for Criminal Reform (CJR) dalam tulisannya:Bahwa rumusan = memiliki, mMenyimpan dan menguasai tersebutmenjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 U ndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut olehHakim Mahkamah Agung RI sebagai pasal"" keranjang", karena itulahHakim menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa Narkotika tersebutkarena secara logika setiap orang yang menggunakan

terhadap Pemohon dikarenakan kurangnya alat bukti yangdihadirkan di persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum, hal ini bertentangandengan ketentuan Pasal 183 KUHAP :Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabiladengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperolehkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwaTerdakwalah yang bersalah melakukannya ;Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W EddyonoDirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform

Bahwakatakata dianggap dalam proses pemeriksaan pajak sejak tax reform tahun1984 sudah tidak bisa dipergunakan lagi.

menginventarisir, lalukartu kuning tersebut dibatalkan oleh sesepuh dan TuaTua Kampung, APAWEWENANG SESEPUH DAN TUATUA KAMPUNG MEMBATALKANtanda tangan Kepala Kampung dan tanda tangan petugas inventarisasitanah Kantor Agraria, padahal tidak ada rekomendasi dari petugasinventarisasi tanah Kantor Agraria yang telah melakukan inventarisasi dandisisi lain tanahnya berlebihan yaitu ratarata per Kartu Kuning = 5400Ha : 267 kk = 20,24 Ha.Bahwa pada saat itu (tahun 1982) masih berlaku ketentuan UndangUndangLand Reform

Kartu Kuning yangberjumlah 45 Kartu Kuning khususnya atas nama almarhum Saleh Kadiradalah dalil yang tidak benar, karena tidak ada kewenangan sesepuh danTuaTua Kampung untuk membatalkan dengan alasan tanahnya tidak ada,PADAHAL PADA POSITA ANGKA 3 PENGGUGAT SECARA TEGASMENGAKUI TANAH YANG DICADANGKAN SUDAH DIUKUR SECARAKADASTERAL ADALAH SELUAS 5.400 HA, selanjutnya Kartu Kuningyang dibagikan 267 berarti setiap Kartu Kuning kebagian 5400 Ha : 267 =20,22 Ha, padahal waktu itu berlaku ketentuan Land Reform

, PADAHAL BERDASARKAN HASIL PENGUKURAN YANGDILAKUKAN SECARA KADASTERAL DIPEROLEH TANAH SELUAS5.400 HA DARI PENCADANGAN SELUAS 5.500 HA sebagaimanadinyatakan dalam Peta Situasi Nomor : 32/1974 tanggal 10 Oktober1974, sedangkan Kartu Kuning hanya berjumlah 267 lembar, sehinggaseandainya dibagi rata, maka masingmasing Kartu Kuning yang jugamerupakan Kepala Keluarga akan memperoleh 5.400 ha : 267 = 20,22 Haper Kartu Kuning (Kepala Keluarga), sedangkan pada saat itu berlakuketentuan UndangUdang Land Reform

terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan akanmemberi penilaian hukum, yang pertama berkaitan dengan luas tanah 4.551 HaHalaman 52 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 126/G/2019/PTUNJKT(lebih kurang empat ribu lima ratus lima puluh satu hektar) untuk objek reformaagraria, bahwa ketentuan tentang perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usahatidak mengatur secara limitatif banhwa luas tanah yang tertuang dalam HGUsebelumnya dapat dikeluarkan untuk kepentingan reforma agraria akan tetapldalam ketentuan land reform

, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RINo. 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Tanah Terlantar, yang dapatdijadikan objek tanah land reform salah satunya adalah tanah terlantar, yang untukmenentukan tanah tersebut tanah terlantar atau tidak harus terlebin dahuluditetapkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu,yang tata caranya melalui tahapan, inventarisasi tanah hak atau dasarpenguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian

Mengenai Landreform atau Redistribusi Tanah.Bahwa secara harfiah perkataan landreform berasal dari bahasa Inggris, yaituland, yang artinya tanah dan reform yang artinya perubahan, perombakan.Landreform berarti perombakan terhadap struktur pertanahan, akan tetapisebenarnya yang dimaksudkan bukan hanya perombakan terhadap strukturpenguasaan pertanahan, melainkan perombakan terhadap hubungan manusiadengan manusia berkenaan dengan tanah guna meningkatkan penghasilan petani.Bahwa dalam pengertian yang

terbatas, istilah agrarian reform dikenal sebagailandreform, dimana salah satu programnya adalah yang banyak dikenal adalahredistribusi tanah (pembagian tanah).

Namun seringkali antara agrarian reform danHalaman 71 dari 100 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2016/PN.Sgr.landreform dianggap identik, meskipun sebenarnya sudah disepakati secara umumbahwa pengertian agrarian reform lebih luas daripada landreform.

EddyonoDirektur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalam tulisannya :Hal. 13 dari 24 hal. Put.

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara sebelumnya;Bahwa di dalam halaman 12 dan 13 gugatan, PARA PENGGUGATmenyampaikan tentang adanya FaktaFakta yaitu pada saat BadanPertanahan Nasional Kota Depok (TERGUGAT 1) menerbitkan SHGBNo. 09805, SHGB No. 09806, SHGB No. 09807, dan SHGB No.09823 tidak mempertimbangkan Warkah dari tanahn PARAPENGGUGAT, Girik No. 1730 yang dipakai KOPELINDO untukmengajukan permohonan SHGB sudah dibatalkan dan telah dikuasaloleh Negara berdasarkan kebijakan pemerintah yaitu Land Reform

pemilik dari tanahtanah yang berdasarkan Pasal 1Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagibagikan kepadayang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikanganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Land ReformDaerah Tingkat II yang bersangkutan, atas dasar perhitunganperkalian hasil bersih ratarata selama 5 tahun terakhir, yangditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, denganmenggunakan degrevitet.Bahwa dikarenakan sejak awal Proses Redistribusi Land Reform

yangdilakukan oleh Panitai Land Reform tidak memberikan ganti rugikepada bekas pemilik tanah asal maka HMT Bakrie mengajukanupaya hukum dan meminta pengembalian tanah tersebut danHalaman 94 dari 169 halaman.

/2021/PTUN.Bdgdikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.049/G.TUN/1997/PTUNJKT, tanggal 18 Mei 1998;Dan perlu TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan juga bahwa PARAPENGGUGAT mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketasebenarnya adalah dari proses jual beli yang dilakukan oleh Amsir BinKebi yang pada saat itu adalah Kepala Desa atas tanah objeksengketa padahal sebagaimana yang diketahui bahwa tidakdiperbolehkan memperjual belikan tanah objek sengketa karena objektanah adalah objek land reform

yang prioritas untuk lahan pertaniandan di samping itu juga pada saat jual beli belum pernah ada alas hakatas tanah karena statusnya masih merupakan objek land reform yangtidak boleh diperjual belikan karena berstatus tanah negara, sehinggasejak awal proses perolehan tanah oleh PARA PENGGUGATbertentangan dengan peraturan perundangundangan dan tidak sah;Bahwa dikarenakan hal tersebut maka apa yang disampaikan olehPARA PENGGUGAT tentang penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanahsebanyak kurang lebih

Sebelah Timur : dengan Tanah Mawen Kaban ;Sebelah Selatan : dengan Tanah Liat Tarigan ;Sebelah Barat : masingmasing dengan Tanah Djendam Tarigan,tanah Kalengi Tarigan, dan Tanah Simpan Br.Hombing ;Bahwa, fakta maupun fakta yuridis yang menyatakan tanah seluas 7001M2 tersebut, yang berhak satusatunya adalah Pemohon Kasasi/Tergugat , terlebihlebin surat bukti penerimaan hak diterbitkan dandikeluarkan oleh yang berwenang yaitu Bupati Kepala Daerah KabupatenDeli Serdang, berdasarkan UndangUndang Land Reform

EDDYONO, Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform(ICJR) dalam tulisannya menyatakan: Bahwa rumusan memiliki, menyimpan dan menguasai tersebutmenjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 UU RI No.35 Tahun 2009tentang Narkotika sempat disebut oleh Hakim MAHKAMAH AGUNGHalaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.S US/2019/PT SBYRI sebagai Pasal "KERANJANG", karena itulan Hakim menyebutkanbahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 harus dilekatkan padatujuan maupun niat untuk apa Narkotika tersebut

Eddyono.Direktur Eksekutif /nstitute for Criminal Justice Reform (ICJR): Mengatakanbahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapaPutusan Mahkamah Agung RI yang menyoal praktek penggunaan Pasal111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111 dan Pasal 112 UndangUndang R.I.

Paraga adalah tanahmiliknya yang didapatkan dari pembagian Land Reform (tanah Redis) ;Kalau sejak hampir 30 (tiga puluh) tahun yang lalu Penggugat selalumengurus hak tanah redis miliknya pada Kantor Wilayah PertanahanSulawesi Selatan dan sampai saat ini tidak juga berhasil, maka dapatdipastikan bahwa apa yang diakui oleh Penggugat sebagai tanah redismilik orang tuanya adalah pengakuan palsu, karena catatan tentangpemberian tanah redis kepada setiap orang yang mendapat tanah redisselalu tersedia di

Jaffer HussainMarriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam :A Comparative View, IIU law Journal, Vol I, No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of theright of free choice and society would have been deprived of happyiemarried state of life (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai,perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal inimerupakan ketentuan

Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the rightof free choice and society would have been deprived o f a happy marriedstate of life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkanbagi para pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang

Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: AComparative View, IIU law Journal, Vol 1, No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation ofthe right of free choice and society would have been deprived ofhappy married state of life (Apabila tujuan perkawinan gagaldicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, halini merupakan ketentuan yang

Soreang Nomor 5973/Pdt.G/2020/PA.SorUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diljinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang

Santer Sitorusyang diperkuat oleh pendapat Prof Eko Prasojo sebagaimana termuat dalam bukuAnotasi UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan yang diterbitkan oleh Universitas IndonesiaCenter for Study ofGovernance and Administrative Reform (UFKCSGAR) Tahun 2017, Bab 5,Halaman 233, alinea kedua disebutkan pada pokoknya Cakupan permohonanyang dimaksud oleh UndangUndang Administrasi Pemerintahan adalahHalaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2018/PTUN.SRGpermohonan untuk

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;e telah dirumuskan tentang pecandu narkotik dan korban penyalahgunaanNarkotika ke dalam lembaga rehabilitasi;Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W EddyonoDirektur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) : Mengatakanbahwa isu ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah ada dalam beberapaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyoal praktekpenggunaan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) UndangUndangRepublik

Jaffer HussainMarriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam :A Comparative View, IIU law Journal, Vol I, No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of theright of free choice and society would have been deprived of happytemarried state of life (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai,Hal. 18 dari 31 hal.

Tanah bekas hak barat, tanah dengan hak atastanah tertentu yang telah berakhir jangka waktunya, tanah yang dicabuthaknya, tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya.Mengenai Landreform atau Redistribusi Tanah.Halaman 76 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.Bahwa secara harfiah perkataan landreform berasal dari bahasa Inggris, yaituland, yang artinya tanah dan reform yang artinya perubahan, perombakan.Landreform berarti perombakan terhadap = struktur pertanahan, akan tetapisebenarnya

yang dimaksudkan bukan hanya perombakan terhadap strukturpenguasaan pertanahan, melainkan perombakan terhadap hubungan manusiadengan manusia berkenaan dengan tanah guna meningkatkan penghasilan petani.Bahwa dalam pengertian yang terbatas, istilah agrarian reform dikenal sebagailandreform, dimana salah satu programnya adalah yang banyak dikenal adalahredistribusi tanah (pembagian tanah).

Namun seringkali antara agrarian reform danlandreform dianggap identik, meskipun sebenarnya sudah disepakati secara umumbahwa pengertian agrarian reform lebih luas daripada landreform.