Ditemukan 8431 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dillah dibawah diubah diatas didalam dianah dailah dialam diasah disalah diolah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1316 — 2124
  • Selpengelola parkir kemudian dia bertanggung jawab kalau ada kerugianmisalkan motor hilang dia tidak bisa bilang pencuri berarti pihak ketigayang melakukan kegiatan ada pihak ketiga pencuri yang mencurimotor ini sehingga saya tidak bertanggung jawab, pencuri yangbertanggung jawab dia tidak bisa membuat pembelaan diri sepertidalam beberapa kasus setahu ahli kasus perlindungan konsumen diIndonesia yang berlaku akan ditolak pembelaan diri sendiri seperti itukarena dialah yang justru memiliki beban secara
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR
Tanggal 10 April 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR
92 — 50
  • Kesalahan tersebut harus dinilai oleh orang lain bukan oleh Terdakwa itu sendiri; Menimbang, bahwa sesuai Arrest Hoge Raad dalam putusannya tanggal 19Januari 1931 memberikan pedoman : siapa yang menyebabkan timbulnya keadaanterlarang, dia wajib mengakhiri keadaan terlarang itu, jika tidak ada tindakanmengakhiri keadaan terlarang itu, maka dialah yang harus bertanggungjawab dandipidana atas penciptaan keadaan terlarang itu.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 17-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ALUDIMAN, S.Si.
134 — 78
  • biaya yang timbul atas pelaksanaankegiatan pelatinan Siskeudes tahun anggaran 2019 pada saat itu,permintaannya melalui saksi ALUDIMAN bahkan biaya makan sertapembeli rokok maupun bensin petugas Admin seiskeudes kabupatenpenyerahannya melalui saksi ALUDIMAN; Bahwa setahu saya saksi ALUDIMAN tidak memiliki tugas dantanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pelatinan Siskeudes tahunanggaran 2019, namun yang saya ketahui baik didalam lingkungan kantormaupun dalam pelaksanaan kegiatan pelatihanpelatinan, dialah
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
616 — 1122
  • terkumpulnya anggota koperasi sebanyak 256 orang tersebut sejaktahun 2013 dengan luas lahan + 752 hektar;Bahwa tidak bisa dijelaskan berapa yang didapat dari masingmasing KK,karena tidak bisa dibagi perkapling karena adanya KKPA (Kredit KoperasiPrimer Anggota) Murni dilahan tersebut ada kebun karet yang dimiliki salahsatu anggota seluas 10 (Sepuluh) hektar itu adalah atas nama anggotatersebut;Bahwa yang dimaksud dengan KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota)Murni itu adalah siapa yang memiliki lahan itu dan dialah
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — PAZWIR, S.Sos
72 — 13
  • Kesalahan tersebut harus dinilai oleh orang lain bukan oleh Terdakwa itu sendiri; Menimbang, bahwa sesuai Arrest Hoge Raad dalam putusannya tanggal 19Januari 1931 memberikan pedoman : siapa yang menyebabkan timbulnya keadaanterlarang, dia wajib mengakhiri keadaan terlarang itu, jika tidak ada tindakanmengakhiri keadaan terlarang itu, maka dialah yang harus bertanggungjawab dandipidana atas penciptaan keadaan terlarang itu.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-02-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
PT Digital Commerce Indonesia
Tergugat:
PT Andiarta Muzizat Ninja Xpress
607 — 434
  • Maka, terjadi lan suatukesepakatan meskipun dilakukan oleh seorang staff yang bagian operasional,karena dialah yang bertanggung jawab untuk melakukan transaksi. Terjadikesepakatan antar pihak yang mengatasnamakan perusahaan dengankonsumen;Bahwa jika kita bicara Perseroan Terbatas, apakah seorang direktur akanmenandatangani semua perjanjian terhadap konsumenkonsumen?
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby
Tanggal 8 Nopember 2013 — DRS. ABDUL AZIZ, MM BIN SALHA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
49 — 117
  • MUDZAKKIR, S.H, M.H : = Dibawah sumpah menurut agamanya selanjutnya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Asas prinsip hukum dalam pidana adalah siapa yang berbuat, maka dialah yangbertanggung jawab, karena di dalam Pasal 3, dengan tujuan dalam doktrin pidana sebagaimaksud/bertindak;e Bahwa Konstruksi kesalahannya adalah kesengajaan dengan maksud;e Bahwa Wewenang harus diatur oleh hukum/uu yang bersangkutan ;e Bahwa Berlaku pada orang yang diangkat dalam suatu jabatan ;e Bahwa Pidana berpijak semua
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
296 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMOHON KASASI inginmengingatkan doktrin dalam hukum perjanjian bahwa Siapa yangmendalilkan, dialah yang harus membuktikan, yang mana doktrintersebut berlaku dalam perkara a quo.JUDEX FACTI TELAH GAGAL UNTUK MENERANGKAN SECARAJELAS KRITERIA PERBUATAN MELAWAN HUKUM MANA YANGTELAH DILANGGAR OLEH PEMOHON KASASI;1.Judex Facti juga menyatakan bahwa perjanjianperjanjian, baikperjanjian pokok (Dokumen 1 s/d Dokumen 4) maupun perjanjianpendukung/accessoir (Dokumen 5 s/d Dokumen 13) tidak memenuhisyaratsyarat
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 17 Juni 2015 — H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ
96 — 13
  • hierarkhi yang sama dalam pemerintahan;Halaman 141 dari 280Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2014/PN.Plge Bahwa acc bersifat hierarkhi vertical harus diseleksi oleh jabatan yang adadibawahnya;e Bahwa sepanjang usulan/proposal terdapat kesuaian anggaran dan kegiatanWakil Bupati tidak dapat dipertanggung jawabkan;e Bahwa Bupati berhenti dari jabatannya sebagai Bupati sejak dikeluarkannya SKMendagri tentang SK pemberhentian;e Bahwa pejabat yang menanda tangani dokumen yang mengakibatkan suatupenerimaan maka dialah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
MOH. HERIYANTO S.H.
Terdakwa:
HUSNOL HOTIMAH
83 — 25
  • Sehingga dariperbuatanperbuatannya tersebut itulah, kKemudian disimpulkan tentang adanyapikiran atau kehendak untuk melakukan tindak pidana dalam batin Terdakwa sesuaiPutusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989; Menimbang, bahwa siapa yang menyebabkan timbulnya keadaan terlarang, diawajid mengakhiri kKeadaan terlarang itu, jika tidak ada tindakan mengakhiri keadaanterlarang itu, maka dialah yang harus bertanggungjawab dan dipidana ataspenciptaan keadaan terlarang itu; n
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
RONALD FERDINAND WOROTIKAN
Terdakwa:
1.ROBERT NAINGGOLAN
2.LAYARI SINUKABAN
3.JAPORMAN SARAGIH
294 — 51
  • Nominal pemberian uang inisudah disepakati antara didalam internal Banggar, dan selama RandimanTarigan menjadi Sekretaris dewan, dialah yang mengatur pemberian inidan dilakukan atas persetujuan GUBERNUR SUMUT GATOT PUJONUGROHO. Teknis penyerahan uang ini kepada anggota DPRD yaitu,biasanya para anggota DPRD mendatangi ruangan ALI NAFIAH danmenerima uang tersebut langsung dari ALI NAFIAH.
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN SORONG Nomor 21/PID.B/2014/PN.SRG
Tanggal 5 Mei 2014 — IMMANUEL MAMORIBO
113 — 59
  • Bintang Tiurma yang ada didaerah Segun yaitu bernama Yoga, dialah yang menegosiasi tentang hargapengangkutan kayutersebut. ; +2 oon nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnBahwa setahu saksi bahwa pekerjaan saudara Steven Fadan adalah kepaladesa dan saudara YOGA pekerjaannya adalah petani alamat tempat tinggalnyadi daerah Segun Kab.Bahwa saksi tidak tahu ijin apa yang dimiliki oleh saudara Steven Padan dansaudara Yoga dalam memanfaatkan hasil hutan kayu di daerah SegunKab.Sorong;Bahwa setahu saksi hubungan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5121 — 9295
  • UndangUndang nomor 1 tahun 1965 itu jelas sekalidisitu dikatakan bahwa penyalahgunaan itu oleh siapa tindak pidanadalam pasal 1 dikatakan penyalahgunaan oleh orang yang beragamayang bersangkutan, ini berarti lingkungannya agama tapi juga melakukantindak pidana dalam kontek ini, maka dalam hukum pidana itu asasnyauntuk mencari orang itu berbuat atau tidak berbuat kejahatan, bukanletaknya pada bergaulnya mereka sama siapa, tapi letaknya adalah padaperbuatannya, maka dikatakan asasnya siapa yang berbuat dialah
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
151 — 49
  • Kalau berkaitan dengankewenangan mungkin itu balaibalai yang masih menjadi satu denganULP nya, karena dialah yang menentukan pemenangnya;Bahwa untuk BPJN XII sudah terpisah dengan ULPnya;Bahwa produk dari EMonitoring dan evaluasi adalah biasanya pihakBalai memberikan masukanmasukan manajemen misalnya adaketerlambatan. Itupun hanya masukan, karena ikatan kontrak antaraPPK dengan Kontraktor, tentunya ada batasanbatasan perjanjianHalaman 230 dari 363 Putusan Nomor 34/Pid.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
TRIMULYONO HENDRADI
Terdakwa:
1.IR.SUDIRMAN HALAWA,SH
2.RAMLI
3.IRWANSYAH DAMANIK
193 — 38
  • Nominal pemberianuang ini sudah disepakati antara didalam internal Banggar, dan selamaRANDIMAN TARIGAN menjadi Sekretaris dewan, dialah yang mengaturpemberian ini dan dilakukan atas persetujuan GUBERNUR SUMUTGATOT PUJO NUGROHO.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-05-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 05/PID.SUS/TP KORUPSI/2015/PN.PTK
Tanggal 21 Mei 2015 — Drs. HASAN RUSBINI
184 — 193
  • tandatangan saksi;Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima uang Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah);Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal atas nama AsAdiyah tahun 2008;Bahwa saksi tidak pernah menerima dana dari Pemkot Pontianak sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah);Bahwa uang yang Rp. 2.500.000, yang saksi terima dari Pemkot Pontianakdipergunakan untuk membeli wairless;Bahwa yang menyuruh saksi membuat proposal adalah pak Wahab;Bahwa proposal saksi serahkan kepada Pak Wahab karena dialah
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN SERANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
Tanggal 7 September 2018 — ILA NURIAWATI, SE
166 — 36
  • Seharusnya DPKPAharus memverifikasi lagi usulan SPM tersebut sebelum mengeluarkanSP2D;Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi dialah yangmenambah jumlah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pandeglang untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan BerdasarkanPertimbangan Objektif Lainnya (Tunjangan Daerah), atas perintah H.Margono;Halaman 107 dari 451 halaman Putusan Nomor : 14/Pid.SusTpk/2018/PN.SRG12.Bahwa Kuasa Penggugat Anggaran (KPA) tidak bisa menandatanganidokumen SPM, demikian juga
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 18 Februari 2014 — - Ir. AZZAM RIZAL.M.Eng
433 — 571
  • itu tetapi kalau tidak memenuhi syarattentu terpaksa mana standardstandart yang ditentukan menurutpermintaan, jadi yang dutamakan itu maksudnya beri perhatiandengan tidak mengurangi aturanaturan yang berlaku ;Bahwa salah satu indikasi perusahaan daerah itu belumsepenuhnya mandiri dan harus saja memberi pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan seperti yang disampaikanoleh Penasehat tadi Kepala Daerah itu bukan pemilik, kebetulandia sedang diserahi urusan untuk sebagai pimpinan eksekutiftetapi dialah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 18 Desember 2015 — DIAR KUSUMA PUTRA, SE KEJAKSAANNEGERI SURABAYA
164 — 488
  • seseorang harus mempunyai tujuanbaik melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu, harus memilikimaksud dari tujuan tersebut.Bahwa seseorang yang mempunyai wewenang tidak dapat dimintaitanggungjawab apabila pertanggungjawaban yang merupakan tugas dari staftelah dipalsukan dan ia tidak mengetahui, sehingga yang dapatmempertanggungjawabkan adalah staf yang memalsukan.Bahwa didalam pertanggungjawaban pidana ada asas pertanggungjawabannurani yaitu adanya fakta yang melakukan perbuatan secara faktual dialah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - Drs. JUL ALIKAN SIREGAR
85 — 38
  • HARLANBATUBARA, SH sebab dialah yang memberitahukan kepada Saksi tentang namanama Pemilik Tanah Yang Berhak.Bahwa benar Saksi sebagai Ketua/ merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanahtidak pernah melaksanakan tugas tugas :a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;b. Mengadakan penelitian dan inventarisir atas tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanahyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;c.