Ditemukan 8470 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasau pasla paskal
Penelusuran terkait : Pasal 338 kuhp Pembunuhan 338
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
AGUSTINUS SUJATMIKO, ST., Msi. Bin IGNATIUS SOENARTO
175 — 218
  • Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidaktertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukumbaru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delikkarena merampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidakperlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan jugatidak perlu dibuktikan.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 13-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr
Tanggal 12 Oktober 2016 — Penuntut Umum:
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
SUTRIANA binti M. RAHAB
165 — 16
  • Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidaktertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukumbaru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delikkarena merampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidakperlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan jugatidak perlu dibuktikan.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — ABDUL MUKTI SYARIFF ST., M.Si Bin (Alm) SALIM MUBARAK
297 — 79
  • Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidaktertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukumbaru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delikkarena merampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidakperlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan jugatidak perlu dibuktikan.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs. EDDY SUUD
241 — 162
  • surat dakwaan berbentuk Subsidaritasdidalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidanakhusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33menyebutkan : Bahwa dalam Dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yangdirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberatsampai dengan tindak pidana yang teringan ancamannya;Menimbang, bahwa contoh dakwaan subsidaritas yaitu : Primer pasal340 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Subsider pasal
    338 Kitab UndangUndangHukum Pidana, Lebih Subsider pasal 359 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, danseterusnya;Menimbang, bahwa selanjutnya surat dakwaan Subsidaritas ini yangterlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primer, bila terbukti maka dakwaanberikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dakwaan selanjutnya, dalam haldakwaan primer tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya;Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan Surat DakwaanPrimer, dimana Terdakwa Evy Noviyanti,S.E., alias
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-06-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 3 Oktober 2016 — BUDI SEPRIANSON, S.E., Bin HANDURAN.
120 — 38
  • Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidaktertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukumbaru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delikkarena merampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidakperlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan jugatidak perlu dibuktikan.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
278 — 157
  • surat dakwaan berbentuk Subsidaritasdidalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidanakhusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33menyebutkan : Bahwa dalam Dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yangdirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberatsampai dengan tindak pidana yang teringan ancamannya;Menimbang, bahwa contoh dakwaan subsidaritas yaitu : Primer pasal 340Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Subsider pasal
    338 Kitab UndangUndang HukumPidana, Lebih Subsider pasal 359 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, danseterusnya;Menimbang, bahwa selanjutnya surat dakwaan Subsidaritas ini yang terlebihdahulu dibuktikan adalah dakwaan primer, bila terbukti maka dakwaan berikutnyatidak perlu dipertimbangkan lagi.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
615 — 122
  • Sama dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan kan tidak ada unsur motif didalamnya tetapi motif penting, didalam Jaksa membuat dakwaan motif itupenting dibuktikan mengapa orang ini sampai pada keputusan melakukanperbuatan membunuh sehingga itu wajib dibuktikan meskipun unsur Pasal338 KUHP tidak ada unsur motif;Bahwa unsur janji itu harus dilihat mengapa orang itu memberikan janji, sehingga harus dilihat sedemikian rupa dengan jabatannya.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
418 — 94
  • Melawan hukumumum yakni tidak setiap delik mencantumkan rumusan melawanhukum contoh Pasal 338 KUHP, dalam hal ini unsur melawanhukum dianggap sebagai unsur mutlak dari setiap tindak pidana,3). Melawan hukum formil yakni apabila perbuatan memenuhirumusan undangundang pidana, terkecuali ada alasan yangmenghapus dapat dipidananya perbuatan, 4).
    Melawan hukumHalaman. 1155 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1156materiil yakni apabila kepentingan hukum yang akan dilindungioleh undangundang tersebut dilanggar oleh pelaku.Ahli menerangkan straffhandeling dari pasal 12 huruf e yakniapabila perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam pasal12 huruf e, jika tidak memenuhi maka tidak ada perbuatan pidana.Ahli menerangkan bestandelen delik pasal 12 huruf e adalah unsurmemaksa, jika dikaitkan dengan pasal 338 KUHP yangdirumuskan hanya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
363 — 126
  • Melawan hukumumum yakni tidak setiap delik mencantumkan rumusan melawanhukum contoh Pasal 338 KUHP, dalam hal ini unsur melawanhukum dianggap sebagai unsur mutlak dari setiap tindak pidana,3). Melawan hukum formil yakni apabila perbuatan memenuhirumusan undangundang pidana, terkecuali ada alasan yangmenghapus dapat dipidananya perbuatan, 4).
    Melawan hukumHalaman. 1155 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1156materiil yakni apabila kepentingan hukum yang akan dilindungioleh undangundang tersebut dilanggar oleh pelaku.Ahli menerangkan straffhandeling dari pasal 12 huruf e yakniapabila perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam pasal12 huruf e, jika tidak memenuhi maka tidak ada perbuatan pidana.Ahli menerangkan bestandelen delik pasal 12 huruf e adalah unsurmemaksa, jika dikaitkan dengan pasal 338 KUHP yangdirumuskan hanya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
229 — 35
  • Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidaktertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukumbaru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delikkarena merampas nyawa dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidakperlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan jugatidak perlu dibuktikan.