SusTPK/2021/PN Ptklapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasiteknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersamaPenyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak,meliputi a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yangtercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenispekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengankebutuhan lapangan; atau d. mengubah jadual pelaksanaanb.

PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang PerubahanKeempat Atas Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah: Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ; Menetapkan paket paket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil sertakelompok masyarakat ; Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual

Mdn Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitiapengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan ; Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabatpengadaan / unit layanan pengadaan sesuail kewenangannya ; Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasasesuai ketentuan yang berlaku ; Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyediabarang / jasa ; Melaporkan

Sofian;Bahwa pada saat pencairan tersebut bersamaan dengan jadual gajianpegawai Sdr. Sofian, dimana Terdakwa pada saat itu menerima gajisebesar Rp. 2.000.000.,;Bahwa perusahaan CV. Wandhana Niaga berdiri sejak tahun 2006 dimana Terdakwa selaku Direktris perusahaan tersebut;Bahwa di tahun 2014 selain memenangkan lelang pembangunan JalanTeluk Pauh Ujung, CV.

puluhjuta seratus ribu rupiah)18.Tanggal 4 November 2013, Bendahara Umum Daerah menerbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) LS Nomor 11457/LS/1.20.04/15.01/2013,untuk keperluan pencairan biaya perjalanan keluar daerah bagi pimpinanDPRDKota Denpasar dan staf pendamping ke DPRD Kabupaten Bogor dalam rangkakunjungan kerja untuk mencari data/informasi terkait bidang Badan Anggarandan Badan Musyawarah yaitu mencari data/informasi mengenai penetapanperubahan APBD tahun 2013 dan mekanisme perencanaan jadual

Sofian; Halaman 132 dari 205 halaman Putusan Nomor 82/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbr31.Bahwa pada saat pencairan tersebut bersamaan dengan jadual gajianpegawai Sdr. Sofian, dimana saksi pada saat itu menerima gajisebesar Rp. 2.000.000,;Bahwa perusahaan CV. Wandhana Niaga berdiri sejak tahun 2006 dimana saksi selaku Direktris perusahaan tersebut; Bahwa di tahun 2014 selain memenangkan lelang pembangunan JalanTeluk Pauh Ujung, CV.

Wayib adanya penyusunan cast budged proyek sebagai dasaruntuk rencana pencairan dan jadual pemeliharaan mesin berdasarkankontrak kerja.12. mensyaratkan kepada KIP PLN untuk menjual mesin GensetNo. 1, 2 dan 5 kepada nasabah yang perbaikannya oleh nasabah jugaHal. 79 dari 203 Hal. Putusan No. 444 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.dengan mendapat modal kerja dari PBS untuk selanjutnya dijaminkankembali kepada PBS untuk fasilitas nasabah.13.

No.54 tahun 2010 beserta perubahannyamengatur bahwa Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisilapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasiteknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersamaPenyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak,meliputi a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yangtercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenispekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengankebutuhan lapangan; atau d. mengubah jadual

juta seratus ribu rupiah).18.Tanggal 4 November 2013, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) LS Nomor 11457/LS/1.20.04/15.01/2013, untuk keperluanpencairan biaya perjalanan keluar daerah bagi pimpinanDPRD Kota Denpasar danstaf pendamping ke DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka kunjungan kerja untukmencari data/informasi terkait bidang Badan Anggaran dan Badan Musyawarah yaitumencari data/informasi mengenai penetapan perubahan APBD tahun 2013 danmekanisme perencanaan jadual

Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) LS Nomor 11457/LS/1.20.04/15.01/2013, untuk keperluanpencairan biaya perjalanan keluar daerah bagi pimpinanDPRD Kota Denpasar danstaf pendamping ke DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka kunjungan kerja untukmencari data/informasi terkait bidang Badan Anggaran dan Badan Musyawarah yaituHal 133 dari 415 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN Dpsmencari data/informasi mengenai penetapan perubahan APBD tahun 2013 danmekanisme perencanaan jadual

Bahwa yang membuat jadual pelaksanaan kegiatan JaringAsmara adalah Panmus dengan mendasari Tatio DPRD KotaMadiun periode Tahun 1999 2004.16. Bahwa menuerut hasil audit BPK RI Jogyakarta tahun 2004ditemukan penympangan anggaran DPRD di antaranya posanggaran tunjangan kesejahteraan, biaya pemeliharaankesehatan, biaya penunjang kegiatan, biaya listrik, telepon danair, kemudian biayabiaya tersebut diperintahkan untukdikembalikan ke Kas Negara dalam hal ini Kas Daerah KotaMadiun.17.

Sofian; Halaman 132 dari 203 halaman Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbr31.Bahwa pada saat pencairan tersebut bersamaan dengan jadual gajianpegawai Sdr. Sofian, dimana saksi pada saat itu menerima gajisebesar Rp. 2.000.000,;Bahwa perusahaan CV. Wandhana Niaga berdiri sejak tahun 2006 dimana saksi selaku Direktris perusahaan tersebut; Bahwa di tahun 2014 selain memenangkan lelang pembangunan JalanTeluk Pauh Ujung, CV.

Sofian; Halaman 134 dari 213 halaman Putusan Nomor 84/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbr31.Bahwa pada saat pencairan tersebut bersamaan dengan jadual gajianpegawai Sdr. Sofian, dimana saksi pada saat itu menerima gajisebesar Rp. 2.000.000,;Bahwa perusahaan CV. Wandhana Niaga berdiri sejak tahun 2006 dimana saksi selaku Direktris perusahaan tersebut; Bahwa di tahun 2014 selain memenangkan lelang pembangunan JalanTeluk Pauh Ujung, CV.

diantaranya adalah:1 Berita acara penjelasan/anwizing2 Berita acara pembukaan penawaran3 Berita acara evaluasi penawaran4 Berita acara hasil evaluasi penawaran5 Berita acara evaluasi kualifikasi6 Berita acara hasil pelelanganBahwa dokumendokumen tersebut saksi tandatangani dalam waktu yangbersamaanBahwa panitia lelang tidak pernah dilakukan survey kelayakan terhadappemenang lelangBahwa tugas panitia lelang berakhir sejak ditunjuknya pemenang lelangBahwa proses pelelangan dilaksanakan sesuai dengan jadual

adalah Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan dan PerpanjanganJaminan Muka adalah tanggung jawab dari PENGGUGAT karenaPENGGUGAT tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, sedangtanggal dari Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka telah melampohiwaktu yang disepakati, oleh karena PENGGUGAT diberi kesempatan untukmenyelesaikan pekerjaan yang diatur dalam adendum kotrak, makaPENGGUGAT berkewajiban menyerahkan Perpanjangan JaminanPelaksanaan dan Perpanjangan Jaminan Uang Muka denganmenyesuaiakan jadual

DITA PUTRIWARANAWA datang pada pembuktian kualifikasi meskipundatangnya tanggal 26 September 2018 dan tanggal datangnyatersebut masih termasuk dalam jadual pembuktian kualifikasisebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran.Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup.14. Saksi Trias Yuniar Mediawati, S.T.

Tatayan Raya Abadi, menurut Majelisdengan kedudukan Terdakwa sebagai kuasa direktur tersebut yang diberi tugasdan kewenangan oleh PT Tatayan Raya Abadi Terdakwa harus menyelesaikanpekerjaan tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan dan kontrak yangditandatangani oleh Direktur PT Tatayan Raya Abadi, yang ternyata tidakdilaksanakan oleh Terdakwa sesuai dengan jadual dan tepat waktu .Halaman 199 dari 223 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN.PdgMenimbang, bahwa Terdakwa juga tidak melaksanakan perbaikanpekerjaan

menggunakan anggaran Kementerian/Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah.Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasaadalah :a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;c. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil,serta kelompok masyarakat;d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual

dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden RI Nomor80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 9ayat (3) yang bunyinya :a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasab. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil,serta kelompok masyarakatc. menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),jadual

Evaluasitersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan hargaberdasarkan kriteria, metoda, dan tatacara evaluasi yang telahditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.Untuk pengadaan barang/jasa lainnya, penawaran dinyatakanmemenuhi persyaratan teknis, apabila:a) Memenuhi = spesifikasi teknis barang yang ditawarkanberdasarkan contoh, brosur, dan gambargambar yangditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;b) Jadual waktu penyerahan barang/jasa lainnya tidak melampauibatas

Rekayasa PutraMandiri Nomor : SPPL/0101/Nov2013, tanggal 3 November 2013perihal Jadual Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bus Listrik.1 (satu) lembar Fotocopy tanpa legalisir brosur spesifikasi electricbus seated 20 dari PT. Rekayasa Putra Mandiri.1 (satu) lembar Fotocopy tanpa legalisir NPWP Nomor02.311.875.5408.000 atas nama PT. Rekayasa Putra Mandiri.1 (satu) lembar Fotocopy tanpa legalisir dokumen rincian dan hargapengadaan battery bus listrik TA. 2013 dari PT.

dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden RI Nomor80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 9ayat (3) yang bunyinya :a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasab. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil,serta kelompok masyarakatc. menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),jadual