Ditemukan 901 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peradilan perudian peralian peradin perjudian permadian peraduan pegadian peridian perapian peradiian peradlan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 199/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
SUJONO KUSNI
Tergugat:
Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
549 — 471
  • 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negarasebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalamPeraturan Mahkamah Agung ini.Pasal 8Setiap frasa Keputusan Tata Usaha Negara dan frasa SengketaTata Usaha Negara yang tercantum dalam UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tetang Peradian
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-02-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 77/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 7 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : Guntur Rumahorbo Diwakili Oleh : Guntur Rumahorbo
Terbanding/Penggugat : Parluhutan Samosir
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Kabupaten Asahan Cq Pemerintah Kecamatan Meranti Cq Pemerintah Desa Sukajadi
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Kecamatan Meranti Cq Pemerintah Desa Sukajadi Cq Pemerintah Dusun IV
Turut Terbanding/Tergugat II : Elprida pasaribu
34 — 24
  • karenaitu Tergugat dapat dibebaskan dari segala tuntutan keperdataan;Bahwa menanggapi dalil penggugat pada halaman 6 poin 20, adalahbahwa gugatan penggugat dalam hal memutus perkara a quo dalamkewenangnnya memeriksa dan mengadili serta memutus perkara inibukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran karena peralilhan hakantara Tergugat kepada Tergugat II yang dibuat oleh Turut Tergugat dan Tergugat Il adalah perbuatan administrasi Negara Oleh Karena ituPengadilan yang berhak dan berwenang adalah Peradian
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama
Register : 28-11-2017 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 2819/Pdt.G/2017/PA.Mr
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 14
  • Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADIan.: ACHMAD HAYYI, S.H., M.H. Nomor 13.00077 yang berlakus.d. tanggal 31122018; HARJONO, S.H. Nomor 16.04760 yang berlaku s.d. tanggal31122018Menimbang, bahwa, dengan adanya bukti surat tersebut, makaPenasehat Hukum / Advokat an. ACHMAD HAYYI, S.H., M.H danHARJONO, S.H dinilai sah mewakili Penggugat untuk beracara dipengadilan, termasuk Pengadilan Agama Mojokerto;Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat di depan sidangmenyerahkan :1.
Pengadilan PN SUBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-07-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 22-01-2018
Putusan PN SUBANG Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.SNG
Tanggal 18 April 2017 — KIBIL binti KAPUN, Dkk X OCIH alias KOCI binti AMIN
238 — 120
  • Setelah Majelis Hakim meneliti seluruh alat bukti yangdiajukan oleh para pihak diperoleh fakta hukum bahwa sampai dengan perkara inidiajukan belum pernah ada penetapan pewarisan ke Pengadilan Agama, sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf C UndangUndang Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradian Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dikaitkan dengan peraturanperundangundangan dan Putusan MA No:323 K/Sip/1968 maka Majelis hakimberpendapat Pengadilan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-05-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 117/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
1.LIBERATUS POGOLAMUN
2.HATTA NONGKENG
Tergugat:
KPU RI
300 — 265
  • JoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor43/G/2014/PTUNMDN tanggal 3 November 2014.(3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/TUN/2015 tanggal 11November 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakasar Nomor 10/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 09 April 2015 JoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara JayapuraNomor05/G/2014/PTUNJPR tanggal 14 Oktober 2014.TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSANTUN;Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan penundaan sesuaidengan ketentuan Pasal 67 UU Peradian
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pilkada
Register : 07-03-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 47/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 8 Juli 2014 — H. SAHAM ARHADIANTO melawan BUPATI KABUPATEN LUMAJANG dan ACHMAD HOERI.
153 — 86
  • Randuagung Kabupaten Lumajang untukmelakukan penghitungan ulang atas kartu suara dari hasil PilkadesRanduagung tanggal 19 Desember 2013;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, terhadap buktibukti yang tidak relevan tidak ikutdipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusanini;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakandikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 110 Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradian
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 05-11-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 378/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 8 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : ALI SELAMAT Diwakili Oleh : ALI SELAMAT
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG SOMBA OPU
Terbanding/Tergugat II : LIE LIE JUN
112 — 48
  • ,melakukan tindak pidana penggeiapan danpencuriari barang milik Tergugat li, karena apa yangPenggugat fakukan bertentangan dengan AmarPutusan Pra Peradian Nomor :08/Pid.Pra/2015/PN.Mks, tanggal 23 September2015 yang berbunyi sebagai berikut:"4.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014
5861 — 4909
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37Hal ini pada dasarnya juga sejalan dengan asas due process of lawyang kerap disebut sebagai suatu proses peradian yang adil yang merupakansuatu hak konstitusional dalam sejarah hukum masyarakat Amerika (lihatAmandemen ke 5 dan ke 14 dari konstitusi Amerika).
    Salah satu hal yang dapatmengendalikan proses hukum yang didasarkan pada diskresi yang besar daripara penegak hukum yang dapat mengarah pada suatu proses peradian yangtidak adil adalah pembatasannya secara limitatif adalah aturan hukum yangjelas dan tidak multi interpretatif.Penjelasan ini yang kiranya tidak menjadi jelas dalam praktek hukumacara di Indonesia sehingga beberapa ketentuanyang dianggap tidak jelasdalam aturan UndangUndang dicoba di interpretasikan dan dirumuskansebagai norma adiam ketentuan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 17-05-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 39/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
IROH ROHAYATI
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
118 — 73
  • Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas adalahKeputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan finalyang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana yangdimaksud di dalam bunyi ketentuan Pasal 1 angka (9) UndangUndangNo.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor.5 Tahun 1986 Tentang Peradian Tata Usaha Negara, yangmenyatakan sebagai berikut keputusan Tata Usaha Negara adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 10-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Februari 2017 — TEGUH HANDOJO;1. DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 2. ANDRI SANTOSO
162 — 89
  • Merek oleh Tergugat, maka secarayuridis dapat mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek kePengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 68 ayat(1), (2), (8) dan (4) UndangUndang No.15 Tahun 2001 tentang Merek,dan BUKAN diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;Bahwa oleh karena Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugatbukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradian
Pengadilan PT KUPANG Perdata Waris
Putus : 28-11-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 114/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 28 Nopember 2016 — - VINSENSIUS PAMBO, Cs. vs - GABRIEL GADI, Cs.
87 — 29
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. sebesarRp. 10,000, (Sepuluh ribu rupiah);11.Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 4 / PN.END / 1976 /Perdata diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Kupang, melalui Putusannomor: 1 /PTK/1984/ PDT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 16 Desernber1976, no. 4/PN.END/1976/Perdata yang dimohon banding:Menghukum Tergugat Pembanding untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkatan peradian ini, yang hanya
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 29-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 56/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
LILIS SAODAH
Tergugat:
1.BUPATI BOGOR
2.BUPATI KABUPATEN BOGOR
Intervensi:
JEJEN
208 — 91
  • Undangundang No. 9 Tahun 2004 jo UndangUndang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradian Tata Usaha Negara,gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Pengadilan PN MEDAN
Register : 23-09-2016 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Mdn
Tanggal 27 Januari 2014 —
32 — 6
  • Eksepsi tentang Persona Standi In Judicio.Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlakupada peradian kita, salah satu syarat yang diperlukan dalammengajukan suatu gugatan adalah adanya legal standing yangmerupakan dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara yangbersangkutan ;Bahwa apabila diperhatikan secara seksama, substansi gugatan danmerupakan objek sengketa, dalam gugatan yang diajukan olehPenggugat dalam perkara ini adalah menyangkut pengadaan dan jualbeli pupuk An Organik
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 05-10-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 18/G/2020/PTUN.YK
Tanggal 17 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
520 — 583
  • belakang proses penerbitan dan peralihan hak SertipikatHak Milik No.3255/Maguwoharjo dikaitkan dengan ruanglingkupkewenangan Tergugat I didalam melaksanakan tugasnya, dimanaperbuatan hukum Tergugat Il berkaitan dengan perbuatan hukumperdata, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yangdituangkan dalam bentuk keputusan (beschiking) bukanlah keputusanyang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradian
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 30-11-2018 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 34/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
H. USTUHRI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON
328 — 156
  • Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradian Tata Usaha Negara PENGGUGAT berhak untukmengajukan Gugatan Pembatalan terhadap Surat KeputusanTERGUGAT atas Objek Tanah Sengketa A quo.21.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 16-11-2009 — Putus : 29-06-2010 — Upload : 03-11-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 50/G/2009/PTUN-PTK
Tanggal 29 Juni 2010 — 1. KIANG MUA alias NG ANDRY,SH, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1 ; 2. NG JANG KE alias JANG KE, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Drs. YOHANES KALVIN PIETER, Dkk., selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI 1 s/d 10;
99 — 30
  • Menghukum Tergugat clan Tergugat 11 Intenrensi 1 sampai 10 membayar biaya perkara ckdam PeradIan tingkat pertarna sebesar Rp. 4.100.000.- ( empat juta seratus ribu rupiah ) ;
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 144/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 16 Desember 2016 — - RICHARD WLADISLAUS JANISZEWSKI vs - HOTEL PONDOK DUNIA LAUT / SEA WORLD CLUB HOTEL, Cs.
137 — 72
  • Dan sudah sangat jelas,bahwa ketika Penggugat mendalilkantentang masalahKetenagakerjaan, maka lembaga peradian yang menyelesaikannyaadalah Peradilan Industrial Pancasila.(vide Gugatan Penggugat halaman 2 garis datar kedua tentangstatus hak atas tanah berikut bangunan, dan halaman 3 garis datarpertama tentang Ketenagakerjaan).Oleh karena itu materi gugatan model ini masuk kategori gugatanyang kabur atau obscuur dan bahkan absurdum.
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 26-03-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 540/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 2 September 2019 — PEMOHON KONPENSI/TERGUUGAT REKONPENSI DAN TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI
24 — 21
  • TnkMenimbang, bahwa tidak semua gugatan Penggugat Rekonpensidapat dikabulkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan gugatanPenggugat Rekonpensi dikabulkan sebagaian, ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 undangundang nomortahun 1989 tentang Peradian Agama maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon/Tergugat Rekonpensi;Memperhatikan peraturan perundangundangan lainnya serta hukumIslam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDalam Konpensi1.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 06-02-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
ANOM
Tergugat:
1.BUPATI KATINGAN
2.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HAMPALIT, KECAMATAN KANTINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019-2025
3.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA HAMPALIT, KECAMATAN KATINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN
159 — 227
  • hal ini mengajukan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara Palangka Raya untuk mendapatkan keadilan hukum ;Bahwa selain melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu melanggar Peraturan Daerah Kabupaten KatinganNomor 1 Tahun 2016, tentang Pemilinan Kepala Desa, maka SuratKeputusan Para Tergugat bertentangan dengan Azas azas UmumPemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2)huruf b Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahanatas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentag Peradian
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 02-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 24/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
Chairil Anwar
Tergugat:
Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu
193 — 245
  • Usaha Negara, yang mengatur sebagai berikut;Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar KeputusanTata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sahdengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutamadalam kaitannya dengan hukum acara Peradian