Menyatakan Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradiian yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000;( dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----------------------------------------------------------

tukar menukardimaksud, maka keberatan Penggugat / Pembanding haruslah diMenimbang, bahwa berdasarkan pada uraian uraianpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor. 82/G.TUN/2009/PTUN Mks tanggal 12 Mei 2010 haruslah dikuatkan dan pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalamperkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 kepadanya harus di hukum untuk membayarbiaya perkara di kedua tingkat Peradiian

Menyatakan Penggugat / Pembanding untuk membayarbiaya perkara di kedua tingkat Peradiian yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000;( dua ratuslima puluh ribuDemikian di putus dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabutanggal 16 Pebruari 2011 oleh Kami, ISTIWIBOWO, SH.MH.sebagai Ketua Majelis, SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum dan DILMARTATAWI, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan inidiucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk

hukum;Menimbang, bahwa ojeh karena Pemohon dan Termohon yangberagama isiam, dan Termohon berdomisili daiam wiiayah yurisdiksiPengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri AgamaRi Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan PengadiianAgama/Mahkamah Syariyah Tk.Il di Daerah Sulawesi dan Maluku, yangberkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. penjelasan Pasai 49 huruf (a) angka(9) UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UndangUndang Ri Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradiian

Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukumisiam, dan upaya penasihatan/perdamaian tersebut berhasil, seianjutnyaPemohon pun bermohon kepada majelis hakim agar perkaranya dicabut:Menimbang, bahwa oieh karena Pemohon teiah bermohon kepadamajelis hakim untuk mencabut perkara permohonannya, lagi pula prosesperkara ini masih pada persidangan pertama, dan beilum memasuki tahapjawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 54 UndangUndang RI Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradiian

Mmj. dari Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 96 UndangUndang RiNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradiian Agama, dan guna mengakhiripenyelesaian administrasi perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perluuntuk memerintahkan kepada Panitera Pengadiian Agama Mamuju untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 54 UndangUndang Ri Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo.

Pasal 272 ayat (2) Kitab HukumAcara Perdata (Burgeniijke Rechtsvordering BRv), dan oleh karenaperkara iniadalah perkara akibat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(i) UndangUndang Ri Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradiian Agama, yangtelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90,91, dan 91A UndangUndang Ri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, segaia biaya yang timbui daiam perkara ini dibebankan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradiian tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

sebagaimana teiah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat teiah dipanggii secararesmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugatdan Tergugai nadir secara in person di persidangan, dengan demikiankehendak Pasai 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPeiaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandipandang teiah terpenuhi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasai 65 dan Pasai 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradiian

Pasai 116 huruf(f; Kompiiasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabuikan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradiian Agama sebagaimana teiah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor50Tahun 2009, Panitera Pengadiian Agama Taiu diperintahkan untukmengirimkan saiinan putusan yang teian berkekuatan hukum tetap ke PegawalPencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggai dan kepadaPegawai Pencatat

Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugatdiiangsungkan;Menimbang, bahwa oieh karena perkara ini termasuk daiam bidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasai 89 ayat (i) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradiian Agama dan Pasai 90 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradiian Agama dan Pasai 91 A ayat (3) UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradiian Agama, maka

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradiian Agama;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkanketentuan Pasai 148 R.Bg maka permohonan Pemohon i dan Pemohon ii teiahdapat dinyatakan gugur;iVienimbang, bahwa oieh karena sidang perkara ini diiangsungkan daiampelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun2015 Teniang Peiayanan Terpadu Sidang Keiiling Pengadiian Negeri danPengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan, Buku

Nikah dan Akta Keiahiran, knususnya Pasai i2 ayait (4),perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal:;Menimbang, bahwa oieh karena Pemohon i dan Pemonon ii sebagaipenerima manfaat pelayanan terpadu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang teiah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradiian Agama, serta Pasai 5 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang KelilingPengadiian

aeHN F CSVELIFREENS PAY 8 TeiMienimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemonhon adaiansepagaimana terurai diatas:Menimbang, oieh Karena Pemohon dan Termohon hadir pada sidangpertama, maka sesual kKetentuan Fasal Z reraturan Mankaman Aqund RINomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Maijelis Hakim teian memerintankanKeduanva untuk meiakukan mediasi, namun mediasi vana dimediatori olenAbubakar, S.H. tidak berhasil;Menimpana, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3Z UndangUndanaNomor / Tahun 1989 tentang Peradiian

mengnadap dimuka sidang sebagai wakii/Kuasanvayang sah, sedangkan ketidaknhadirannya tidak disebabkan oien suatu naianganvanag san. maka Malelis Hakim menganqgap banwa tremonon tdakbersunqquhsunggun daiam berperkara:Menimpang, banwa berdasarkan halnal tersebut di atas, maka MailelisHakim berkesimpuian bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapatditerima:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk daiam bidang hukumperkawinan, berdasarkan Ketentuan Pasal 3Yy avat (1) UndanaUndana Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradiian

ini, cukup ditunjukberita acara persidangan perkara yang bersangkutan yang menjadi bagian tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senintanggal 09 Oktober 2017, oleh karena itu perkara ini harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, olehkarenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 Tahun 1989Tentang Peradiian

Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNo. 3 Tahun 2006 Tentang Perubanan Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989Tentang Peradiian Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepadaPemohon dan Pemohon Il;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertaketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

TliPERTIMBANQAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohonadaiah sebaaaimana teiah diuraikan tersebut di atas:Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungRepubiik indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peiayanan danPemeriksaan Perkara Voiutair itsbat Nikah daiam program Peiavanan Teroadu.maka pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman PeiaksanaanTugas dan Administrasi Peradiian Agama Edisi Revisi

Pengadiian Agama i oiitoii terhitung sejak tangai 2i Maret2016. dan ternvata seiak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara iniberlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upayahukum terhadap permohonan tersebut;Menimbang. bahwa seianiutnva surat permohonan Pemohon i danPemohon dibacakan dalam sidang terobuka untuk umum, yang isi danmaksudnya tetap dipertahankan oieh Pemohon i dan Pemohon ii, hai manateiah sesuai denaan Pasai 59 avat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradiian

Penetapan No.0462/Pdt.P/2016/PA.Tlidiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan UndangundangNomor 50 tahun 2009 Tentang Peradiian Agama, maka biaya perkara inidibebankan kepada para Pemohon:Memperhatikan, peraturan Perundangundangan yang berlaku sertahukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;RfiENETAPKAN. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;2.

;iMenimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Pemonon, MajeiisHakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak meianjutkan permohonan Pemohon, akantetapi tidak berhasil, olen karenanya maksud Pasal 65 UndangUndang RINomor 7 Tanun 1989 Tentang Peradiian Agama, ieiah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud daiam PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

majeiis hakim menyatakan untukmelanjutkan pemeriksaan perkara ini di luar hadirnya Pemohon dan tanpanadirya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini telah berlangsung 6buian iamanya, iagi pula Pemohon ieian tidak hadir daiam persidangan tanpaalasan yang sah sebanyak dua kali berturutturut hingga pada persidangantanggal 20 Oktober 2016, sehingga majeiis hakim harus menyatakan bahwaperkara permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut telah menyalahi asasformii penyeiesaian perkara di peradiian

Pasai 57 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Ri Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Ri Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradiian Agama, jo.

selaniutnya sebagai kesimpulan paraPemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini,Majelis cukup menuniuk Berita Acara persidangan yang merupakan satukesatuan dengan penetapan ini;PERTiIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadaiah sebagaimana telah di uraikan di atas:Penetapan Nomor 38Pdt.P/2017/PA.Msh @hai. 5 dari 10Menimbang. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradiian

perkaratersebut. dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannyaserta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya,kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan suratpermohonan para Pemohon dalam sidang terobuka untuk umum. yang olehpara Pemohon isinva tetap dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 tentang Peradiian

Agama bidang perkawinanmerupakan wewenang Peradiian Agama, oleh karena itu PengadilanAgama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Menimbang. bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukanoleh para Pemohon adalah agar pernikahan para Pemohon ditetapkankarena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat,sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannvapemikahan Pemohon dengan Pemohon Il. oleh karena itu permohonantersebut telah sesuai dengan ketentuan

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 181/Pid.Sus/2016/PN.Trt, tanggal 10 Nopember 2016, yang dimintakan banding tersebut;
• Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara daIam kedua tingkat peradiIan, yang daIam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu Iima ratus rupiah) ;

Fah ur MSaNng Ve Tahun 2000 dan perubanai Kedua dengan UndangUndang INOTOL = =35UTahun Z00y Tentang Peradiian Agama, perkara ini termasuk Kewenanganabsoiut Pengadiian Agama: Menimbang, banhwa berdasarkan = surat gugatan Penaauaat, Sh ee ee Co. wilavah Kabupaten Bungo vang merupakan wilayan hukum Pengadilan FOfAgama Muara Bundgo, vangd tidak ada bantanan dari Tergqugat, olenay aached aKal iter enanya guaatan Penaaquaat telah sesuai dengan ketentuan hukum vandpriaku sebagaimana maksud Pasai 4 ayat

(1) dan Pasai 73 ayat (1)UndangUndana Nomor / Tahun 1989 vana teiah diubah dengan UndangaUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 fanun ZUUY Teniang Peradiian Agama, Maieiis Hakimberpendapat Pengadiian Agama iviuara BungO memiliki Kompetensi reiatituntuk mengadiii perkara a quo; iMienimbang, banwa Penggugat teian dipanggii secara resmi ganpatut, seria nadir di persidanqan, sedangkan Terquaat juga teian aipanagiilsecara resmi dan patut, dengan demikian teiah sesuai

No. 109/FPat.G/201 7/PA.iviaD @inowiMenimbang, banhwa daiam setiap persidangan Maieiis Hakim telanberusaha memberikan nasehat dan saran kepada Fenaqugat untuk rukunkembaii dengan Terqugat, akan tetapi tidak bernasiil, sehinaga telahmemenunhi Ketentuan Pasai 154 ayat (1) R.Bqg junctis Pasai 82 UndanagUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang teiah diuban dengan UndangUndanagNomor 3 Tahun ZU006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 Tentang Peradiian Agama dan Pasai 31 avat (1) dan (2)Peraturan

No. 1O9/PAL.G/201 T/PA.iviad @(A4wan@Nomor 3 Tanun Z0U6 dan perubanan kedua UndangUndang Nomor 50Tahun Z009 Tentang Peradiian Agama, iaielis Hakim berpendapat periumemerintankan Panitera Pengadiian Agama Muara bBungo untukmeengirimkan salinan putusan yang telan berkekuatan nukum tetap kepadaPeaawai Pencatat Nikan Kantor Urusan Aqama Kecamatan Peiepat iiir,Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, untuk dicatat daiam daftar yangdisediakan untuk itu;fiyvierere i imnfiernnfhaaam SNNAO Tantann DaeandAila tend

., gugatanPenggugat dapat dikabuikan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 84 ayat (1) dan ayai (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradiian Agama sebagaimana teiahdiubah untuk yang kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, oieh karenanya secara ex Officio, Majeiis memerintahkan PaniteraPengadiian Agama Taiu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang yang teiahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencaiat Nikah/Kantor UrusanAgama kecamatan tempat tinggai Penggugat

dan Tergugat dan tempatperkawinan dilangsungkan;Menimbang, bahwa oieh karena perkara ini termasuk daiam bidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasai 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradiian Agama sebagaimana dan Pasai 90UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasai 91 A ayat (3) UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradiian Agama, maka biaya perkara ini dibebankankepada

pernah nadir di persidangan, makaVigjelis Pann idan dapal menyupayanan perdatiranan ieietul indiasl sexual Pasa 7 aya (i)Peraiuran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2008;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiaphal persidenyent ayer ia dapai VeIsaver menunyyu Kedaianyan Teryuyal selinyya Gapairukun Kembali membina Tumah taigga dengan baik sesuai Pasal 2 UndangUndangRepubiik Indonesia Nomor 50 tahun 2UU9 sebagai perubahan kedua atas UndangUndangNumer 7 Tau 1909 ieniang Peradiian

Guburet isan diindonesia, naiwi sampai pulusan ini dijatuhkan, upaya penasihaian iersebut juga tidakberhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;iVieHiaNY, Daliwa perkara inl ddaidit petkara Geial guyal yary merupakart satiatesalu kewenangan Peradiian Agama sebagaimana yang diaiiaii aieh pasai 49 UndaiigUndang Republik Indonesia Nomor 50 tahun Z0UY sebagai perubahan kedua atas UndangUldaig Wore: 7 Talus i909 ientany Peradiian Agari, Wana perkara int dapat dapatdiieiiiia untuk dipertimbangkan;Menimbang

Rasanya keputusan ini tidaksebanding dengan VISI Peradiian Pajak yaitu meningkatkan citraperadiian pajak yang bersih dan berwibawa;5.3.

Adalah tidak adil kalau cara kerja oknum aparat pajak Kanwil DJPJakarta Selatan yang tidak professional dalam menangani pengirimansurat kepada Wajib Pajak meialui jasa kurir, kemudian dijadikan alasanoleh Peradiian Pajak kepada Wajib Pajak yang dirugikan denganKeputusan yang didasarkan hanya kepada keterlambatan akibat kinerjaoknum aparat pajak yang tidak professional tersebut;6.

Padahal ada fasilitas PerangkoBerlangganan meialui Jasa Pos, dimana terbukti pada waktu pengirimanSurat Keputusan Tentang Pelaksanaan Putusan Peradiian Pajak yangdikirim dengan Jasa Pos, ternyata bisa sampai pada tanggal7 Oktober 2009 tanpa ada masalah (Copy terlampir);Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat kami simpulkan bahwasurat keputusan yang dikirimkan oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan kepadaPT.

Pasal 116 fhuruf (f) Kompiiasi Hukumistam maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomer 7 TanunqoBoMenimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas,Pemeken telah dapat mombuktkan kebenaran dalil pommohonannys;sedangkan permehonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab ituponnehonan Pemohon dapat dikabulkar::Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal a4 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradiian Agama, Panitera Pengadilan Agama

Purusan Nomor : 1939 PdtG20lavPA.Bm kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Permohon danTermohon dilangsungkan;Menimbang, bahwa karena perkara quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989Tentang Peradiian Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang.undang Nomer 3 tahun 2008, dan perubahan keadua dengan UndangaMengingat, semua pasal daiam peraturan perundangundangan danRUKUM Islam yang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1.

hadir dan tidak mengutus oranglain sebagai wakil atau Kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidakdisebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakimmenilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (versiek)sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undangundang Nomor 7 tahun1989 yang sudah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradiian

diatur dalam pasai 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf(f) Kompiiasi Hukum isiam, sehingga cukup beraiasan dan tidak metawan hukum, olehkarenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bainsughra ergugat ternadap Penggugat (vide pasai 119 KHi);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dapatdikabuikan, maka sesuai dengan ketentuan pasai 84 UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradiian

untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatanhukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnyameliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencaiat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat daiam daftar yang telah disediakanuntuk itu;Vienimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasai 89al 90ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 aati ndang Nomor 3Mengingat, Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang Peradiian

Negara yang tercatat secara AdministrasiPenduduk yang berdomisili/bertempat tinggail di witayah Hukum PengadilanAgama Bima dan iagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinansebagaimana yang dimaksud oleh Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan karena itu Maielis Hakim berpendapat bahwa perkara initermasuk kewenangan Pengadiian Agama Bima sebagaimana yang dimaksudoieh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) nuruf (a) dan Pasai 73 ayat (1)Undangundang Nomor / tahun 1989 tentang Peradiian

sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;Menimbang, Sahwa oPenggugat telah terbukti dan aiasanalasan yang diajukan oleh Penggugat tidakbertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untukbercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuanPasai 39 ayat (2) Undangundanq Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasai 116 huruf (b) Kompilasihukum islam:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradiian

Agama, Panitera Pengadilan Agama Bimadiperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai PencatatNikah dimana Pengqugat dan Terqugat beriempat tinggai dan kepada PegawaiPencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkanuntuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu:Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undanagundang Nomor 7 tahun 1989Tentang Peradiian Agama sebagaimana telah diubah

No. 50 tahun 2009 tentang Peradiian Agama, /~ yanc bahwa yang berwewenang mengadili perkara dalam : = 2bidang perkawftftdgi orang orang yang beragama Islam adalah % 3 Sex gfPengadilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohonagar disahkan perkawinannya dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalambidang perkawinan maka berdasarkan peraturan pasal 89 UU. No. 7 tahun1989 yang telah diubah dengan UU.

No. 50 tahun 2009 tentang Peradiian Agama maka kepadaPemohon dibebani untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan hukum syara yangbersangkutan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, Mustafa bin Sama dengan.Tenri Bali binti Deppa yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Gilireng,Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.3.

putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorHal. lOdari 13 halaman putusan nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.BKN.Urusan Agarna yang wiiayahnya meliputi tempat tinggai Penggugat danTergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempatperkawinan Penggugat dan Tergugat diiangsungkan untuk dicatat daiamdaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa oieh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradiian

Agama dan Pasai 90UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradiian Agama dan Pasai 91 A ayat(3) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradiian Agama, maka biayaperkara ini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, sernua pasai daiam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.