AIDIR AMIN DAUD, S.H.MH selaku PIt.Direktur Jenderal Administrasi Hukkum Umum.1 (satu) fotocopy terlegalisir Notaris & PPATK yang dikeluarkanoleh DR. H.E.

Sidang Pengadilan.Dapat ahli jelaskan, jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI diPPATK antara lain: memberikan bantuan hukum, termasuk memberikanketerangan ahli knususnya di bidang pencegahan dan pemberantasantindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yangdilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan maupunpemeriksaan di sidang pengadilan.Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (UU TPPU), PPATK

mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah sebagai berikut:pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;pengelolaan data dan informasi yang diperolen PPATK;pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dana2 9 5 analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi TransaksiKeuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan

menyimpang dari profil, karakteristik, ataukebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut didugadilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksiyang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuaidengan ketentuan UndangUndang ini;3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindakpidana; atau4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK

Sidang Pengadilan.Dapat ahli jelaskan, jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI diPPATK antara lain: memberikan bantuan hukum, termasuk memberikanketerangan ahli knususnya di bidang pencegahan dan pemberantasantindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yangdilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan maupunpemeriksaan di sidang pengadilan.Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (UU TPPU), PPATK

mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah sebagai berikut:pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;pengelolaan data dan informasi yang diperolen PPATK;pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dana2 9 5 analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi TransaksiKeuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan

menyimpang dari profil, karakteristik, ataukebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut didugadilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksiyang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuaidengan ketentuan UndangUndang ini;3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindakpidana; atau4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK

Sidang Pengadilan.Dapat ahli jelaskan, jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI diPPATK antara lain: memberikan bantuan hukum, termasuk memberikanketerangan ahli knususnya di bidang pencegahan dan pemberantasantindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yangdilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan maupunpemeriksaan di sidang pengadilan.Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (UU TPPU), PPATK

mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah sebagai berikut:pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;pengelolaan data dan informasi yang diperolen PPATK;pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dana2 9 5 analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi TransaksiKeuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan

menyimpang dari profil, karakteristik, ataukebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut didugadilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksiyang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuaidengan ketentuan UndangUndang ini;3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindakpidana; atau4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK

Sidang Pengadilan.Dapat ahli jelaskan, jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI diPPATK antara lain: memberikan bantuan hukum, termasuk memberikanketerangan ahli knususnya di bidang pencegahan dan pemberantasantindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yangdilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan maupunpemeriksaan di sidang pengadilan.Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (UU TPPU), PPATK

mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah sebagai berikut:pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;pengelolaan data dan informasi yang diperolen PPATK;pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dana2 9 5 analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi TransaksiKeuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan

menyimpang dari profil, karakteristik, ataukebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut didugadilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksiyang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuaidengan ketentuan UndangUndang ini;3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindakpidana; atau4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK

Cabang agar melengkapi investigasi terhadap nasabah danseluruh pengurusnya dengan terlebih dahulu melakukanverifikasi pada data newsletter PPATK ;2. Cabang agar memastikan koperasi memiliki kondisi kinerjayang baik secara keseluruhan.Page 101 of 282Putusan Pengadilan Tipikor Perkara DIMAS EKO PRASETYONomor : 110/ Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.Mdn3. Cabang wajib memastikan pemenuhan persyaratan kepadalembaga penjamin guna mencegah terjadinya gagal klaim.4.

/PNMadn.a.Bahwa menurut Ahli, dalam kasus ini sudah ada tidak tindak pidanapencucian uang;Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan memenuhi unsur tindakpidana pencucian uang apabila hasil dari tindak pidana tersebutdisamarkan;Bahwa dalam hal pembelian mobil oleh Terdakwa jika atas namasendiri belum dapat dikatakan menyembunyikan hasil perouatanakan tetapi apabila menggunakan nama orang lain barulahdikatakan menyamarkan;Bahwa Ahli tidak tahu bagimana hasil informasi transaksi yangdibuat oleh PPATK tersebut

Selaku PPATK/Notaris.

potensi merugikan keuangan negara hasil audit BPK RI padatanggal 27 Juni 2014 sebagaimana disampaikan oleh Penasihat HukumTerdakwa dalam Pledoinya tidak menjamin tidak adanya perbuatan tindakpidana korupsi, karena terbukti setelah dilakukan audit selanjutnya olen BPKPProv.Banten atas permintaan Penuntut Umum untuk menghitung KerugianKeuangan Negara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor :LHPKKN289/PW30/5/2015 tanggal 29 September 2015yang dilakukan olehPenuntut umum berdasarkan laporan dari PPATK

ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Halaman 253 dari 454 Putusan PidanaNo.92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn254Bahwa ahli adalah pegawai PPATK sebagai analisis hukumtransaksi kKeuangan senior ;Bahwa pengalaman ahli adalah sebagai ahli dalam perkara tindakpidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan atauperasuransian yang dilakukan oleh Terdakwa Herlambang AminSetyoadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ;Bahwa ada 3 tahapan TPPU tentang

., dari OCK&Associates kepadaKepala Pusat Pelaporan Analisis TransaksiKeuangan (PPATk) 70. Bukti T68 25 November Surat Nomor 2148/OCK.XI/2014 Perihal(fotokopi dari 2014 Permohonan Perlindungan Hukum Atasfotokopi) Perilaku Jaksa Penyidik Dan JaksaPenuntut Umum Sugeng Riyanta, S.H.,M.H. dari OCK&Associates kepada Jaksa Agung RI71.

Terdakwa tidak menggunakan rekening pribadi atasnama Terdakwa, karena Terdakwa takut akan terdeteksi olehpihak PPATK, dan Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa selakuPPK tidak diperbolehkan untuk ikut dalam pekerjaan sub kontrakatau menerima uang dari perusahaan pemenang lelang. KartuATM tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadiTerdakwa dan terdaftar juga di mobilebanking.Bahwa ATM tersebut juga digunakan untuk menampungpembayaran proyekproyek dari PT.

Selaku PPATK/Notaris.

,(Ketua PPATK) dalam bukunya yang berjudul,Hal. 477 dari 477 hal. Put.

Shenzhen Mindray Bio Medical Electronic Co Ltd kepada PPATK, nomor 131/ERI/0207/2020, tanggal 2 Juli 2020 dibuat oleh Safril Batubara;

ASTRA INTERNATIONAL Tbk Bank BCA dengan nomor rekening 084 515 6200;3) copy yang sudah dilegalisir KTP atas nama YULIAN HARTONO;4) copy yang sudah dilegalisir Pengajuan Permohonan pembuatan Faktur STNK/BPKB;5) copy yang sudah di legalisir surat Pelaporan PPATK tertanggal 17 Februari 2013 yang diisi oleh konsumen atas nama YULIAN HARTONO;6) copy yang sudah dilegalisir faktur kendaraan bermotor atas nama YULIAN HARTONO; 7) copy yang sudah dilegalisir sertifikat nomor Identifikasi kendaraan bermotor

Selaku PPATK/Notaris.
51. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Koperasi atas nama KOPERASI SERBA USAHA (KSU) MANDIRI yang beralamatkan di Kelurahan Pinceng Pute Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Nomor : 091/BK/....../XI/1999, tanggal : 23 November 1999.
52. 1 (satu) rangkap fotocopy rekening Koran BANK MUAMALAT INDONESIA tahun 2011 dan 2012 atasnama KSP. DANA NIAGA SYARIAH denganrekeningNomor : 8010008815.

134. 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Nomor : 08 tanggal 21 12 - 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris DARUL ADAM S.H selaku PPATK, yang berisikan antara lain sebagai berikut :
a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa , tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani oleh MUH.

Selaku PPATK/Notaris.

214. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Notaris & PPATK yang dikeluarkan oleh DR. H.E. GEWANG, S.H. yang berisi salinan AKTA tanggal 29 Juli 1986 Nomor: 19, tentang PERSEROAN TERBATAS P.T.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.1 (Satu) fotocopy terlegalisir Notaris & PPATK yang dikeluarkan oleh DR.H.E. GEWANG, S.H. yang berisi salinan AKTA tanggal 29 Juli 1986Nomor: 19, tentang PERSEROAN TERBATAS P.T.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.1 (satu) fotocopy terlegalisir Notaris & PPATK yang dikeluarkan oleh DR.H.E. GEWANG, S.H. yang berisi salinan AKTA tanggal 29 Juli 1986 Nomor:19, tentang PERSEROAN TERBATAS P.T.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.1 (satu) fotocopy terlegalisir Notaris & PPATK yang dikeluarkan oleh DR.H.E. GEWANG, S.H. yang berisi salinan AKTA tanggal 29 Juli 1986Halaman 975 dari 1199 Halaman Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2019/PN. Pbr215.216.217.218.219.220.PP Aes222.Nomor: 19, tentang PERSEROAN TERBATAS P.T.

214. 1 (satu) fotocopy terlegalisir Notaris & PPATK yang dikeluarkan oleh DR. H.E. GEWANG, S.H. yang berisi salinan AKTA tanggal 29 Juli 1986 Nomor: 19, tentang PERSEROAN TERBATAS P.T.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.1 (Satu) fotocopy terlegalisir Notaris & PPATK yang dikeluarkan oleh DR.H.E. GEWANG, S.H. yang berisi salinan AKTA tanggal 29 Juli 1986Nomor: 19, tentang PERSEROAN TERBATAS P.T.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.1 (Satu) fotocopy terlegalisir Notaris & PPATK yang dikeluarkan oleh DR.H.E. GEWANG, S.H. yang berisi salinan AKTA tanggal 29 Juli 1986 Nomor:19, tentang PERSEROAN TERBATAS P.T.