Ditemukan 8654 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuhan percurian pengurusan
Penelusuran terkait : Yayasan perguruan tinggi karya husada semarang Wim yosep tampi Akta notaris Menteri pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi republik indonesia vs 1. universitas fort de kock. 2. asosiasi perguruan tinggi swasta indonesia (aptisi). 3. perkumpulan perguruan tinggi swasta kesehatan indonesia;; Asosiasi perguruan tinggi swasta indonesia (''aptisi") Dkk vs menteri pendidikan Kebudayaan Riset Dan teknologi ri
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
745 — 974
  • Statusnya tunduk dan bersandar padaPeraturan Perguruan Tinggi dan Kementerian Pendidikan(Kemenristekdikti), dan Statuta IPB yang tercantum pada PeraturanPemerintah Nomor 66 Tahun 2013 didalam PP tersebut tidakmensyaratkan bahwa laboratorium harus bersertifikat, tetapi dalam halini laboratorium yang Ahli gunakan telah terakreditasi dalam ProgramHalaman 296 dari 429 hal.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 15-02-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
Dr. YUSMAWAN Bin YUSEP SUPRIJATNA ,Alm
155 — 41
  • Daftar perguruan tinggi negeri.
    35. Fotocopy legalisir Alokasi anggaran sarana dan prasarana Tahun 2015 Universitas Maritim Raja Ali Haji tanggal 9 Maret 2015.
    36. Fotocopy Surat Nomor: 1371/EI.I/TU/2015, tanggal 11 Maret 2015, hal Penelitian RKA-KLAPBN Sarana dan Prasarana perguruan tinggi negeri Tahun Anggaran 2015. Beserta lampiran Surat Nomor : 1371/EI.I/TU/2015.
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
397 — 1194
  • Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentangHalaman 29 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuPedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, jikamemang Penjual yakni Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 29 merupakanMasyarakat adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga BuayPemuka Pangeran Ilir, setidaknya sesuai ketentuan Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, HARUSADA hasil Penelitian dari Pemerintah Daerah dan Perguruan
    Bahwa dalam Gugatan halaman 27 dan halaman 28 angka III huruf B.1angka 19 Penggugat mendalilkan jika tidak pernah ada penelitian dari PemerintahDaerah dan Perguruan Tinggi yang mengikutsertakan Lembaga SwadayaMasyarakat, yang menyatakan keberadaan masyarakat hukum adat Marga BuayPemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran llir, sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah HakUlayat Masyarakat
    Bahwa dalam Gugatan halaman 27 dan halaman 28 angka III hurufB.1 angka 19 Penggugat mendalilkan jika tidak pernah ada penelitian dariPemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi yang mengikutsertakan LembagaSwadaya Masyarakat, yang menyatakan keberadaan masyarakat hukum adatMarga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran. lir,sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman PenyelesaianMasalah Hak Ulayat Masyarakat
    Bahwa dalam Gugatan halaman 27 dan halaman 28 angka III hurufB.1 angka 19 Penggugat mendalilkan jika tidak pernah ada penelitian dariPemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi yang mengikutsertakan LembagaSwadaya Masyarakat, yang menyatakan keberadaan masyarakat hukum adatMarga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran lir,Halaman 805 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN Bbusebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 31-03-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 15 Agustus 2016 — Penuntut Umum:
JULI ANTORO HUTAPEA, SH
Terdakwa:
YA IRWAN SYAHRIAL
126 — 25
  • Bahwa sehubungan dengan permohonan tambahan dana daribeberapa perguruan tinggi dan dalam rangka penyusunan APBNP TA.2013 pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dilingkungan Ditjen DiktiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, melalui surat No.4316/EI.1/TU/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Dirjen Dikti KementerianPendidikan dan Kebudayaan RI kemudian mengundang PembantuRektor dan Tim Penyusun Anggaran UNTAN untuk melakukanHalaman 133 dari 686 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016.
    Bahwa sehubungan dengan permohonan tambahan dana daribeberapa perguruan tinggi dan dalam rangka penyusunan APBNP TA.2013 pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dilingkungan Ditjen DiktiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, melalui surat No.4316/EI.1/TU/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Dirjen Dikti KementerianPendidikan dan Kebudayaan RI kemudian mengundang PembantuRektor dan Tim Penyusun Anggaran UNTAN untuk melakukanpenyusunan RKAKL APBNP TA. 2013 pada tanggal 18 s/d 19 Oktober2013 bertempat di ruang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Desak Putu Megawati, SH
Terdakwa:
I WAYAN RUBAH
206 — 113
  • pembuktian unsur SetiapOrang dalam Dakwaan Primair diambil alin sepenuhnya untuk pembuktianunsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidiair, oleh karenanya unsur ini telahterbukti menurut hukum;Unsur memberi atau menjanjikan sesuatuMenimbang, bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh sesorang dengan cara menyerahkan sesuatuyang memiliki nilai dan berguna atau menyenangkan sipenerima, haltersebutlah yang dapat memenuhi apa yang dituju (Adami Chazawi, 77, 2016,Divisi Buku Perguruan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
2157 — 1219
  • Menteri melakukan pembahasan akhir sebelummenjadi SK;Bahwa perubahan kawasan hutang mengikuti Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2011 dan juga Peraturan Menteri Kehutanan;Bahwa tim terpadu terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang diketuai darilembaga penelitian (LIPI) dan anggota dari berbagai macam institusi baikitu perguruan tinggi maupun instansi terkait Kawasan hutan;Bahwa proses perubahan kawasan hutan itu awalnya adalah usulan dariBupati atau Walikota kepada Gubernur kemudian disana dibahas
Pengadilan PN MERAUKE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 71/PID.B/2011/PN.MRK
Tanggal 7 Desember 2011 — SUPARNO, SH, M HUM
126 — 42
  • bersedia untuk dimintaiketerangan ;e Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara atas namatersangka SUPARNO, SH.M.Hum. sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidanakorupsi dalam penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindak pidana perikanan diKejaksaan Negeri Merauke pada tahun 20062007 ;e Bahwa Riwayat Pendidikan saksi adalah sebagai berikut :e SDN Persit III di Palembang Lulus Tahun 1986 ;e SMPN 18 di Palembang Lulus Tahun 1989 ; SMAN 10 di Palembang Lulus Tahun 1992 ;e Perguruan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 18 Oktober 2016 — - Ir. DWI SANTOSO
145 — 38
  • /PN Gtoe Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi.o BIDANG KEAHLIAN KHUSUS :o Sistem dan Rekayasa Infrastruktur Transportasi.o PENGALAMAN PROFESI:o Pengajar, peneliti dan team leader/engineer untuk mata kuliah sertapenelitian/proyek penelitian bidang transportasi, termasuk jalan, sertamembantu Polda, Kejaksaan, BPK dalam penyidikan dan penyelidikanbidang jalan dan prasarana transportasi lain.Bahwa pernah menjadi ahli dalam perkara tindak pidana Korupsi padaPengadilan Tindak pidana Korupsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
296 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian dalam yurispudensi Mahkamah Agung RI No.279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, dalam perkara perdata antaraYayasan Perguruan AlIrsyad dkk. Melawan Ms. Siamahdisebutkan:Suatu permohonan Provisi seharusnya diartikan bahwa adanyasuatu tindakan dari Hakim diluar pokok perkara karena jikapermohonan provisi menyangkut pokok perkara haruslah ditolak..
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — Pidana - H. FUAD AMIN
376 — 278
  • (satu) lembar asli Nota Persetujuan Penerbitan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) SKPD Bagian Sosial untuk kegiatan Penunjang808.809.810.811.812.Operasioal SKPD tanggal 11 Juli 2008 yang ditandatangani oelh M.ZAINUL QOMAR, S.Ag, M.Si.1 (satu) lembar asli Nota Persetujuan Penerbitan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) SKPD Bagian Administasi Pemerintahan Umumuntuk kegiatan Fasilitasi Percepatan penyelesaian tapal Batas WilayahAdministrasi antar daerah untuk Belanja Jasa Konsultasi/Pihak Ketiga/Perguruan
    MM.1 (satu) lembar asli Nota Persetujuan Penerbitan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) BAPPEDA Kabupaten Bangkalan untuk kegiatanPenyusunan Fisiability Study Jalan Lingkar, untuk belanja konsultan/pihak ketiga/perguruan tinggi/LSM bulan Agustus 2008 yangditandatangani oleh Drs.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 121/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Januari 2016 — Pidana Korupsi - MADE MEREGAWA
265 — 135
  • WAYAN PASGUN (selaku KepalaBiro Administrasi).b) 2 (lembar) foto copy sesuai dengan aslinya KeputusanMenteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 104tahun 1962 tentang pendirian Universitas Negeri dDenpasar tertanggal 9 Agustus 1962. 1 (Satu) buah buku foto copy sesuai aslinya Statuta UniversitasUdayana Departemen Pendidikan Nasional Universitas Udayana2007. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat RektorUniversitas Udayana Nomor 4588/H14/PR.01/05/2008 tanggal 24September 2008
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 — - Drs. NASRUL, M.Si
129 — 94
  • Nazaruddin dan penguasaanhasil Keuntungannya semua kepada Permai Group.Bahwa dalam Pengadaan ini ada masalah di Perguruan Tinggi lain danuntuk USU adalah yang ke 8 dan 7 (fujuh) Universitas lain sudah diprosesdan sudah didalam tahanan dan masalahnya sama semua mengenaidiskon yang sebesar 40 % atau mark up.Bahwa kalau berbicara masalah pengadaan harga dalam proses anggarankalau yang USU ini adalah lanjutan karena di tahun 2007 dan 2008 sudahpernah setahun selesai dan setahun selesai kenapa dibuat
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 13-10-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bks
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
OMAR SYARIF HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ABDUL AZIZ
175 — 3
  • stemple bertuliskan MARKAZUL HIDARAH WIZAARAUL MALIYAAH QISMUL INFAQ;
    259. 1 (satu) buah stemple bertuliskan MARKAZUL HIDARAH WIZAARAUL MALIYAAH QISMUZ ZAKAH;
    260. 1 (satu) buah buku panduan dalam menggulirkan ATTARBIYAH WATTALIM & PENGKADERAN Khilafatul Muslimin;
    261. 1 (satu) buah buku proposal kegiatan akhir tahun pondok pesantren UKHUWWAH ISLAMIYYAH;
    262. 1 (satu) buah buku pengurus dareah propinsi Lampung perguruan
    April 2022 perihal Surat Undangan Musyawarah;
    267. 1 (satu) lembar surat Khilafatul Muslimin Nomor : 101/Pst-04-HM/III/1443 H perihal Laporan Kerja Bulanan;
    268. 2 (dua) buah stempel Khilafatul Muslimin;
    269. 1 (satu) buah seragam gamis lengkap Khilafatul Muslimin;
    270. 1 (satu) buah kunci;
    271. 1 (satu) buah seragam khilafatul muslimin untuk anak-anak;
    272. 1 (satu) buah Kemeja Warna Hitam Perguruan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 28/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 — - SURANTO, ST., MT
135 — 351
  • Nazaruddin dan penguasaanhasil keuntungannya semua kepada Permai Group.Bahwa dalam Pengadaan ini ada masalah di Perguruan Tinggi lain danuntuk USU adalah yang ke 8 dan 7 (tujuh) Universitas lain sudah diprosesdan sudah didalam tahanan dan masalahnya sama semua mengenaidiskon yang sebesar 40 % atau mark up.Bahwa kalau berbicara masalah pengadaan harga dalam proses anggarankalau yang USU ini adalah lanjutan karena di tahun 2007 dan 2008 sudahpernah setahun selesai dan setahun selesai kenapa dibuat
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 22-03-2024 — Putus : 09-08-2024 — Upload : 13-08-2024
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb
Tanggal 9 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
1.Inggrid L Louhenapessy
2.Endang Anakoda
3.Hubertus Tanate
4.Beatrix N Temmar
5.Demianus Eckhart Palapia, S.H.,M.H.
6.BENFRID C. M. FOEH, SH
7.ALFRETS R.I. TALOMPO, SH
Terdakwa:
Christina Siwalette, ST.
15 — 22
  • Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 37/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Perguruan Tinggi di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 07 Januari 2022 atas nama, Ir. Soumokil Hengky Johny, S.T., M.T., Fentje Salhuteru, S.E., M.Si., Ir. Hendrik Simon Latumaerissa, M.T., Ir. Daniel Frederik Pesurnay, M.T., Alvian Sapulette, S.E., M.Si., Junus Paulus Patty, S.E.,M.Si.
  • Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 38/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Perguruan Tinggi di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 07 Januari 2022 atas nama, Sefnat J. Wattimena, S.T., M.Eng., Tonny Sahusilawane, S.T., M.T., Jeffrie Jacobis Malakauseya, S.ST., M.T., Elisabet Watratan, S.Sos., Emy Loppies, S.T., Paulina Limba, S.T.
  • Surat Keputusan Plt.
    2022 dan Kegiataan Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tahun 2022

    193. 1 Buku Nota (asli) Laporan Panitia Wisuda Tahun 2022

    194. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan Implementasi dan Optimalisasi sakti, Simproka dan Spasikita

    195. 1 Buku (asli) Laporan Pekerjaan Penanganan Data PDDIKTI Politeknik Negeri Ambon

    196. 1 Buku (asli) LPJ Tahun 2022 Matakuliah Exim-Bisnis Internasional

    197. 1 Buku (asli) LPJ Kegiatan Sosialisasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di perguruan

    Operasional Jurusan Teknik Mesin Tahun 2022;

    407. 1 (satu) buah buku Laporan Kegiatan Inovasi Motor Listrik Jurusan Teknik Mesin Tahun 2022;

    408. 1 Bundel (Copy), Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 48 /PL13/KL/2022 Tentang Pengelola Program Studi Di Luar Domisili Politeknik Negeri Ambon yang Diselenggarakan di Banda dan Masohi Tahun 2022, pada tanggal 10 Januari 2022

    409. 1 Bundel (Copy), Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan

    Masohi pada Program Sarjana Terapan Politeknik Negeri Ambon, Kota Ambon pada tanggal 08 November 2022

    410. 1 Bundel (Copy), Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tanggal 30 November 2022;

    411. 1 Bundel (asli), Surat Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bukti Belanja Tahun Anggaran 2022, Serta 1 (satu) lembar Lampiran;

    412. 1 Bundel (Copy), Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 57/PL.13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola

Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 25-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 17 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.WAHYU DWI OKTAFIANTO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.DODY SUKMONO
Terdakwa:
ANDI TEJO SUKMONO
152 — 40
  • ketentuan perundangundangan yang berlaku;Halaman 337 dari 422 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN SmrMenimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 angka 7 Undangundang Nomor 28 tahun 1999 yang dimaksud dengan Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dannepotisme, yang meliputi :Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD;Pimpinan Bank Indonesia;Pimpinan Perguruan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 September 2016 — Pidana Korupsi - TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING
310 — 76
  • PstBahwa ahli bekerja sebagai Asisten Ahli Unit Kerja Presiden bidangPengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKPPPP) dansebagai Dosen di berbagai Perguruan Tinggi;Bahwa yang mendasari adanya UU TPPU adalahFortyRecommendation dan Financial Action Task Force and MoneyLaundering (FATF) tentang Pencegahan dan pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;Bahwa point terpenting UU TPPU adalah adanya beberapa kelemahansehingga menghambat efektifitas penegakan hukum itu sendiri,kelemahankelemahan dimaksud
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 26-04-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN
300 — 111
  • penyelenggaraan negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategisadalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraannegara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang meliputi, yaitu:Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negaradan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badanpenyehatan Perbankan Nasional; Pimpinan Perguruan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
HARIYANTO, ST
170 — 47
  • Unsur Perguruan Tinggi Dan Pakar ;Halaman 88 dari 370 Halaman Putusan No. 56/Pid.SusTPK/2018/PN. Pbr2. Unsur Pemerintah ;3. Unsur Badan Asosiasi Badan Usaha ;4. Unsur Asosiasi Profesi.Bahwa Pengurus membentuk :1. Komite Hukum ;2. Komite Litbang ;3. Pengarah Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK) ;4.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 35/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 17 Juli 2014 — Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si
146 — 70
  • Komisi VIIDPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI denganSekjen, Dirjen Bimas Islam, Dirjen PHU Kemenag RI Senin, 31 Januari2011 acara Membahas Rencana pelaksanaan APBN Tahun 2011 dan tindaklanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester I BPK RI Tahun Anggaran2010;433 1 (satu) bundel foto copy legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIIIDPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan DirjenPendidikan Islam Kemenag RI Senin, 28 Februari 2011 acara Mengenaipermasalahan Madrasah dan Perguruan