Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUNJKT.pembelajaran PENGGUGAT oleh Dosen/ PARA TERGUGAT tidakakuntabel.KTUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT3 menunjukkan keputusanTERGUGAT3 mengenai tindaklanjut studi PENGGUGAT mengacupada Surat Rektor tanggal 6 November 2015, yang substansinyamenetapkan PENGGUGAT harus tinggal kelas pada TA 2015/2016,dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian baru kepadaPENGGUGAT, yang dipertegas dalam frasa kalimat KTUN dariTERGUGAT3: Sekiranya semua ujian tsb diatas Princess lulus, makadia

PN.Jkt.Selterhadap hakhak orang tadi oleh karena itu perlu sekali waktu itu pentingsekali untuk memastikan agar dalam proses pelaksanaan dari KUHAPtidak melanggar hakhak yang sudah minimal tadi oleh karena itumenurut ahli kalau ada pelanggaran terhadap ini maka dengan sendirinyaakan merampas atau melanggar hakhak yang minimal yang dimiliki olehorang yang terkena proses hukum tadi itu;Bahwa tentang dilihat dari sudut HAM itu suatu bentuk pelanggarankarena ketika seseorang diperlakukan bukan sebagai Tersangka makadia

pemeriksaan seorang sebagai Tersangka ituhubungannya dengan fair trial bisa saja Penyidik belum perlu danpembuktiannya tidak harus melalui pemeriksaan tersangka sehinggapemeriksaan tersangka itu sebenarnya lebih pada persoalan penggunaanatau pemberian hak Tersangka untuk menjelaskan perkara itu dari sisidia dan juga halhal lain misalnya tersangka yang diperiksa maka dia bisamengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya kalautersangka sudah sekian lama jadi tersangka belum juga diperiksa makadia

(Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim);Penilaian terhadap masalah ini kami serahkah kepada Majelis Hakimyang memerika dan mengadili perkara perlawanan ini;Bahwa orang yang berniat tidak mau melunasi hutang akan dihukumisebagai Pencuri.Dari Shuhaib Al Khoir, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallambersabda :UB ia ah cyl OU) ARG Y Si Rede phy ES Ou Jag LSSiapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, makadia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagaipencuri.

bulan juni2017 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat Rekonvensitelah menghadirkan saksi 1 nama SAKSI I TERMOHON dan saksi 2 bernama SAKSI ITTERMOHON, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak adayang menguatkan dalil tentang apakah benar ada nafkah lampau / terhutang yang diajukanoleh Penggugat Rekonvensi, kapan kejadian nafkah lampau / terhutang tersebut, padahalberdasarkan pasal 283 R.Bg. disebutkan bahwa barang siapa mendalilkan suatu hak, makadia

perbuatan hukum, bedahal nya dengan rezim UU No. 1 Tahun 1974, suami dan istri ini masingmasingdapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri, oleh karena itu maka duarezim hukum ini sudah sangat berbeda, notabene juga syarat kecakapan yaitu usiakecakapan atau usia kedewasaan pun juga tidak lagi merujuk pada B W tapimerujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 yaitu 18 tahun;Bahwa dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974, masingmasing suami istrimempunyai hak dan kewajiban secara mandiri yang sama, oleh karena itu makadia

Dari pengkajian teori hukum perjanjiankalau ada sesuatu yang dibolehkan untuk melakukansesuatu, contoh : kalau setiap badan hukum sebagaikontraktor diberi hak untuk meminta penambahan ataupengurangan biaya kepada pihak I dan biasanya pihakI dalam kasus seperti ini adalah pemerintah /pejabat TUN, maka dalam hal seperti itu) apabiladibolehkan caranya melalui notofikasi apabila pihakI tidak memberikan jawaban dalam waktu tertentu makadia dianggap menyetujuinya.

final, individual yang gunanya melindungi pihak tertentumengalami kerugian yang lebih besar;Bahwa perubahan atau pembatalan keputusan tata usaha negara tidakboleh merugikan dan harus' berdasarkan asasasas umumpemerintahan yang baik juga;Bahwa ketika suatu permohonan diajukan oleh orang atau badanhukum dan menemukan fakta baru, Menteri harus segera melakukanpenundaan;Bahwa ketika ada suatu kesalahan dalam keputusan tata usaha negara,Menteri harus mengklarifikasi dan akibat dari perbaikan tersebut makadia

pemerintahan mengizinkan kewenangan yang dimilikinyauntuk dijalankan oleh organ lain atas namanya, biasanya antara atasan danbawahan dan mengenai hal ini telah diatur secara terperinci dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dankembali lagi jika Saya ditanya soal sumber kewenangan maka Sayamengatakan, sumber kewenangan itu harus berdasarkan hukum dan ketikamau dilakukan juga harus dengan konsepsi hukum;Bahwa menurut pendapat Saya kalau bicara soal kewenangan atribusi makadia

adaistilah yang memperoleh tanah hak milik melalui percampuran harta danmelalui warisan maka orang asing ini harus melepaskan tanahnya dalam waktu1 tahun, kalau dalam waktu 1 tahun tidak dilepaskan maka miliknya menjadihapus dan tanahnya jatuh kepada Negara, didalam pasal yang lain istilahdilepaskan atau melepaskan dikaitkan dengan memperalihkan misalnya dalampasal dalam HGU atau HGB dikatakan orang asing menerima/memperolehHGU dan orang asing ini tidak boleh dengan pewarisan atau apapun tadi, makadia

dilakukan terhadap KATUNyang lama kalau KATUN jenisnya sama maka jenis isi putusan PTUNbagaimana misalnya dia tidak melakukan memenuhi ketentuan azaspemerintah maka ketika diterbitkan yang baru yang mendasar adalah apakahsudah dilakukan upaya untuk menutupi, apakah pemerintah menerbitkan yangbaru atau sejenis tidak menutup putusan pengadilan Tata Usaha Negara yanglama, teguran di PTUN yang lama sudah dilaksanakan atau tidak, yang keduabahkan tidak dilakukan sosialisasi maka KATUN yang baru tetap untuk makadia

(Surah AlBaqarah : 233), Isteri berhak mendapatkan nafkah dari suami, karenadia telah membolehkan suaminya bersenangsenang kepadanya, diatelah mentaati Suaminya, tinggal di rumahnya, dan jikaisterimendapati Suaminya culas dalam memberi nafkah, bakhil, tidakmemberikan nafkah kepadanya tanpa ada pembenaran syarie, makadia boleh mengambil harta suami untuk mencukupi keperluannyasecara maruf (tidak berlebihan) meskipun tanpa pengetahuansuaminya; sabda Rasulullah sollallahu alaihi wasallam yangbermaksud

BERINGIN JAYA tetapikarena dia yang memakaibendera perusahaan i makadia yang mengikutiaanwijsing pada proyektersebut, dan selaku DirekturCV. BERINGIN JAYA tidakmengerjakan sendiri proyektersebut tetapi yangmengerjakan proyektersebut adalah SaudaraFABIANUS ABU atas' namaperusahaan karena saudaraFABIANUS ABU meminjambendera perusahaan saksidengan memberikan fee /balas jasa sebesar Rp.20.000.000. (4 %) dari NilaiProyek kepada HUBERTUSSIBU SIBOE alias AKIONGselaku Direktur CV.

Yamindo Agung ;e Bahwa membeli sapi harus melalui Husni Mubarok karena ia yang mengurus sehinggabantuannya bisa turun ;e Bahwa Saksi mengikuti kehendak Husni Mubarok karena dia yang menawarkan bantuantersebut dan dia pernah bilang kepada saksi jika dana bantuan UPPO tersebut cair makadia yang akan membelanjakan sapinya.e Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Mubarok sebesar Rp. 222.500.000, ;e Bahwa penyerahan uangnya saksi berikan ke rumah Mubarok bersamasama denganterdakwa dan Adnan Haris ;e Bahwa

orangini pasti sudah paham tentang tehnologi informasi dansudah punya niatan membuka email karena akan menggunakanprogram program atau aplikasi aplikasi, sebagai contohkey logger;Bahwa hacker sangat bisa membuka email seseorang dan inimasuk kategori tidak biasa dan istilah hacker terlalutinggi untuk orang yang membuka email tanpa ijin karenakalau hacker dia sudah bisa menyusupi sebuah web,biasanya kalau hanya membuka~ email biasa disebutintruder ;Bahwa orang yang akan membuka alamat email seseorang makadia

sehingga kemudian di Pasal39 ayat (3) UU KPK bahwa Penyelidik, Penyidik, Penuntut UmumKPK yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan diberhentikansementara jadi tidak tergantung kepada keduanya;Bahwa kalau Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum KPK adalahharus dari Kepolisian dan Kejaksaan maka tidak perlu merekadiberhentikan sementara, mereka tetap dijadikan statusnya tetapmenjadi Polisi atau Jaksa, tapi oleh UU khusus ini dinyatakan supayabebas dan bisa mengawasi Kepolisian, Kejaksaan dan lainlain makadia

Setelah pimpinan KPKmenerimanya sebagai pegawai maka berdasarkan Pasal 39 ini makadia mutatis mutandis harus diberhentikan sementara dari institusiasalnya berdasarkan SK pimpinan KPK.

Bukankah ia sudahmemikirkan jika dana pinjaman tersebut tidak dikembalikan makadia sendiri tidak mengalami kerugian bahkan tanpa sepengetahuanTerdakwa temyata ada beberapa jaminan yang sudah diakta jualbelikan antara sdr. Paryono Hadi kepada saksi Hafid.Ketika Terdakwa diajak oleh Sdr. Paryono Hadi, terbisik dalampikiran Terdakwa bahwa jika dana pinjaman tersebut tidak bisadikembalikan, maka Sdr.

apapunmaka yang diakui adalah kekuasaan kepemilikan secara fisik terusmenerus, di luar ketentuan yang sudah ditentukan Pasal 24 tidakbisa berkedudukan sebagai alas hak kepemilikan Suatu hak atastanah;Bahwa dalam hal ini juga pinjam nama, yang terkait badan hukumsebelum berdiri, yang namanya pinjam nama itu tidak memilikibadan hukum, beri contoh tetapi ketika orang yang memiliki tanahHal. 65 dari 114 Putusan Nomor 347/Pdt.Bth/2018/PN Smgini meminta hak milik karena orang asing Tidak Bisa Memiliki makadia

apabila bawahan melakukan suatu perbuatanpidana seopanjang perbuatan tersebut atas perintah atasan maka atasan juga dapatdimintakan pertanggungjawabanya.e Bahwa secara umum pemegang saham hanya memiliki suara dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sedangkan dalam kegiatan operasional bank tidak memilikikewenangan.e Bahwa apabila ada kebijakan bank yang dikeluarkan atas perintah pemegangsaham yang bertanggungjawab adalah direksinya Bahwa dalam perbankan apabila karyawan bank melakukan perintah atasan makadia

adaistilah yang memperoleh tanah hak milik melalui percampuran harta danmelalui warisan maka orang asing ini harus melepaskan tanahnya dalam waktu1 tahun, kalau dalam waktu 1 tahun tidak dilepaskan maka miliknya menjadihapus dan tanahnya jatuh kepada Negara, didalam pasal yang lain istilahdilepaskan atau melepaskan dikaitkan dengan memperalihkan misalnya dalampasal dalam HGU atau HGB dikatakan orang asing menerima/memperolehHGU dan orang asing ini tidak boleh dengan pewarisan atau apapun tadi, makadia

dia masuksebagai anggota dewan dari partai lain, yang bersangkutan tidak terimadan kemudian menggugat ke PTUN, untuk tetap menjadi anggotaDewan, artinya dia berada di partai politik sebelumnya, selama diamenjadi anggota dewan; Bahwa UU No 7 tahun 2017, kalau misalkan dia mencalonkan daripartai politik yang berbeda otomatis dia harus berhenti dari partai politiksebelumnya, padahal dia mewakili dari partai politik sebelumnya, ituyang dilarang dan harus batal, begitu dia mendaftar dari partai lain, makadia