Ditemukan 9132 data
79 — 41
PENGAJUAN GUGATAN AQUO OLEH PENGGUGAT TELAH LAMPAUWAKTU (DALUWARSA) nnnnnn nnn1 Bahwa ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ("UUPTUN") berbunyi: .............. cece cece eee ee ee cence eee eeeaeenees"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".Penjelasan Pasal 55, antara lain menjelaskan
196 — 318
Gugatan Telah Lampau Waktu / Daluwarsa;a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No.5Tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan gugatandapat diajukan dalam batas waktu 90 hari sejakTergugat menerbitkan objek gugatan TUN, danadapun objek gugatan berupa Sertipikat HGB No.734atas nama P.T..Gunung Subur Sentosa diterbitkantanggal 1 Juni 1995 dan setiap penerbitan sertipikattelah diumumkan sesuai dengan ketentuanPenjelasan Pasal 26 ayat (1) dan (2) PP No.24 Tahun1997.
DAHNIR,SH
Terdakwa:
NASRUDDIN ALIAS DIN BIN A. WAHAB
236 — 84
Hukum membacakan permohonan penghentianpemeriksaan perakra dengan alasan dugaan tindak pidana pemalsuan suratdan penghinaan terhadap proses peradilan;Menimbang, bahwa kemudian apakah dikenal dalam hukum acarapidana kita penghentian pemeriksaan perkara sedangkan Putusan Sela sudahdibacakan;Menimbang, bahwa memang dalam hukum pidana dikenal denganperselisinan yudisial termuat dalam ketentuan Pasal 81 KUHP menyebutkanpenundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa
821 — 891 — Berkekuatan Hukum Tetap
kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undangundang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yangberhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hakhak orang lain;kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hakitu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undangundang dandengan pembayaran ganti rugi";Pasal 584 KUHPerdata, berbunyi:Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain,melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa
113 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi tentang Gugatan Lewat Waktu (Daluwarsa);2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);3. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili);Eksepsi Tergugat II Intervensi:1. Eksepsi tentang Gugatan Premature;2. Eksepsi tentang Gugatan Daluarsa;3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);4.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.GUANTI KARNO
1.PT. PERTAMINA EP
2.MICHAEL WONG
3.MICHELLE WONG
177 — 66
Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara dapat bertindak dalam lalu lintas Hukumsesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UUNo. 9 Tahun 2004Halaman 57 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMDmaka hanya seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukansebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUNuntuk menggugat keputusan tata usaha negara.GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUWARSA)5.
184 — 77
apabila PENGGUGAT berkeras mendalilkan adanya perbuatanmelawan hukum sehubungan dengan sita jaminan yang diletakkan di atastanah dan bangunan miliknya, maka berikut ini adalah analogi sekaliguspertanyaan retoris yang dapat dimunculkan:Apabila A, seseorang yang merasa dirinya adalah kreditur, mengajukangugatan perdata terhadap B yang dianggapnya sebagai debitur, dankemudian apabila pengadilan mengabulkan gugatan dan juga menyitaseluruh harta B, padahal piutang yang didalilkan oleh A secara hukumtelah daluwarsa
Pembanding/Terbanding/Tergugat : HARISTANTO, SH., MM Diwakili Oleh : AGUS HUSNI, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA Diwakili Oleh : MUMU MUHAIMIN
Terbanding/Penggugat : YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat : ADE SUKMA PUTERA LAKSANA
86 — 36
Rekonpensi tidak mempunyai legal standing danatau legitima persona standi in judicio untuk menuntut Supaya Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 00541, No. 00147, No. 706, No.01106 dan SHM NO. 00100 kesemuanyatertulis atas nama Pembanding dan II dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding semulaPenggugat pada pokoknya didasarkan pada alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa Pengajuan Pernyataan Banding Oleh Pembanding Telah Lewat Waktu(Daluwarsa
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
DAVID SIEMENS KURNIAWAN
732 — 761
sengketa diterbitkan/dikeluarkan sejaktanggal 07 Agustus 2019, sehingga secara hukum sejak tanggal O07Agustus 2019 dianggap sebagai tanggal saat mulai berlakunya tenggangwaktu 90 (Sembilan puluh) hari dan bukan dihitung sejak 08 Januari 2021,Halaman 43 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUNJKT.melainkan dihitung sejak tanggal 07 Agustus 2019 karena tanggal 07Agustus 2019 itulah sebagai saat diumumkannya obyek sengketa;Dengan demikian, maka gugatan Penggugat tertanggal 01 April 2021telah daluwarsa
NATA PRIJATNA
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, BPN Provinsi DKI Jakarta
2.DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
138 — 367
Putusan Nomor: 181/G/2018/PTUNJKTmenyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvantkelijkVerklaard) ;DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS)Dalam hal, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,pemeriksaan dan putusan atas sengketa ini adalah kewenangan dariPengadilan Negeri Tata Usaha Negara, Gugatan Penggugat telahmelampaui jangka waktu pengajuan gugatan. Hal ini dapat dijelaskansebagai berikut:1.
152 — 133
GUGATAN PERKARA A QUO MELEBIHI JANGKA WAKTU(DALUWARSA)1.Bahwa, Pada halaman 2 angka II Surat Gugatan yang diajukanoleh Penggugat menyatakan bahwa, Penggugat baru mengetahuiterjadi peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik No. 3596/DesaCipayung (Objek Sengketa), adalah sejak tanggal 05 Nopember2018, yakni sejak menerima Surat dari Tergugat (Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang Selatan) No.1172/600.13.36.07/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018.
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
aktifitas usahanya, sehingga oleh karena itu sangattidak berdasar jika Para Penggugat mengklaim baru mengetahui Objeksengketa pada tanggal 18 februari 2014 yaitu pada saat acarapemeriksaan bukti suratsurat di persidangan PTUN Jakarta dalamacara Pembuktian pada perkara nomor 214/G/2013/PTUNJKT tanggal22 November 2013 sebagaimana yang terdapat dalam dalil gugatannya;Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sangat berdasar jikakemudian Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkaraini telah daluwarsa
119 — 65
SertipikatHak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Tergugat; Bahwa Tidak Benar Dalikl Posita Gugatan Penggugat pada Point No. 8, karenaseharusnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang 90 (Sembilan pulh) hari sejak Penggugat Mengetahui Surat KeputusanYang Diterbitkan dan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sedangkanTerbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1207 s/d 1222/Desa Tanjung Lago adalahpada Tanggal 15 Desember 2009, oleh karenanya Gugatan Penggugat Telah LewatWaktu (Daluwarsa
998 — 673
Penggugat sudah lewat waktu ( daluarsa );Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkaneksespsi tersebut satu persatu sebagai berikut ;Eksepsi Gugatan lewat waktu ( daluarsa ) ;Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi eksepsiTergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il, terdapat eksepsi yangsama yaitu Eksepsi tentang Gugatan telah lewat waktu atau daluarsa;Hal 82 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.Menimbang bahwaberkaitan dengan eksepsi daluwarsa
1.Ny Hj ADRIANI AZHARI selaku istri ahli waris pengganti dari Alm Ir TEUKU AZHARI BIN ALM TEUKU NYAK ARIF
2.TJUT RIFAMEUTIA selaku anak kandung ahli waris pengganti Almh Hj CUT ARIFAH NASRI BINTI ALM TEUKU NYAK ARIF
3.PROF TEUKU SYAMSUL BAHRI SH selaku anak kandung dari Alm TEUKU NYAK ARIF
Tergugat:
1.CUT NYAK MEHRAN Alm dalam hal ini diwakili oleh ahli waris penggantinya T IRFAN
2.NASRULLAH SH
3.Drs YUSRI MUHAMMAD DAUD
4.RAZALI Alm dalam hal ini diwakili oleh ahli waris penggantinya MUHAMMAD FADHIL
5.DARWIS
6.SAKIMAN
7.MUHAMMAD DAUD
8.Drs. ISMED
9.IBRAHIM BASYAH
10.DAHLAN
11.MARDIANA
12.HIMPUNAN PEMUDA PELAJAR SAWANG ACEH UTARA
13.MUHAMMAD IQBAL
14.Drs SUFYAN MM
15.ANDRE
16.FATOHULLAH SH
17.Drs TARMIZI R
18.Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA
172 — 62
Kurang pihak dalam menentukan ahli waris bagi Tergugat meninggaldunia;Kombinasi dalil gugatan saling bertentangan;Bertentanga antara posita dengan petitum;Gugatan Penggugat sudah daluwarsa;Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kurang Subjek;ao oro w&Penggugat dan Penggugat II tidak mempunyai tidak mempunyalkapasitas;Menimbang, bahwa Tergugat XII, XIII, XIV dan XVI mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:1.
128 — 43
Bahwa dalildalil gugatan para penggugat telah lampau waktu(daluwarsa), hal inidisebabkan karena Tergugat Il telah mendapatkan hak atas tanah obyek sengketaberupa Surat pernyataan masyarakat Katobengke(La Olu Key,Dkk), SuratRekomendasi Nomor: Agr.2/2/20/1975 tanggal 15 Mei 1975 yang ditandatanganioleh Bupati Kepala Daerah Tk.Il Buton dan Ketua DPRD Dati Il Buton tentangpenyerahan sebidang tanah kepada Direktorat Perhubungan Udara, SuratHalaman 34 dari 105 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Baupenyerahan
1.BEDY RITAWAN Bin BONARI EFENDI
2.SISWOKO Bin SIDIK
Tergugat:
1.PT. MAKARTI
2.Bupati Banyuwangi
3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.IKHWAN BUDI SANTOSO
5.NANIK FATONAH
6.SUPARNO WIJAYANTO
7.SUTRISNO
8.LENGGAR SUNARDI
9.SRI MURNI
10.SUTRISNO
11.MUSLIMIN
12.ANDI BUDI HANDOKO
13.M.TOHAR
14.BUDI PRASETYO
15.SLAMET WAHYUDI
16.AGUNG WIYOTO
17.TINING AYU WIDAYANTI
18.ISMAIL
19.ROHMAN KHIMIANI
20.IMAM MUSLEH
21.MAT SUYITNO
22.YULIADI
23.SUGIH WIRYO
24.ABDUL WAHID
25.SUPO
26.MOCH. LAZIM
27.EDI SURYONO
28.DWI TEGUH RAHARJO
29.BUDI ASTONO
30.RIVAL ADI NATA
31.BASUNI
32.SAIFUL HUDA
33.PURNOMO
34.GUNAWAN
35.M. KHOTIB
36.MUCH. JUPRI.S
37.SUGIYONO
38.NUR SALIM
39.MUSAWAROH
40.GATOT SUHARTONO
41.MISDIYANTO
42.MOCHMAD ALFAN
43.MUJIANAH
44.SUNAJI
45.ABD. WAHAB
46.SUYITNO
47.SUPREH SUPRIYADI
48.SUGIONO
49.AGUS PRAYOGI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi
70 — 23
BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur sebagai pihak, Majelis Hakimberpendapat bahwa Kakanwil BPN tidak perlu disertakan sebagaiTergugat/Turut Tergugat karena dengan hanya menggugat Sertifikat Hak GunaUsaha obyek sengketa saja sudah termasuk didalamnya menggugat prosedurSK pemberian hak tersebut, sehingga gugatan a quo tidak kurang pihak dengandemikian eksepsi tersebut tidak beralasan karenanya dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua yang pada pokoknya samayaitu. mengenai daluwarsa
60 — 21
Pembuktian dan Daluwarsa, alin bahasa M.Isa Arif, SH, cet.
57 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut diketahuinya kerugian Negara, maka sudahlebih dari 7 (tujuh) tahun sampai dibuatnya nota pembelaan ini,sehingga penuntutan atas kerugian Negara tersebut menjadidaluwarsa;Bahwa apabila dipergunakan sejak terjadinya kerugian negarapada tahun 2001, 2002 dan 2003 dijadikan dasar dakwaanJaksa Penuntut Umum, dan saat tahun tersebut terjadinyakerugian Negara, maka sudah lebih dari 9 (sembilan) tahunsampai dibuatnya nota pembelaan ini, sehingga penuntutanterhadap kerugian Negara tersebut menjadi daluwarsa
192 — 67
DALAM EKSEPSIMenimbang bahwa eksepsi Tergugat II berkaitan denganeror in persona, tidak adanya tembusan pada atasan Tergugat yang bertugas sebagai anggota Polri dan daluwarsa makapemeriksaannya dilaksakana bersamaan dengan pemeriksaaanpokok perkara.Pertimbangan eksepsi eror in personaMenimbang bahwa Tergugat Il menyatakan GugatanPembatalan Perkawinan/ Pernikahan ini mengandung unsur erorr inPersona atau cacat formil, karena Penggugat tidak memenuhi legalstanding dalam perkara ini sebagaimana ketentuan