Sri Hastuti sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa Dra. R.

sebagaiberikut : Setiap orang yang melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal 415 KUH Pidana , dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyakRp. 750.000.000, (tujuh~s ratus~s lima ~~ puluh jutaMenimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatsubsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaanPrimair yaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang R I No.31 tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RI No.20 tahun 2001jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya sebagaiberikut :3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi;5 Dilakukan secara berturutturut namun demikian harus dipandangsebagai satu perbuatan yang diteruskan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsurunsurtersebut, sebagai berikut : Ad. 1.

Sri Hastuti sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa Dra. R.

sebagaiberikut : Setiap orang yang melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal 415 KUH Pidana , dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyakRp. 750.000.000, (tujuh~s ratus~s lima ~~ puluh jutaMenimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatsubsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaanPrimair yaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang R I No.31 tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RI No.20 tahun 2001jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya sebagaiberikut :3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi;5 Dilakukan secara berturutturut namun demikian harus dipandangsebagai satu perbuatan yang diteruskan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsurunsurtersebut, sebagai berikut : Ad. 1.

danaOtsus TA. 2011 tersebut;Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dantelah merasa bersalah.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (1)jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana, yang unsurunsurnya sebagai berikut:Setiap orang;Secara melawan hukum;Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Dapat merugikan

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdirubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 (1) ke1 KUHP,Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana danUndangundang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Mi we io)Soio). "

Sp.1 dan Terdakve Il.IMMANUDDIN.SR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1)huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang R.! Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan Undangundang R.! Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang R.! Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair :Bahwa para terdakwa I. Ir. ANANTA KUMARA GUPTA.

oleh karena Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telahmempertimbangkan Dakwaan Primair terlebin dahulu, maka Majelis juga akanmempertimbangkan dakwaan Primair terlebin dahulu dengan konsekwensi apabiladakwaan Primair dinyatakan telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perludibuktikan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair dinyatakan tidak teroukti makaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair.Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair perbuatan para Terdakwa diatur dandiancam berdasarkan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) danayat (3) Undangundang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana. yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;4. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;Ad. 1.

Bin NURDIN selaku KuasaPengguna Anggaran tersebut diatas, adalah tindakan hanya kesalahanmengenai administrasi saja, sehingga tindakan Terdakwa tidak terbuktikorupsi yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalamsurat dakwaannya yang diatur dan diancam :Dakwaan : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31

sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannyatersebut;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannyatersebut, terlebin dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yangmenjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini dengandakwaan sebagai berikut:PRIMAIR :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf b Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNo. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun1071999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana;SUBSIDAR :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) hurufb Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah

Edi Samsir Lubis (penyedia barang/jasa)cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnyasebagaimana diatur di dalam kontrak, kemudian melakukan pembayaransesuai dengan persentase pekerjaan yang terlaksana.Halaman 17 dari 131 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN BnaPerbuatan Terdakwa Sudirman Bin Edi YS diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

sesuaidengan Berita Acara penitipan uang sebagai pembayaran pengembaliankerugian keuangan negara, tanggal 25 September 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

KUTANGGAS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah)tersebut melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU.RI Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Rp229.466.713,54 (dua ratus dua puluhsembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belasrupiah koma lima puluh empat sen);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 Undang Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU.RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.

puluh tiga sen) sesuaidengan hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara ( LHPKKN ) atas dugaan penyimpanganpekerjaan pembangunan Jalan Jaga Raga Perkantoran Pemkab.OKU Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKUSelatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR4122/PW07/5/2013tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh auditor dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Sumatera Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.

Rp.9.228.610.461,43(Sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh riburupiah empat puluh tiga sen);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo

. pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

Korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 26/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn, tanggal 11 Agustus 2016; perlu mengubah tentangkualifikasi dan pembayaran uang pengganti, yang amar selengkapnyasebagaimana dibawah ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan;Mengingat, Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana dan pasalpasal dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIEI Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 37/PID.SusTPK/2016/PT.Mdn

dapatdisita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang penggantitersebut ;(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidanapenjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimun daripidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang inidan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusanpengadilan;Menimbang, bahwa dari bunyi pasal sebagaimana disebutkan diatas, maka unsur Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, UU.No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun2001 adalah:Unsur Unsur :Setiap orang.Secara melawan hukum.Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi.Yang dapat merugikan keuangan Negera atau Perekonomian Negara.Ad. 1.

Rp.144.312.000, (Seratus Empat Puluh Empat JutaTiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).Ronee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18, Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dandi tambah dengan undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.SUBSIDIAIRsot rr rence ences ceee

Aceh dengan Nomor Pengantar Surat Laporan NomorSR0460 / PW.O1 / 05 / 2013, tanggal 07 Oktober 2013dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraKegiatan Pemberian Bantuan Dana Stimulan PembangunanPerumahan Swadaya (BSP2S) atau setidaktidaknyaberkisar sejumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1)huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor : 31Hal 21 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PTBNATahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Subsidair.Bahwa Terdakwa Ir. T. AZHARI, MM Bin T. M.

BinHal.31 dari 79 hal.Put.41/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks.ABIDIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan Primair dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primairtersebut Menyatakan

mengadili perkara ini dengan tetapmemperhatikan Berita Acara persidangan, surat dakwaan dan tuntutan, buktibukti serta pembelaan dari Terdakwa ,dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdalam surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu:Primair : Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat(1) KUHP.;Subsidair : Pasal 3 Jo.

Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi diancam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo. PAsal 65 Ayat (1) KUHPsebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN dariDakwaan Primair;3.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. 02/TIPIKOR/2011/PT.PDG tanggal 20 Juni 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :46Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor : 77/Pid.B/ 2010/PN.PP tanggal 29 April 2011 ;MENGADILI SENDIRI :Menyatakan Terdakwa DIDI FEBRIANDI PGL DIDI yang identitasnyasebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) hurufb UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yangdidakwakan dalam Dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa DIDI FEBRIANDI Pgl DIDI oleh karena itu dariDakwaan Primair tersebut ;Menyatakan Terdakwa DIDI FEBRIANDI Pg DIDI tersebut terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama ;Mempidana

sebagai berikut :" Kekurangan alat peraga untuk SLTP/MTSpaket laboratorium Biologi Rp. 40.669.200,00 Pengeluaran Anggaran lebih besar ( mark up)Rp. 4.292.766.133.00(+)Rp. 4.333.435.333,00 Bantuan Rp. 561.763.800,00 () Jumlah kerugian Negara Rp. 3.771.671.533,00Hal.9 dari 74 hal.Put.No.2085 K/Pid.Sus/2011(tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluhsatu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDIAIR :BahwaTerdakwa Drs.H.PRADJA SUMINTA,SH.MM selaku Penanggungjawab Proyek Bantuan Sarana Pendidikan Tahun Anggaran 2003 KotaSurakarta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 954/68/I/2003tanggal 23 Februari 2003, secara bersamasama dengan Drs.

BRAMMY JELDY TICOALU tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPHalaman 66 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS/2017/PT MND.sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair, dan membebaskanterdakwa dari dakwaan tersebut

Pasal 64 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusunsecara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkanDakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2) (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.2.untukSetiap Orang;Secara Melawan Hukum;korporasi;.

GUNAEDI, ST,M.Si tidak terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, pada DAKWAANPRIMAIR, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Jo UUNo. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KeI KUHP ;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;3.