Sahrudin als Alex (belumteertangkap) masuk kedalam kamar dan menarik tangan saksi korban Suripto binKarto Dikromo dan mengajak untuk duduk di sofa tidak lama kemudian sekitar 5(lima) menit datang terdakwa yang mengaku anggota Polres Oku Timur padahalterdakwa pada saat itu telah di PTDH (Pemberhentian Secara Tidak Hormat) dariKepolisian Republik Indonesia lalu Sdr.

Pengadilan Militer IO6 BanjarmasinNomor : Put/27K/IO6/AD/IV/2006 tanggal 3 April 2006 dijatuhi pidanapenjara selama 2 (dua) bulan, Putusan Nomor : Put/03/HK.04/WIMILO6/AD/II/2008 tanggal 19 Pebruari 2008 dijatuhi pidana penjara selama3 (tiga) bulan dan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/08/VIII/2009 tanggal10 Agustus 2009 Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari serta17MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatjuga sudah diusulkan schorsing maupun Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH

PejabatPembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah, tanggal 26Desember 2018 beserta lampirannya;Fotokopi dari fotokopi, Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:B/50/M.SM.00.00/2019, Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang BerkekuatanHukum Tetap, tanggal 28 Februari 2019;Fotokopi dari fotokopi, Surat Direktorat Jenderal Hak AsasiManusia Kementerian Hukum Dan Hak

angka 9UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor: 110/G/2019/PTUN.Mksyaitu: berbentuk penetapan tertulis; diterbitkan oleh Bupati Luwu Utaradalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara; bersifat konkretmengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH

berlaku ketentuan UU ASN Pasal87 ayat 4 huruf b juncto Pasal 250 huruf b PP 11 Tahun 2017, saya rangkumseperti itu jadi kalau ada ASN yang tersangkut dengan kejahatan terkaitjabatan maka harus dijatuhi sanksi hukuman pemberhentian; Bahwa, ahli menerangkan perbedaan antara Pasal 87 hurub b dan Pasal 87huruf d UU ASN adalah Pasal 87 ayat 4 huruf b jika ASN/ PNS melakukankejahatan dalam jabatan dan telah diputus inkracht tidak dilihat berapa tahunvonisnya pejabat yang bersangkutan bisa langsung di PTDH

hormat, kalau yang Pasal 87 ayat 4 huruf b itu secara normatidak dilihat vonisnya 1 tahun, 2 tahun tidak menjadi masalah yang pentingsudah ada putusan inkrachtnya; Bahwa, menurut ahli di Pasal 252 PP No.11 Tahun 2017 dinyatakan apabilaputusan inkracht, maka putusannya berlaku sejak putusan inkracht sejakterbukti melakukan kejahatan; Bahwa menurut ahli, terkait putusan retroaktif, kalau kita linat Pasal 58 ayat 6UU No.30 Tahun 2014 itu dimungkinkan jika ada kerugian negara; bahwa, prosedru pengenaan PTDH

Bukti T9Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2018 tentang PelaksanaanPemberhentian Apareatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindakpidana Korupsi ; Fotokopi Petunjuk Pelaksana Penjatuhan PTDH dan PPK terhadap PNSyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;Fotokopi Keputusan Bupati Karo Nomor: 821.22/0096/BKD/2015 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatanStruktural

Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 April 2019; Menimbang, bahwa mengenai penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatanPenggugat, dapat dijelaskan secara rinci sebagaiberikut; Diterimanya SK PTDH oleh Penggugat tanggal 15 Januari 2019 jumlah 2 hariKeberatan oleh Penggugat 17 Januari 2019 ;Jawaban atas Keberatan Penggugat tanggal 31 Januari 2019 ;Banding Administratif oleh Penggugat tanggal 4 Maret 2019 ;Jawaban atas Banding Administratif

O09 DesaBojongmalaka Kecamatan Baleendah KabupatenBandung;Agama > Islam;Pekerjaan : TNI/PTDH 2015 (Pecatan);Para Terdakwa masing masing ditangkap oleh Penyidik tanggal 16Desember 2020;Para Terdakwa masing masing ditahan dalam tahanan rutan denganPenetapan oleh:1.2.Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 05 Januari 2021;Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2021sampai dengan 14 Februari 2021;Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan O02 Maret2021

diberlakukan surut;Menimbang, bahwa oleh karena pemberlakuan objek sengketa yangditerbitkan oleh Tergugat pada tanggal 4 Desember 2018 terhitung surut sejaktanggal 30 September 2014, maka Majelis Hakim berkesimpulan pemberlakuanobjek sengketa secara surut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan;Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum diatas, PemerintahRepublik Indonesia juga menghendaki pemberlakuan Keputusan PTDH

sebagaiPNS terhitung mulai tanggal ditetapbkannya Keputusan, sebagaimana diamanatkanPemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNSyang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang BerkekuatanHukum Tetap;Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugatmengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan

Selanjutnya diikuti dengan diterbitkannya Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap danseterusnya;8.

Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang penegakan hukum terhadappegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentangPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH

berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugianyang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat:Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan hukumdiatas maka Majelis Hakim berpendapat suatu keputusan administrasiPemerintah harus diberlakukan sejak tanggal diterbitkan atau ditetapkanoleh Pejabat yang berwenang atau dengan kata lain tidak dapatdiberlakukan surut;Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum diatas,Pemerintah Republik Indonesia juga menghendaki pemberlakuanKeputusan PTDH

sebagai PNSterhitung mulai tanggal ditetapbkannyaKeputusan, sebagaimana diamanatkan Pemerintah melalui Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor:B/50/M.SM.00.00/2019,tanggal 28 februari 2019 mengenai PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang BerkekuatanHukum Tetap;Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa olehTergugat mengandung cacat yuridis karena bertentangan denganPasal

Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tanggadengan tergugat, disebabkan tergugat sekarang sudah di putuskan dalam sidangkode Etik Kepolisian Tgl 17 Nopember 2015 di rekomendasikan PTDH ,(Pemberhentian dengan tidak hormat ) dari kesatuannya dan tergugat juga Tidaktahu keberadaannya karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;8.

Kami rasa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH)sudah cukup memberikan efek jera, bukankah ini yang menjadi tujuandari pemidanaan, yaitu memberikan pendidikan kepada penjahatagar ia kelak kembali ke masyarakat dalam keadaan mental yanglebih baik dan berguna (Asasasas Hukum Pidana di Indonesia danPenerapannya, S.R.

Putusan Nomor 476 K/TUN/2016RI di Jakarta akan tercermin kemurnian hukum yang sebenarnyasehingga dapat memberikan rasa keadilan yang diharapkan dalammasyarakat pada umumnya;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, karena Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa penetapan PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai

telah dijatuhi hukuman disiplin dan oleh Dan Yonif 410 /Alugoro :MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatSkep/03/I/2006 tanggal 27 Januari 2006.Skep/010/II/2007 tanggal 12 Februari 2007.Skep/003/V1I/2010 tanggal 5 Juli 2010.Skep/004/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010.QoopBahwa setelah mempertimbangkan halhal tersebut di atas,menunjukkan sikapsikap Terdakwa yang sering melakukanpelanggaran baik disiplin maupun tindak pidana serta telahmembuat pernyataan tanggal 1 Maret 2007 untuk bersediadiusulkan PTDH

terhadap Terdakwa di staltahmil guna menungguproses hukum selanjutnya.Bahwa sejak Saksi berdinas di satuan Brigif 19/Kh pada sekitartahun 2009 yang lalu sampai dengan saat sekarang ini sudahsering Saksi mendengar pada saat Jam Komandan ataupunpengarahan Komandan tentang adanya larangan ataupunperintah langsung dari Komando atas kepada prajurit TNIADuntuk tidak terlibat ataupun melibatkan diri dalam kegiatan yangmenyangkut masalah Narkoba karena sanksinya hukumannyasangat berat dan bisa dilakukan PTDH

, selain itu Saksi jugasudah sering membaca langsung tentang adanya Suratsuratmaupun Surat Telegram dari Komando atas yang isinya jugamelarang kepada seluruh prajurit TNI untuk tidak melibatkandiri dalam kegiatan Narkoba karena bahaya dan ancamanhukuman serta sanksinya sangat berat dan dapat dijatuhihukuman PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) daridinas militer, dan setiap kegiatan apel pagi maupun apel yanglainnya sudah sering para Komandan dan perwira staf Brigif19/Kh menyampaikan hal tentang

larangan bagi anggota Brigif19/Kh terlibat dalam kegiatan Narkoba karena sanksinyaHal 21 dari 55 hal Putusan Nomor 66K/PM.I05/AD/XI/2017sangat berat bisa di PTDH dari dinas militer baik sebagaipengguna, kurir, pengedar maupun sebagai bandarnya.16.

meminta izin kepada Pemohon untuk berbelanja baju di jakarta 2hari akan tetapi setelan malam hari Termohon susah dihubungi danPemohon sangat kaget diberi kabar oleh Teman Pemohon yang melihatTermohon dengan lakilaki dan memberi bukti foto kepada Pemohon bahwaTermohon sedang berjalan dengan lakilaki lain yang diketahui bernamaXXXXX dan menginap di hotel, XXXXX merupakan teman Pemohon yangberprofesi sebagai anggota Polri, saat ini XXXXX telah dinyatakan bersalaholeh Propam Polda Lampung sedang diajukan PTDH

Bahwa, pada tanggal 8 Meret 2019 Tergugat menerima suratdari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokarasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari2019, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH dan PPKTerhadap PNS Yang Telah Dijatuni Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Isi surat padapokoknya yaitu pemberhentian PNS yang dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikiHalaman 22 dari 92 halaman.

Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGPkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat(PTDH) sebagai PNS terhitung tanggal ditetaokannya keputusanPTDH sebagai PNS (angka 2 huruf a dan huruf b).

Dalam halterdapat PNS yang seharusnya diberhentikan namun PNS yangbersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi disiplin, makaKeputusan Penjatuhan Hukuman disiplin dimaksud harus dicabutdan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS (angka 2huruf c) dan PPK (Tergugat) dan PyB wajib melaksanakanpenjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

ada surat dari BKN sekitar bulan Oktober mengenai daftar nama 6 (enam)orang PNS Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang harusdiberhentikan karena terkena Tipikor dimana Putusan Pengadilannya sudahberkekuatan hukum tetap, dalam surat tersebut juga dilampirkan contoh atauformat SK PTDH, di mana atas nama Ibu Qaryati ada dalam daftar 6 (enam)nama tersebut.

Fotokopi Tanda Terima Putusan SK PTDH hari Jumat tanggal 22 Maret2019, diserahkan oleh Sahat S.R. Tampubolon kepada Raja ImbaloLubis, selanjutnya diberi tanda..........cccccecceceeeeeeeeeeeeees Bukti P2 ;. Fotokopi Upaya Keberatan dan Banding Administrasi kepadaPPK/Bupati Batubara tanggal 22 Maret 2019, selanjutnya diberiTANGA... occ eee ccceccece cece eecececeeeueeueececeueeeaeeeueeeeeeueesaneeeceeeeeeeueeueeeees Bukti P3 ;.

quosebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada diktum kesatubagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harusdisesuaikan dengan tanggal ditetapkannya keputusan sebagaimana dimakuddalam Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atasnama terdakwa:Nama lengkap : PRIYANTO alias KPK alias KAPREK binNGASRI;Tempat lahir : Grobogan ;Umur/tanggal lahir : 32 tahun/29 Desember 1980 ;Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Kalongan, RT 006, RW I, KecamatanPurwodadi,Kabupaten Grobogan ;Agama : Islam.Pekerjaan : Swasta (PTDH

PintuKabupaten Bengkulu Utara tanggal 30 Januari 2015 besertalampirannya (Fotokopi sesual denganPetikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: 823.4B.210 Tahun2016 Perihal Kenaikan Pangkat Nasdi Yuliar, S.Sos dari golonganIlI/d menjadi Golongan IV/a tanggal 28 Maret 2016 (Fotokopisesual denganFOtOKOD)) ; 222222 nnn nn nnn ene nn nen en nnn en nee nn neeSlip gaji Nasdi Yuliar, S.Sos.MM, bulan Januari 2019 (Fotokopisesual dengan Fotokopi dengan capSurat dari Nasdi Yuliar, S.SoS.MM, Perihal Keberatan PTDH

Bupati Bengkulu Utara Nomor: K.888.12tanggal 20 #Pebruari 2019 (Fotokopi sesuai denganSurat dari NASDI YULIAR, S.Sos.MM Perihal Keberatan PTDH AnNASDI YULIAR, S.Sos,MM NIP.197109051992021001 ditujukankepada Bupati Bengkulu Utara up.Kepala BKPSDM KabupatenBengkulu Utara tanggal 21 Januari 2019 (Fotokopi sesuai denganFOtOKOD)) ;nn nena nnn nnn ene nn nen en renee nnn nn nnn nn nn nn enenenenneSurat dari NASDI YULIAR, S.Sos.MM Perihal Somasi atas SuratKeberatan Terhadap SK Bupati Bengkulu Utara No.K

Labuhanbatu Selatan dan memberikan surat tugasyang telah dibuat Terdakwa sebelumnya kepada saksi SARTONO selakuKepala Desa Perlabian Kebun yang pada intinya surat tugas tersebutmenyatakan NIKO YULANDA SITOHANG berpangkat IPDA, MUHMMADYUSUF GURUSINGA berpangkat AIPTU dan MUHAMMAD IRWAN GINTINGberpangkat AIPDA ditugaskan untuk menyelidiki Penyalahngunaan AnggaranDana Desa, padahal telah nyata bahwa Terdakwa sudah diberhentikan secaratidak hormat (PTDH) dari Kepolisian Republik Indonesia sejak tahun2017