Ditemukan 8983 data
Urut Berdasarkan
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
312 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
312 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makanya BPN itu sekarangmenjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang; Bahwa objek berupa laut yang direncanakan untukdireklamasi bisa dilakukan sertifikat; Bahwa galangan kapal boleh dimohonkan hak atas tanah,karena jelas batasbatasnya yang berhubungan dengandaratan;Bahwa selain itu Judex Facti juga tidak mempertimbangkan Saksiyaitu Mujtahid dan saksi Juremi yang dihadirkan oleh PemohonKasasi /Pembanding/Tergugat yang menyatakan bahwaterhadap sebagian tanah yang dibebaskan untuk keperluanPRPP beserta sarana
TjahyoAryanto dan saksi Mujtahid dan saksi Juremi tersebutbersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon KasasiI/Tergugat yaitu Bukti T.I61, T,I64, T.I68, T.I98, T.I102,T.1104, T.1105, T.I106, T,I107, T.I108, T.I109, T.I110, T.I112, T.1113, T.1114, T.l129 yang menunjukkan bahwa tanahHalaman 289 dari 349 hal. Put. Nomor 2587 K/Pdt/2016yang dibebaskan tersebut adalah tanah aansibling (tanahtimbul) dan bukan laut.
Tjahyo Aryanto dan saksi Mujtahid dan saksi Juremitelah salah menerapkan hukum pembuktian karena keterangansaksi dan Ahli dalam persidangan digunakan untuk membuatsuatu sengketa menjadi lebih jelas dan mendukung bukti tertulis;i.
Register : 30-10-2017 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 17-03-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 660/Pdt.G/2017/PA.GM Tanggal 31 Mei 2018 — Hj. Baiq Zohri Uyuni, S.Pd. binti Lalu Darmawan (PENGGUGAT)
H. Lalu Mustafiddin, S.T., M.M. bin Lalu Mahrum (TERGUGAT)
111 — 45
111 — 45
Dalam kitab Bidayatul Mujtahid Juz Ill halaman 86 yang kemudian diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:Cust Jal Alla ste ) wall gly yUblull,hal. 102 Putusan Nomor 0660/Pdt.G/2017/PA.GMArtinya : Pemerintah (hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datangkeadaan madharat (bahaya), apabila sudah tidak dapat di rukunkankembaliMenimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam