Ditemukan 997 data
RUDY BRATA SUHARDJO
Tergugat:
1.PT. BANK PERMATA, Tbk
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL Samarinda
72 — 20
Pebruari 2016 telah menyampaikan kepada Tergugat perihal ketidak mampuan lagi membayar angsuran bulanan tersebutdan meminta kepada Tergugat agar besarnya angsuran kredit setiap bulantersebut bisa ditinjau ulang/dikurangi supaya Penggugat bisa/mampu untukmengangsur Fasilitas Kredit tersebut dan sekaligus untuk menghindariterjadinya kredit macet.Menimbang, bahwa terhadap dalildalil yang telah tetap tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalildalil Penggugat, Maelis
27 — 6
terdapat 3 ( tiga ) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yangterdapat dalam pasal 184 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yaitu alatbukti keterangan saksi, alat bukti surat berupa Visum et repertum danketerangan para Terdakwa dalam setiap pertimbanganpertimbangan unsur Halaman 37 dari 40 putusan nomor 225/Pid.B/2016/PN Mkdunsur tersebut diatas, sehingga hal ini telah memenuhi beban minimumpembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 183 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, dengan demikian Maelis
172 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Temas Tbk. bukan pelanggansetia dari Pemohon Banding;bahwa menurut Maelis, tariff atas kegiatan stuffing dan strippingkepada consignee yang merupakan pelanggan PT.
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. Gubernur Riau cq. WALIKOTA PEKANBARU,
Terbanding/Tergugat II : PT Waskita Karya
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden RI cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI
Terbanding/Turut Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden RI cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. GUBERNUR RIAU
Terbanding/Turut Tergugat IV : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN RIAU
93 — 49
,MH, sebagai Hakim Ketua Maelis,H.Jalaluddin,SH.M.Hum dan Yonisman, SH.MH = masingmasing sebagaiHalaman 50 dari 51 Putusan Nomor 212/PDT/2018/PT.PBRHakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh para HakimHakim Anggota tersebut, dengandibantu Rustam,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingg!
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1913/B/PK/PJK/20173.3.3.4.dengan produk akhir Minyak Sawit/Crude Palm Oil (CPO) dan IntiSawit/Palm Kernel (PK) yang atas penyerahannya terhutang PPNsehingga seharusnya Pajak Masukannya dapat dikreditkan;Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajakmenyampaikan dasar pertimbangan dan kesimpulan sebagaimanatelah diuraikan pada Butir V.1. di atas yang pada intinyamenyatakan :bahwa berdasarkan hasil pemeriksean dan penilaiay Maelis atas buktibukti danketerangan yang diberikan oleh
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
keberatandengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lainberbunyi sebagai berikut :Halaman 47 Alinea ke8 dan Alinea ke9:bahwa menurut azas Recht Vinding, dalam memutus suatu perkaraHakim harus berpegang pada undangundang dan hukum lainnyadimasyarakat, se/lanjutnya dalam Memori Penjelasan Pasal 78 Undangundang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yangmenyatakan bahwa, "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaianpembuktian dan sesuai dengan peraturan perundangundanganperpajakan;bahwa Maelis
123 — 45
MenyatakanTergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat telah melakukan Wanprestasikepada Penggugat, Maelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangantergugat dan tergugat Il dan saksisaksi yang dihadirkan Tergugat danTergugat Il, yang menyatakan bahwa telah Tergugat sudah berusaha untukmelakukan pembayaran kekurangan atas pembelian Ruko yang berlokasi diKomplek Batam Plaza Blok E No. 7 Batam Provinsi Kepulauan Riau kepadaPenggugat, oleh karenanya beralasan hukum untuk tidak dikabulkan;Menimbang,
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1760/B/PK/PJK/20173.3.3.4.Sawit/Palm Kernel (PK) yang atas penyerahannya terhutang PPNsehingga seharusnya Pajak Masukannya dapat dikreditkan;Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajakmenyampaikan dasar pertimbangan dan kesimpulan sebagaimanatelah diuraikan pada Butir V.1. di atas yang pada intinyamenyatakan:bahwa berdasarkan hasil pemeriksean dan penilaiay Maelis atas buktibukti dankelerangan yang diberikan oleh para pihak yang terunckap di dalam persidangan seriaperaturan
MARYATI
Tergugat:
1.M RIZA
2.PT BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH
3.2. KEWES LINDRI HARIANI, SH., M.Kn
4.Hery Krisyanto Bin Puryanto Alm
5.N YUSDI EFFENDI bin MAKSUM AMAN ALM
6.ASWIN HANAFI Bin MAKSUM AMAN Alm
7.Amaliya Binti Maksum Aman
8.Hj Antung Machrita Maksum Aman Alm
9.Tabrani Bin Maksum Aman Alm
10.KEPALA KELURAHAN LANDASAN ULIN DAHULU KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH
11.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KPTA BANJARBARU
12.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Banjarmasin
110 — 49
Bahwa untuk itu dan oleh karena tidak satupun di tarik sebagaiTergugat ,maka legal standing Penggugat tidak sempurna, sebuahkekhilafan Formal yang tidak dapat ditoleransi yang merupakanancacat hukum dan hasil akhirnya batal demi hokum (null and voit) Faktadalam perkara A QUO, maka =maelis hakim = mohonmengenyampingkan seluruh dalil dalil gugatan Penggugat karenasecara nyata kabur dan tidak jelas.Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat layak jika gugatan Penggugatdinyatakan untuk ditolak atau setidaktidaknya
Bahwa untuk itu dan oleh karena tidak satupun di tarik sebagaiTergugat, maka legal standing Penggugat tidak sempurna, sebuahkekhilafan Formal yang tidak dapat ditoleransi yang merupakanancacat hukum dan hasil akhirnya batal demi hukum (null and voit) Faktadalam perkara A QUO , maka maelis hakim = mohonmengenyampingkan seluruh dalil dalil gugatan Penggugat karenasecara nyata kabur dan tidak jelas serta mengada ada.Halaman 57 dari 94, Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PN BjbBerdasarkan uraian tersebut, maka
KMS HASBI
Tergugat:
PT.ARTHAASIA CAB JAMBI
109 — 36
agunan miliknya maupun hilangnya rasakenyamanan dalam memelihnara dan merawat serta hidup berkeluarga,bermasyarakat, rasa malu oleh karena Perbuatan Melawan HukumTERGUGAT di dekatnya serta pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang telahPENGGUGAT keluarkan selama memperjuangkan haknya atas tanahPemenuhan Kewajiban kepada diri TERGUGAT, yang ditaksir dalam nilaluang adalah sebesar Rp. 3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah);Bahwa karena Perbuatan TERGUGAT merupakan Perbuatan MelawanHukum, mohon ke hadapan Maelis
140 — 86
pihak untuk melanjutkan perkara ini.Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat ditolak dan memerintahkankedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini maka terhadap biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir.DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut didalam surat gugatan.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatanPenggugat Jawaban, dan eksepsi para Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik paraTergugat maka Maelis
Tri Teguh Pujianto
Tergugat:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah
344 — 232
prosedurkeberatan yang ditujukan ke Kapolda Jawa Tengah ataupun prosedurBanding administratif yang ditujukan kepada Kapolri sebagaimana maksudketentuan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), Pasal 77 ayat (2), dan 78 ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh UpayaAdministratif sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), Pasal 77ayat (2) dan 78 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, Maelis
10 — 3
7langnp1040insrsid2642780charrsid16612532hichaf1dbchaf31505lochf1 tangga rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1insrsid2642780charrsid16612532 hichaf1dbchaf31505lochf1 rtichfcs1 af1 ItrchfcsOf1lang1040langfe105 7langnp1040insrsid2642780charrsid16612532hichaf1dbchaf31505lochfl dan Tergugat tersebut rtlchfcs1 af1ltrchfcsO f1insrsid2642780charrsid16612532hichaf1dbchaf31505lochf1 hichaf1dbchaf31505lochf1 serta terlepasdari dan siapa yang bersalah rtlchfcs1 af1ltrchfcsOf1lang1040langfe105 7langnp1040insrsid2642780charrsid16612532hichaf1dbchaf31505lochf1 , maka Maelis
NAPSIAH Als. NAFSIAH Bin BEDOLO Als. H. ABDURRAHMAN
Tergugat:
1.WIDIASTUTI
2.DAKMEK
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK UTARA
Intervensi:
1.SAIPUL BAHRI
2.ABDUL RAHIM Alias H. RAHMAT MUTTAKIN
195 — 149
~=Maelis =Hakim akanmempertimbangkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan nebis in idem;Menimbang, bahwa mengenai ekasepsi gugatan nebis in idem,Tergugat dan Tergugat II mengemukakan alasanalasan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sangat jelasnebis in idem karena Gugatan pada perkara nomor217/Pdt.G/2017/PN.Mtr dimana Napsiah Alias Nafsiah bin Bedolosebagai Penggugat dengan Widiastuti sebagai Tergugat telah melewatiproses Kasasi dimana dalam Putusan Kasasi
50 — 15
Pettarani;Menimang, bahwa tentang redaksi amar putusan, dengan mendasarkan padapetitum subsider, sepanjang berkaitan dan tidak bertentangan dengan dengan petitumprimer, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu memperbaiki redaksi amarputusan Maelis Hakim tingkat pertama;Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmaka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan NegeriMakassar Nomor 340/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 12 September 2017dapatdipertahankan
1.PT. Batik Air Indonesia
2.PT. Lion Mentari
3.PT. Wings Abadi,
Tergugat:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
1344 — 488
Bahwa Keterangan Saksi, SaudaraLiemJack Jefferson selaku Head AnalystCommercial Department PT Indonesia AirAsia dalam Sidang Maelis Komisimenyatakan Jumlah 12 subclass tidakpernah dikurangi (vide bukti B48);lv.
Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan halhal yangmemberatkan bagi para Terlapor sebagai berikut:LO. 2d10.2.2.10.2.3.10.2.4.Bahwa disampingBahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor tidakkooperatif dengan menghadirkan pihak yangtidak tepat dalam Sidang Maelis KomisiPemeriksaan Terlapor;Bahwa Maelis Komisi menilai Terlapor V,Terlapor VI, dan Terlapor VII selama prosespersidangan tidak kooperatif dalammenyerahkan surat dan/atau dokumen;Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor V danTerlapor VII tidak kooperatif
303 — 185
HUTAGAOL, SH sebagai Kuasa PARA PENGGUGATberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2013, namunPOLTAK GUNTUR SIMANUNTAK, SH, bukan penerima kuasa berdasarkanSurat Kuasa tertanggal 18 Januari 2013 sehingga tidak berwenangmemajukan ;Menimbang, bahwa eksepsi tersebut sudah dipertimbangkan dalameksepsi pertama Tergugat dan menurut Majelis Hakim Eksepsi pertamatersebut tidak beralasan dan ditolak maka Maelis Hakim berpendapat bahwaeksepsi kedua Tergugat haruslah ditolak ;Ad. 3.
Akta Persetujuan No. 110 dan Akta Surat Kuasa No. 111 tanggal22 Desember 1980 tanah lahan parkir yang disengketakan sebagai bagiandari satu kesatuan yang tidak terpisah dengan tanah tapak dan pekaranganbangunan gedung kompleks Medan Plaza Shopping Centre & Cinema adalahmilik yang sah dari Tergugat , yang haknya diperoleh dengan itikad baik dandilindungi hukum ;Menimbang, terhadap Eksepsi tersebut menurut Maelis Hakim sudahmasuk dalam materi pokok perkara dan pembuktian maka Eksepsi tersebuttidak
88 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
satupelaksana sistem Peradilan di Indonesia berdasarkan UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaipelaksanaan dari UUD 1945;Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang mendalilkan bahwaPengadilan Pajak adalah pengadilan khusus yang merupakan diferensiasiatau spesialisasi di lingkunga Peradilan Tata Usaha Negara (videpenjelasan Pasal 27 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman jo penjelasan pasal 9A UU No.51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara) menurut Maelis
320 — 117
Majelis Hakim untuk membatalkan AktaJual Beli tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum, untuk itudalil gugatan Intervensi point ke 33 yang ditujukan kepada Tergugat NVIntervensi / Tergugat Asal Ill menurut hukum haruslah ditolak dandikesampingkan oleh Maelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliDerkara INI. ; = o= nn = noe non enn nnn nnn nn nn nn nnn nae ne noe noe nee nee5.
28 — 6
terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, ternyata telah terdapat 2 ( dua) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yangterdapat dalam pasal 184 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yaitualat bukti keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dalam setiappertimbanganpertimbangan unsur unsur tersebut diatas, sehingga hal initelah memenuhi beban minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 183 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana , dengandemikian Maelis