Ditemukan 997 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-02-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat:
RUDY BRATA SUHARDJO
Tergugat:
1.PT. BANK PERMATA, Tbk
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL Samarinda
7220
  • Pebruari 2016 telah menyampaikan kepada Tergugat perihal ketidak mampuan lagi membayar angsuran bulanan tersebutdan meminta kepada Tergugat agar besarnya angsuran kredit setiap bulantersebut bisa ditinjau ulang/dikurangi supaya Penggugat bisa/mampu untukmengangsur Fasilitas Kredit tersebut dan sekaligus untuk menghindariterjadinya kredit macet.Menimbang, bahwa terhadap dalildalil yang telah tetap tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalildalil Penggugat, Maelis
Register : 03-11-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 225/Pid.B/2016/PN Mkd
Tanggal 20 Desember 2016 — LILIK ANDRIYANTO Alias TOPAN Bin MUSTOFA, Dk
276
  • terdapat 3 ( tiga ) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yangterdapat dalam pasal 184 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yaitu alatbukti keterangan saksi, alat bukti surat berupa Visum et repertum danketerangan para Terdakwa dalam setiap pertimbanganpertimbangan unsur Halaman 37 dari 40 putusan nomor 225/Pid.B/2016/PN Mkdunsur tersebut diatas, sehingga hal ini telah memenuhi beban minimumpembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 183 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, dengan demikian Maelis
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 943/B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — PT. PBM JASA TRISARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
17258 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Temas Tbk. bukan pelanggansetia dari Pemohon Banding;bahwa menurut Maelis, tariff atas kegiatan stuffing dan strippingkepada consignee yang merupakan pelanggan PT.
Register : 02-11-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 212/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 19 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : Dewan Pengurus pusat yayasan Pemantau Korupsi dan Penyelamat Aset Negara
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. Gubernur Riau cq. WALIKOTA PEKANBARU,
Terbanding/Tergugat II : PT Waskita Karya
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden RI cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI
Terbanding/Turut Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden RI cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. GUBERNUR RIAU
Terbanding/Turut Tergugat IV : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN RIAU
9349
  • ,MH, sebagai Hakim Ketua Maelis,H.Jalaluddin,SH.M.Hum dan Yonisman, SH.MH = masingmasing sebagaiHalaman 50 dari 51 Putusan Nomor 212/PDT/2018/PT.PBRHakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh para HakimHakim Anggota tersebut, dengandibantu Rustam,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingg!
Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1913/B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUMI SAWIT PERMAI
2714 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1913/B/PK/PJK/20173.3.3.4.dengan produk akhir Minyak Sawit/Crude Palm Oil (CPO) dan IntiSawit/Palm Kernel (PK) yang atas penyerahannya terhutang PPNsehingga seharusnya Pajak Masukannya dapat dikreditkan;Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajakmenyampaikan dasar pertimbangan dan kesimpulan sebagaimanatelah diuraikan pada Butir V.1. di atas yang pada intinyamenyatakan :bahwa berdasarkan hasil pemeriksean dan penilaiay Maelis atas buktibukti danketerangan yang diberikan oleh
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEKISHIN FARINA WOOD INDONESIA
3311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • keberatandengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lainberbunyi sebagai berikut :Halaman 47 Alinea ke8 dan Alinea ke9:bahwa menurut azas Recht Vinding, dalam memutus suatu perkaraHakim harus berpegang pada undangundang dan hukum lainnyadimasyarakat, se/lanjutnya dalam Memori Penjelasan Pasal 78 Undangundang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yangmenyatakan bahwa, "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaianpembuktian dan sesuai dengan peraturan perundangundanganperpajakan;bahwa Maelis
Putus : 25-05-2016 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN BATAM Nomor 25/PDT.G/2016/PN BTM
Tanggal 25 Mei 2016 — PT. SWADAYA UNION NARATAMA, Sebagai Penggugat Melawan 1. Bambang Pujianto Lim, Sebagai Tergugat I 2. Linus Gusdar, Sebagai Tergugat II 3. Soehendro Gautama, SH, Sebagai Turut Tergugat
12345
  • MenyatakanTergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat telah melakukan Wanprestasikepada Penggugat, Maelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangantergugat dan tergugat Il dan saksisaksi yang dihadirkan Tergugat danTergugat Il, yang menyatakan bahwa telah Tergugat sudah berusaha untukmelakukan pembayaran kekurangan atas pembelian Ruko yang berlokasi diKomplek Batam Plaza Blok E No. 7 Batam Provinsi Kepulauan Riau kepadaPenggugat, oleh karenanya beralasan hukum untuk tidak dikabulkan;Menimbang,
Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1760/B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BUMI SAWIT PERMAI
2714 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1760/B/PK/PJK/20173.3.3.4.Sawit/Palm Kernel (PK) yang atas penyerahannya terhutang PPNsehingga seharusnya Pajak Masukannya dapat dikreditkan;Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajakmenyampaikan dasar pertimbangan dan kesimpulan sebagaimanatelah diuraikan pada Butir V.1. di atas yang pada intinyamenyatakan:bahwa berdasarkan hasil pemeriksean dan penilaiay Maelis atas buktibukti dankelerangan yang diberikan oleh para pihak yang terunckap di dalam persidangan seriaperaturan
Register : 12-01-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-03-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bjb
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat:
MARYATI
Tergugat:
1.M RIZA
2.PT BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH
3.2. KEWES LINDRI HARIANI, SH., M.Kn
4.Hery Krisyanto Bin Puryanto Alm
5.N YUSDI EFFENDI bin MAKSUM AMAN ALM
6.ASWIN HANAFI Bin MAKSUM AMAN Alm
7.Amaliya Binti Maksum Aman
8.Hj Antung Machrita Maksum Aman Alm
9.Tabrani Bin Maksum Aman Alm
10.KEPALA KELURAHAN LANDASAN ULIN DAHULU KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH
11.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KPTA BANJARBARU
12.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Banjarmasin
11049
  • Bahwa untuk itu dan oleh karena tidak satupun di tarik sebagaiTergugat ,maka legal standing Penggugat tidak sempurna, sebuahkekhilafan Formal yang tidak dapat ditoleransi yang merupakanancacat hukum dan hasil akhirnya batal demi hokum (null and voit) Faktadalam perkara A QUO, maka =maelis hakim = mohonmengenyampingkan seluruh dalil dalil gugatan Penggugat karenasecara nyata kabur dan tidak jelas.Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat layak jika gugatan Penggugatdinyatakan untuk ditolak atau setidaktidaknya
    Bahwa untuk itu dan oleh karena tidak satupun di tarik sebagaiTergugat, maka legal standing Penggugat tidak sempurna, sebuahkekhilafan Formal yang tidak dapat ditoleransi yang merupakanancacat hukum dan hasil akhirnya batal demi hukum (null and voit) Faktadalam perkara A QUO , maka maelis hakim = mohonmengenyampingkan seluruh dalil dalil gugatan Penggugat karenasecara nyata kabur dan tidak jelas serta mengada ada.Halaman 57 dari 94, Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PN BjbBerdasarkan uraian tersebut, maka
Register : 17-12-2020 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 163/Pdt.G/2020/PN Jmb
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
KMS HASBI
Tergugat:
PT.ARTHAASIA CAB JAMBI
10936
  • agunan miliknya maupun hilangnya rasakenyamanan dalam memelihnara dan merawat serta hidup berkeluarga,bermasyarakat, rasa malu oleh karena Perbuatan Melawan HukumTERGUGAT di dekatnya serta pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang telahPENGGUGAT keluarkan selama memperjuangkan haknya atas tanahPemenuhan Kewajiban kepada diri TERGUGAT, yang ditaksir dalam nilaluang adalah sebesar Rp. 3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah);Bahwa karena Perbuatan TERGUGAT merupakan Perbuatan MelawanHukum, mohon ke hadapan Maelis
Register : 11-06-2012 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN BATAM Nomor 92/PDT.G/2012/PN.BTM
Tanggal 2 Juli 2013 — LIM JIT HOI; 1. Ketua Badan Penguasaan kawasan Batam. Berkedudukan di kota Batam, DKK
14086
  • pihak untuk melanjutkan perkara ini.Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat ditolak dan memerintahkankedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini maka terhadap biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir.DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut didalam surat gugatan.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatanPenggugat Jawaban, dan eksepsi para Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik paraTergugat maka Maelis
Register : 26-03-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 15/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
Tri Teguh Pujianto
Tergugat:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah
344232
  • prosedurkeberatan yang ditujukan ke Kapolda Jawa Tengah ataupun prosedurBanding administratif yang ditujukan kepada Kapolri sebagaimana maksudketentuan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), Pasal 77 ayat (2), dan 78 ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh UpayaAdministratif sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), Pasal 77ayat (2) dan 78 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, Maelis
Register : 03-02-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan PA SUMBER Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Sbr
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
103
  • 7langnp1040insrsid2642780charrsid16612532hichaf1dbchaf31505lochf1 tangga rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1insrsid2642780charrsid16612532 hichaf1dbchaf31505lochf1 rtichfcs1 af1 ItrchfcsOf1lang1040langfe105 7langnp1040insrsid2642780charrsid16612532hichaf1dbchaf31505lochfl dan Tergugat tersebut rtlchfcs1 af1ltrchfcsO f1insrsid2642780charrsid16612532hichaf1dbchaf31505lochf1 hichaf1dbchaf31505lochf1 serta terlepasdari dan siapa yang bersalah rtlchfcs1 af1ltrchfcsOf1lang1040langfe105 7langnp1040insrsid2642780charrsid16612532hichaf1dbchaf31505lochf1 , maka Maelis
Register : 29-05-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Mtr
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
NAPSIAH Als. NAFSIAH Bin BEDOLO Als. H. ABDURRAHMAN
Tergugat:
1.WIDIASTUTI
2.DAKMEK
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK UTARA
Intervensi:
1.SAIPUL BAHRI
2.ABDUL RAHIM Alias H. RAHMAT MUTTAKIN
195149
  • ~=Maelis =Hakim akanmempertimbangkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan nebis in idem;Menimbang, bahwa mengenai ekasepsi gugatan nebis in idem,Tergugat dan Tergugat II mengemukakan alasanalasan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sangat jelasnebis in idem karena Gugatan pada perkara nomor217/Pdt.G/2017/PN.Mtr dimana Napsiah Alias Nafsiah bin Bedolosebagai Penggugat dengan Widiastuti sebagai Tergugat telah melewatiproses Kasasi dimana dalam Putusan Kasasi
Putus : 28-02-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 340/Pdt.G/2016/PN MKS
Tanggal 28 Februari 2018 — - PAULUS SENTOSA LITOY vs - HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING - NY. HAJJA MAEMUNAH ADAM - H. MUH. YUSUF ADAM - H. ABD. RAHMAN A.md - HJ. SADIAH, S.PD - HARUDDIN TABA, SE - SALMAH, SE - IR. MARDAM ADAM, MH - IR. SYAHRULLAH ADAM - ISMAIL ADAM, S.Kom - SYAMSUDDIN ADAM - NY. ASRIANTI RIDWAN, SH
5015
  • Pettarani;Menimang, bahwa tentang redaksi amar putusan, dengan mendasarkan padapetitum subsider, sepanjang berkaitan dan tidak bertentangan dengan dengan petitumprimer, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu memperbaiki redaksi amarputusan Maelis Hakim tingkat pertama;Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmaka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan NegeriMakassar Nomor 340/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 12 September 2017dapatdipertahankan
Register : 10-07-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
1.PT. Batik Air Indonesia
2.PT. Lion Mentari
3.PT. Wings Abadi,
Tergugat:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
1344488
  • Bahwa Keterangan Saksi, SaudaraLiemJack Jefferson selaku Head AnalystCommercial Department PT Indonesia AirAsia dalam Sidang Maelis Komisimenyatakan Jumlah 12 subclass tidakpernah dikurangi (vide bukti B48);lv.
    Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan halhal yangmemberatkan bagi para Terlapor sebagai berikut:LO. 2d10.2.2.10.2.3.10.2.4.Bahwa disampingBahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor tidakkooperatif dengan menghadirkan pihak yangtidak tepat dalam Sidang Maelis KomisiPemeriksaan Terlapor;Bahwa Maelis Komisi menilai Terlapor V,Terlapor VI, dan Terlapor VII selama prosespersidangan tidak kooperatif dalammenyerahkan surat dan/atau dokumen;Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor V danTerlapor VII tidak kooperatif
Register : 06-02-2013 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 64/PDT.G/2013/PN.MDN
Tanggal 10 Februari 2014 — 1. BOY BUDI CHALIK SIREGAR, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tirtosari No. 17 Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, dan bertindak selaku penerima Kuasa dari : GUNTUR SIREGAR, Ny. EKA SIREGAR, IRA SIREGAR, dan IIN SIREGAR, yaitu Ahli Waris dari Almarhum ABDUL CHALIK SIREGAR dan Almarhum YUSTIATI sesuai Akte Kuasa No. 16 Notaris SYAFIL WARMAN, SH di Medan tertanggal 20 September 2005 serta selaku penerima kuasa juga dari : UCOK SUROPATI, SAIFUL BAHRI, MARDIANI, SETIA BUDHI, IRWANSYAH dan ADEK IRAWAN, yaitu ahli waris dari Ny. MASNI NASUTION dan Plt. AHMAD SALEH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2009 yang didaftarkan di Notaris Daking Setyo di Bogor dan juga bersama-sama dengan : 2. Drs. RUSDI SINURAYA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Tilak No. 68 Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area dan Ir. MUHAMMAD SUBUR SEMBIRING, pekerjaan Konsultan bertempat tinggal di J. Balikpapan I No. 41 RT/RW 008/005 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta, serta EDWIN RENALDO pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Eka Rasmi Komplek Johor Town House Blok C No. 10, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, yang secara bersama-sama sebagai penerima Kuasa Subtitusi dari BOY BUDI CHALIK SIREGAR, dalam perkara ini diwakili Kuasanya WILMAN M, SH, POLTAK GUNTUR SIMANJUNTAK, SH, MELVA YR HUTAGALUNG, SH, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Law Office WILMAN M & Partners beralamat di Jl. Raden Saleh No. 6 Wisma Nugraha Lt. 2 Room 211 Cilani, Jakarta Pusat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. PT. MEDAN PLAZA CENTRE, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 321 Gedung Medan Plaza Shopping Centre & Cinema, Medan Sumatera Utara, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya : 1. H. HEPTAKEN POERBA, SH, 2. AKHMAD ZAINI, SH, 3. YOPI MARIADI, SH, 4. ANDY, SH, Advokat dan calon Advokat pada Kantor Hukum K. SEMBIRING, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Surakarta No. 3 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MEDAN, Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, dalam perkara ini diwakili Kuasanya SORITUA, SH, BAMBANG, SH, ISKANDAR, SmHK, ALBERTH YASOKHI LASE, SH, DEUS LEVOLT SIHOMBING, SH, DALDIRI, SH, MH, Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyur Medan Sumatera Utara, dalam perkara ini diwakili Kuasanya Drs. HISKIA SIMARMATA, ROTUA NOVIYANTI, SH, HARIS SYAHBANA PASARIBU, SH, SYAFRIDA AYULITA SIREGAR, SH, ROBERT SILALAHI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
303185
  • HUTAGAOL, SH sebagai Kuasa PARA PENGGUGATberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2013, namunPOLTAK GUNTUR SIMANUNTAK, SH, bukan penerima kuasa berdasarkanSurat Kuasa tertanggal 18 Januari 2013 sehingga tidak berwenangmemajukan ;Menimbang, bahwa eksepsi tersebut sudah dipertimbangkan dalameksepsi pertama Tergugat dan menurut Majelis Hakim Eksepsi pertamatersebut tidak beralasan dan ditolak maka Maelis Hakim berpendapat bahwaeksepsi kedua Tergugat haruslah ditolak ;Ad. 3.
    Akta Persetujuan No. 110 dan Akta Surat Kuasa No. 111 tanggal22 Desember 1980 tanah lahan parkir yang disengketakan sebagai bagiandari satu kesatuan yang tidak terpisah dengan tanah tapak dan pekaranganbangunan gedung kompleks Medan Plaza Shopping Centre & Cinema adalahmilik yang sah dari Tergugat , yang haknya diperoleh dengan itikad baik dandilindungi hukum ;Menimbang, terhadap Eksepsi tersebut menurut Maelis Hakim sudahmasuk dalam materi pokok perkara dan pembuktian maka Eksepsi tersebuttidak
Register : 18-02-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/TUN/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — PT.POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
8859 Berkekuatan Hukum Tetap
  • satupelaksana sistem Peradilan di Indonesia berdasarkan UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaipelaksanaan dari UUD 1945;Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang mendalilkan bahwaPengadilan Pajak adalah pengadilan khusus yang merupakan diferensiasiatau spesialisasi di lingkunga Peradilan Tata Usaha Negara (videpenjelasan Pasal 27 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman jo penjelasan pasal 9A UU No.51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara) menurut Maelis
Register : 31-03-2015 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 62 / Pdt. G / 2015 / PN. Amb
Tanggal 27 Juni 2016 — Julianus Wattimena : Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di Dusun Seri RT.007 / RW.003 Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dalam hal ini dikuasakan kepada : Hans Peea, SH dan Moh. Ali Nasir Tukan, SH. Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Said Perintah Nomor : 53 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai................................................................................ : Penggugat.; M e l a w a n : 1. Johannes Tisera als. Buke, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Dahulu Di Jalan Kadewatan Nomor : 69 RT. 001 / RW. 04 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ruby Lopulalan, SH dan Fransiska Salamor, SH keduanya Advokat pada Kantor Pengacara Ruby Lopulalan, SH beralamat di Desa Galala Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai........... : Tergugat – I ; 2. Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon, beralamat di Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon Jalan Jenderal Sudirman, Tantui – Kota Ambon, dalam hal ini dikuasakan kepada :-------------------------------------------------------- Nama : Marjuki Koteng, SH.;---------------------------------------------- NIP : 19580214 198301 1 001.;--------------------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia.;------------------------------------------------------------ Pekerjaan/Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan .;--------------------------------------------------------- Alamat : Kantor Pertanahan Kota Ambon.;------------------------------- Nama : Dave A. H. Pooroe, SH.;------------------------------------------ NIP : 19761024 200212 1 003.;---------------------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia.;------------------------------------------------------------ Pekerjaan / Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan.;---------------------- Alamat : Kantor Pertanahan Kota Ambon.;------------------------------ Nama : Sayid Hasan Assagaf, SH.;----------------------------- NIP : 19860427 200003 1 002.;-------------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia.;---------------------------------------------------- Pekerjaan / Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan.;----------- Alamat : Kantor Pertanahan Kota Ambon.;----------------------- Ketiga – tiganya Pegawai Kantor Pertanahan Kota Ambon dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, Jalan Jenderal Sudirman, Tantui Nomor : 1 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2015, untuk selanjut disebut sebagai............................... :Tergugat – II. 3. Rostiaty Nahumarury, SH : Pekerjaan Notaris dan Pejabat Akta Tanah (PPAT) berkantor di Jalan A. Y. Patty Kompleks Pertokoan ATC Blok D Nomor : 3 Kota Ambon, dalam hal ini dikuasakan kepada : Anthoni Hatane, SH dan Lattif Lahane, SH, Keduanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor Advokat dan Penasehat Hukum “Hatane & Associate” beralamat di Jalan Cendrawasi Nomor : 24 Soya Kecil Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai.........................................................................................Tergugat – III. 4. Tonny Kusdianto : Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Sirimau RT.004 / RW.004 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini dikuasakan kepada :-----------------------------------------------  Anthoni Hatane, SH. MH.;----------------------------------------------------------------  Charles B. Litaay, SH. MH.;--------------------------------------------------------------  Lattif Lahane, SH.;-------------------------------------------------------------------------  Yustin Tuny, SH.;---------------------------------------------------------------------------  Alparis Laturake, SH.;---------------------------------------------------------------------  Chyntia Frany Talahatu, SH.;----------------------------------------------------------- Kesemuanya Advokat pada Kantor “Law Office : Hatane & Associates” beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor : 24 Soya Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 09 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai ..........................................Tergugat – IV ; D a n : Jacobus Abner Alfons, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Batu Gajah RT.004 / RW.011 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Rycko Weynner Alfons, SE., Evans Reynold Alfons , keduanya merupakan anak kandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2015 dan Surat Keterangan Untuk Bertindak Sebagai Kuasa Secara Insidentil Nomor : 04 / IKH / 2015 / PN. Amb. dan Yohanes Abraham Hattu, SH. Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Law Firm, Yohanes Abraham Hattu, SH & Partners Advokat And Consellor At Law, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai..... : Penggugat Intervensi ;
320117
  • Majelis Hakim untuk membatalkan AktaJual Beli tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum, untuk itudalil gugatan Intervensi point ke 33 yang ditujukan kepada Tergugat NVIntervensi / Tergugat Asal Ill menurut hukum haruslah ditolak dandikesampingkan oleh Maelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliDerkara INI. ; = o= nn = noe non enn nnn nnn nn nn nn nnn nae ne noe noe nee nee5.
Register : 22-03-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 63/Pid.B/2016/PN Mkd
Tanggal 14 April 2016 — RACHMAT alias GEMBEL bin SAYUTI
286
  • terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, ternyata telah terdapat 2 ( dua) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yangterdapat dalam pasal 184 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yaitualat bukti keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dalam setiappertimbanganpertimbangan unsur unsur tersebut diatas, sehingga hal initelah memenuhi beban minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 183 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana , dengandemikian Maelis