Ditemukan 915 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 25 Mei 2015 — H. DEDI ALAMSYAH Bin H. HAMIM SYARIFUDIN
6618
  • adanya pikiran atau niat jahat untuk melakukantindak pidana dalam batin Terdakwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RINomor : 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989;Menimbang, bahwa siapa yang menyebabkan timbulnya keadaanterlarang, dia wajib mengakhiri keadaan terlarang itu, jika tidak adatindakan mengakhiri keadaan terlarang itu, maka dialah yang harusbertanggungjawab dan dipidana atas penciptaan keadaan terlarang itu;Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa dan II telahmemenuhi unsurunsur pasSal
Putus : 26-04-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 102/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 26 April 2012 —
488
  • Pasal 18 UU No. 31 Tahun1999 Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, karena Majelis tidak mempertimbangkan terhadapunsurunsur paSsal tersebut; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya dan Penasehat HukumTerdakwa dalam Pembelaannya pada No. 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsursetiap orang pada dakwaan primair pasal 2 ayat (1) UU. RI.
Register : 25-11-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1149/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Februari 2017 —
13857
  • perusahaan sertapembagian keuntungan, sama sekali tidak pernah diberikan saksi Yenny Sunaryodan saksi Craig Curtis, bahkan Terdakwa tibatiba mengirimkan surat kepada saksiYenny Sunaryo yang intinya memutuskan hubungan kerjasama secara sepihakdan Terdakwa meminta agar saksi Yenny Sunaryo menghubungi PenasihatHukum Terdakwa dan saksi Gordon Gilbert Hild yang bernama Supriyono ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dari Passal
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0862/Pdt.G/2016/PA.Lpk
Tanggal 26 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
3015
  • .11.12.Bahwa terhadap Posita gugatan poin 5.7 Tergugat mengakui dalilgugatan Penggugat pada poin 5.7;Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengambil secara paksa mobilmerek Rush dari Penggugat dan sampai dengan hari ini Penggugat dananakanaknya tidak pernah mengenderai atau menikmati mobil tersebut,sehingga perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang telah merampashak atas harta bersama tersebut merupakan bentuk dari suatuPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) karena bertentangandengan ketentuan Passal
Register : 24-01-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 8 Mei 2018 — Penuntut Umum:
FERY JUNAIDI SH
Terdakwa:
1.MUIN ZAHIR Als MUIN BIN ZAINORIS Alm
2.SUHARPI BIN SAMSUL BAHRI Alm
10834
  • rata.Terdakwa IlTerdakwa SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI.terdakwa diangkat sebagai bendahara Desa Ketenong sejak2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong kec.Pinang Belapis Kab.Lebong Nomor (tidak tercantum) tahun2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Ketenong DesaKetenong I, tanggal 2 Maret 2016.tugas tanggung jawab terdakwa adalah mendampingi Kadesdalam pencairan Dana serta mengeluarkan dana sesuaidengan petunjuk dari Kades Ketenong I.terdakwa tidak melaksanakan tugas sesuai dengan petunjukpada pasSal
Register : 27-12-2017 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 273/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Juni 2018 — PT. SINAR CENTRA CIPTA : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
820388
  • Passal 33 PP No. 27/2012 jo.Pasal 14 ayat 2 huruf g PermenlhNo. 8/2013)PENERBITAN SKKL 561 DAN SKIL 562 PADA TANGGAL 17 OKTOBER 2017AMA WARIS MATL 293 As Wn. = = e ~~ ~~ 2 zm AMA 40. TERGUGAT Il INTERVENSI menolak secara tegas dalildalil yangdikemukakan PENGGUGAT pada Bagian V Butir 25 s.d Butir 30Halaman 21 s.d Halaman 26 Gugatan PENGGUGAT karena SKKLHal. 137 dari 237 Hal.
Register : 02-07-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 12-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG.
Tanggal 21 Desember 2015 — 1. DEDA PRIATNA,dkk L A W A N ; PT SUNGIN TEX (SIOEN INDONESIA),
17823
  • tanpa adanyapemberitahuan lagi secara tertulis.Pasal 11 PENUTUP, Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) danditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan dari13712.13.14.pihak manapun, dan dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini sejakawal telah disadari oleh Para Penggugat mengenai adanya Jangka WaktuPekerjaan, sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antaraTergugat dengan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata jo Passal
Register : 02-03-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 22 April 2020 — Penuntut Umum:
DIAN MARIO, SH
Terdakwa:
SAPOAN
13170
  • dengan Jaksa /Penuntut Umum ;Halaman 264 dari 269 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalahdan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untukmembayar biaya perkara ; Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2)dan (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Passal
Register : 03-07-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan PN KANDANGAN Nomor 104/Pid.B/2015/PN Kgn
Tanggal 23 Nopember 2015 — MUHDI Als MASADI Als ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK
246126
  • ., Lebih Lebih Subsidair Pasal 351 Ayat (3) JoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.Menimbang, bahwa karena dakwaan PERTAMA berbentuk Subsidaritas maka terlebihdahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 340 Jo Passal 55 ayat (1) ke1KUHP yang unsureunsurnya sebagai berikut :1 Barang siapa;2 Dengan sengaja;3 Dengan direncanakan terlebih dahulu4 Menghilangkan jiwa orang lain;5 Yang Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim
Register : 17-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Mdn
Tanggal 31 Januari 2019 — Pemohon:
EL ADRIAN SHAH
114198
  • atau lapangan hukum harta kekayaan maupunperjanjian, sehingga karena si anak masih di bawah umur maka secarahukum keperdataan dianya belum cakap bertindak dalam hukum, sehinggabila si anak hendak melakukan perbuatan hukum keperdataan maka harusdiwakili oleh orangtuanya atau walinya yang syah kalau tidak perbuatanhukum yang dilakukannya tersebut akan dapat dimintakan pembatalannyanantinya kelak karena tidak memiliki syarat formil melakukan perbuatanhukum yakni kecakapan bertindak dalam hukum (vide passal
Register : 29-01-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte
Tanggal 19 Juni 2013 — dr. NIXON B.KROONS,Sp.B
144157
  • Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Tteberbunyi : yang dimaksud dengan secara melawan hukumdalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalamarti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam perundangundangan,namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karenatidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanormakehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebutdapat dipidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Menimbang, bahwa penegasan pasSal
Putus : 20-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 20 Januari 2015 — HADY MULYAWAN, SE, MM
188290
  • UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang bahwa Terdakwa HADI MULYAWAN , SE MMtelah didakwakan dengan Surat dakwaan dalam bentuk Alternatifmaka majelis akan dalam membuktikan akan memilih dakwaanyang sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan kedua melanggarPasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999292sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo passal
Putus : 02-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tjk
Tanggal 2 Juni 2014 — - Hendra Maryono, ST Bin Iho Suhend
389
  • akan dipertimbangkan dakwaan Kesatusubsidair, dan begitusebaliknya apabila dakwaan KesatuPrimair telah terbukti maka dakwaan selain danselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang bahwa dalam dakwaan Kesatuprimair dari penuntut umum adalah pasal 2ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahHalaman 377 dari 415 Putusan Nomor 14/Pid.TPK/2014/PN Tjkdengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55ayat 1 ke 1 KUHP jo passal
Putus : 07-06-2012 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1/Pid B/SUS/2011/PN-LP
Tanggal 7 Juni 2012 — Nama lengkap : H. HADISYAM HAMZAH, S.H. Tempat lahir : Lubuk Pakam; Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 16 April 1965; Jenis kelamin : Laki- laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jalan Mesjid II Desa Sekip, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang; Agama : Islam; Pekerjaan : PNS (Camat Galang); Pendidikan : Sarjana (S-1);
634
  • Ia barulah merupakan strafbaar feit jika telahdilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan ituselesai atau tidak selesai;Menimbang, bahwa kata menguntungkan dalam unsur passal ini mengandungpengertian mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yangsebelumnya tidak didapatkan dan kata kewenangan dapat diartikan sebagai suatu hakyang melekat dan dimilki seseorang dalam hubungannya dengan kedudukan ataujabatan, sedangkan kata kesempatan berarti peluang
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
303283
  • DALAMPENUNDAAN ;2 29222 2eoo enn e eneBahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkanTergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa TataUsaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,sebagaimana diatur dalam Dasar hukum Pasal 67 ayat (4)UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa PasSal 67 ayat (4) UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara menyatakana.