Ditemukan 9271 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : unggalan unggahan unggawan ungaran ungkara ungkalan unggaran unggasan
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 06-11-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 56-K/PMT-II/AL/XI/2018
Tanggal 19 Maret 2019 — Iwan Kusuma, S.T., M.M. Letkol Laut (E)
493 — 6363
  • Tidak ada alasanpemaaf atau alasan pembenar bagi perbuatanTerdakwa yang dapat menghapuskan perbuatanmelawan hukum.Tanggapan terhadap Pledooi dari Terdakwa.Bahwa pada prinsipnya Pledooi yang dibacakanoleh Terdakwa secara pribadi berisikan ungkapan ketikaTerdakwa diperiksa oleh Dispamal terkait kasus yangdialaminya, yakni melanggar Pasal 126 KUHPM.Bahwa selain itu Terdakwa merasa aneh dirinyadijadikan Terdakwa dan didakwa oleh Oditur MiliterTinggi Il Jakarta terkait Pasal 126 KUHPM, karenaTerdakwa
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 59/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 16 Desember 2015 — Dr. Ir. HAIRUL SITEPU
92 — 48
  • termasuk Pajak Perftambahan Nilai (PPN)yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimanatercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah = sebesarRp ( rupiah);'untuk kontrak lump sum, ditulis sebagai berikut:total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)adalah sebesar Rp ( rupiah);" Sumber : Bahan Diklat PBJ Tahun 2014 (Bpk Suryanajaya sebagai Widyaswara).Bahwa namun demikian, format atau bentuk menurut saya tidak menunjukkanperistilahan dan ungkapan
    Pada pasal 2 isi surat perjanjiandimana disebutkan: Peristilahan dan Ungkapan dalam surat perjanjian ini memilikiarti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran surat perjanjianini. Hal ini dengan tegas menyatakan bahwa sebenarnya format atau bentuktersebut tidak dapat dijadikan pegangan untuk menilai/memutuskan jenis kontrakpekerjaan ini. Perlu dilihat dokumendokumen lain seperti pada point A.2.1.1 s/dA.2.1.8 di atas.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 27-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 501/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 4 April 2019 — Pembanding/Penggugat : NURDIN DG. NOMBONG Diwakili Oleh : NURDIN DG. NOMBONG
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD NUR
Terbanding/Tergugat II : NURHAYATI
Terbanding/Tergugat III : BASRI NAJA
Terbanding/Tergugat IV : SUBAEDA SUBUH
Terbanding/Tergugat V : HALIJAH
Terbanding/Tergugat VI : RACHEL
Terbanding/Tergugat VII : SRI ASTUTI
Terbanding/Tergugat VIII : ANICE PALEKA
Terbanding/Tergugat IX : AMINAH
Terbanding/Tergugat X : TAUFIK
Terbanding/Tergugat XI : SALMAWATI
Terbanding/Tergugat XII : ADRIANA RANTE BASSI
Terbanding/Tergugat XIII : KIAM BENG
Terbanding/Tergugat XIV : CRISTIN BURA
Terbanding/Tergugat XV : TAHASANG
Terbanding/Tergugat XVI : SYAHRUL
Terbanding/Tergugat XVII : ZUKIR
Terbanding/Tergugat XVIII : RAHMAT BELMAN
Terbanding/Tergugat XIX : TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Cq. PANGDAM VII WRB
77 — 48
  • Bahwa berkaitan dengan keberatan yang diajukan olehPembanding pada keberatan pertama sampai pada keberatankeempat yang secara berulangulang mempersoalkan buktibukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang menurut versiPenggugat tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie adalahSuatu. ungkapan yang tidak konstruktif karena sudah sangatjelas dalam putusan Judex factie telah mempertimbangkankeseluruhan fakta fakta persidangan, baik yang diperoleh daribuktibukti tertulis maupun keterangan saksi TETAPIpertimbangan
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 17-06-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 19-04-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 137-K/PM II-08/AD/VI/2015
Tanggal 12 Nopember 2015 — ENDANG SUHENDRA SAPUTRA, SERKA
115 — 34
  • Ada ungkapan dalam dunia penegakan hukum dikenal dengan QUIDLEGES SINE MORIBUS yang apabila diartikan kurang lebih memilikimakna apalah artinya suatu peraturan perundangundangan kalau tidakdisertai dengan moralitas.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2013 — Putus : 12-07-2013 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 12/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 12 Juli 2013 — Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl. Nilma
60 — 9
  • Suatu Perkara adalah merupakan Resolusi atas suatu perbedaan pendapat dalam hukum,sebagaimana di ungkapan oleh EDISON HAINES A trial is the resolustion of a dispute Oleh sebab itu segala perbedaan pendapat antara kami selaku Penasehat Hukum Terdakwadengan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang mulia ini tiada lain, dansemata mata dimaksudkan untuk mengedepankan fakta fakta materil dan formil melaluisilogisma silogisma hokum, agar Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini32lebih
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tahun 2012
1648 — 6482
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Ungkapan tersebut menjadiprinsip dasar yang dipopulerkan dalam kalimat: a governmentof laws and not of men5.2. Peran Rule of law dalam kehidupan bernegara, berbangsa danbermasyarakat, merupakan landasan tata tertib kehidupan darisegala bentuk pemaksaan yang tidak sesuai dengan hukum;5.3.39Boleh dilakukan upaya atau tindakan paksa oleh kekuasaan Negerakepada seseorang baik yang menyangkut dengan masalah perdatamaupun pidana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 08-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 K/MIL/2016
Tanggal 8 Juni 2016 — MAKHER MATHIJS REHATTA T1; GERGORIUS BERNADUS GETA T2;
143 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suatu ungkapan yangmemiliki makna sangat mendalam, oleh karena bagaimanapun kebenarantidak dapat ditawar dan/atau dimanipulasi.
Pengadilan PN TEGAL Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2010 — Putus : 06-05-2011 — Upload : 05-08-2011
Putusan PN TEGAL Nomor 184/PID.SUS/2010/PN.TGL
Tanggal 6 Mei 2011 — CHRISTANTO PANCA PRASETYO, SST bin BROTO SANIDJO
112 — 74
  • dijadikan alasan untukmembebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dariancaman pidana sebagai alasan pemaaf dan pembenar3Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yangdiajukan oleh terdakwa dengan dilampiri copy rekaman beberapapembicaraan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaanyang diajukan oleh terdakwa tersebut secarakeseluruhan ............eeeeeeekeseluruhan tidak menyangkut mengenai substansi pembuktianunsur unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepadanya melainkanlebih merupakan ungkapan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 23 Juni 2014 — KHAIDIR M. Y Bin (Alm) MUHAMMAD YAKOP
42 — 18
  • Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orangatau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatanpidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintaipertanggungjawaban atas segala tindakannya ;Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur setiap orangsebagaimana dimaksud, kami kemukakan pendapat para ahli hukum, sebagai Berikut :e Mulyatno : ungkapan tersebut di atas Berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 19-11-2015 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1384/Pdt.G/2015/PA.Bgr
Tanggal 10 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 82
  • Ungkapan ini mengandung makna yang sama dengan pecah yangtidak dapat diperbaiki. Unsur "pecah berarti kelangsungan hidup bersamasebagai suami isteri Ssudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sedangkanungkapan "tidak dapat diperbaiki" berarti tidak ada prospek pemulihanhubungan rumah tangga bahagia.
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 238 / Pdt.Sus-KPPU / 2014 / PN. Mks
Tanggal 12 Februari 2015 —
140 — 35
  • PASSOKKORANG yangdihadiri oleh Direktur Utamanya yang bernama IDRUS TERBAN,salah satu Komisioner anggota Majelis yaitu IBU SAIDAH SAKWANmenyebut IDRUS TERBAN sebagai KETUA KARTEL.Bahwa ungkapan tersebut sangat disayangkan dan seharusnya tidakperlu diucapkan, karena hingga hari pemeriksaan tersebut, belumsatupun putusan dari badan peradilan yang telah berkekuatanhukum tetap yang secara tegas menyatakan bahwa Direktur UtamaPT.
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 08-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1515/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 120
  • Ungkapan yang sering diungkapkan oleh Tergugatkepada Penggugat.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum
Register : 08-03-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 40/Pid.B/2019/PN Cbn
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut umum: - ROHMAN, SH Terdakwa : ANDI alias NIAN
226 — 58
  • adalahmengidentifikasi pihak yang menyatakan halhal yang tercantum dalamHalaman 70 dari 167 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Cbnsurat tersebut, dengan menandatangani suatu surat berarti seseorangmengungkapkan keterangan, data, dan informasi seperti yang tercantumdalam surat yang ditandatanganinya, seseorang yang telahmenandatangani suatu surat tidak dapat mengingkari ataupun tidakmengakui bahwa dia tidak memahami isi suatu surat yang ditandatanganikarena pada dasarnya isi surat tersebut merupakan ungkapan
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 16-03-2016 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 25-03-2019
Putusan PA PRAYA Nomor 0244/Pdt.G/2016/PA.Pra
Tanggal 6 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 29
  • Dan penggugatmerasa geli ketika membaca jawaban tergugat nomer 3 bahwa uangsebesar Rp. 25.000.000, ternyata telah dipotong oleh tergugat untuk biayaumroh penggugat yang pada waktu itu tergugat sendiri menyatakansebagai ungkapan permintaan maaf kepada penggugat karena tergugattelah menikah lagi Secara diamdiam dengan istri keduanya.Berdasarkan penjelasan diatas maka hutang tersebut masih dalamtanggugan bersama.DALAM REKONVENSI1.Adapun gugatan balik dari Tergugat yang meminta kepada majelis hakimuntuk
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-08-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 12 Desember 2017 — Penuntut Umum:
ZULKHAIDIR, SH
Terdakwa:
SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin RASIDI
108 — 29
  • Dankalau kita hanya berdasarkan keadilan menurut UndangUndang, makakami khawatir kita akan menghidupkan ungkapan kuno : "Orang yang seringmematuhi undangundang adalah sering merugikan keadilan" (Summum iusSuma Iniuiria, dalam bukunya Dr.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 21-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 61-K/PM.I-02/AD/IX/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — Oditur:
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
1.Julham Efendi
2.Junjungan Niagara Tamba
3.Riki Suriadi
4.Robby Suhendra
5.Muhammad Rizki Siagian
6.Pirmansyah
7.Togu Simangunsong
8.Liki Ananda Putra Purba
9.Syukur Selamat Harefa
10.Enos Albert Mei Gowasa
11.Reza Rinanda M S
12.Dony Anggara
13.Subahagio
14.Muhammad Alif Ambar Buwono
15.Dicky Prayogi
16.Jefri Fernando Simbolon
17.Verianto Butar Butar
18.Jepri Parnada Sinaga
19.Ronaldo Sihar Maruli Sirait
20.Erwin Ariandi Sihombing
21.Desa Parlindungan Dongoran
185 — 303
  • Bahwa perbuatan para Terdakwa adalah spontanitassebagai suatu ungkapan bentuk loyalitas dan jiwakorsa kepada Danru dan rekan, namun hal tersebutadalah merupakan bentuk jiwa korsa yang keliru, olehkarenanya perlu untuk diberikan pembinaan agartetap memiliki Semangat dan jiwa korsa yang kuatkepada para Terdakwa oleh atasan langsung paraTerdakwa sehingga para Terdakwa dapatmemperbaiki sikap dan pengendalian diri serta prilakudi kesatuan maupun ditengahtengah masyarakat.c.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 27-12-2017 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
1.FAHMI
2.SUTEJO
3.M ASRARI
4.SURIANSYAH
5.ZULKIFLI
6.JAFRI FAHMI DIANUR
7.BUDIANSYAH
8.LUKMAN SEJATI
9.ANDI KHERUDDIN
10.SAHARUDDIN
11.MUH.ARIF
12.RUDIANTO
13.SAHARUDDIN DOMPA
14.SYAWALUDDIN
15.FATHUR RAHMAN
16.SYAMSU RIZAL
17.SUGIANTO
18.DEKA NOVIAN NATA
19.BAHTIAR
20.JUMADI
21.YUNUS
22.RAHMAN
23.MAHMUDDIN
24.ABU BAKAR
25.MUHAMMAD SUKMA
26.ANDRI NOVIAN
27.KHAIRIL ARIFIN
28.SYAIFUL ANWAR
29.HENDRA
30.SAHAR
31.MIKRAJUDDIN
32.NASRULLAH
33.M. MUNAWAR
34.JUMADI
35.BAHARUDDIN
36.MUNIF ARIANTO
37.ZULKIFLI
38.FAUZI RAHMAN
39.ABDUL HAFID
40.ALI YUSNI
41.ZAENAL MUSTAFA
42.HAMIDAN
43.TAUFIK AKBAR
44.JUMANSYAH
45.AMALIA ULFAH
46.MUHAMMAD IKHSAN
47.AMIRUDDIN DAPE
48.PARDI
Tergugat:
1.PT. NANYANG INTIDO
2.PT. VICO
100 — 20
  • Citra Aditia BaktiBandung 2015, tidak ada larangan dan tidak ada tertulis terlarangsekedar ungkapan menyatakan Perbuatan Melawan Hukum didalamGugatan PHI, Bahwa yang jelas para penggugat MENUNTUT HAKyang belum terbayarkan, maka oleh karena itu dalil yang demikianharuslah dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima.Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut dalamDupliknya Tergugat II mengemukakan sebagai berikut :1.
Pengadilan DILMILTAMA Pidana Militer
Register : 05-10-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan DILMILTAMA Nomor 17-K/PMU/BDG/AD/X/2018
Tanggal 19 Oktober 2018 — JOKO SETIYO K, M.SI (HAN), Letkol Inf NRP 11990052710279
568 — 1350
  • Di berbagai negara kata Perangmenjadi suatu ungkapan yang sangat sensitif. Demikian pula yangberlaku di Indonesia, sebagai salah satu negara yang diakui palingdemokratis di dunia, dimana mengedepankan supremasi sipil danpenegakkan hukum sebagai pondasi utamanya, pengerahan danpenggunaan kekuatan militer (TNI) akan menjadi suatu perdebatansengit dan apabila terpaksa harus dilakukan, maka akan amat sangatdibatasi oleh koridorkoridor hukum dan pengawasan melekat dariberbagai pihak.
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 19-03-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 17 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
142 — 116
  • dan hak gunabangunan (Pasal 38 UUPA) dan hak pakai (Pasal 43 PP Nomor 40 tahun 1996 tentangHak Guna Usaha, hak guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah ;Menimbang, bahwa bukti T4 dan T.5 berupa SHM No. 836 atas namaDarmawan dengan luas tanah 2.790 M2, SHM No. 618 atas nama Darmawan denganluas tanah 2.600 M2 kekuatan pembuktian sertifikat terdiri dari sistem publikasipositive dan sistem publikasi negativeSistem publikasi positive : sistem ini mengandung ketentuanketentuan yangmerupakan perwujudan ungkapan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 7 Desember 2016 — H. FAHRI HAMZAH,S.E., umur : 44 tahun, Agama : Islam, pekerjaan : Anggota DPR RI, alamat : Komplek Puri Sriwedari Cibubur Blok A1-2,Cileungsi Depok 16954, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : MUJAHID A. LATIEF, S.H., M.H., Dr. GUNTUR F. PRISANTO, S.E., S.H., M.Hum., M.H., AMIN FAHRUDIN, S.H., M.H., JAMIL B, S.H., dan ARIS BUDI CAHYONO, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan/atau Advokat Magang pada Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kostrad Raya Nomor 28 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
2372 — 1989
  • Namun pada menjelang persiapanpengunduran dirinya, Penggugat tanpa alasan yang jelas inginmempelajari terlebih dahulu terkait dengan pengunduran diri,yang dapat disimpulkan bahwa Penggugat akhirnya menolakpengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua DPR RI dan menolakpenugasan lain dari Pimpinan Partai disertai ungkapan bernadaHal. 72 dari 163. Putusan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.ancaman akan berkonsultasi dengan lawyer dan ahli hukum tatanegara. Dan ternyata hal ini terbukti.