SYUKRON NAJIB Bin ACHMADTAS'IN selaku Konsultan Pengawas (perkara lain), telan memperkaya diriTerdakwa dan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara CqPemerintahan Daerah Kabupaten Batang sebesar Rp.784.602.096, (tujuh ratusdelapan puluh empat juta enam ratus dua ribu sembilan puluh enam rupiah),atau setidaktidaknya sekitar sejumlah tersebut, Adapun perinciannya sesuaidengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunanperwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR9751/PW11/

Adapun perinciannya sesuai denganhasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilanPropinsi Jawa Tengah No : SR9751/PW1 1/5/2012 Tanggal 05 September 2012adalah sebagai berikut: Realisasi pembayaran Pajak yang disetorNilai bersih setelah pajakNilai fisik setelah pajakKerugian Keuangan NegaraRp.2.268.514.000,00Rp. 247.474.253,00Rp.2.021.039.747,00Rp.1.236.437.650,00Rp. 784.602.096,70Dengan perincian itemitem pekerjaan dibulatkan sbb: NO.

Adapun perinciannya sesuaidengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunanperwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR9751/PW11/5/2012 Tanggal 05September 2012 adalah dengan rincian sebagai berikut: Realisasi pembayaran Rp.2.268.514.000,00 Pajak yang disetor Rp. 247.474.253,00 Nilai bersih setelah pajak Rp. 2.021.039.747,00 Nilai fisik setelah pajak Rp. 1.236.437.650,00 Kerugian Keuangan Negara Rp. 784.602.096,70Dengan perincian itemitem pekerjaan dibulatkan sbb: NO.

Bahwa Tim POLINES dalam Revisi Laporannya telah melakukanrekayasa perhitungan dengan menghitung ratarata hasil dari keduapenelitian lapangan tersebut di atas. Hal tersebut tidak benar menurutHal. 34 dari 45 hal. Put. No. 239 K/PID.SUS/2014kaidah keteknikan, dan sematamata hanya untuk mencaricarikesalahan sehingga bisa dinyatakan sebagai penyimpanganpekerjaan lapis penetrasi/Lapen sebagaimana tercantum dalamRevisi Laporan Tim Polines ;.

Bahwa pernyataan yang salah mengenai besarnya angka kadar aspaltersebut, tentunya juga akan menghasilkan perhitungan yang salahpula terhadap perhitungan total harga pekerjaan Lapisan Penetrasiyang tentunya dianggap sebagai penyimpangan pekerjaan ;.

-D-b/222 Tanggal 2 Mei 2012 perihal Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA T.A. 2012, SNVT Penrencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Kota Metropolitan Jakarta, Kode Satker 495421; 20.1(satu) eksemplar Kertas Kerja RKA-KL Rencana Kerja Satuan Kerja T.A. 2012; 21.1(satu) eksemplar Penelaahan Rencana Kerja ANggaran Kementerian Negara/Lembaga (Kementerian PU) T.A. 2012; 22.SURAT NOMOR : SR-876/PW09/5/2014, TANGGAL 22 AGUSTUS 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan

Pekerjaan Peningkatan Jalan Realisasi Pembayaran, setelah dikurangi PPN Rp.16.633.832.163,02 Hasil perhitungan ahli struktur dan ahli manajemen Rp.16.470.938.412,00SELISIH Rp. 162.893.751,02b. Penguatan Fly Over Realisasi Pembayaran, setelah dikurangi PPN Rp.2.055.403.580,04 Hasil perhitungan ahli struktur dan ahli manajemen Rp.987.937.413,04SELISIH Rp.1.067.466.167,00Halaman 50 dari 153 Putusan Nomor : 47Pid.SusTPK/2015/PN.

Ir.Krishna Mochtar, MSAE, PhD menetapkan selisih kurang sebesar Rp.162.893.751,02 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tigaribu tujuh ratus lima puluh satu koma nol dua rupiah);@ Dengan demikian perhitungan Ahli Manajemen Konstruksi Prof. Ir.

sebagai berikut :Pekerjaan Peningkatan Jalan Realisasi Pembayaran, setelah dikurangi PPN Rp. 16.633.832.163,02Hasil perhitungan ahli struktur dan ahli manajemen Rp. 16.470.938.412,00SELISIH Rp. 162.893.751,02Penguatan Fly OverRealisasi Pembayaran, setelah dikurangi PPN Rp. 2.055.403.580,04Hasil perhitungan ahli struktur dan ahli manajemen Rp. 987.937.413,04SELISIH Rp. 1.067.466.167,00Jumlah kerugian keuangan negara adalah (a + b) = Rp. 1.230.359.918,02Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana

CFFra telah melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara padakegiatan ground anchor menggunakan harga dari PT Fresyinette (Pabrikan)Halaman 110 dari 153 Putusan Nomor : 47Pid.SusTPK/2015/PN.

Ahli dari BPKP, KerugianKeuangan Negara yang timbul adalah sebagai berikut :Pekerjaan Peningkatan JalanRealisasi Pembayaran, setelah dikurangi PPN Rp. 16.633.832.163,02Hasil perhitungan ahli struktur dan ahlimanajemen Rp. 16.470.938.412,00 SELISIH Rp. 162.893.751,02Penguatan Fly OverRealisasi Pembayaran, setelah dikurangi PPN Rp. 2.055.403.580,04Hasil perhitungan ahli struktur dan ahlimanajemen Rp. 987.937.413,04SELISIH Rp. 1.067.466.167,00Jumlah kerugian keuangan negara adalah (a+b)= Rp.1.230.359.918,02Menimbang

Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan1.Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember 2016;Bahwa objek gugatan a quo, memutuskan jumlah upah minimum KotaMedan Tahun 2017 adalah sebesar Rp.2.528.815, (dua juta lima ratusdua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah) perbulan;Bahwa dalam penetapan upah minimum Kabupaten/Kota telah diaturformula perhitungan

upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalamPeraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan,Pasal 44 ayat (2) yang mengatur formula perhitungan kenaikan upahminimum dihitung dengan rumus UMn = UM: + UMt x (Inflasit + % APDBi);Bahwa jika mempergunakan rumusan formula perhitungan PeraturanPemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Pasal 44ayat (2), maka upah minimum Kota Medan Tahun 2017 adalah sebesarRp.2.458.633, (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu enamratus tiga

(Dua Juta Limaratus DuaPuluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) per bulan;Bahwa jika kemudian perhitungan upah minimum Kota Medan tahun2017 tersebut menurut Penggugat bertentangan dengan pasal 44 ayat (2)Peraturan Pemerintah R. Nomor 78 Tahun 2015 Jo. Peraturan MenteriKetenagakerjaan R.

Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan HidupLayak dengan formula perhitungan sebagaimana disebutkan dalam dalilHalaman 26 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUNMDNgugatan halaman 7 angka 14 dan 15 sehingga menurut Penggugat UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.458.633.

Nomor 21 Tahun 2016 TentangKebutuhan Hidup Layak, maka selanjutnya dengan kewenangan diskresiyang diberikan oleh UndangUndang tersebut diatas maka selanjutnyaTergugat dapat menyetujui hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Medanyang dipertegas dalam Surat Rekomendasi Walikota Medan dimaksud,dan sekalipun menurut Penggugat terdapat selisih perhitungan denganformula yang ditentukan dalam pasal 44 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 78 Tahun 2015 namun tidaklah dengan serta merta dianggapbertentangan dengan

mengenai biaya pengosongan sedangkan BuktiT10a mengatur perhitungan mengenai penjualan rumah dinas dengan memberikankeringanan harga jual kepada penghuni yang sah;6 Bahwa berdasarkan Bukti P6 yang sama denganBukti T10c tersebut Besaran Biaya PengosonganRumah Dinas yang ditetapkan menjadi rumah jabatanatau rumah instalasi diberikan paling tinggi sebesar50% dari taksiran harga tanah dan bangunan yangdihuni sesuai nilai jual obyek pajak (NJOP), denganHal. 39 dari 45 hal.

Putusan Nomor 1212 K/Pdt/20134040strata perhitungan besarnya Biaya Pesangon secararegressive proporsional sebagaimana tersebut dalamtabel pada Pasal 2 ayat (1), yaitu sebagai berikut:No. Strata taksiran harga tanah dan Besarnya biayabangunan sesuai NJOP pengosongan1 Sampai dengan Rp50.000.000 50%2 Diatas Rp. 50.000.000 sd Rp. 100.000.000 30%3.

Diatas Rp. 100.000.000 sd Rp. 200.000.000 20%4 Diatas Rp. 200.000.000 sd Rp. 500.000.000 10%5 Diatas Rp. 500.000.000 sd Rp. 1.000.000.000 5%6 Diatas Rp. 1.000.000.000 Rp. 115.000.0007 Bahwa dalam Bukti T23 yang sama dengan Bukti P7dan Bukti T12a yang sama dengan Bukti P8,ternyata dan terbukti, sebagaimana disebutkan dalamlampirannya mengenai perhitungan jumlah biayapengosongan adalah sebagai berikut:Perhitungan Jumlah Biaya Pengosongan Rumah Jabatan Strata Perhitungan Besarnya BiayaPengosongan Rumah

Jabatan(Rp.)10s.d 50.000.000 50% 25.000.00050.000.000 100.000.0000 30% = 15.000.000100.000.000 200.000.000 20% 20.000.000200.000.000 500.000.000 10% 30.000.000500.000.000 1.000 000.000 5% 25.000.000Di atas 1.000.000.000 0% 115.000.000 Bahwa Strata Perhitungan Besarnya Biaya Pengosongan Rumah Jabatan dalamBukti T12a tidak sesuai ketentuan Keputusan Direksi PLN Nomor 285.K/DIR/2009, tanggal 07 Desember 2009 (Bukti T10c).

yang dijelaskan di atas;Bahwa Strata Perhitungan Besarnya Biaya Pengosongan Rumah Jabatan dalamBukti T12a yang sama dengan Bukti P8 tidak sesuai ketentuan Keputusan DireksiPLN Nomor 285.K/DIR/2009, tanggal 07 Desember 2009 (Bukti T10c),sehinggadengan demikian Keputusan Direksi PLN Nomor 285.K/DIR/2009, tanggal 07Desember 2009 (Bukti T10c) cacat secara hukum;Bahwa dengan demikian terbukti bahwa perhitungan besarnya biaya pengosonganrumah jabatan sebagaimana dalam surat PT.PLN (Persero) Distribusi

Tergugat terlalu perhitungan terhadap keuangan5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuhupaya damai namun tidak berhasil, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2017Penggugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat,sehinggaantara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama 1tahun.6.

Tergugat terlalu perhitungan terhadap keuanganKemudian bulan Juli tahun 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tuanyameninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarangtelah pisah selama pisah rumah selama 1 tahun meskipun telah di tempuhupaya damai namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidakmenyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkanprinsip menegakkan kebenaran dan keadilan ( to enforce the truth and justice)dan untuk memenuhi

umur 11 tahun yang saat initinggal dan diasuh oleh Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi Il yangsaling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat danTergugat sering terjadi perselisinan dan pertengkaran dan berdasarkanketerangan saksi dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Sejak menikah sampaidengan sekarang Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepadaPenggugat; Tergugat terlalu perhitungan

Nomor 469 K/Pdt/201910.Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar jan jiyang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugiankerugian yangdiderita oleh Penggugat secara materiil sebesar Rp5.550.000.000,00 (limamiliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Kerugian materiil:Hutang pokok sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)Perhitungan bunga sebesar 5% setiap 3 bulan dari bulan September2012 sampai dengan

tertanggal 30 Maret 2017;Menyatakan sah dan mengikat surat tanda terima tanggal 16 Mei 2012 dansurat tanda terima sertifikat tertanggal 22 Mei 2012;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar jan jiyang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman uang beserta bungasebesar Rp5.550.000.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)dengan perincian sebagai berikut: Hutang pokok sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)ditambah perhitungan

Menghukum Terlawan Rekonvensi/Pelawan Konvensi/Tergugat asal untukmengembalikan pinjaman uang beserta bunga sebesar Rp5.500.000.000,00(lima miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian hutang pokok sebesarRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditambah perhitungan bungasebesar 5% (lima persen) setiap 3 bulan terhitung sejak bulan September2012 sampai dengan Januari 2017 yaitu 85% x Rp3.000.000.000,00 = Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) secara kontandan sekaligus

DANTERGUGAT, dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaanPenggugat;e Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahkontrakan di Kota Jakarta Barat:e Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugatdan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, namun sejak tahun 2006sudah tidak rukun lagi, yaitu. sering terjadi percekcokan danperselisinan disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu berbedapendapat dalam mengurus rumah tangga, dan sifat Tergugat yangselalu perhitungan

Putusan No: 461/Pdt.G/2012/PA.JBe Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahkontrakan di Kota Jakarta Barat:e Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugatdan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, namun sejak tahun 2006sudah tidak rukun lagi, yaitu. sering terjadi percekcokan danperselisinan disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu berbedapendapat dalam mengurus rumah tangga, dan sifat Tergugat yangselalu perhitungan dalam mengeluarkan biaya rumah

Sedangkan pengetahuan/penglihatan kedua orang saksi atas perselisihan dan pertengkaran Penggugatdan Tergugat didasarkan saksisaksi kepada mendengar dan melihat langsungkarena antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalammengatur rumah tangga, dan sifat Tergugat yang terlalu perhitungan dalammengeluarkan nafkah belanja, serta suka ringan tangan kepada Penggugat,yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2007 di mana Penggugat danTergugat telah berpisah rumah, dan dari sejak saat tersebut

No. 148/B/PK/PJK/2008.Bahwa Kantor Pelayanan Pajak PMA Satu telah menerbitkan SKPKB PPN untukMasa Pajak Januari s/d Desember 2004 tanggal 6 Oktober 2005 denganperincian koreksi dan perhitungan sebagai berikut : Uraian Jumlah Rupiah Menurut KoreksiPemohon Banding SKPKBA B C=BADasar Pengenaan Pajak :Ekspor 157.021.580 157.021.580 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungutPenyerahan yang PPN nya harus dipungutTarif UmumTarif EfektifDikurangi Retur PenjualanJumlah17.873.325.6708.900. 122.62021.215.55726.909.254.31326.808.639.45021.215.52426.944.445.506

diperhitungkan2.168.636.5942.168.636.594 PPN yang kurang/(lebih) dibayar (1.280.745.904) 510.105.799 1.790.851.703Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya :PPN yang kurang dibayar 510.105.799Sanksi administrasi :Bunga Ps. 13 (2) KUP 162.625.010Jumlah yang masih harus dibayarkan 672. 730.809 Bahwa atas SKPKB tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatantanggal 5 Januari 2006 dimana Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuanPemohon Banding atas SKPKBseharusnya adalah sebagai berikut :tersebut dan perhitungan

Pemohon Banding lakukan tersebut diatasseharusnya tidak dipungut PPN dan PPnBM ;Bahwa sebagai tambahan informasi, pembayaran yang dilakukan PemohonBanding ke Mainetti Singapore adalah atas technical assistance, bukanpembayaran royalty sebagaimana diungkapkan Terbanding dalam dasar koreksiyang dilakukan ;KesimpulanBahwa dengan mempertimbangkan alasanalasan Pemohon Banding di atas,maka Pemohon Banding mohon agar kewajiban perpajakan PPN Dalam NegeriPemohon Banding dapat dihitung kembali sesuai dengan perhitungan

tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernamaXXXXXX bin xxxxxx , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal diDusun Boro Rt.04/Rw. 01, Desa Boro, Kecamatan Seloarejo, Kabupaten Blitar,selanjutnya is atas pertanyaan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa is kenal dan berpacaran dengan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu; Bahwa is telah melamar Pemohon bersama orang tuanya, akansuami berada di daerah seberang dan menurut perhitungan

Rw.04 Desa Ngaadirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk ;saksi di bawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangansebagai berikut Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon ; Bahwa calon suami Pemohon pernah melamar Pemohon namun ayah kandung Pemohon Bahwa alasan penolakan wali Pemohon yang disebabkan karenacalon suami Pemohon berasal dari daerah seberang dan menurut ayah kandung Pemohon haltersebut menurut perhitungan Jawa tidak balk untuk dinikahkan;

calon suami Pemohon berstatus jejaka ;2.saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaantani, tempat tinggal di Dusun Boro Rt.04/Rw.01 Desa Boro, Kecamatan Selorejo KabupatenBlitar ; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung calon suamiPemohon ; Bahwa calon suami Pemohon pernah melamar Pemohon namun ayah kandung Pemohon Bahwa alasan penolakan wall Pemohon yang disebabkan karena talon suami Pemohonberasal dari daerah seberang dan menurutayah kandung Pemohon hal tersebut menurut perhitungan

Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPTNP) Nomor: SPTNP011300/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 27 November2012;bahwa pokok permasalahan adalah mengenai Klasifikasi atas jenis barang PurifiedMicronized Flavonoidic Fraction dan Indapamide pada PIB 192647 (Bukti T1)sebagaimana disebutkan dalam surat banding Pemohon Banding, yang pada dasarnyamerupakan pengelompokan Pos Tarif berdasarkan identifikasi atas barang impor yangbersangkutan;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan perhitungan

tarif yang dipakai oleh pihak Bea& Cukai sehingga terbit SPTNP nomor SPTNP011300/WBC.06/KPP.0103/NP/2012tanggal 27 November 2012;bahwa Tarif Bea Masuk yang kami gunakan dalam perhitungan kami adalah benar yaitusebesar 0%, karena Micronized Purified Flavonoidic Fraction termasuk dalam jenis bahanbaku obat tradisional sesuai dengan lartas PMK213/PMK.011/2011 dan Peraturan KepalaBPOM nomor HK.00.05.1.42.0115.

Klasifikasi BarangMenurut Pemohon Banding : bahwa Tarif Bea Masuk yang Pemohon Banding gunakan dalam perhitungan kami adalahbenar yaitu sebesar 0%, karena Micronized Purified Flavonoidic Fraction termasuk dalamjenis bahan baku obat tradisional sesuai dengan lartas PMK213/PMK.011/2011 danPeraturan Kepala BPOM nomor HK.00.05.1.42.0115.

tahun 10 bulan dan telah rukunsebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasansebagaimana tersebut dibawah ini:a) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukundan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 rumah tangePenggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihandan pertengkaran;b) Bahwa penyebabperselisihandan pertengkararantara Penggugatdengan Tergugat tersebut adalah Tergugat perhitungan

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikahpada tanggal 26 Juli 2014, di KUA Kecamatan Kanor;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggalrumah orang tua Tergugat selama 4 tahun 10 bulan;Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal danPenggugat pulang kerumah orangtua Penggugat;Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bertengkarkarenaTergugat perhitungan

tanggal 26 Juli 2014, di KUA Kecamatan Kanor;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggalrumah orang tua Tergugat selama 4 tahun 10 bulan;Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;Hal 4 dari 12 halaman Putusan No.2503/Pdt.G/2019/PA.Bjn Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun; Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal danPenggugat pulang kerumah orangtua Penggugat; Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bertengkarkarenaTergugat perhitungan

Tergugat terlalu perhitungan dalam memberikan uang belanja kepadaPenggugat dan Tergugat terlalu mencurigai Penggugat dalam masalahkeuangan Tergugat;c. Tergugat sering pulang larut malam, ketika Penggugat tanya Tergugatmenjawab dengan berbagai alasan;d. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, seperti Tergugat seringmengabaikan Penggugatketika Tergugat pergi meninggalkan rumah;5.

Bahwapuncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal TANGGAL,penyebabnya adalah Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumahtangga dengan Tergugat, karena Tergugat terlalu perhitungan kepadaPenggugat dalam*memberikan uang belanja, Tergugat kurang menghargaiPenggugat, sepertiyTergugat pernah memarahi Penggugat di depan oranglain, Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugatdengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah, sehinggaperselisihan semakin hari semakin

Pasal31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalahPenggugat menggugat Cerai terhadap Tergugat karena semenjak pertengahanbulan April 2015 rumahetangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidakharmonis lagi karena*sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkanTergugat kurang menghormati Penggugat seperti pernah memarahi Penggugatdidepan orang lain, terlalu perhitungan dalam memberikan uang belanja

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukundan harmonis namun 2 (dua) tahun yang lalu mulai sering terjadiperselisihan sering terjadi pertengkaran dikarenakan: Tergugat melarang Penggugat bekerja, setiap kali Penggugat keluardengan sepeda motor selalu ditanya dan dituduh macammacam; Tergugat terlalu cerewet dan perhitungan tentang keuangan rumahtangga, sehingga apapun bentuk pengeluaran harus tahu; Tergugat selalu bertindak sendiri tanoa kompromi lebih dahulu denganPenggugat

dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat terakhirtinggal di rumah sendiri sampai berpisah rumah;Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat denganTergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam)bulan yang lalu sudah mulai sering terjadi pertengkaran danperselisihan;Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkarannya adalahkarena Tergugat melarang Penggugat bekerja untuk membantukebutuhan rumah tangga, Tergugat terlalu perhitungan

Tergugat terakhirbertempat tinggal di rumah sendiri sampai berpisah; Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat denganTergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam)bulan yang lalu sudah mulai sering terjadi pertengkaran danperselisihan; Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat danTergugat karena Tergugat selalu bertindak sendiri tanoa kKompromilebih dahulu dengan Penggugat, Tergugat melarang Penggugatbekerja untuk membantu kebutuhan rumah tangga dan Tergugatterlalu perhitungan

/2020Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak c.g.Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mulia yang memeriksa perkara a quoberkenan untuk memutus perkara sebagai berikut:1.Menyatakanmenerima permohonan Pemohonseluruhnya;BandinguntukMenyatakan keputusan Terbanding tentang keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ataspemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Nomor KEP00568/KEB/WP.J.07/2017 tanggal 17 April 2017 tidak dapat dipertahankan;Menyatakan perhitungan

Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.609.645.833,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak 0.00berikutnya ,Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2019kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal

Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.609.645.833,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak 0.00berikutnya ,Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam

Thamrin Nomor 59, Gondangdia, JakartaPusat, 10350, dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor Rp 10,561 ,434,226.00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 5,521 ,495,031.00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN' Rp Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 836,909,175.00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp Jumlah Rp 16,919,838,432.00Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp 552,149,503.00Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Rp

17,971,157,315.00Jumlah Perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (Rp (17,419,007,812.00)Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 17,419,792,964.00PPN yang Kurang / (Lebih) Dibayar Rp 785,152.00Sanksi Adminstrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 785,152.00Jumlah PPN Yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar Rp 1,570,304.00Halaman 2 dari 5 halaman.

Santi Yulia Widiastuti 3 3.000.000Jumlah 47.800 47.800.000.000 Bahwa berdasarkan perhitungan PARA PENGGUGAT, nilai aset tanahTERGUGAT seluas 163.890 M?

Bahwa berdasarkan laporan di atas, dengan nilai tanah TERGUGAT sebesar Rp1.824.095.700.000, (Satu triliun delapan ratus dua puluhempat miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), makanilai wajar saham TERGUGAT adalah sebesar Rp6.063.652.000,(Enam miliar enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribuHal 7 Putusan Nomor 414/PDT/2018/PT.DKIrupiah) per lembar saham, didapat dengan perhitungan (nilai tanahTERGUGAT Rp1.824.095.700.000, dikurangi hutang TERGUGAT sebesar Rp5.000.000.000

Oleh karenanya Kami mohon kepada MajelisHakim untuk menolak atau setidaktidaknya mengabaikan dalil PARAPENGGUGAT mengenai kerugian akibat dilusi saham;NILAI WAJAR HARGA SAHAM TERGUGAT 7 Bahwa dalil gugatan pada angka 13 16 terkait nilai saham TERGUGAT berdasarkan perhitungan penilai publik, membuktikan dalil PARAPENGGUGAT tidak berdasarkan aturan yang berlaku.

Hal ini berbedadengan judul gugatan yaitu penolakan untuk membeli sahamdengan harga wajar sebesar Rp7.100.000.000, (tujuh milyarseratus juta rupiah) per lembar sahamnya;Bahwa dalil gugatan pada angka 16 menyebutkan nilai wajar hargasaham milik PARA PENGGUGAT adalah sebesarRp7.100.000.000, (tujuh milyar seratus juta rupiah) per lembarsahamnya berdasarkan perhitungan sebagai berikut;Hal 27 Putusan Nomor 414/PDT/2018/PT.DKI7.4727.67.0 Nilai tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT seluas 163.890 M2; Harga

(tujuh milyar seratus jutarupiah) per lembar sahamnya karenaberdasarkanasumsi sendiridengan mengabaikan metode perhitungan yang umum berlaku.

Jumlah (d.1 s.d. d.6) 0 0 02 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 3.447.223.609 3.447.223.609 0b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka 0 0 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.383.981 .347 108.772.009 (1.275.209.338)b.3. STP (pokok kurang bayar) 0 0 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 2.057.220.105 2.057.220.105 0b.5. Lainlain 0 0 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 3.441.201.452 2.165.992.114 (1.275.209.338)Cc.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)) 6.022.157 1.281.231.495 1.275.209.3383 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0 0 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan) 0 0 0c.

Menurutseharusnya adalah sebagai berikut:pendapat Pemohon Banding, perhitungan pajak yang Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak sebesar Rp 1.896.222.612,00 Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar :Rp 8.912.792,00 Jumlah pajak yang terutang yang disetujuidalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar : Nihil Jumlah yang telah dilunasi sebesarBahwa permohonan keberatan Pemohon BandingRp = 1.896.222.612,00telah dijawab olehTerbanding dengan keputusan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)) 6.022.157Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan) 0c. Jumlah (atb) 0PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e+3.c) 6.022.157Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 2.890.635 Halaman 16 dari 45 halaman.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ................ (karena pembetulan)c.

Tengah sebagaimana tertuangdalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara Nomor: SR1293/PW19/5/2011tanggal 25 Mei 2008 menyimpulkan bahwa terdapat selisin lebih bayarkepada CV.

Pasal 3 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilandan kepatutan.Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan olehauditor pada BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah sebagaimana tertuangdalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara Nomor: SR1293/PW19/5/2011 tanggal 25 Mei 2008 menyimpulkan

WILDA SETIA KARYA yaitu MURSALIM, S.E., dan akibatnyaadanya kerugian Negara setelah dilakukan perhitungan dimanaterdapat selisih antara Proposal Pengajuan oleh CV.

WILDA SETIAKARYA dengan pengajuan sebesar Rp1.500,00 namun dikontrak kerjaterdapat penambahan sebesar Rp900,00 yang dilakukan auditor padaBPKP Perwakilan Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalamLaporan Perhitungan Kerugian Negara Nomor SR1293/PW19/5/201 1tanggal 25 Mei 2008 menyimpulkan bahwa sebesar Rp215.528.673,00karena terjadi pembayaran yang seharusnya tidak perlu dibayarkankepada CV.

No. 2011 K/PID.SUS/2013 Bahwa pekerjaan cetak surat suara tersebut menggunakan danaAPBD tahun 2008; Bahwa adanya selisih Rp900,00 (semlian ratus Rupiah) tersebutmerupakan kemahalan harga hingga merugikan negara Cq.Pemda Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp215.528.673,00sebagaimana perhitungan ahli Auditor BPKP Perwakilan SulawesiTengah;B.

;Bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015tentang Pengupahan, Pasal 44 berbunyi :(1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat(1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum.(2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai berikut: UMn = UMt + UMt x (Inflasit + % A PDBt);Bahwa dalam penjelasan Pasal 44 Ayat (2) Formula perhitungan Upahminimum: UMn = UMt + UMt x (Inflasit + % A PDBt ) Keterangan: UMn :Upah

Bahwa Jumlah inflasit + APDBt : 1,42% + 1,91% = 3,33% yang seharusnyamenjadi dasar nilai faktor pengali perhitungan persentase kenaikan UMPdan UMK di Lampung yang dihitung berdasarkan penjumlahan dari Inflasipada point 12 dan ratarata PDB (A PDB?) pada point 13:Inflasit =1,42%PDBt = 5.02% + 4,97% + 2,97% + (5,32%) : 4= 7,64: 4=1,91%Jumlah inflasit + APDBt : 1,42% + 1,91% = 3,33%;o.

UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 88ayat (1) berbunyi:Setiap pekena/buruh berhak memperoleh pengahsilan yang memenuhipenghidupan yang layak bagi kemanusiaan;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 tahun 2015 tentangPengupahan pasal 44 berbunyi:Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat(1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum.(2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud padaayat (1) sebagai berikut: UMn = UMt

+ UMt x (Inflasit + % A PDBt)Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016 TentangKebutuhan Hidup Layak (KHL) berbunyi:Pasal 2Penetapan Upah Minimum oleh gubernur dilakukan setiap tahunberdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas danpertumbuhan ekonomi.Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum.Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud padaayat (2) yaitu Upah Minimum tahun berjalan ditambah dengan

Memerintahkan Tergugat untuk Menerbitkan Surat Keputusan Gubernurtentang Upah Minimum Propinsi Lampung tahun 2021 dan Upah MinimunKabupaten/kota dengan menaikan perhitungan UMP Lampung Tahun 2021Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUNBLdan UMK kabupaten/kota tahun 2021 sebesar 3,33% dengan perinciansebagai berikut :a. UMP Lampung tahun 2021 adalah := Rp.2.432.001.57 + Rp.2.432.001,57 x 3,33%= Rp.2.432.001,57 + Rp.80.985,65= Rp.2.512.987,22oO.

Bahwa ahli Saya memiliki keahlian dibidangpemeriksaan/perhitungan fisik karena sayasampai sekarang sudah 3 (tiga) kali ditunjukdari Dinas untuk melakukanpemeriksaan/perhitungan fisik bangunanHalaman 132 dari 190 Putusan Praperadilan Nomor 1/Prapid/2021/PN Dobdan dari lartar belakang pendidikan sayaadalah diploma 3 (D3) Teknik Sipil jurusanbangunan gedung selain itu saya seringmengikuti Bimtek yang diselenggarakanoleh Dinas PU.

Bahwa ahli melakukan perhitungan fisikatas pembangunan Jembatan KoijabiBalatan pada hari Selasa tanggal 16 Januaritahun 2018, saya turun ke Desa Koijabibersamasama dengan Karel Koupun(staf)Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang), 3.

(tiga) orang dari BPKPPerwakilan Maluku dan 1 (Satu) orangPenyidik dari Kejaksaan Negeri KepulauanAru; Bahwa ahli melakukan perhitungan adalahdengan melakukan pengukuran/perhitunganfisik jembatan yang telah dibangun di DesaKoijabi dan Desa Balatan, perhitungan fisiktersebut saya lakukan terhadap materialHalaman 133 dari 190 Putusan Praperadilan Nomor 1/Prapid/2021/PN Dobyang telah terpasang baik itu yang berupapemasangan kayu maupun yang berupabeton, sedangkan alatalat yang digunakandalam perhitungan

adalah meteran denganpanjang 25 mdan3m Bahwa Dari hasil perhitungan fisik tersebutuntuk pekerjaan Beton Realisas!

(T.47);Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan / Perhitungan Fisik terhadapPekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung pada lokasi DesaKoejabiDesa Balatan Kecamatan Aru Tengah Timur Tahun Anggaran 2014, tanggal18 Januari 2018. (T.48);Foto copy Surat Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan kerugian NegaraNomor: SR133/PW25/5/2018 tanggal 28 Maret 2018. (T.49);Foto copy Surat Penetapan Tersangka Nomor: B838/Q.1.15/Fd.1/11/2020tanggal 23 Nopember 2020.