Ditemukan 9338 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-09-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BENGKALIS Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Bls Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
YULIZAR
Tergugat:
1.Pimpinan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA Land Operation Rumbai Pekanbaru
2.Direktur Utama PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA
Turut Tergugat:
1.SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SKKMIGAS
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
205 — 64
YULIZAR
Tergugat:
1.Pimpinan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA Land Operation Rumbai Pekanbaru
2.Direktur Utama PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA
Turut Tergugat:
1.SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SKKMIGAS
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
205 — 64
ChevronPacific Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka secarahukum merujuk pada Pasal 16 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang melarang suatu Perseroan Terbatasmenggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atauHalaman 12 dari 110 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BIssama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain adalah tidak mungkin terjadi.Aturan ini dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 26Tahun 1998 tentang Pemakaian
Register : 09-07-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 191/PID.B/2013/PN.Pkp Tanggal 29 Oktober 2013 — Jody Christiawan Als CaâÂÂen
30 — 4
30 — 4
RAHMAT SANJAYA , SH.MH.PANITERA PENGGANTIATMAWIYANTI, SH.31PUTUSANNOMOR :.191 /PID.B/2013/PN.PkpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri PangkalPinang yang memeriksa dan mengadili perkarapidana dengan acara biasa secara majelis pada Pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : ANADI ALS ASEN BIN ASIWTempat lahir : PangkalpinangUmur/tanggal lahir :26tahun/12 Mei 1986Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat
Register : 28-06-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 217/Pid.B/2019/PN Bjb Tanggal 29 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ERICK LUDFYANSYAH, S.H.
Terdakwa:
NURUL HARTINI Binti SANUSI PANE Alm.
119 — 94
ERICK LUDFYANSYAH, S.H.
Terdakwa:
NURUL HARTINI Binti SANUSI PANE Alm.
119 — 94
Seharusnya sesuai izin tempat khususparkir pasar bauntung banjarbaru pada lokasi parkir tersebutdigunakan sebagai lokasi parkir oleh kendaraan bermotor baik rodadua maupun roda empat untuk memarkirkan kendaraanya bukandigunakan sebagai tempat berjualan para pedagang Pasar Subuh.Selain itu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 26tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir mengenaipengertian tempat parkir itu sendiri adalah tempat pemberhentiankendaraan di lokasi yang ditentukan,
Register : 26-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Tanggal 18 Februari 2014 — - Ir. AZZAM RIZAL.M.Eng
448 — 571
448 — 571
Pembayaran Honor Konsultan Pajak dengan lampiran :Usulan pembayaranLaporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua KopkarTirtanadiKwitansi tanda terima uang sebesar Rp 20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dari Koperasi Karyawan Tirtanadi olehJANURI tanggal 28 Mei 201215.1(satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher)Pembayaran Biaya Pajak Kurang Bayar Tahun Buku 2011dengan lampiran :Usulan pembayaranLaporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua KopkarTirtanadiSPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26Tahun
pembayaranHalaman 339 dari 454 Putusan PidanaNo.92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn340Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar TirtanadiKwitansi tanda terima uang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluhjuta rupiah) dari Koperasi Karyawan Tirtanadi oleh JANURItanggal 28 Mei 201230.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher)Pembayaran Biaya Pajak Kurang Bayar Tahun Buku 2011dengan lampiran :Usulan pembayaranLaporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar TirtanadiSPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26Tahun
Honor Konsultan Pajak dengan lampiran : Usulan pembayaran Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar TirtanadiKwitansi tanda terima uang sebesar Rp 20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dari Koperasi Karyawan Tirtanadi oleh JANURItanggal 28 Mei 201215.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher)Pembayaran Biaya Pajak Kurang Bayar Tahun Buku 2011dengan lampiran : Usulan pembayaran Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar TirtanadiSPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26Tahun
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 4 November 2013;5. bahwa untuk syarat Pasal 36 ayat (4) UndangUndang PengadilanPajak Nomor 14 Tahun 2002 mengenai pembayaran sebesar 50% (limapuluh persen) dari jumlah pajak yang terutang, Pemohon Banding telahmelakukan kewajiban pembayaran 50% atas SKPKB PPh Pasal 26Nomor 00001/204/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yaitu sebesarRp1.592.158.603,00 dengan copy SSP terlampir pada lampiran nomor3;PERMOHONAN BANDINGPokok Sengketa Bandingbahwa pokok sengketa Banding adalah Penerbitan SKPKB PPh Pasal 26Tahun
Register : 09-10-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN CURUP Nomor 163/Pid.B/2018/PN Crp Tanggal 7 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
DWINA SANIDYA PUTRI
Terdakwa:
SUPRIN ALIAS SAPRIN BIN SABIRIN
94 — 28
DWINA SANIDYA PUTRI
Terdakwa:
SUPRIN ALIAS SAPRIN BIN SABIRIN
94 — 28
YUDI FERNANDO Alias YUDI Bin SELANI, umur 26tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani UluKabupaten Rejang Lebong; Bahwa Il.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
perbuatan yang tidak terukur baik secara proseduralmaupun secara substansial yang pada gilirannya merupakan melawanhukum (on rechmatieg overheidsdaad), karena Terbanding sekarangTermohon Peninjauan Kembali telah melakukan eksekutor untuk keduakalinya, setelah eksekusi pertama dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.Oleh sebab itu, Keputusan Terbanding Nomor KEP1644/WPJ.06/2013tanggal 31 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26Tahun
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
70 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
perbuatan yang tidak terukur baik secara proseduralmaupun secara substansial yang pada gilirannya merupakan melawanhukum (on rechmatieg overheidsdaad), karena Terbanding sekarangTermohon Peninjauan Kembali telah melakukan eksekutor untuk keduakalinya, setelah eksekusi pertama dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.Oleh sebab itu, Keputusan Terbanding Nomor KEP1644/WPJ.06/2013tanggal 31 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26Tahun
Register : 12-03-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 11-05-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 62/Pid.Sus/2014/PN.PLW Tanggal 20 Oktober 2014 —
521 — 148
521 — 148
perkebunandimulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemanenan, pengelolaan sesuaidengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU 18 Tahun 2004 TentangPerkebunan;Bahwa benar dalam melakukan usaha budidaya tanaman perkebunantersebut harus memiliki Izin Usaha Perkebunan;Bahwa benar ketentuan mengenai luasan tanah tertentu sebagaimana diaturdalam Permentan No.26 Tahun 2007 antara lain luasan usaha perkebunandiatas 25 Ha izinnya adalah Izin Usaha Perkebunan;Bahwa benar jenis perizinan perkebunan menurut Permentan Nomor 26Tahun
Register : 26-03-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 8 Oktober 2014 — 1. H. MARDANIH, DKK;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
176 — 132
176 — 132
tanah dan lainlain yang berkaitan denganpertanahan, dan dalam = =melaksanakan tugasnya Badan Pertanahanmenyelenggarakan fungsi melaksanakan pengurusan tersebut dalam rangkamemelihara tertio administrasi di bidang pertanahan.Menimbang, bahwa dengan terbentuknya organisasi Badan Pertanahanterhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Badan Pertanahan, seluruh pegawaikeuangan dan perlengkapan Direktorat Jenderal Agraria Departemen DalamNegeri dialinkan kepada Badan Pertanahan (vide pasal 37 Kepres Nomor 26Tahun
Register : 20-01-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN PADANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg Tanggal 24 Mei 2016 — ABDUL KANI,SKM,MPH Pgl KANI
168 — 44
168 — 44
pengadaan alatalat Kedokteranuntuk Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten PesisirSelatan Tahun Anggaran 2012;Ahlibersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnyasesuai dengan keahlian yang dimiliki terutama dalam bidangAkuntansi dan Auditing, sehubungan dengan perkara dimaksud;Sesuai dengan ketentuan Pasal 120 KUHAP, bahwa Ahli bersediamemberikan keterangan dihadapan Penyidik disumpah ataumengucapkan janji , untuk itu sebelum memberikan keterangannya;Ahli bekerja di BPKP sudah 26tahun
Putus : 18-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449/B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 Mei 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembayaran lebih dari 50% atas SKPKB PPh Pasal 26 NomorHalaman 2 dari 131 halaman Putusan Nomor 449/B/PK/PJK/201600003/204/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yaitu sebesar Rp2.489.523.128,00(Rp2.488.523.128,00 + Rp1.000.000,00) dengan copy SSP terlampir padaLampiran Nomor 3 sebagai berikut:a. sebesar Rp2.488.523.128,00 pada tanggal 20 Juni 2013;b. sebesar Rp1.000.000,00 pada tanggal 14 November 2013;Permohonan Banding1 Pokok Sengketa Bandingbahwa pokok sengketa Banding adalah Penerbitan SKPKB PPh Pasal 26Tahun
Register : 19-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 18 Februari 2016 — SUKAHARDIMAN Bin LA TANDI (Terdakwa)
60 — 20
60 — 20
Natuna.e Bahwa setelah diperlihatkan dihadapan saksi Peraturan Bupati Natuna Nomor : 26tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi,hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan pada pasal 18 dijelaskan bahwapenerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawabsecara formil dan materil atas penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial, danbantuan keuangan yang diterimanya
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
perbuatan yang tidak terukur baik secara proseduralmaupun secara substansial yang pada gilirannya merupakan melawanhukum (on rechmatieg overheidsdaad), karena Terbanding sekarangTermohon Peninjauan Kembali telah melakukan eksekutor untuk keduakalinya, setelah eksekusi pertama dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.Oleh sebab itu, Keputusan Terbanding Nomor KEP1644/WPJ.06/2013tanggal 31 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26Tahun
Register : 18-01-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg Tanggal 29 Mei 2017 — SRI YATI, dkk.; Melawan; PT. NATATEX PRIMA;
266 — 36
266 — 36
Menimbang, bahwa status hubungan kerja antara para Penggugatdengan Tergugat adalah pekerja tetap dengan masa kerja antara 12 s/d 26tahun dan dalam gugatannya mendalilkan Tergugat tidak membayar upahatau terlambat membayar upah terhadap para Penggugat sejak bulanFebruari 2016 dengan alasan perusahaan tidak ada order dan kesulitanmendapatkan dana, alasan tersebut telah melanggar ketentuansebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 169 ayat (1) UndangUndang No 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;Menimbang
Register : 15-11-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 18 Februari 2019 — Suryadi Bin Marda Odo
75 — 28
75 — 28
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 26tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2014 Tol.31 Desember 2013 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 1 TahunHalaman 98 dari 137Putusan No. 100/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg2014 tentang penjabaran APBD TA 2014 tanggal 2 Januari 2014 DesaBojongsari Kec.
Register : 03-06-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 133/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
PT. WANA HALMAHERA BARAT PERMAI
Tergugat:
1.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.Gubernur Maluku Utara
4.Bupati Halmahera Timur
5.6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah â Maluku Utara
6.PT. Position
Intervensi:
PT. Position diwakili Oleh : Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio
591 — 671
PT. WANA HALMAHERA BARAT PERMAI
Tergugat:
1.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.Gubernur Maluku Utara
4.Bupati Halmahera Timur
5.6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah â Maluku Utara
6.PT. Position
Intervensi:
PT. Position diwakili Oleh : Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio
591 — 671
IUP yang teregistrasi di basis data Ditjen Minerba adalah yangsesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26Tahun 2018 yang memenuhi ketentuan persyaratan tidak tumpangtindin sama komoditas, memenuhi kewajiban PNBP, dan telahmemenuhi kewajiban teknis dan lingkungan;b.
Putus : 13-06-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN.Ptk Tanggal 13 Juni 2017 — CEN FUI LI alias Liku Anak AKO
98 — 13
98 — 13
Umur/Tanggal Lahir : 26tahun/20 Maret 1990;4. Jenis Kelamin : Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat Tinggal : JIn. Cendana RT.003/007, Desa Sungai Rengas, Kec. SungaiKakap, Kabupaten Kubu Raya;7. Agama : Budha;8. Pekerjaan : Swasta;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2016 s/d tanggal 8 21 November 2016;2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2016s/d tanggal 31 Desember 2016;3.
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
62 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 768/B/PK/PJK/2015Permohonan Banding;Pokok Sengketa Banding:Bahwa pokok sengketa Banding adalah Penerbitan SKPKB PPh Pasal 26Tahun Pajak 2005 dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah AgungNomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 di mana didalam Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memuat perincianperhitungan pajak kurang dibayar;Bahwa berdasarkan alasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding diatas, maka Pemohon Banding mengajukan banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP1661
Putus : 30-10-2013 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2510 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 30 Oktober 2013 — UNGGUL, S.Sos, M.Si
72 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
bagipembangunan untuk kepentingan umum yang dimaksud dalamKeputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 sebagaimana telah dicabutdan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dandiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, sedangkanpenetapan honor Panitia pelaksana kegiatari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah tidak mengacu kepada Surat Edaran Menteri KeuanganUb.Dirjen Anggaran Nomor SE132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996akan tetapi mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26Tahun
Tentunya besaran honor untukkegiatan Pemerintah Daerah harus mengacu pada aturanpengelolaan keuangan daerah saat itu, adalah Permendagri No. 26Tahun 2006 tentang penyusunan ABPD 2007 pada lampiranIl.2.6.6).1 hal 15 berbunyi : Pemberian honorarium bagi PNS supayadibatasi dengan pertimbangan efisiensi, kepatutan dan kewajaranserta pemerataan pendapatan yang besarnya ditetapkan dengankeputusan Kepala Daerah ;Jadi honorarium adalah kewenangan Kepala Daerah, jumlah anggotapanitia tidak dibatasi disesuaikan