Jadi perhitungan lokasi tanah perwatasan seluas + 171 M2 yang dijual oleh7.3.7.4.Tasalmarhum H. ABDUL MUTALIB kepada pewaris Turut Tergugat I (almarhurnABDUL GANI)penentuan titik awalnya untuk ukuran panjang ke belakang adalah dariAS JALAN kepinggir parit lama yang berjarak 4 meter, ditambah panjang di sebelahUtara + 18 meter, dan panjang di sebelah Selatan+ 12 meter;di tahun 1984 terjadi pelebaran jalan Mayjen Sutoyo hingga sekarang ini, Jalan Jend.A.

tinggal menyisakan seluas : bidang tanah A = 27 M2 bidang tanah B = 12 M2 bidang tanah C = 31,35 M2Jumlah = 70,35 M2Dari semula berukuran luas + 171 M2 dengan perincian : bidang tanah A 27 M2 bidang tanah B 12 M27.6. bidang tanah C 132 M2Jumlah 171 M2akan tetapi dan kondisi riil di lapangan maupun ukuran yang tercantum dalamsertifikatsertifikat HGB yang menjadi alas kepemilikan hak para Tergugat, luas tanahsengketa yang dikuasai para Tergugat tidak berkurang hingga tinggal 70,35 M2 sesuaidengan perhitungan

Dan sisanyalebar 4,5 meter hagian depan dan belakang, adalah bangunan milik Tergugat III,dengan perhitungan sebagai berikut : Yang dikuasai oleh Tergugat IV (ahli waris alm. WOE SULIKIN): Bidang tanah A sebagian, (Al & A2) : Bidang tanah A1 (berbentuk segitiga) : Panjang Utara = 3 meter, Panjang Selatan = 0 meter. Lebar Timur & Barat = 4.5 meler,

/2011/PP/M.VIIIA Tahun 2019, tanggal 29 Juli 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.Menyatakan menerima permohonan Pemohon Banding untukseluruhnya;Menyatakan Keputusan Terbanding tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor KEP00569/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17 April 2017 tidak dapat dipertahankan;Menyatakan perhitungan

Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.653.726.111,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0,00Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal

Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.653.726.111,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0,00Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, yangmenikah pada 11 Desember 2011; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknyasuami isteri di rumah saksi dei Banjarmasin, namun belum dikaruniaianak; Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukundan baikbaik saja, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telahberpisah kurang lebih 7 bulan karena sering bertengkar disebabkanfaktor ekonomi, Tergugat orangnya kikir, tidak memberi nafkah yanglayak dan terlalu perhitungan

keterangan keduasaksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan faktafaktanya sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri, menikah pada tanggal11 Desember 20111 (vide bukti P.2), dan belum dikaruniai anak; Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukundan baikbaik saja, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telahberpisah kurang lebih 7 bulan karena sering bertengkar disebabkanfaktor ekonomi, Tergugat orangnya kikir, tidak memberi nafkah yang6layak dan terlalu perhitungan

Tergugat terlalu perhitungan dan kurang terbuka dalam halkeuangan kepada Penggugat;4. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir danbathin Penggugat;4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapaipuncaknya pada tanggal 10 Oktober 2018, akibatnya Tergugatmenyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu antaraPenggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;5.

DesaDESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur; Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak; Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulanDesember 2017 mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuanyang jelas dan pulang hingga larut malam, keluarga Tergugat terlalu ikutcampur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugatterlalu. perhitungan

No. 406/Pdt.G/2019/PA.Selpertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuanyang jelas dan pulang hingga larut malam, keluarga Tergugat terlalu ikutcampur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugatterlalu. perhitungan dan kurang terbuka dalam hal keuangan kepadaPenggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahirdan bathin Penggugat; Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; Bahwa saksi tahu sejak tanggal 10 Oktober 2018

Besarnya uangpisah disamakan dengan perhitungan penghargaan masa kerja yaitu 5 x gajiperbulan;Bahwa Penggugat juga belum mendapat dana pensiun dari program DanaPensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas nama Penggugat, yang menjadihak Penggugat;Bahwa berdasarkan dalil tersebut di muka, ternyata sampai persoalan inidibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang, Tergugat secara nyata dan sah menurut hukum telah melakukanpelanggaran;Bahwa oleh karena itu Tergugat sudah jelas melanggar

ketentuan Pasal162 ayat (1) dan (2) dan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003, sehingga mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriilpada Penggugat, maka wajib menurut hukum Tergugat dihukum untukmembayar kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:Kerugian Materiil: Uang Penggantian Hak (penggantian perumahan serta pengobatan danperawatan) sebesar 15% x (9 + 5 x Rp2.690.500,00) =Rp5.650.050,00; Uang Pisah 5 x Rp2.690.500,00 =Rp13.452.500,00;Uang Dana Pensiun sesuai dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugatsebagai berikut:Kerugian Materiil:Uang Penggantian Hak (penggantian perumahan serta pengobatandan perawatan) sebesar 15% x (9 + 5 x Rp2.690.500,00) =Rp5.650.050,00; Uang Pisah 5 x Rp2.690.500,00 =Rp13.452.500,00;Uang Dana Pensiun sesuai dengan perhitungan DPLK IndolifePensiontama;Kerugian Imateriil: Hilangnya hak menikmati uang selama 1 (satu) tahun Rp15.000.000,00; Beban psikologis yang ditanggung Penggugat akibat perbuatan TergugatRp100.000.000,00

2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding,dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding NomorKEP1021/WPJ.10/BD.06/2009 tanggal 18 Nopember 2009 tentang keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00032/203/04/511/08 tanggal 28 Oktober2008, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadapKeputusan tersebut dengan alasan:Bahwa perhitungan

Nomor 29/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005.Selain itu, ada penyesuaian tarif atas Penghasilan Kena Pajak sebesarRp78.776.954,00 sehingga pajak terutang Pemohon Banding adalah sebesarRp4.403.328.228;2 Jumlah kredit pajak menurut Terbanding sebesar Rp3.398.843.280,00, menurutPemohon Banding yang benar adalah sebesar Rp4.324.551.274,00, karenajumlah tersebut telah Pemohon Banding setor dan laporkan pada SPT PPh pasal23 Masa Januari sampai dengan Desember 2005;Bahwa dari uraian tersebut di atas, menurut perhitungan

PLN (Persero) PIKITRING JBN, NPWP: 01.001.629.3511.016,Alamat: Jalan Slamet Nomor 1, Candi Baru, Semarang, sehingga perhitungan PajakPenghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2005 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakPajak Penghasilan Ps 23 terutangKredit PajakPajak Penghasilan kurang/(lebih) bayarSanksi Administrasi:Bunga Pasal 13(2) KUPJumlah pajak ymh dibayarRp 161.470.402.998,00Rp 4.432.449.717,00Rp 4.058.806.810,00Rp 373.642.907,00Rp 179.348.595.00Rp 552.991.502,00Menimbang, bahwa sesudah putusan

berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat diketahui:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukankoreksi atas Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang sebesar Rp36.493.014,00 dengan cara menghitung kembali seluruh bukti potongyang dilampirkan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sehubungan dengan transaksi yang merupakan obyek PajakPenghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2),dengan perhitungan

VII/12/2011 tanggal 26 April 2011 serta berdasarkan penelitian atasdokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dapat diketahui:1Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukankoreksi atas kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 karena seluruhSSP PPh Pasal 23 yang seharusnya disetor atas nama TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ternyata disetor atasnama rekanan, dengan perhitungan sebagai berikut:e Menurut Pemohon PK Rp 3.901.992.173,00e

itu berkedudukan sebagai Penggugatdengan amar putusan sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi TergugatDalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;2) Menyatakan Perrjanjian Lisan antara Tergugat melalui pembicaraan SaudaraR.J Lino dengan Penggugat pada awal Bulan Agustus Tahun 2016 untukmengerjakan Bangunan Pabrik Rumput Laut adalah sah menurut hukum;3) Menyatakan kesepakatan harga satuan pekerjaan yang diparaf oleh saksiWhiley Lelis tertanggal 26 Agustus 2016 dan Perhitungan

atas dasar capaianpekerjaan oleh Penggugat sesuai dengan perhitungan berdasarkan volumeperhitungan bersama dengan tergugat atas dasar harga satuan pekerjaanDinas PUPR Kabupaten Kupang adalah sah menurut hukum;4) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat sisa tagihanPekerjaan atas pembangunan Gedung Pabrik Rumput Laut di Tablolongsebesar Rp. 2.609.948.000,00 (dua milliard enam ratus sembilan jutasembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)5) Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengulurulur

waktu berupa : Tidak memberikan hasil perhitungan volume bersama tanggal 13 april2017 Menolak hasil Perhitungan sesuai dengan standar harga satuanpekerjaan pada Dinas PUPR Kab.Kupang Tahun 2016 padahalhasilperhitungan tersebut merupakan keinginan dari Pihak Tergugat; Tidak melaksanakan kesepakatan memakai jasa Arbiter yaitu : DinasPUPR Kab.Kupang dengan cara tidak menghadiri pemeriksaan bersama Arbiteryang telah dijadwalkan oleh Arbiter Tanggal 7 Februari 2017, padahal yangmenyurati Dinas PUPR Kab.Kupang

Trik trik yang lain dari Penggugat telah kami uraikan dalam PetitumGugatan Perkara Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Olm., pada Halaman 9 Point 4yang telah diakomodasi dalam putusan setiap tingkat peradilan dikutip,sebagai berikut:> tidak memberikan hasil perhitungan volume bersama tanggal 13 April2017;> Menolak hasil Perhitungan sesuai dengan standar harga satuanpekeraan pada Dinas PUPR Kab.

pembayaran atas hutangnya tersebut;Bahwa akibat dari penunggakan dan tidak adanya pembayaran atas hutang tersebutoleh Termohon Pailit, maka pihak Pemohon Pailit telah menderita kerugiankeuangan yaitu selama beberapa tahun dari 13 Desember tahun 2006 s/d Agustustahun 2010;Bahwa karena itu, pihak Pemohon Pailit sudah layak dan adil serta berhak untukmendapatkan ganti rugi atas penunggakan pembayaran tersebut;Bahwa sesuai pula dengan aturan yang berlaku di masyarakat di dalam dunia bisnis,maka menurut perhitungan

Greta SastraPrima tanggal 10012005;Bukti Pemohon PK3 =Laporan Akuntan Independen tentang Laporan Perhitungan Hutang Piutangantara PT. Kertas Blabak dengan PT.

Nomor 97 PK/Pdt.SusPailit/2013managemen lama dengan Pemohon Pailit yangmuncul dalam pertengahan jalan dengan caramenjawab surat menyurat tanpa bukti riil asalmuasal hutang dimaksud;i Bahwa disamping itu, fakta hukum lainnya berupabukti Pemohon PK3 adanya Laporan AkuntanIndependen tentang Laporan Perhitungan HutangPiutang antara PT.

KertasBlabak (Termohon Pailit) adalah sebesar Rp38.156.793.000,00sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Hutang Piutangantara PT. Kertas Blabak dengan PT. Greta Sastra Prima tahun19992009 yang dibuat oleh Akuntan Publik tanggal 10 April 2013 padalembar ke 7 kolom 9;= Bahwa atas Laporan Perhitungan Hutang Piutang antara PT. KertasBlabak dengan PT.

mempertimbangkan faktafakta di persidangandengan benar;e Bahwa terbukti Termohon Pailit mempunyai hutang yang jatuh tempo padaPemohon Pailit;e Bahwa bukti PK.1 sampai dengan PK.3 berisi Perjanjian Kerjasama danLaporan Keuangan yang didalamnya tidak menunjukkan adanya pelunasanhutang a quo sehingga bukan bukti bersifat menentukan sebagaimanadimaksud dalam undangundang Mahkamah Agung, lagi pula SuratPerjanjian Kerja tanggal 5 Januari 2004 dan tanggal 10 Januari 2005 sertaLaporan Akuntan Independen Tentang Perhitungan

Bahwa perihal perhitungan uang pesangon Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan bantahan melalui jawabannya bagian BHalaman 14 dari 21 hal.Put. Nomor 2 K/Pdt.SusPHI/2017angka 7 huruf a dan telah menyatakan bahwa dasarperhitungan tersebut tidak jelas atau kabur sehinggaberalasan untuk ditolak sehingga tidak ada alasan bagiMajelis Hakim untuk menyatakanbahwa terhadap dalil tersebut tidak dibantah olehTergugat/ Pemohon Kasasi;.

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atasdinyatakan dasar perhitungan uang pesangon adalah gajipokok sebesar Rp1.650.000,00 sementara bukti P2 yangdiajukan sebesar Rp6.516.000,00. Menurut hukum jikaantara posita gugatan dengan bukti yang diajukan terdapatperbedaan itu artinya dalil gugatan tidak dapat dibuktikansehingga secara hukum gugatan beralasan untukdinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai perhitungan hak Penggugat /Termohon Kasasi secararinci terurai dalam putusan halaman 31 sampai dengan 32 sebagaiberikut :1. Pesangon: Rp6.516.000,00 x 4 bin x 1 = Rp 26.064.000,002.

Bahwa demikian juga halnya dengan dasar perhitungan gaji dimanaPenggugat telah mendalilkan gaji pokok sebesar Rp1.650.000,00namun kenapa Majelis Hakim justru melakukan perbaikan menjadiRp6.516.000,00 bukankah hal ini menunjukkan kaburnya gugatansehingga gugatan Penggugat beralasan untuk dinyatakan ditolak atausetidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Perlu dikemukakankembali bahwa perbaikan tersebut merupakan tindakan yangbertentangan dengan asas hakim pasif;2.

Uang Pengganti Hak Penggantian Perumahan dan Pengobatan:Bahwa karena Uang Pengganti Hak Penggantian Perumahan danPengobatan dihitung sebesar 15% dari uang pesangon dan uangpenghargaan masa kerja sementara diketahui bahwa kedua komponenini Majelis Hakim telah keliru dalam membuat perhitungan makamengenai penetapan Uang Pengganti Hak Penggantian Perumahan danPengobatan sebesar Rp 5.864.000,00 adalah juga menjadi keliru;4.

Perbandingan antara Perhitungan Terbanding VsSurat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak PenghasilanBadan :Menurut Terbanding =27.501.000 Kg TBS* x Rp.514. 178/ Kg**RP. 14.140.417.002,00Menurut SPT Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding =Rp.13.056.015.237,00Selisih Omzet Penjualan/Obyek PPN (a)= Rp. 1.084.401. 765,00Catatan :* = Kuantitas Penjualan berdasarkan data produksi dari Estate Reportkk= Harga Jual Rata Rata berdasark an Audit Reportb.

No.Selisih Pembulatan (Cc)= Rp. (12,00)Grandtotal Selisih Omzet Penjualan/Obyek PPN (a+b+c) =Rp. 890.815.052,00Bahwa atas alasanalasan dari Terbanding di atas,Pemohon Banding dapat menyampaikan argumentasi sanggahansebagai berikutBahwa perhitungan kembali Omzet Penjualan (PeredaranUsaha) Tandan Buah Segar dilakukan oleh Terbanding, dengandata yang bersumber dari Estate Report, dan denganmenggunakan harga jual rata rata yang menggunakan AuditReport, tidak dapat diterima oleh Pemohon Banding,dikarenakan

Adanya perbedaan hasil Ekualisasi PenyerahanBarang (= Omzet Penjualan = Peredaran Usaha) yangdilaporkan di SPT Masa PPN Masa Januari sampaidengan Desember 2003, dimana perhitungan ulangterhadap Omzet Penjualan atau Peredaran UsahaTandan Buah Segar (TBS) dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) denganberdasarkan data yang bersumber dari EstateReport, dan dengan menggunakan Harga Jual RataRata yang sesuai dengan Audit Report ;2.

Perbandingan antara Perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding vs SPTTahunan PPh Badana. Menurut Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) = 27.501.000 Kg. TBS* x Rp.514.178/Kg14.140.417.002,00b. Menurut SPT Tahunan PPH Badan13.056.015.237,00Selisih Omzet Penjualan/Obyek PPN (C=A.a A.b)1.084.401.765,00Catatan :% = Kuantitas Penjualan berdasarkan data produksi dari Estate Report** = Harga Jual Rata Rata berdasarkan Audit ReportB.

Menurut SPT Masa PPN13.249.601.Selisin Omzet Penjualan/Obyek PPN (D=B.a B.b)(193.586.701,00)Selisih Pembulatan (E)(12,00)Grandtotal Selisih Omzet Penjualan/Obyek PPN (F=C+D+E)90.815.052,00Atas anggapan dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) di atas, Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dapat menyampaikanargumentasi sanggahan/bantahan sebagai berikut1:Perhitungan kembali Omczet Penjualan atauPeredaran Usaha Tandan Buah Segar (TBS) dilakukanoleh Termohon Peninjauan Kembali

Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar (210.546.309.821) (210.546.309.821) bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan terhadap SKPLB 342/2010dengan surat Pemohon Banding No. 126/PD10/2010 tanggal 21 Oktober 2010;bahwa sebagai tanggapan keberatan Pemohon Banding, Terbanding melaluiKantor Wilayah DJP Jakarta Khusus (Kanwil DJP Jakarta Khusus), menerbitkanKeputusan Terbanding No.

Putusan Nomor 1218/B/PK/PJK/2016 PERTAMINA atas penjualan produk yang sama kepada SK Group (Harga JualPERTAMINA);bahwa berdasarkan Pasal 8 (3) Undangundang pajak penghasilan (UU PPh),Terbanding menentukan kembali nilai penjualan ekspor Pemohon Bandingkepada SK Group dengan memakai Harga Jual PERTAMINA sehinggaditemukan koreksi tersebut di atas, sejalan dengan koreksi perhitungan PPhtersebut, Terbanding juga menghitung kembali dasar pengenaan pajakpenjualan ekspor kepada SKEI menggunakan Harga Jual

PERTAMINAdikalikan dengan kurs valuta asing yang berlaku untuk perhitungan kewajibanpajak;Alasan Pemohon Bandingbahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut di atas denganalasan sebagai berikut:a. bahwa penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arms lengthprinciple atau ALP) umumnya didasarkan pada perbandingan antara kondisikondisi dari suatu transaksi terkendali (controlled transaction) dan kondisikondisi dari suatu transaksi antara pihakpihak yang independen, supayaperbandingan

terutang sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;(8) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yangterutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud padaayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajakyang terutang;g. bahwa berdasarkan Pasal 12 (3) UU KUP, DJP seharusnya hanya melakukankoreksi dan menghitung kembali pajak terutang yang tercantum dalam SuratPemberitahuan Pemohon Banding apabila Terbanding menemukan buktibahwa perhitungan

Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar: (4) (5) (210.546.309.821) Halaman 6 dari 20 halaman.

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a d) 35.861.5003. Kelebinan pajak yang sudah dikompensasikan: 04. PPN yang kurang dibayar 35.861.5005. Sanksi administrasi :a.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 35.861.5003. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan : 04. PPN yang kurang dibayar 35.861.5005. Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 35.861.5006. Jumlah PPN yang masih harus dibayar 53.075.020 Il.

diketahui halhal sebagai berikut;Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1671/B/PK/PJK/2016TabelBahwa dari tabel diatas diketahui halhal sebagai berikut: Total uang masuk (harga jual bruto) cfm Pemohon Banding adalah:Rp2.592.615.000; Harga Jual Sebenarnya (nett) = Harga Jual Bruto Total Biaya;= Rp2.592.615.000 Rp374.000.000;= Rp2.218 .615.000; Jumlah DPP PPN yang belum dilaporkan cfm Majelis adalah:= Harga Jual Nett DPP PPN;= Rp2.218.615.000Rp1.860.000.000;= Rp358.615.000;Bahwa menurut Majelis, perhitungan

;Bahwa dengan demikian, pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan bahwa perhitungan penjualan seharusnyaberdasarkan harga jual real atau berapa jumlah uang yangbenarbenar diterima PB dari Pembeli diluar biayabiaya yangsebesarnya menjadi tanggungan Pembeli* bertentangan denganketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 1angka 18 UndangUndang PPN;Bahwa Majelis tidak cermat dalam melakukanpenilaianpembuktian mengingat berdasarkan hasil uji bukti diketahuiHalaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor

Istana Kenten Indah, NPWP 01.669.190.9308.000, Jenis Usaha Developer, beralamat di Jalan Lingkaran Nomor946 RT.013/D1, 15 llir, Palembang dan menghitung kembali jumlah PPNyang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan tersebutdiatas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

Adapun opsi PENGGUGATmengenai perhitungan pembayaran upah kerja/gait PENGGUGAT adalah sebagai / asa kerja sejak 27 Mei 2004 s.d. 17 April 2011 : selama 82 (delapan puluhSYVS dua) bulan.Besamya upah kerj alzali renicvaes perbulannya disesuaikan dengan upahkerja = besarnya upah kerja/gaji 3 (tiga) orang pekerja yakni : Rp.500.000,x 3 = Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah); .Upah kerja yang harus diterima PENGGUGAT dengan masa kerja tersebut di atas, adalah :82 x Rp.1.500.000, = Rp.123.000.000

, (seratus dua puluh tiga juta rupiah);Hal. 8.Dari.45.hal.Put.No.405/Pdt.G/2012/PN.Ikt.Tim.e)z Perhitungan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterimaPENGGUGAT adalah : Tunjangan hari raya (THR) pada saat Idul Fitri yang tidak diizinkan adalahsebesar 1 (satu) bulan upah kerja Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pertahunnya x 7 (tujuh) tahun masa kerja, yakni sebesat Rp.3.500.000, (tiga jutalima ratus ribu rupiah);Bahwa oleh karena itu total jumlah upah kerja/gaji yang harus dibayarkan olehTERGUGAT

membayar lunas upah kerja kepada PENGGUGATperhitungan uang gaji masa kerja sejak 27 Mei 2004 s.d. 17 April 2011:selama 82 (delapan puluh dua) bulan Besarnya upah kerja/gaji PENGGUGATperbulannya disesuaikan dengan upah kerja = besarnya upah kerja/gaji 3 (tiga)orang pekerja yakni : Rp.500.000, x 3 = Rp.1.500.000, (satu juta lima ratusribu rupiah), Upah kerja yang harus diterima PENGGUGAT dengan masa kerjatersebut di atas, adalah : 82 x Rp.1.500.000, = Rp.123.000.000, (seratus duapuluh tiga juta rupiah); Perhitungan

bulan untuk masa kerja selama7 tahun yaknisejaktanggal 27 Mei 2004 sampai dengan April 2011, dan materiil sebesar Rp.129.500.000, (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus riburupiah),maupun immateriil sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah);KGS etelah dilakukan perubahan/perbaikan: raian petitum pada angka 4 halaman 8 Surat Gugatan tersebut sebagairikut : enghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II oleh karena itu untuk secaraangpung renteng segera membayar lunas upah kerja kepada PENGGUGATdengan perhitungan

Besarnya upah kerja/gaiiPENGGUGAT perbulannya disesuaikan dengan besarnya upah kerja/eaiiHal, 15.Dari.45.hal.Put.No.405/Pdt,G/2012/PN Jkt.Tim. juta lima ratus ribu rupiah), Upah kerja yang harus diterima PENGGUGATdengan masa kerja tersebut di atas, adalah : 82 x Rp.1.500.000, =Rp.123.000.000, (seratus dua puluh tiga juta rupiah); Perhitungan UangPenggantian Hak yang seharusnyaditerima PENGGUGAT adalahTunjangan Hari Raya (T UR) IDUL FITRI yang tidak pernah diberikanselamaPENGGUGAT bekerja sebagai

Tergugat perhitungan terkait memberi nafkah kepada Penggugat;b. Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat dalam menjalanikehidupan rumah tangga;c. Tergugat sering mabukmabukkan yang sulit untuk dihilangkan meskipunsudah berulangkali diingatkan oleh Penggugat;4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat seringmengeluarkan katakata yang menyakitkan hati;5.

dikaruniai keturunan;halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukundan harmonis, hanya sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisihdan bertengkar; Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang seringadalah cekcok mulut; Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat perhitungan

Ceneng RT.0O6 RW. 003 Kelurahan Turen Kecamatan TurenKabupaten Malang selama 8 bulan;; ; Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan; Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukundan harmonis, hanya sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang sudah tidakharmonis karena sering berselisin dan bertengkar; Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut adalahsering cekcok mulut ; Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebutadalah Tergugat perhitungan

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat perhitungan terkaitmemberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabukmabukan5. :6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugatadalah sejak lebin kurang pada bulan Agustus tahun 2015, Tergugat pergimeninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendirisampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan.

Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus;halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2015/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telahterbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran teruS menerus antaraPenggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat perhitungan terkaitmemberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabukmabukan, Karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat

pondasi bangunan;13 Bahwa seandainya pendirian bangunan 3 '% lantai tersebut mengakibatkanterjadi kerusakan terhadap rumah milik Penggugat quod non, pertimbanganJudex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mempertimbangkan bahwaganti rugi materiil yang dikabulkan adalah sebesar Rp 348.621.309,73 (tigaratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratussembilan rupiah tujuh puluh tiga sen) nyatanyata adalah pertimbangan yangkeliru karena hanya mendasarkan sematamata pada perhitungan

panitiapenaksir dari Dinas Trantib Propinsi DKI Jakarta (vide bukti Pemohon13berupa engineering estimated tertanggal 7 Desember 2005);14 Bahwa perhitungan panitia penaksir dari Dinas Trantib Propinsi DKI tersebuthanya merupakan perhitungan perkiraan dan itupun seandainya apabila rumahTergugat tersebut dibangun kembali secara keseluruhan dari awal sehinggadengan demikian perhitungan panitia penaksir tersebut bukan merupakanperhitungan kerusakan ataupun kerugian yang secara riil dialami oleh PihakTermohon

Dengan demikian, ganti rugi materiil yangdikabulkan harus sesuai dengan keadaan yang senyatanya atau dengan kata lainharus sesuai dengan kerugian yang nyatanyata terjadi. sehingga dengandemikian pemberian ganti kerugian materiil yang dikabulkan oleh Judex FactiPengadilan Negeri Jakarta Utara dengan hanya mendasarkan pada perhitunganPanitia Penaksir panitia penaksir dari Dinas Trantib Propinsi DKI Jakarta yanghanya merupakan perhitungan perkiraan apabila rumah Termohon PeninjauanKembali dibangun dari

Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah; --------------------------------------------------------------51. 3 (tiga) asli foto Pengukuran Manual Luas Atap GSB Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah; --------------------------------------------------------------------------52. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Pengujian Laboratorium Penyelidikan Tanah Nomor: 01/LAB.ESDM/I/2012 Tahun 2012 tanggal 4 Januari 2012; 53. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Hasil Perhitungan

IQBAL Bahwa pada bulan September 2013, Tim Penyidik pada Polda Sultengmelakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan Pembangunan RealisasiPembayaran kontrak untuk Pembangunan Gedung Serbaguna DinasKebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah tersebut denganmeminta Tim Ahli dari Universitas Tadulako untuk melakukan pengecekanfisik atas pekerjaan tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan LaporanHasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tanggal 11 Nopember 2013, diperolehhasil perhitungan pekerjaan terlaksana

,mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 774.949.407,48sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan SulawesiTengah Nomor: SR2836/PW19/5/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihalLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atasPembangunan Realisasi Pembayaran kontrak untuk PembangunanGedung Serbaguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi SulawesiTen gah; 222 ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn en nnn nee nnn ote e 6 Beton Rabat beton PondasiTitikBeton Rabat bawah lantaiBeton

Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan realisasi volumepekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat PengembanganKebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah ini terurai seperti padatabel perbandingan berikut di bawah ini: 171Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam pelaksanaan pekerjaanPembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan danPariwisata Propinsi Sulawesi Tengah tidak terjadi kerugian keuangan negarajustru terdapat kelebihan pekerjaan senilai Rp. 489.626.601,20 (empat

SITT NORMA MARDJANU, S.H, M.Si,M.H., bahwa dasar dibuatnya Addendum Surat Perjanjian KontrakPembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan danPariwisata Propinsi Sulawesi Tengah yaitu bermula dari adanya permintaanpermohonan perhitungan tambah kurang dan perpanjangan waktu dariTerdakwa sebagaimana Surat Nomor: 18/SCO/PT.AUN/IV/2012 tanggal 16April 2012 dan dengan adanya permohonan tersebut maka saksi Hj.

Dan yang membuatrincian PekerjaanTambah Kurang (CCO) adalah saksi JULIUS, A.Md., bersamasama saksiMARTIG SEVON, S.T., (pinak Kosultan Pengawas) dan saksi REVLONSILITONGA, S.ST., dan pada waktu itu dilakukan perhitungan secara bersamasama di lapangan.

dokumennyamasih dalam pengajuan banding sehingga proses banding Pemohon Banding memenuhisyarat sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Bahwa dasar pembayaran pajak terutang berdasarkan Pasal 36 ayat (4)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwabanding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak terutang, banding hanya dapatdiajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% dari pajakterutang;Bahwa berdasarkan perhitungan

Pemohon Banding menolak Surat KeputusanTerbanding Nomor KEP1760/BC.8/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan mengajukanbanding;Bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah sebagai berikut:Bahwa Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai,Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor S003803/WBC.06/KPP.0103/NP/2009 tanggal 23 April 2009 tidak benar karena dilakukanberdasarkan perkiraan atau asumsi tanpa memperhatikan buktibukti yang disampaikanoleh Pemohon Banding;Bahwa perhitungan

terhadap SuratPemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi danPajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor S003803/ WBC.06/KPP.0103/NP/2009tanggal 23 April 2009 tidak menyelesaikan permasalahan Pemohon Banding;Bahwa dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1760/BC.8/2009tanggal 22 Juli 2009 menetapkan bahwa nilai pabean sebesar USD 33,183.00 sehinggaatas selisih tersebut Pemohon Banding diharuskan membayar bea cukai dan pajak dalamrangka impor seyjumlah Rp 14.305.199,00;Bahwa perhitungan

Pemohon Banding nilai pabean untuk PemberitahuanImpor Barang adalah sebesar USD 26,954.10 perhitungan Pemohon Banding telahsesuai dengan dokumendokumen pembelian, impor dan dokumen lainnya yangberhubungan dengan transaksi ini;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29234/PP/M.IV/19/2011, tanggal 16 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:e Menolak permohonan banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor

Perhitungan Jumlah Pembayaran :e Kenyataan urugan yang telah dibayar : 235.742,81 me Urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 m>)e Jumlah urugan yang seharusnya tidak dibayar : 119.629,81 m?

Citra GadingAsritama);Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan turut serta menyalahgunakankewenangan dengan melakukan/melaksanakan pekerjaan tidaksebagaimana mestinya sebagaimana yang telah ditetapkan antaraPengguna Anggaran dengan pelaksana pekerjaan;Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Fakultas Teknik UniversitasMataram yang telah bersertifikasi ternyata bahwa Terdakwa telah menerimapembayaran sebagaimana tersebut di atas;Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yangdilakukan

LHA731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 telah dinyatakan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalamhalaman 280 sampai dengan 281, yang mana Majelis Hakim tidaksependapat dengan hasil perhitungan kerugian Negara yangdikeluarkan oleh BPKP tertanggal 17 April 2014. Akan tetapi masihdijadikan rujukan untuk pertimbangan untuk menggunakanpersentase dalam perhitungan kerugian Negara oleh Majelis HakimHal. 58 dari 92 hal. Put.

LHA731/PW22/5/2010tanggal 19 Agustus 2010 sebenarnya bukan merupakan audit akantetapi merupakan perhitungan berdasarkan hasil pemeriksaan CekFisik Pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten LombokTimur. Dengan demikian hasil investigasi BPKP No.

LHA731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 sebenarnya bukanmerupakan audit, akan tetapi merupakan perhitungan berdasarkan hasilpemeriksaan Cek Fisik Pembangunan Dermaga Labuhan HajiKabupaten Lombok Tlmur.

Diperhitungkan c1 SKPPKP d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1)51,635.317.776511.212.727.144 e Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar422.590.632 3 Kelebihan Pajak yang sudah: a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b Dikompensasikan ke Masa Pajak ....

/WPJ.19/2012 yangmemuat perhitungan pajak terhutang yang kurang dibayar dengan perinciansebagai berikut: Semula Ditambah/ Uraian Menjadi RpRp Dikurangi RpPPN kurang bayar 422.590.632 0.00 422.590.632Sanksi bunga 169.036.253 0.00 169.036.253Jumlah PPN yang masih harus 591.626.885 0.00 591.626.885dibayar Bahwa melalui Surat Keputusan tersebut, Terbanding telah menolak keberatanPemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor: 00198/207/09/091/11 tanggal 10Mei 2011 untuk Masa Pajak September 2009 yang Pemohon Bandingsampaikan

(karena pembetulan) 2 DikompcensasIb Dikompen bi PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama z b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 25.788.847.244 b.3 STP (pokok kurang bayar) = b 4 Dibayar dengan NPWP Sendiri 25.788.847.244 b.S Lainlain sc b.G Jumlah (b.1 + b.2 +6.3 + b.4 + b.5) 51.635.317.776 < Diperhitungkan: .1 SKPPKP =i Jumiah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1) $1.635.317.776 JunJab Perhitungan PPN Kurang Bayar ="3 &elebihan Pajak yang sudah: I 5 1fe Jumiah (a +4 PPN yang

NewmontNusa Tengara, NPWP 01.061.573.0.091.000, beralamat di Jalan MegaKuninganLot #5.1 Kuningan, Menara Rajawali Lt. 26, Jakarta Selatan 12950, sehinggapenghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2009 menjadisebagai berikut:Penyerahan EksporPenyerahan yang PPNnya harus dipungutJumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN)Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 51.635.317.776,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 51.635.317.776,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan perhitungan Pajak Masukan maupun kesimpulanMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang antara lain berbunyi sebagaiberikut:Halaman 45:Bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalampersidangan, keterangan para pihak, dan keyakinan hakim, Majelisberpendapat bahwa Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sehingga koreksi Terbanding atas Kredit Pajak berupaPajak Masukan yang dapat diperhitungkan atas PPN Masa PajakSeptember

Dasar Perhitungan Denda Putusan Komisi Pengawas PersainganUsaha Nomor 17/KPPUI/2018 Tanggal 23 September 2019 Nomor17/KPPUI/2018 Tanggal 23 September 201 9;Mengenai hal tersebut diatas perkenankan kami Pemohon Keberatanmenyampaikan argumentasi hukum yang rasional berdasarkan hukumyang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan uraiansebagai mana berikut :I.

serta analisis yang mendalam;25. perhitungan pengenaan denda oleh Komisi Pengawas PersainganUsaha berasarkan asumsi yang didasarkan pada keuntunganperusahaan sebesar 15% dari HPS setelah dikurangi PPN, kemudiankeuntungan tersebut dikurangi dengan PPh sebesar 15% sangat tidakberdasar dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, semestinyapengenaan denda tersebut melalui analisis yang mendalam dankomprehensif sehingga mendapatkan perhitungan yang benar, karenahal ini berdampak luas bagi likuiditas

36 Tahun 2008 namun tarif tersebutuntuk perusahaan non konstruksi dan tarifnya pun tidak demikian ;Pasal 4 (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifatfinal:e. penghasilan tertentu lainnya Pasal 3 ayat 1 PP 51 Tahun 2008 : Tarif Pajak Penghasilan untukusaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:Cc. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukanoleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksuddalam huruf adan huruf b;26.Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam perhitungan

Khusus untuk pemohonkeberatan pada tahun 2018 hanya mendapatkan keuntungan sebesar56% dari nilai kontrak setelah dikurangkan PPN (Dasar Pengenaan27.Berdasarkan penjelasan nomor 25 dan 26 diatas sangat jelas apabilakarena kekhilafan administrative Pemohon Keberatan dianggapbersalah melanggar Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999maka perhitungan denda yang benar adalah sebagai berikut : Nilai Kontrak Include PPN Rp 32.279.715.000,00 Dikurangi PPN Rp 2.934.519.545,00 Halaman 10 dari 83 halaman Putusan

Dan apabila Pemohon Keberatan dianggap bersalah melanggar pasal22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka mohon mgjelisHakim memutuskan perhitungan pengenaan Denda yang benarsesuai dengan Peraturan yang berlaku yakni sebesar Rp 586.903.909(lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga juta sembilanratus sembilan rupiah ); 22022 onn noe noeApabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara a quoberpendapat lain, Pemohon