TPK/2015Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20Tahun 2001.SUBSIDAIRrm Bahwa terdakwa ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd selaku Kepala SDN Laju DesaLaju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, pada waktu yang tidak diingat sekitarBulan September tahun 2012 dan Oktober tahun 2012 atau setidak tidaknya padawaktuwaktu tertentu dalam tahun 2012

Laju sebesar Rp. 143.116.321,(seratus empatpuluh tiga juta seratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No.20 tahun2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, yang unsurunsur sebagaiHal 112 dari 149 hal, Put.

DAUD, Terdakwa III BAHGIA BIN BUDIMAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan primair : pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2),ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Dengan demikian pidana yang dijatunkan Majelis harusmempertimbangkan hal tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalahdan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biayaperkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b,ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor : 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang

MK Negara telah dirugikan sebesarRp.65.550.000, (Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima PuluhRibu Rupiah).mene Perbuatan Terdakwa NUREWIYATI Binti TAHARUDDINPanggilanDEWI MK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang undangHalaman28 dari 154 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2016/PN.PdgNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ubah dan ditambahdengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana KorupsSi.

.29.422.500,00(dua puluhsembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah) kepadaPenuntut Umum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim = akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) danayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:Halaman127 dari 154 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2016/PN.PdgSetiap orang ;Secara melawan hukum;Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi ;4.

dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa ;e Telah mempelajari buktibukti yang diajukan didepan persidangan ;e Telah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum, yangdibacakan pada tanggal 7 April 2015 pada pokoknya mohon agarMajelis Hakim menjatuhkan :Menyatakan Terdakwa WAYAN SUTAMA, S.Pd. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu TURUT SERTAMELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan PrimairJaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dariDakwaan Primair tersebut.Menyatakan Terdakwa WAYAN SUTAMA, S.Pd. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu TURUT SERTAMELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana

tahunanggaran 2012) dan sampai dengan tahun anggaran 2013 telahmenimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 683.765.882,(enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribudelapan ratus delapan puluh dua rupiah) sesuai dengan LaporanHasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi BaliNomor : SR433/PW22/5/2014 tanggal 12 Agustus 2014; Bahwa perbuatan terdakwa WAYAN SUTAMA S.Pd. diatur dandiancam pidana menurut ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2014, tentang penetapan hari sidang.Berkas perkara dan surat surat lain yang Bersangkutan.Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa serta memperhatikanbukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.umum1Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntutsebagai Berikut;Menyatakan terdakwa Khaidir M.Y Bin (alm) Muhammad Yakop terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum Bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya terdakwatetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 6 ( enam

mempertimbangkan apakahBerdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindakpidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengandakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primer tersebut yaitu Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2),ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai Berikut:1 Setiap orang ;2 Secara melawan hukum;3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;4 Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;5 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

Pamudji Bin Djemakir sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang undang nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Hal 21 dari 151 hal Putusan No. 21/Pdt.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PSTSUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Ir.

H, Pamudjibin Djemakir.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta yang diperolehdi persidangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan kesesuaiannyadengan pasalpasal yang didakwakan kepada Terdakwa.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dalam bentukSurat Dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :Hal 126 dari 151 hal Putusan No. 21/Padt.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PSTPrimair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun.Subsidair : Melanggar Pasal 3 Jo.

pertimbanganpertimbangan hukumyang konkrit dan akurat;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebutberdasarkan faktafakta hukum yang diperoleh selama dalampemeriksaan dipersidangan perkara ini;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini denganbentuk Dakwaan Subsidaritas, yaitu sebagai berikut:Primair: Perbuatan terdakwa Yahya Alias Sayed Assegaf AliasHabib Yahya Bin Muhammad = Assegaf tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 ayat (1),(2),(3) UndangUndang Nomor 31Halaman 94 dari 144 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PN PIkTahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHPidana;Subsidair:Perbuatan terdakwa Yahya Alias Sayed Assegaf AliasHabib Yahya Bin Muhammad Assegaf sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Ayat

Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telahmendakwa Terdakwa Yahya Alias Sayed Assegaf Alias Habib YahyaBin Muhammad Assegaf berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18Ayat (1),(2),(3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHPidana;Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsurunsur yangterkandung dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1),(2),(3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitersebut adalah;Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanHalaman 95 dari 144 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PN PIkmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan

.: 58 /Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm 147Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusunsecara Subsidaritas, yaitu :Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor

Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dulu harusmempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Huruf b,ayat (2) dan ayat (8) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Menyatakan Terdakwa MASYULA alias ULLAtidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar pasal 2 ayat(1) jo. pasal 18 UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dengan UURI Nomor : 20 tahun 2001,sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Primarr ;2. Membebaskan Terdakwa MASYULA alias ULLA dari Dakwaan Prima ;3.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MASYULA, terdapat Kerugian Negarasebesar Rp. 2.518.056.404, (Dua milyar lima ratus delapan belas juta limapuluh enam ribu empat ratus empat rupiah) berdasarkan hasil audit internalBank BPR Jawa Timur Bank UMKM Jawa Timur.Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU RI Nomor

., bersalah melakukan tindak pidana KORUPSIsebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1)huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) UndangUndang R.I No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWI KURNIAWATI, SKM.

Hal inisebagaimana hasil pemeriksaan auditor dari Inspektorat Kabupaten BondowosoNomor X.700/903/430.11.1/2016, tanggal 21 Oktober 2016 atas laporan hasilpenghitungan kerugian Daerah/negara telah mengakibatkan kerugian negara cq.keuangan daerah sebesar kurang lebih Rp. 101.043.000,00 (seratus satu jutaempat puluh tiga ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1)Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Jo. ayat (2) Jo. ayat (3) Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa DEWI KURNIAWATI, SKM selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada kegiatan penyediaan kompenen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor, pekerjaan

SYUKUR KELA BRAJO Bin KLARAJO PENGHULUdibebaskan dalam dakwaan Primair, melakukan Turut melakukan TindakPidana Korupsi dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair;2. Menyatakan Terdakwa Drs.

Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI.No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UUNo. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;2. Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat merugikan keuangan PD.BPR Djoko Tingkir sebesar Rp.11.216.045.352, (sebelas miliar duaratus enam belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluhdua rupiah) atau sekitar jumlah itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal

untuk menentukan bersalah atau tidaknyaterdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatanyang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan olehPenuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut:Primair : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP; 106 Subsidair : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001

berkenaandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwadipersidangan;Telah membaca dan memperhatikan barang bukti yang diajukandipersidangan;Telah mendengar Tuntutan yang dibacakan pada hari senin tanggal 07Nopember 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :1) Menyatakan terdakwa Mariatul kiftiah tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPdalam dakwaan Primairdan oleh karena itu membebaskanterdakwa dari dakwaan tersebut ;2) Menyatakan terdakwa Mariatul kiftiah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dimaksud dalam

MARIATUL KIFTIAH sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa ia terdakwa Hj.

2 ayat (1 )jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1 )ke 1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

(enam ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribuempat ratus tiga puluh sembilan rupiah)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakism akan mempertmibangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum seperti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalahsesuai dengan dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntun Umum melakukan tindak pidanadengan dakwaan sebagai berikut :Dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat ( 1 ) Jo.

2 ayat ( 1 ) Jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberfantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Kirupsi Jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke1 KUHP, unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang ;2. Melawan Hukum ;3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;5. Orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindakpidana ;Ad.1.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwamelalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi tanggal 16 April 2018, yangHal 17 dari 216 halaman Perkara Nomor : 67/Pid.SusTPK/2017/PN.Kdipada amar pembelaannya mohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:Menyatakan terdakwa RIDWAN BIN LA BAT tidak terbukti memenuhiunsur Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang

diuraikan bersamaandengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka untuk itu terlebih dahuluakan dipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaanyang bersifat subsidaritas, yaitu dakwaan: PRIMAIR:Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;SUBSIDAIR:Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55

ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidaritas maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan DakwaanPrimair, Dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan apabila Dakwaan Primair tidakterbukti sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidairtidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana

Bdg, tanggal 7 Juni 2016 ;; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan a quo,seluruh alasanalasan keberatan baik yang termuat dalam Memori BandingPenuntut Umum maupun dalam Kontra Memori Banding Penasehat HukumTerdakwa dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidaritas sebagai berikut : Primair : pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Subsidair: Pasal 3 jo.

tingkat banding berpendapat bahwa pertimbanganMajelis Hakim tingkat pertama terhadap tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa sudah Tepat dan Benar menurut hukum, sehingga pertimbanganhukumnya dapat dijadikan dasar Majelis Hakim tingkat banding dalam memutusperkara ini ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapatterhadap alasanalasan keberatan Penuntut Umum yang menyebutkan bahwapenerapan pasal dalam amar Putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengantuntutan Penuntut Umum yaitu Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

Biaya Photo Copy sebesar Rp. 995.000,Jumlah Pengeluaran sebesar Rp. 836.613.182,Nilai Prestasi yang diterima sebesar Rp. 0.Jumlah Kerugian Negara sebesar Rp. 836.613.182,Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) Ke1e KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDIAIR

Negeri Gunungsitoli No.10/Pid.B/2011/PN.GS, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan danMahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti terteradibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwaditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwadibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilandan dalam tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf ayat (2),(3)UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1e KUHPjo.

JANTJE S.D MANDAGI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP.

JANTJE S.D MANDAGI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal56 Ayat (2) KUHP.

IX.AMB/06/2017, tanggal 14 Juni 2017 atau setidaktidaknyasekitar jumiah itu ;~ Perbuatan terdakwa PETRUS ERUPLEY,SE diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ;ke~1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ; lsHalaman 10 dari 137 Putusan Nomor 36/Pid. SusTPK/2017/PN Amb SUBSIDAIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dan untuk menentukanbersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsurunsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana

putusan ini yangkiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikutdipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindakpidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkaptersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa PenuntutUmumMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukantindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :Primair : Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 Jo. UU RINo.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP :jopasal 65 KUHPSubsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 Jo. UU RI No.20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTidak Pidana Korupsi Jo.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritasmaka pertama tama majelis hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaianhukum atas dakwaan primair terlebih dahulu,yang apabila dakwaan primair terbukti makadakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi,namun sebaliknya apabila dakwaanprimair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dakwaan subsidair.Menimbang bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa telah melakukantindak pidana sebagaimana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang No.31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang No.20 tahun 2001tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, jo pasal 65 KUHP ayat (1)KUHP ,dengan unsurunsur sebagai berikut :1.