tanah, yang diajukan oleh Tergugat XVII harusditolak ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai exceptio domini yang diajukanoleh Tergugat II, VI, X, Xl menurut Majelis haruslah ditolak karena bantahan bahwatanah sengketa adalah milik Tergugat I sudah memasuki pembuktian materi pokokperkara;Menimbang, bahwa untuk eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, VI, X, Xlbahwa Para Penggugat sudah dianggap melepaskan haknya karena tanahsengketa telah dikuasai oleh Tergugat dan diteruskan Tergugat II lebih dari 26tahun

Usaha Milik Daerah(BUMD).c Secara operasional dan seiring denganperkembangannya, maka pada tahun1990 Bank Pembangunan Daerah JawaTimur meningkatkan statusnya dariBank Umum menjadi Bank UmumDevisa, hal ini ditetapkan dengan SuratKeputusan Bank Indonesia Nomor23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.d Untuk memperkuat permodalan, makapada tahun 1994 dilakukan perubahanterhadap Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992menjadi Peraturan Daerah PropinsiDaerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26Tahun

Telan dikuasai olehBERNARD SUBARDJA semasa almarhum hidup, sampai dengansaat ini dikuasai oleh Para Ahli warisnya, yakni Tergugat IlIntervensi 3, dalam kurun waktu yang telah melampaui bataswaktu 5 (lima) tahun, begitupula dengan keberadaan SertifikatHak Milik telah terbit sejak 1993, artinya telah terbit sejak 26Tahun yang lalu (melampaui batas waktu 5 (lima) tahun), makadengan demikian sudah tepat dan berlandaskan hukum suratjawaban dari Tergugat dalam perkara ini (Kepala KantorPertanahan Kota

dokumen SPP UP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLSyang diajukan oleh bendahara pengeluaran.(2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh PPKSKPD.(3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak Ilengkap, PPKSKPDmengembalikan dokumen SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi Terdakwa selaku bendahara pengeluaran DPPKA Kota Bengkulumemiliki tugas berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 26Tahun

tanah, yang diajukan oleh Tergugat XVII harusditolak ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai exceptio domini yang diajukanoleh Tergugat II, VI, X, Xl menurut Majelis haruslah ditolak karena bantahan bahwatanah sengketa adalah milik Tergugat I sudah memasuki pembuktian materi pokokperkara;Menimbang, bahwa untuk eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, VI, X, Xlbahwa Para Penggugat sudah dianggap melepaskan haknya karena tanahsengketa telah dikuasai oleh Tergugat dan diteruskan Tergugat II lebih dari 26tahun

dua puluh lima persen), kemudian termin kedua progres 45% kuranglebih Rp. 8.000.000.000, (delapan milyar rupiah), termin ketiga progres65% (enam puluh lima persen) kurang lebih Rp. 8.000,000.000, (delapanmilyar rupiah), dan termin keempat progres 93% (sembilan puluh tigapersen) pembayaran kurang lebih Rp. 14.000.000.000, (empat belasmilyar rupiah), jadi total yang sudah terbayar kurang lebih Rp.50.000.000.000, (/ima puluh milyar rupiah);Bahwa pembayaran uang muka dilakukan pada bulan Mei tanggal 26tahun

yang terutang, Pemohon Banding telahmelakukan kewajiban pembayaran lebih dari 50% atas SKPKB PPh Pasal26 Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yaitu sebesarRp5.556.884.004,00 (Rp5.555.884.004,00 + Rp1.000.000,00) dengan copySSP terlampir pada Lampiran Nomor 3 sebagai berikut:a. sebesar Rp5.555.884.004,00 pada tanggal 20 Juni 2013;b. sebesar Rp1.000.000,00 pada tanggal 14 November 2013;PERMOHONAN BANDING1Pokok Sengketa Bandingbahwa pokok sengketa Banding adalah Penerbitan SKPKB PPh Pasal 26Tahun

Pemohon Banding telahmelakukan kewajiban pembayaran lebih dari 50% atas SKPKB PPhPasal 26 Nomor 00001/204/02/115/13 tanggal 4 Juni 2013 yaitu sebesarRp 10.745.660.130,00 (Rp 10.744.660.130,00 + Rp1.000.000,00) dengan perincian dan copy SSP terlampir pada LampiranNo. 3 sebagai berikut:a. sebesar Rp 10.744.660.130,00 pada tanggal 1 Juli 2013,b. sebesar Rp 1.000.000,00 pada tanggal 14 November 2013;Permohonan BandingPokok Sengketa BandingBahwa pokok sengketa Banding adalah Penerbitan SKPKB PPh Pasal 26Tahun

Leuser di ProvinsiDaerah Istimewa Aceh.Bahwa menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola KawasanEkosistem Leuser, di wilayah Aceh adalah seluruh kawasanyang ditetapbkan dengan fungsi utama melindungi kelestarianlingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dansumber daya buatan yang terdiri dari KEL sebagai KawasanSuaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam.Halaman 24 Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT BNA.Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26Tahun

Putusan Nomor 1006/B/PK/PJK/2016Pajak Nomor 14 Tahun 2002 mengenai pembayaran sebesar 50% (limapuluh persen) dari jumlah pajak yang terutang, Pemohon Banding telahmelakukan kewajiban pembayaran lebih dari 50% atas SKPKB PPhPasal 26 Nomor 00006/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yaitusebesar Rp9.483.083.170;Permohonan BandingPokok Sengketa Bandingbahwa pokok sengketa Banding adalah Penerbitan SKPKB PPh Pasal 26Tahun Pajak 2004 dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah AgungNomor 2239 K/PID.SUS/2012

.: 08 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 26tahun, dan tahun dan tanpa tanda tangan Kepala Desa SebagaiPenanggung jawab;7) 1(satu) lembar surat Tindak lanjut perdes Nomor02/BPD/SM/II/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditanda tanganioleh an. KAYATUN selaku Ketua Bandan Permusyawaratan Desadan dicap dengan cap BPDsumber Mulia ;8) 1(satu) lembar surat laporan pertanggung jawaban ADD tahaap Illtahun 2011 Nomor: 600/32/2012 tanggal 20 februari 2012 yang ditanda tangani selaku camat pelaihari an.

No. 26Tahun 1998);a. Bahwa petitum angka 3 gugatan para Penggugat a quo yang menuniutagar: Menyatakan dan menetapkan bahwa PT. PERKEBUNAN,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG (disingkatPT. BANTAR GADUNG) adalah sah dan berharga sebagai Badan Hukum.b. Bahwa yang berwenang menyatakan/melakukan pengesahan sah atau tidaknya perseroan menjadi Badan Hukum yaitu: Menteri Hukum dan HAMRl.

Romli Atmasasmita, SH.LL.M dan Hartono Tanoesoedibjo diciptakanseolaholah ada kegiatan baru berupa kegiatan pendirian dan perubahanBadan Hukum yang dipungut sebesar Rp.1.000.000, per akta dan kegiatanpemesanan nama perusahaan dipungut sebesar Rp.350.000, yang seolaholah kedua pungutan atas kegiatan tersebut berada di luar lingkup pelayananJasa Hukum sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 26Tahun 1999 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Departemen Kehakiman

Romli Atmasasmita, SH.LL.M dan Hartono Tanoesoedibjo diciptakanseolaholahn ada kegiatan baru berupa kegiatan pendirian dan perubahanBadan Hukum yang dipungut sebesar Rp.1.000.000, per akta dan kegiatanpemesanan nama perusahaan dipungut sebesar Rp.350.000, yang seolaholah kedua pungutan atas kegiatan tersebut berada di luar lingkup pelayananjasa hukum sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 26Tahun 1999 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Departemen

Romli Atmasasmita, SH.LL.M dan Hartono Tanoesoedibjo diciptakanseolaholah ada kegiatan baru berupa kegiatan pendirian dan perubahan badanhukum yang dipungut sebesar Rp.1.000.000, per akta dan kegiatanpemesanan nama perusahaan dipungut sebesar Rp.350.000, yang seolaholah kedua pungutan atas kegiatan tersebut berada di luar lingkup pelayananjasa hukum sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 26Tahun 1999 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Departemen Kehakiman

No.655 K/Pid.Sus/2010yang berlaku, oleh karena terlihat jelas dari pungutan akses fee tidakdisebutkan sebagai salah satu item dalam Peraturan Pemerintah No.26Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2000 tentang Tarif AtasJenis Penghasilan Negara Bukan Pajak dan ihwal kerjasama antara PT.SRD dengan KPPDK tidak pula termasuk sebagai salah satu item dalamKeputusan Presiden No.7 Tahun 1998 tentang Kerjasama antaraPemerintah dan Badan Hukum Swasta Dalam Pembangunan danPengelolaan Infrastruktur,

itu benar.e Bahwa yang dimaksud dengan gaji pokok sesuai SKEP1433 tahun 1987 adalah gaji pokok yang berhak diterimasebulan sesuai sistem gaji yang berlaku pada saat pensiun ;Bahwa Tahun 2004 tergugat melakukan restrukturisasi dan memPHK 6500karyawan , dimana 3500 orang dibayar kekurangan besaran pensiunnyasebesar Rp.200 milyar dan acuannya adalah upah pokok ditambahtunjangan tetap dan berdasarkan kesepakatan homan ( bukti PP 58 ).Bahwa sebelum perkara ini, pernah ada perkara yaitu perkara nomor 26tahun

DEDI IRAWAN Ahli Waris Almarhum SENEN Umur 26Tahun beralamat di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau146. LAMIJO Umur 70 Tahun beralamat di Desa PurworejoKecamatan Aek Kuo147. JUTARMAN Ahli Waris Almarhum MASUJAK Umur 36Tahun beralamat di Desa Purworejo Kecamatan Aek Kuo148. YATI Umur 68 Tahun beralamat di Desa PurworejoKecamatan Aek Kuo149. YABANI Ahli Waris Almarhum JAELANI Umur 54 Tahunberalamat di Desa Purworejo Kecamatan Aek Kuo150.

penyelidik yang bukan berasal dari KepolisianRepublik Indonesia, antara lain:a) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UUKejaksaan).Bahwa dalam Bab Ill tentang Tugas dan Wewenang,Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan menyatakanbahwa: Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugasdan wewenang (d) Melakukan penyelidikan terhadaptindak pidana tertentu berdasarkan UU.Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa:Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangansebagaimana diatur misalnya adalah UU Nomor 26tahun

Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 26Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Saranadan Prasarana Wilayah Pedesaan Kabupaten Karawang tanggal 17Oktober 2011 Desa Kuta Karya juga menerima Bantuan KeuanganKhusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan Tahun2011 senilai Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).5.

khusus pembangunanPrototype Kantor Desa Tahun 2010 termasuk Desa Kutakarya.Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2009 tentangAlokasi Dana Desa dan Keputusan Bupati Karawang Nomor :147.25/Kep.646Huk/2011 tanggal 07 Juli 2011 tentang BesaranAlokasi Dana Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran2011,Desa Kuta Karya menerima Alokasi Dana Desa Tahap IIsenilai Rp. 52.598.000, (lima puluh dua juta lima ratus sembilanpuluh delapan ribu rupiah).Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 26Tahun

Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 26Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Saranadan Prasarana Wilayah Pedesaan Kabupaten Karawang tanggal 17Oktober 2011 Desa Kuta Karya juga menerima Bantuan KeuanganKhusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan Tahun2011 senilai Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).12.

Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 26Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Khusus PeningkatanSarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan Kabupaten Karawangtanggal 17 Oktober 2011 Desa Kuta Karya juga menermaBantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan PrasaranaWilayah Pedesaan Tahun 2011 senilai Rp. 100.000.000, (seratusjuta rupiah).49312.Pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor : 978/Kep.469BPMPD/2011 Tentang Bantuan KeuanganKepada Pemerintah Desa Dalam Rangka

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah;10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Nasional;11.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu;12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral danBatubara;13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26Tahun 2018

perbuatan yang tidak terukur baik secara proseduralmaupun secara substansial yang pada gilirannya merupakan melawanhukum (on rechmatieg overheidsdaad), karena Terbanding sekarangTermohon Peninjauan Kembali telah melakukan eksekutor untuk keduakalinya, setelah eksekusi pertama dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.Oleh sebab itu, Keputusan Terbanding Nomor KEP1644/WPJ.06/2013tanggal 31 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26Tahun

Daerah KotaTegal TA. 2008.2) Asli Lampiran Perda Kota Tegal No : tahun2008 =s tanggal 6 Februari 2008 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kota Tegal TA. 2008.3) Asli Lampiran Perda Kota Tegal No : 8tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kota Tegal TA. 2008.4) Asli Lampiran Peraturan Walikota TegalHal.No : 19 tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008tentang Penjabaran Perubahan APBD KotaTegal TA. 2008.Asli Peraturan Gubernur Jateng No. 26tahun