Ditemukan 9244 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2tahun 26tahun 29tahun 23tahun 28tahun 22tahun 21tahun 20tahun 24tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1091 — 790 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keseimbangan kepentingan antara: (i) kKonsumen ataumasyarakat pengguna jasa telekomunikasi selular; dengan (ii) kKepentinganoperator atau penyelenggara jasa telekomunikasi (termasuk Pemohon).Hal tersebut tertuang secara tegas dalam penjelasan dari pihak DitjenPostel yang dimuat dalam Risalah Pertemuan Ditjen Postel dengan KPPU(Termohon Keberatan) tanggal 30 Agustus 2007 (pada lembar ke3paragraph terakhir), yang kami kutip berbunyi sebagai berikut:Besaran tarif maksimum yang ditetapkan dalam KM Nomor 27Tahun
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST
DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
579 — 207
  • Untuk mendukungkesimpulan auditnya sehingga kesimpulan audit yang dihasilkan oleh auditor.Dengan mengutip pendapat ahli tersebut menjadi tidak bias dan tetap obyektif dantidak memihak;Bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara dalam PP No. 27tahun 2014 disebutkan mengatur wewenang untuk menetapkan penggunaanpemanfaatan atau pemindah tangannya barang milik negara yang berada padaHal.549 putusan No.120/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.pengelola barang dan melakukan pembinaan, pengawasan
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

237 — 58
  • Bahwa seandainya memang penggugat terbanding tidak berhak atastanah tersebut, kenyataan bahwa tergugattergugat sampai sekian lama (27tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut menimbulkananggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 13 April 2016 — H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN
133 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Copy Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 27Tahun 2009 tanggal 06 Oktober 2009 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010;2. Copy Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan KuasaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan KerjaPerangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi KalimantanSelatan Tahun Anggaran 2010;3.