diatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta belummemenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagiterdakwa maupun pelaku tindak pidana ;Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk serta adanya barang bukti dalampersidangan maka perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwasebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum jyaitu. melanggarketentuan pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RepublikIndonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat(1) KUHP telah terbukti ;Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim menyatakan bahwaterdakwa terbukti melakukan kejahatan dalam dakwaan Subsidair pasal 3 ayat(1) jo pasal 18 Undangundang

.5.000, (lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan denganseksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakanulangan dari tuntutannya, yang pada pokoknya berpendapat bahwa hukuman yangdijatuhkan atas diri terdakwa terlalu ringan dan belum sesuai dengan rasa keadilanmasyarakat ;Menimbang, bahwa demikian pula mengenai dakwaan yang terbukti, JaksaPenuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan pertamaPrimair, yaitu melanggar pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi193sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Republik IndonesiaNo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan denganseksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidaksependapat dengan alasan

., M.Si terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah "yang melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama dan berlanjut" sebagaimana sebagaimana diatur dandiancam dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr.

adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangseharusnya memberi contoh dalam perilaku dan perbuatan tetapi justrubertentangan dengan progam pemerintah dalam rangka pemberantasanTindak Pidana Korupsi;Halhal yang meringankan : Terdakwa masih muda usia; Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, makabiaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangHal. 113 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

bersalah atau tidaknya terdakwa,maka akan dipertimbangkan terlebin dahulu apakah perbuatan yang dilakukanoleh terdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan oleh Penuntut Umumdalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidairitas sebagai berikut:PERTAMAPRIMAIR : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 147 Perkara KorupsiTahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

PertamaSubsidair, dan sebaliknya apabila unsurunsur dari Dakwaan Alternatif PertamaPrimair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan selain danselebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi, adapun apabila dakwaan AlternatifPertama Primair dan Dakwaan Alternatif Pertama Subsidair tidak terpenuhi, makapengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair, PenuntutUmum telah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan yang melanggarketentuan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU148RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :berikut:Ad.1.1.

DAMAYANTI, S.Pi Binti HERRY HARYADIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UUNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;.

melakukantindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karenanya harusdibebaskan;Menimbang, bahwa pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa maupunPenasihat Hukumnya saling bertolak belakang, oleh karena itu Majelis akanmempertimbangkan konteks perbuatan Terdakwa yang dinilai terbukti olehPenuntut Umum di satu pihak dan tidak teroukti menurut Penasihat Hukum di lainpihak;Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengandakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Halaman 106 Putusan Nomor

sehinggamengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp. 1.593.859.158,(SatuMilyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh SembilanRibu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Atas Kerugian Negara /Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar dari Inspektorat KotaBanjar Nomor 700/02/LHPPKKNDInspektorat tanggal 12 Pebruari 2015.34Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal

2 ayat(1) Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPUJo pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidiair Bahwa ia TerdakwaNUR RIFAI, SH.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang98Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :Setiap orang;Secara Melawan Hukum;Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Sisa kerugian Negara Rp 4.616.568.267.00Jumlah kerugian negara seluruhnya berjumlah Rp 4.616.568.267,00 (empatmilyar enam ratus enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu duaratus enam puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah itu ;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi dan diancamdengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

No. 199 PK/Pid.Sus/2011OND OB ON =Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 18 September 2007yang isinya adalah sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Dulmanan Bin Ramelan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang

IRSYADHANAFI sebagai Penerima Kuasa Direktur berdasarkan Akta Notaris FAUZIAGUS, SH Nomor 34 tanggal 23 November 2012, dan terdakwa sendiri sebagaiPemberi Kuasa juga telah menikmati sebagian dari uang tersebut untukkepentingan pribadinya.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, makasegala yang terdapat pada Berita Acara Sidang Perkara ini, menjadi bagian yangtidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, yaitu:Primair, perouatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Subsidair, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;124Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan

(namun oleh TERDAKWAuangnya tidak disetor kekashanya catatansaja). 20. 06042011 TERDAKWA memberikansaya catatan mengenaiuangSUMDES yang masukdankeluar yang diterima 7dikelolaoleh TERDAKWAberupa: 1.654.000. 2.062.500. 408.500(menggunakanuangARIF N: PENERIMAA untuk131sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor :31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 KUHP jo.pasal 64 ayat(1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;2. Menyatakan terdakwa ARIF HIDAYATULLOH, S.H Bin (Aim.) ZAINUDDINAL Y terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara berlanjut,sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo.

secara tertulis tanggalMaret 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya sebaliknya atas jawabanjaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tidak mengajukan Duplik secaratertulis hanya secara lisan pada persidangan tanggal 19 Maret 2014 menyatakan tetappada pembelaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaanyang disusun dengan subsideritas atas Primer Subsidair yaitu :Primer : Perobuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana dirubah dengan UURI No. 31 tahun 1999 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;Subsider : Perouatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 joPasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana dirubah dengan UURI No. 31 tahun 1999 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa dalam hal surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusundengan bentuk Primair Subsidaritas

Dan Ferri Andirian menerima cek sebesarRp.150.000.000,Halaman 79 dari 132 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PN BglMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Kumulatif Subsidiaritas, yakni:Dakwaan KESATU:Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Jo Pasal 20 UndangUndangNomor 31 Tahun

LIAN SUASA didakwa dalam Dakwaankesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Jo Pasal 20 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang unsurunsurnyasebagai berikut :Halaman 80 dari 132 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl1. Unsur Setiap Orang;2. Unsur Secara Melawan Hukum;3.

ZAITUN sebagaimana diatur dan diancampidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SubsidairBahwa terdakwa H. ZAITUN bin ARSIN selaku Direktur CV. Bakti MembangunBerdasarkan Akta pendirian Perseroan Komanditer CV.

segala sesuatu yang tercatat dalam BeritaAcara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggapmenjadi satu kesatuan dalam putusan ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana DakwaanPenuntut Umum.Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusunsecara subsidairitas, yaitu :Putusan Nomor 50/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 204 dari 250PrimairSubsidairLebih subsidair: Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;: Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang

ayat (1) ke1 KUHP ;: Pasal 9 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusunsecara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkanDakwaan Primair, yaitu Pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsur unsurnyasebagai berikut :1.

Oston Gultom secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi jo UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir.

OSTON GULTOM sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana. SUBSIDIAIR: Bahwa terdakwa Ir.

auditorpada perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangansebagaimana diuraikan di atas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah sesuaidengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa ataukah tidak maka Majelis Hakimakan mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukantindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :Dakwaan Primair : diatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun2001 tentang perubahan UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Republik

La Tjeng (Direktur PT IntiPapua Mandiri);Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangandianggap telah termuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa TERDAKWA didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan:PRIMAIRMelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diperbaharuidengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPSUBSIDAIRMelanggar Pasal 3 Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR telah terpenuhi danterbukti menurut hukum;Menimbang, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya dihalaman 3 sampai dengan halaman 5 menyatakan semua unsur Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Jo.

dikembalikan kepadayang berhak dari mana barang bukti tersebut di sita, mengembalikankemampuan, nama baik harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukansemula dan membebankan ongkos perkara kepada negara;Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada tanggal27 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanayang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surattuntutannya yaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Kaltim tahun anggaran 2013yang diberikan kepada LPK Sempoa Corporations Bontang Surat TugasNomor ST04/PW17/5/2018 tanggal 8 Januari 2018 diduga telah merugikanKeuangan Negara sebesar Rp. 600.470.000, (Enam ratus juta empat ratustujuh puluh ribu rupiah).Halaman 22 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN SmrPerbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Moeljatno, SH,AsasAsas Hukum Pidana; 2002, hlm.130131);Halaman 169 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN SmrMenimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifatmelawan hukum dari perbuatanperbuatan yang didakwakan walaupun dalamrumusan delikdelik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa apakah berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan terpenuhi unsur melawan hukum sebagaimana yangdimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, dalam perbuatan Terdakwa?

Pertamina (BUMN) tersebut sebesarRp111.000.000.000,00 milyar atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut;Perbuatan Terdakwa SANTUN NAINGGOLAN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

No. 163 PK/Pid.Sus/2015Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BandungNomor:73/Pid.Sus/TPK/PN.Bdg. yang telah berkekuatan hukum tetap.Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaanprimairmelanggar pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang No.31 tahun 1999jo.

Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebuttidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak dan putusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1259 K/PID.SUS/2012 tanggal 29Agustus 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetapberlaku;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon PeninjauanKembali / Terpidana;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

ANANTO SUKMONO tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP ;Membebaskan Terdakwa Ir.

Nias yaitu dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan olehTerdakwa.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

ALI, M.M. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;2. Menyatakan terdakwa Drs. H. RUSLI M.

Primair : pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUH Pidana ;2.

Menyatakan Terdakwa LIMARWAN SURYA dan SUAIDI ARIEF telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanabersamasama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KitabUndangUndang Hukum Pidana dalam Dakwaan Pertama Primair ;2.

Menyatakan terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI terbukti Secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun2001 Tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/201 7/PT PALtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.