Ditemukan 1052 data
216 — 125
Pengadilan TUN JakartaNo. 43/G/2016/PTUNJKT, tanggal 10 Mei 2016, (fotokopi darifotokopi) ;Judul Proposal Skripsi Pengaruh Tehnik Sikat Gigi, PerilakuDalam Bersikat Gigi, Gaya Hidup dan Sense of CoherenceTerhadap Kesehatan Mulut di Kalangan Remaja Indonesia,Kasus Siswa SMPN 107 Jakarta Selatan atas nama PrincessJANF, Program Pendidikan llmu Kedokteran Gigi FakultasKedokteran Universitas Yarsi 2015 , (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Judul Proposal Skripsi Prevalensi Kejadian PeriodontitisTerhadap Lansia
EKO HARTOYO, SH
Terdakwa:
HAMZAH Bin Alm H. SAHRI
56 — 70
Batang
- 1 (satu) Bandel LPJ Dana Desa (DD) Pretek Tahap III Thn Anggaran 2019
- 1 (satu) bendel (LPJ) bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pretek Untuk Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Psyandu Balita dan Posyandu Lansia Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
- 1 (satu) Bendel LPJ Dana Desa (DD) Tahap Tahun Anggaran 2020 Pembangunan Rabat DK Plenden RT 02 RW 01 Desa Pretek
- 1 (satu) Bandel Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Pretek Kecamatan Pecalungan
1.OKTO SAMUEL SILAEN, SH.,MH
2.EDISON EDWARD FREDY RAJAGUKGUK, SH
3.AMBO RIZAL CAHYADI, SH.,MH
4.MA'RUF MUZAKIR, SH
5.NOVRYANTINO JATI VAHLEVI, SH
Terdakwa:
JUHRIMAN Bin JIDIL Alm.
198 — 81
Stone II Rp 209.397;
- PPN atas Pembelian Paving Stone Rp 2.282.036;
- PPN atas belanja Konsultan (RAB & Gambar) Rp 348.836;
- PPN atas pembelian semen @ 50 kg (Halaman TK) Rp 113.136;
- PPN atas pembelian paving stone (halaman tk) Rp 697.989;
- PPH Final atas belanja Konsultan Perencana (Halaman TK) Rp 139.535;
- PPN makan minum RT 01 Rp 145.455;
- PPN makan minum RT 03 Rp 145.455;
- PPN makan minum posyandu lansia
Rp 272.727;
- PPN makan minum rapat Rp 318.182;
- PPN makan minum RT 02 Rp 145.455;
- PPN makan minum Posyandu Lansia Juli Rp 272.727;
- PPN makan minum RT 03 Juli Rp 145.455;
- PPN makan minum TK Juli Rp 409.091;
- PPH 21 makan minum posyandu balita Juli Rp 81.818;
- PPH 21 makan minum TK juli Rp 122.727;
- PPN makan minum Posyandu Balita Juli Rp 272.727;
- PPN makan minum RT 02 Juli Rp 145.455;
li>
- PPN makan minum RT 01 Juli Rp 145.455;
- PPH 21 makan minum Posyandu lansia Juli Rp 81.818;
- PPN makan minum Posyandu Balita Rp 272.727;
- PPN makan minum tamu Rp 227.273;
- PPN makan harian Rp 227.273;
119.
166 — 66
Memberikan penjelasan tentangkelengkapan persyaratan pembuatan paspor dan tatacara pengisianformulir perdim 11 dan surat pernyataan tidak bekerja di luar negerikepada para pemohon serta mengutanakan pelayanan kepada lansia,bayi dan orang sakit; c). mengarahkan pemohon pada setiap tahapandalam pengurusan paspor.
ENJANG SLAMET, SH.
Terdakwa:
NAJIB, S.Sos
175 — 189
,MM) Nomor : 820/02tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan sekarang adalah :e Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang bina Keluarga balita;e Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang bina keluarga remaja;e Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang bina kKeluarga lansia;e Pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro keluarga;e Pemantauan perkembangan ketahanan keluarga;Tugas saksi sebagai narasumber pada Kegiatan Pelayanan Operasional IntegrasiProgram KKBPK dan Program Lainnya pada Dinas Pengendalian
NAJIB, S.Sos adalahMemberikan penyuluhan kepada masyarakat Kampong KB terkait masalah BinaKeluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha MikroKeluarga.Saksi tidak tahu besaran ataupun sumber dana dari kegiatan tersebut apakah dariAPBN ataupun APBD dan tidak mengetahui kKegiatankegiatan apa saja yang akandilaksanakan yang terkait dengan Bantuan Operasional Keluarga Berencana(BOKB).Saksi hanya di perintah dan mendampingi Kepala Dinas DPPKB Sdr.
DWI ARIYANI
Tergugat:
1.Perusahaan Maskapai Etihad Airways. Cq General Manager Etihad Airways Indonesia
2.PT. Jasa Angkasa Semesta,Tbk
3.Kementerian Perhubungan RI Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
621 — 790
sebenarnya dilevel internasional sudah dibangun jadi bukan hal yang baruIndonesia punya itu karena memang mengikuti regulasi internasionalkemudian ada undang undang lain kami sudah anggap responsive genderUU penanganan konflik social no 7 tahun 2014 itu disebutkan kelompokHalaman 138 dari 203 Hal.Putusan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN JKT.SELrentan ada perempuan ada anak ada lansia dan kelompok disabilitas ituharus diprioritaskan kelompok disabilitas ini didalam hokumnasionaldimasukkan didalam definisi
fasilitas umum seperti trotoar;bahwa selama ini komnas disabilitas belum terbentuk biasanya mereka kekomnas HAM atau komnas perempuan dan komnas KPAI kalau sudah adapengaduan kami Tanya apa yang kami bisa bantu misalnya menulis suratkepada polisi Supaya segera diproses atau menulis surat kepada pengadilanatau menulis surat ke kejaksaan;Bahwa saran kami harus terus disosialisasikan kepada petugas didalamedukasi pelatihan itu dimasukkan bagaimana memberikan pelayan terhadapkaum rentan ada disabilitas lansia
105 — 388 — Berkekuatan Hukum Tetap
pencak silatbela diri merpati putin Siantar Simalungun sebesar Rp 8.000.000,(delapan juta rupiah) tanggal (kosong) Desember 2007.1 bundel bukti pembayaran untuk pembayaran bantuan keuanganPemerintah Kota Pematangsiantar kepada Panitia LeadershipTraining For Youth GKPS Distrik Jalan Pdt Wismar Saragih P.Siantar sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) tanggal (kosong)Desember 2007.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran untuk pembayaran bantuankeuangan Pemerintah Kota Pemantangsiantar kepada panitiaNatal Lansia
Siantar sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah)tanggal (kosong) Desember 2007.LXXXIX. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran untuk pembayaranbantuan keuangan pemerintah Kota Pemantangsiantar kepadapanitia Natal Lansia (Lanjut Usia) sebesar Rp 2.500.000, tanpatanggal.XC. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran untuk Pembayaran BantuanKeuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada PanitiaNatal Naoso Bulung dan Remaja HKBP Resort Setia NegaraHal. 173 dari 201 hal. Put.
AGUS HARTONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SUARABAYA
Intervensi:
BING HARIYANTO
329 — 181
disingkat SKRK adalahinformasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yangdiberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.Pasal 3Terhadap pembangunan bangunan gedung harus menyesuaikan denganketentuan GSP dan GSB yang tertera pada SKRK/rencana tapak/IMB yangditerbitkan sebelumnya.(14) Setiap bangunan gedung non rumah tinggal untuk kepentingan umumharus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatanbangunan gedung yang juga dapat dimanfaatkan oleh penyandangcacat atau lansia
2475 — 3239
Alasan initerlepas benar atau tidaknya, yang pasti Tergugat V/ telahbertindak menyediakan : Untuk mengatasi dampak asap terhadap masyarakat,Tergugat VI dibantu pengusaha membentuk RumahSinggah/Rumah Oksigen/Ruang Belajar/Dapur Umumsebagai tempat evakuasi sementara bagi kelompok rentankesehatan ( Balita, lbu Hamil dan Lansia ) yang tersediakandi Provinsi adalah : Rumah Singgah 18 Unit ; Rumah Oksigen42 Unit; Dapur Umum Lapangan 2 Lokasi.
Asap karhutla diduga kuatberdampak serius bagi kesehatan paruparu dan jantung warga, khususnyaanakanak dan kelompok rentan (wanita hamil, lansia, dan penderitapenyakit saluran pernafasan);Bahwa Komnas HAM telah melakukan kajian hukum bersama IndonesiaCenter for Environmental Law (ICEL) pada 2016 serta pemantauan di tigaprovinsi, yaitu Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Tengah pada 20152016, dimana berdasarkan pemantauan dan kajian hukum tersebut KomnasHAM menemukan terjadinya pengabaian hak atas
Fadlan Khairad Peranginangin, S.H
Terdakwa:
RUMINTAN HASUGIAN
128 — 19
satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Penyusunan Keuangan Desa Tahun 2020;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan PKK Tahun 2020;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepalat Desa Tahun 2020;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penyediaan Tunjangan BPD Tahun 2020;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan Kls Bumil, Lansia
RUDY ASTANTO, SH.,MH
Terdakwa:
VINSENSIUS SUANTO
77 — 39
Permintaan Pembayaran Pelatihan Peningkatan Pendapatan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin Nomor : 0079/SPP/03.2003/2019 Tahun Anggaran 2019
- Asli 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Pelatihan Kader Posyandu Remaja Nomor : 0060/SPP/03.2003/2019 Tahun Anggaran 2019
- Asli 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Penyuluhan Perlindungan Anak Nomor : 0077/SPP/03.2003/2019 Tahun Anggaran 2019
- Asli 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Pelatihan Kader Posyandu Lansia
RUDY ASTANTO, SH.,MH
Terdakwa:
MARIUS
103 — 26
Permintaan Pembayaran Pelatihan Peningkatan Pendapatan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin Nomor : 0079/SPP/03.2003/2019 Tahun Anggaran 2019
- Asli 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Pelatihan Kader Posyandu Remaja Nomor : 0060/SPP/03.2003/2019 Tahun Anggaran 2019
- Asli 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Penyuluhan Perlindungan Anak Nomor : 0077/SPP/03.2003/2019 Tahun Anggaran 2019
- Asli 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Pelatihan Kader Posyandu Lansia
RUDY ASTANTO, SH.,MH
Terdakwa:
GUNAWAN
101 — 37
Permintaan Pembayaran Pelatihan Peningkatan Pendapatan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin Nomor : 0079/SPP/03.2003/2019 Tahun Anggaran 2019
- Asli 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Pelatihan Kader Posyandu Remaja Nomor : 0060/SPP/03.2003/2019 Tahun Anggaran 2019
- Asli 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Penyuluhan Perlindungan Anak Nomor : 0077/SPP/03.2003/2019 Tahun Anggaran 2019
- Asli 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Pelatihan Kader Posyandu Lansia
AGUS HARTONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SUARABAYA
Intervensi:
BING HARIYANTO
342 — 169
disingkat SKRK adalahinformasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yangdiberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.Pasal 3Terhadap pembangunan bangunan gedung harus menyesuaikan denganketentuan GSP dan GSB yang tertera pada SKRK/rencana tapak/IMB yangditerbitkan sebelumnya.(14) Setiap bangunan gedung non rumah tinggal untuk kepentingan umumharus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatanbangunan gedung yang juga dapat dimanfaatkan oleh penyandangcacat atau lansia
1.DANIEL PANNANGAN, SH.,MH
2.ANGGA WIJAYA SH
3.JANANG MULA ANDRI RONU, S.H
4.ANGGA SAPUTRA, SH
5.TONI SETIAWAN,SH
Terdakwa:
YASMAN.S Bin SAMPURNA
56 — 12
- Keputusan Kepala Desa Kalinapu Nomor : Tahun 2017, tentang Pembentukan Pengurus Posyando Lansia Desa Kalinapu Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur, tanggal 02 Januari 2017.
- Keputusan Kepala Desa Kalinapu Nomor : Tahun 2017, tentang Pembentukan Pengurus Posyandu Anak Desa Kalinapu Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur, tanggal 02 Januari 2017.
1.AMIR GIRI MURYAWAN, SH.
2.MAINA MUSTIKA SARI, SH
3.NORBERTUS DHENDY RESTU PRAYOGO, SH
Terdakwa:
FRANSISCUS GIGIH SADJARI SOEBAGIO
6 — 6
PKK Desa Kahuripan Permai Tahun 2018
- 1 (satu) bundel ASLI Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 01/PEMDES/DS-KP/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 Tentang Penetapan Nama Pengurus Posyandu Lansia Desa Kahuripan Permai tahun 2019
- 1 (satu) bundel ASLI Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 001/BKB/DS-KP/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 Tentang Penetapan Nama Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Kahuripan Permai tahun 2019
- 1 (satu) bundel ASLI Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 8
1.MUHAMMAD HASAN PAKAJA, S.H.
2.JONES DIRK SAHETAPY
3.DWIANA MARTANTO, S.H., M.H
4.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
5.STENDO B.SITANIA,SH
6.DWI KUSTONO, S.H.
7.DHANITYA PUTRA PRAWIRA,SH
8.KEVIN ADHYAKSA, S.H
Terdakwa:
SEBLY LATUPERISSA
87 — 14
- Berita Acara Penyerahan Makan Tambahan bagi Lansia.
- Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, Daftar Hadir dan Dokumentasi.
- Berita Acara Penyusunan RKP-Des Melalui Musyawarah Desa Perencanaan dan Daftar Hadir.
- Gambar Rencana Pembangunan Jalan Rabat Beton Volume Panjang 400 Meter.
Dikembalikan kepada saudara VICTOR TASIDJAWA ;
11.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JAILANI BIN MEDAN Diwakili Oleh : JAILANI BIN MEDAN
130 — 58
Bahwa benar selaku ketua Kader Posyandu Desa Tanjung BaruKecamatan Muara padang Kabupaten Banyuasin kegiatan yangsaksi laksanakan pada tahun 2017 yaitu :Halaman 61 dari 119 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT PLG1. melayani pengembangan giZzi;2. membagikan makanan untuk wanita hamil dan balita;3. melayani lansia; Bahwa benar selaku Ketua Kader Posyandu Desa Tanjung BaruKecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin saksi tidakpernah menerima dana Penyediaan makanan sehat untukpeningkatan gizi
Terbanding/Terdakwa : Dominikus Ndawa Maramba Amah
147 — 93
Jawab Belanja Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll) Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0018/SPP/17.2003/2021;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0064/SPP/17.2003/2021;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Penyelenggaran Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia
DENI MUSTHOFA HELMI, S.H., M.H.
Terdakwa:
LAILI SAHRIL MUBAROK ALIAS SAHRIL BIN HASBULLAH (ALM)
97 — 23
terima tanggal 20 April 2021 tertera nilai Rp25.300.000,00 untuk pembyaran SKD Desa Krai Bagian Bulan Januari-April 2021 beserta Berita Acara Serah Terima Nomo: 001/BAST/427.104.02/2021 tanggal 26 April 2021 dan Usrat Pernyataan Kepala Desa Krai Nomor: 900/33/427.104.02/2021 tanggal 20 April 2021 dan surat permintaan pembayaran Nomor: 0034/SPP/07.2007/2021 tanggal 20 April 2021 (asli);
- Kwitansi tanda terima tanggal 20 April 2021 tertera nilai Rp2.092.185,00 untuk pembayaran Posyandu Lansia