JKitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan sependapatdan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertamadalam putusannya (halaman 32) yang menolak gugatan Pembanding bahwaobyek ke3 aquo adalah harta pribadi Pembanding, dan kemudian menetapkanbahwa ke3 obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Pembanding adalahmerupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding;Menimbang, bahwa namun demikian dalam surat gugatannyaPembanding menyatakan bahwa yang dominan sebagai penghasil

Putusan No.19/Pdt.G/2022/PA.SS Bahwa saksi tidak tahu selama pisah Pemohon masih menafkahiTermohon; Bahwa Pemohon bekerja sebagai Dosen dengan penghasil perbulanRp.1.000.000,(Satu juta rupiah); Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidakberhasil;Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan secara tertulisyang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban rekonvensinyaserta mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulansecara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban

tuaTergugat, maka majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan anak tersebuttetap diasuh dan dipelihara oleh orang tua Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 hurufd Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian, maka biaya hadhanahmenjadi kewajiban ayah menurut kKemampuannya, dengan demikian gugatanPenggugat agar biaya hadhanah dibebankan kepada Tergugat adalahberdasarkan hukum;Menimbang, bahwa tentang besarnya biaya hadhanah tersebut harusditetapkan berdasarkan besarnya penghasil

., Pasal 5.6. dan Pasal 12 Kontrak Jual BeliBatubara Indonesia Penghasil Uap (Bukan Untuk Memasak) No.: CON/01/EVERPJI/I/11 (Perjanjian JualBeli), Termohon (Pemohon Arbitrase)seharusnya mengetahui bahwa Pemohon (Termohon Arbitrase) selakuPembeli memiliki Hak untuk melakukan Inspeksi dan menganalisakandungan mutu batubara sebelum pemuatan;2 Bahwa wanprestasi dan itikad tidak baik Termohon (Pemohon Arbitrase) di atas,jelas terbukti dengan adanya faktafakta, antara lain sebagai berikut:1 Bahwa pada

bagiproses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atauKegiatan.Bahwa berdasarkan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup maupun PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan LimbahB3, Badan Usaha atau Perusahaan/Perseroan Terbatas DAMAI INDAHseharusnya memiliki Tempat Penyimpanan Sementara yang berizin yangdigunakan sebagai Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 berupaBottom ash/fly ash, karena Badan Usaha atau Perusahaan/PerseroanTerbatas DAMAI INDAH adalah sebagai penghasil

DAMAI INDAH bahwa limbah cairyang dihasilkannya tidak dibuang dan dilakukan recycle (daur ulang untukdigunakan kembali) akan tetapi terkait pengelolaan, Ahli menjelaskan carapengelolaan limbah cair dan limbah padat berupa bottom ash, oleh industriselaku penghasil limbah bahwa Ketika limbah tersebut masih dalam kategoriair limbah, terdapat banyak pilihan teknologi pengolahan air limbah.Umumnya, berbagai teknologi tersebut bisa dikategorikan menjadi 5 tahapanproses, yakni: pretreatment, chemical treatment

Reduksilimbah B3 merupakan suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlahdan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3 sebelum dihasilkan darisuatu kegiatan. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yangdilakukan oleh penghasil dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan ataupengolah dan atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpansementara.

Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelumdiserahkan kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun limbahB3. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 daripenghasil dan atau ke pengumpul, dan atau dari pemanfaat dan/atau daripengolah ke pengumpul dan atau ke pemanfaat dan atau ke pengolah dan atauHalaman 49 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbmke penimbun limbah B3.

Limbah oli bekas seharusnyaditampung dalam Tempat Penampungan Sementara limbah B3 (TPS LimbahB3) sebelum diambil oleh pihak ketiga (pengumpul oli bekas yang berizin).Diharapkan pihak bengkel/penghasil oli bekas juga memiliki komitmen tinggiterhadap lingkungan sehingga ada kesadaran untuk melakukan pengelolaanlimbah B3 tersebut.

Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan.Meskipun beberapa waktu yang lalu Termohon untuk sementara waktu (karenabekerja serabutan/apapun dikerjakan asalkan halal vede surat gugatan Pemohontertanggal 13 Februari 2013 yang menerangkan bahwa pekerjaan TermohonSwasta/serabutan ) tinggal di Kasongan, namun Termohon tidak pernah kembalike isteri lama dan terkait tudingan bahwa Termohon tidak jujur masalahkeuangan hal tersebut pun tidak benar ( karena Termohon selalu berusaha untukjujur terkait segala penghasil

hasil maka nomor yang sesuai akanmendapatkan hadiah uang ;Bahwa permainan judi jenis togel ini tidak mempunyai keahliankhusus akan tetapi bersifat untung untungan ; Bahwa terdakwa dan saksi menjual judi jenis togel tanpa ada izindari pihak yang berwenang ; Bahwa jenis togel yang dijual Terdakwa dengan saksi merupakanjenis Togel Kamboja, Sidney, Cina, Singapura dan korea ; Bahwa alat yang dipergunakan untuk menjual togel adalah bolpoin,kupon togel atau rekapan, hekter ; Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasil

muda, akan tetapi tetap akanmenikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon danPemohon II; Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan; Bahwa calon suami anak Pemohon dan Pemohon IIberstatus perjaka; Bahwa calon suami anak Pemohon dan PemohonIl sudah siap untuk berumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalanirumah tangga dengan sebaikbaiknya; Bahwa calon suami anak Pemohon dan Pemohon IItelah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasil

Karena akal sehat saya sudah terbuka.Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telahmenyampaikan Dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagaiberikut :Poin.4Sebenar nya istri saya tidak bersyukur clengan apa yang telah sayaberikan selama berumah tangga;tu kan relatif yg nama nya berumah tangga dan seharus nya seorangisti bisa menerima hasil nafkah saya seberapa pun hasil nya maubesar atau pun kecil jumlah nya. seberapa pun penghasil nya selalusaya berkan .Poin.5Semua nya bohong karena

Adalah kewajiban bagi suami untukmemberikannya dan sesuai pasal 158 dan pasal 160 KHI, besarnya mutahdisesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan, karenanya tidak terlepasdengan penghasil dan kemampuan serta kepatutan, dan Tergugat Rekonpensitelah membuktikan jumlah penghasilannya yang didapat setiap bulan, sebesarRp. 3.700.000, ( tiga juta tujuh ratus ribu rupiah ) dan dari keterangan saksipertama Tergugat Rekonpensi ada tambahan uang ternsport sebesar Rp.400.000, ( empat ratus ribu rupiah ), perbulan

bila terdapat salah satu dari tigakeadaan ini, yaitu tingkat kesalahan pelaku berat, akibat yangditimbulkan oleh perbuatan pelaku menimbulkan keresahanmasyarakat ;eBahwa aparat penegakan hukum (Kepolisian) dapat langsungmelakukan penyelidikan apabila ditemukan pencemaran lingkungantanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat ;e Bahwa menurut PP RI No. 18 Tahun 1999 Jo PP RI No. 85 Tahun1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 ditentukan bahwa BadanUsaha yang melakukan penyimpanan, pengangkutan, penghasil

Pembelian ternak sapi 40 ekor (sebagai penghasil kotoran yang akandigunakan untuk produksi pupuk kompos).5. Pengadaan 1 unit alat dekompuser 500 liter (tidak jadi dibeli).6. Pembangunan pagar bumi (untuk meletakkan rumput dan menaruhkotoran sapi).Bahwa sasaran program UPPO adalah memproduksi pupuk organik untukmemenuhi kebutuhan pupuk organik bagi petani dan mensejahterakanpetani yang membutuhkan di daerah GP3A Dharma Tirta D.

Pembelian ternak sapi 40 ekor (sebagai penghasil kotoran yang akandigunakan untuk produksi pupuk kompos).5. Pengadaan 1 unit alat dekompuser 500 liter (tidak jadi dibeli).6. Pembangunan pagar bumi (untuk meletakkan rumput dan menaruhkotoran sapi).e Bahwa sasaran program UPPO adalah memproduksi pupuk organik untukmemenuhi kebutuhan pupuk organik bagi petani dan mensejahterakanpetani yang membutuhkan di daerah GP3A Dharma Tirta D.

Pembelian ternak sapi 40 ekor (sebagai penghasil kotoran yang akandigunakan untuk produksi pupuk kompos).5. Pengadaan 1 unit alat dekompuser 500 liter (tidak jadi dibeli).6.

Pembelian ternak sapi 40 ekor (sebagai penghasil kotoran yang akandigunakan untuk produksi pupuk kompos).. Pengadaan 1 unit alat dekompuser 500 liter (tidak jadi dibeli)..

Pembelian ternak sapi 40 ekor (sebagai penghasil kotoran yang akandigunakan untuk produksi pupuk kompos).5. Pengadaan 1 unit alat dekompuser 500 liter (tidak jadi dibeli).6.

Pembelian ternak sapi 40 ekor (sebagai penghasil kotoran yang akandigunakan untuk produksi pupuk kompos).5. Pengadaan 1 unit alat dekompuser 500 liter (tidak jadi dibelli).6.

Pembelian ternak sapi 40 ekor (sebagai penghasil kotoran yang akandigunakan untuk produksi pupuk kompos).Pengadaan 1 unit alat dekompuser 500 liter (tidak jadi dibeli).Pembangunan pagar bumi (untuk meletakkan rumput dan menaruhkotoran sapi).Bahwa dari Proposal yang diajukan tersebut, dana program UPPO akhirnyaturun sebesar Rp. 322.500.000, (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus riburupiah) sesuai dengan standar baku secara nasional pada tanggal 06Desember 2010 setelah Sekretaris yaitu saksi TUGIYART

Pembelian ternak sapi 40 ekor (sebagai penghasil kotoran yang akandigunakan untuk produksi pupuk kompos).5. Pengadaan 1 unit alat dekompuser 500 liter (tidak jadi dibelli).Hal 90 dari 129 halaman, Putusan Tipikor No. 3/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg.6.

Pembelian ternak sapi 40 ekor (sebagai penghasil kotoran yang akandigunakan untuk produksi pupuk kompos).5. Pengadaan 1 unit alat dekompuser 500 liter (tidak jadi dibelli).6. Pembangunan pagar bumi (untuk meletakkan rumput dan menaruhkotoran sapi).

Dana tersebut di bagi sebagai berikut ; 32% untuk daerah asal, 32% untukkabupaten/kota dalam provinsi penghasil, 16% dinas kehutanan, 20% untukDepartement Kehutanan RI.(DBH);c. Dana yang masuk ke daerah asal diambil untuk dana Insentif Upah Pungut sebesar10%;d.

daripenghimpunan data objek dan subjek pajak;Bahwa upah pungut PSDH bagi aparat pemerintah daerah yang dibebankankepada APBD adalah tidak tepat sebab tidak ada kegiatan pemungutan PSDHyang dilakukan oleh aparat pemerintah kabupaten;Bahwa pembayaran upah pungut tidak dapat dilakukan karena dasar hukumnyayang berupa Surat Menteri Keuangan tahun 1991 dan Surat MenteriKehutanan tahun 1992 tidak sesuai dengan hirarki peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Dana bagi hasil dari PSDH ke daerah penghasil

Saksi TONI DILENGAN; Bahwa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah : pungutan yang dikenakansebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil yang dipungut dari negara dansesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 344/KMK.06/2001tanggal 30 Mei 2001;= Bahwa Proses pembagian dana PSDH hingga sampai ke Provinsi danKabupaten/Kota daerah penghasil adalah sebagai berikut :a. Identifikasi/rekonsiliasi setoran antara pusat, propinsi dan kabupaten kotapenghasil;b.

Untuk Kabupaten penghasil 32 %,d.

Bahwa berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan kehutanan yang berasal dari PSDH untukdaerah adalah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut: 16% untuk provinsi yang bersangkutan; 32% untuk kabupaten / kota penghasil; 329% untuk kabupaten / kota lamnya dalam provinsi yang bersangkutan;Untuk itu Kabupaten Mentawai mendapat dana bagi hasil (DBH) 32% menjadi sebesarRp. 15.735.149.904 (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluhsembilan

Dan pada tahun 2014 Akhir beliau pindah kerja menjadiOperator sekolah di sekolah dasar bukit baling, yang pada waktu itu kepalasekolahnya masih bapak Khomarudin, S.Pd. dari perjalanan itu beliau tidakmemiliki penghasil lain selain gaji honor, dan semua hasil dibagi duasedangkan kekurangan biaya hidup saya penuhi dengan jualan dagangansaya. Pada tahun 2018 saya lulus CPNS, Alhamdulillah, tetapi hal yangmenyakitkan juga terjadi.

Bahwa Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasil sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2000 (selanjutnya disebutUndangUndang PPh), yang menyatakan:"Yang menjadi obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiaptambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperolehWajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luarIndonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untukmenambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengannama dan dalam bentuk

Dipersidangan, Tergugat rekonvensi terbukti tidak mempunyai penghasil tetapmenyatakan menyanggup untuk membayar hak istri sebagai akibat dariperceraian ini sebagai berikut:1.biaya iddah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.1.500.000. (Satu juta lima ratus ribu rupiah );2.biaya kiswah Rp. 1.500.000. (Satu juta lima ratus ribu rupiah);3. biaya Mutah Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah);4. biaya Maskan Rp. 500.000.

tersebut dengan cara menggunakanmelakukan penangkapan ikan tersebut dengan menggunakan seperangkat alat setrum genset yangdiantaranya mesin genset, 6 buah kapasitor, 1 buah stop kontak, 1 buah serok yang dipasang kabel yangterhubung ke kapasitor dan mesin genset serta 1 bilah stik yang ada tembaganya;Menimbang, bahwa adapun cara kerja alat setrum tersebut adalah dua buah kapasitor yangdigabung sebagai pengatur arus listrik yang berasal dari mesin genset, sedangkan mesin genset berfungsisebagai penghasil

Terdakwa sebagai petani tidakmempunyai penghasil yang tetap sehingga melakukan perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa dilihat dari maksuda dan tujuan Terdakwa tersebutmaka Terdakwa sudah mempunyai niat untuk memanfaatkan barangbarangyang diambilnya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta di persidangan, Terdakwamengambil barangbarang dari warung Saksi Radiman dan rumah Saksi Yonotanpa sepengetahuan dan seijin dari SaksiSaksi tersebut, dengan demikianhal tersebut bertentangan dengan kehendak