setidaksetidaknyapada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Balai Desa Puroe, KecamatanAngata, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, denganterangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap Orang yang mengakibatkan luka yaitu terhadap korban KomangSukrawa, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal sebagaimana waktu dan tempat seperti di atas, telahberlangsung perhitungan

suara pemilinan Kepala Desa Puroe bertempat diBalai Desa Puroe, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan yangmana pada saat itu Saya selaku Saksi salah satu calon kepala desa,selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA perhitungan suara selesai yangdimenangkan oleh calon yang korban saksikan, selanjutnya seluruh Saksiuntuk setiap pasang calon melakukan ucapan selamat kepada calon KepalaHalaman 2 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN AdlDesa terpilih, lalu korban menghampiri lelaki Kokon (DPO) untuk

Yoga alias Yoga bin Haldin pada hari Sabtutanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaksetidaknyapada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Balai Desa Puroe, KecamatanAngata, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telahmelakukan penganiayaan terhadap korban Komang Sukrawa, Perbuatan manadilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal sebagaimana waktu dan tempat seperti di atas, telahberlangsung perhitungan

Konawe Selatan yang mana pada saatitu Saya selaku saksi salah satu calon kepala desa, selanjutnya sekitar jam15.00 WITA perhitungan suara selesai yang dimenangkan oleh calon yangkorban saksikan, selajutnya seluruh saksi untuk setiap pasang calonmelakukan ucapan selamat kepada calon kepala desa terpilih, lalu korbanmenghampiri lelaki Kokon (DPO) untuk bersalaman namun pada saat itulelaki Kokon (DPO) menggengam erat tangan kanan korban, dan pada saatHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN

suara pemilihan Kepala DesaPuroe yang bertempat di Balai Desa Puroe, Kecamatan Angata KabupatenKonawe Selatan selanjutnya setelah perhitungan suara selesai yangdimenangkan oleh calon yang Saksi Korban dukung, selanjutnya seluruhSaksi untuk setiap pasang calon melakukan ucapan selamat kepada KepalaHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN AdlDesa terpilih, lalu Saksi Korban menghampiri Saudara Kokon (DPO) untukbersalaman namun pada saat itu Saudara Kokon (DPO) menggenggam erattangan kanan

Perhitungan uji arus barang yang Terbandinglakukan terdapat beberapa kesalahan yaitu:a. Pada jumlah sapi awal, Terbanding kurang memperhitungkan 1sapi yaitu sapi dari shipment 84;b.

Atas sengketa koreksi peredaran usaha sebesarRp23.349.383.644,00;yang terdiri atas:1) Koreksi perhitungan arus piutang dan penerimaan kasRp719.977.447,00;Halaman 49:Majelis berpendapat bahwa perhitungan uji arus piutangoleh Terbanding telah menggunakan data yang sama yangdigunakan oleh Pemohon Banding dalam bantahannya,sehingga perhitungan Terbanding dengan menambahkanunsur pengurangan Saldo Fund deposit atau sisi debit fundHalaman 12 dari 68 halaman Putusan Nomor 1933/B/PK/PJK/2017deposit dimaksud

Terkait koreksi perhitungan arus' piutang danpenerimaan kas sebesar Rp719.977.447,00, diperolehberdasarkan pengujian arus piutang dan penerimaankas;b.

Jika perhitungan tagihanberdasarkan banyaknya sapi yang dipotong kurang dariRp5.000.000,00 maka pihak IPB berhak menagihperusahaan sebesar Rp5.000.000,00 tanpa didasarioleh banyaknya sapi yang dipotong.

Perhitungan yang tidak diyakini yaitupada saat perut sapi dipotong, bagian perut yang keluartidak langsung ditimbang akan tetapi dibawa ke ruanganlain terlebih dahulu.

Putusan Nomor 690/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding berkeyakinan bahwa perhitungan Bea Keluar yangtelahPemohon Banding bayar dan Pemohon Banding laporkan dalamPemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000113 tanggal 3 September 2013telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, sedangkan perhitungan Bea Keluardalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 adalah salah.

Dengan demikian,Pemohon Banding mohon agar permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Nomor28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.69038/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Surat Penetapan

Kembali Perhitungan BeaKeluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015,atas nama PT Putra Alam Lestari, NPWP 02.373.197.9701.000, AlamatJalan Imam Bonjol, Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat dan alamatKorespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

Putusan Nomor 690/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding, NPWP 02.373.197.9701.000, sehingga Bea Keluaryang masih harus dibayar menjadi nihil adalan sudah tepat dan benardenganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK28/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 yangditerbitkan oleh Direktur Audit a.n.

YangMempunyai Kantor Perwakilan Dagang (Representative Office/Liason Office) DiIndonesia, Terbanding menghitung tarif PPh Pasal 15 untuk Kantor PerwakilanDagang Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut: PPh atas penghasilan kena pajak (30% x 1%) 0,300%terhutangBUT (branch profit tax) 10% x 0,070%(10,30)%Total 0,370% bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengemukakan setuju denganformula yang digunakan Terbanding dalam menghitung PPh Pasal 15, namun olehkarena salah satu unsur formula di dalam perhitungan

PPh Pasal 15 adalah TarifPPh Badan untuk perhitungan PPh Pasal 15 tahun 2009, dimana tarif PPh Badantelah berubah menjadi 28% (sesuai dengan UU PPh No. 36 tahun 2008) yangberlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 maka akan mengakibatkan tarif efektif PPhPasal 15 juga akan berubah, sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantorperwakilan dagang Jepang di Indonesia sesuai dengan formula perhitungan di dalamSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.

Representative Office/Liason Office) Di Indonesia masih menerapkan tarif PPh Badan tertinggi sebesar30% karena masih menggunakan Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 10Tahun 1994 dan belum menerapkan tarif PPh Badan sebesar 28% sebagaimanadimaksud pada Pasal 17 Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008;bahwa menurut Majelis formula perhitungan

terutang ditambah PKP setelah dikurangi pajak dari suatu BUT (bprofit tax(BPT) bahwa menurut Majelis dengan berubahnya salah satu unsur formula di dalamperhitungan PPh Pasal 15 yaitu Tarif PPh Badan yang telah berubah menjadi 28 %sesuai dengan Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009, maka akan mengakibatkan tarifefektif PPh Pasal 15 juga akan berubah sehingga perhitungan

PPh Pasal 15 untukkantor perwakilan dagang Jepang di Indonesia mulai 1 Januari 2009 sesuai dengankonsistensi formula perhitungan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE2/PJ.03/2008 tanggal 31 Juli 2008 adalah sebagai berikut: PPh atas penghasilan kena pajak terutang = 28% xX 1% = 0,280%Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi = 10% x (10,28)% = 0,072%Pajak dari suatu BUT (branch profit tax/BPT) (tarif 10%)Total = 0,352% bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan pemotongan PPh Pasal

BIS DO jaxecsennecercamecerernrerieammmennoRekapitulasi harga dari 8 (delapan) jenis pekerjaan point 1 s/d point 8 di atasyang terjadi pekerjaan tambah, adalah sebagai berikut: Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp.211.994.520,67,;Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp.263.472.402.19.;Selisih harga (pekerjaan tambah) sebesar Rp. 51.477.881,52,;c.

Hal initerdapat pada pekerjaan pembongkaran gedung lama menggunakan satuanmeter persegi seharusnya meter kubik dan data acuan perhitungan kuantitastidak jelas.

2200020 0 Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 1.755.843.815,72,; Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 1.476.256.616,99.; Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar Rp. 279.587.198,73,;Disamping melakukan perhitungan volime fisik atas pekerjaan terlaksana Timtenaga Ahli Independen juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Sloofdan Kolom Poor Plat diperoleh Kekuatan tekan beton karaktersitik, f., = 169,83 kg/cm?

, adalah sebagai berikut: Harga keseluruhan real COSt: 2200020 202222020" Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 1.755.843.815,72,; Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 1.476.256.616.99.: Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar Rp. 279.587.198,73,;Disamping melakukan perhitungan volime fisik atas pekerjaan terlaksana Timtenaga Ahli Independen juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Sloofdan Kolom Poor Plat diperoleh Kekuatan tekan beton karaktersitik, f.

oleh Tergugat adalah cacathukum, dan oleh karena itu batal demi hukum;Menyatakan batalnya Anjuran Dinas Tenaga Kerja KabupatenTangerang Nomor 567/729/Disnaker tanggal 28 Februari 2018 menjadibatal dan tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat;Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sejak diputuskannya oleh Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Serang dengan kualifikasi pelanggaran olehTergugat;Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugatdengan perhitungan

Uang Penghargaan Masa Kerja Perhitungan Rp258.392.000,00. SubTotal Rp723.947.600,00;. Uang Penggantian Hak 15 % Perhitungan Rp108.524.640,00;. Bonus yang belum keluar 2016 Perhitungan Rp51.678.400,00;. Bonus yang belum keluar 2017 Perhitungan Rp51.678.400,00;. Gaji yang belum dibayar dari Bulan Januari s.d. Mei 2018 Masa Kerja5 Bulan Perhitungan Rp129.196.000,00;7. Sisa Hak Cuti Tahun 2016 dan 2017 yang belum diambil Masa Kerja12 hari Perhitungan Rp14.094.109,00.

Jumlan PPN yang masih harus dibayar Rp 442.599.827,00 Bahwa perhitungan tersebut tetap dipertahankan dalam Surat KeputusanKeberatan;PPN Masa Desember 2009 yang terutang menurut Pemohon Banding URAIAN Jumlah1a. DPP (PPN dipungut sendiri) Rp 4.550.196.000,001b.

Pajak Keluaran Rp 455.019.600,00 Bahwa perbedaan perhitungan besarnya PPN Masa yang terutang antara SKPKBmaupun keputusan keberatan dengan PPN Masa menurut Pemohon Bandingberasal dari perhitungan pemeriksa memakai asumsi bahwa tidak ada persediaanakhir dan persediaan dianggap habis terjual semuanya, pemeriksa mengabaikanatau tanpa menghitung arus barang;Bahwa pemeriksa menganggap bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkandatadata yang diminta secara lengkap sehingga pemeriksa tidak meyakinipembukuan

Dari perhitungan persediaantersebut memudahkan Majelis untuk mengetahui alur penjualan per jenisbarang, per unit, dan customernya;5. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulai daripersediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;6.

Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembalimemberikan softcopy Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaiandan Penjualan tahun 2008 2009 per bulan untuk memudahkanMajelis mengetahui atur pembelian per jenis barang dan per unitnyatetapi tidak menunjukkan penjualnya dan pembayarannya secarakas atau kredit. Dari perhitungan persediaan tersebut memudahkanMajelis untuk mengetahui alur penjualan per jenis barang, per unit,dan customernya;.

Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulaidari persediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;.

Surat Ketetapan Terbanding;Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP309/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang yang Diekspor oleh PT.Agro Muko sebagai berikut:a. Bea Keluar Rp. 99.059.000,00b. Denda Administrasi Rp. c. Jumlah Rp. 99.059.000,00B.

Dengandemikian Tarif Bea Keluar yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2009adalah 0,00% sehingga Pemohon Banding tidak perlu membayar.Kesimpulan;Berdasarkan uraian pada bab C di atas, Pemohon Banding mohon agarMajelis dapat meninjau kembali Penetapan Kembali Perhitungan Bea KeluarAtas Barang Yang Diekspor yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP309/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 atasnama PT.

Jumlah 0.00Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put46180/PP/M.1X/19/2013, Tanggal 11 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP309/WBC.03/2011tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar atas Barang Yang Diekspor oleh PT. Agro Muko, NPWP:01.069.149.1058.000, Alamat: Gd. Bank Sumut Lt. 7, Jl.

Bahwa berdasarkan penelitian majelis terhadap berkasdiketahui yang menjadi sengketa dalam banding ini adalahpenetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor CPO ofEdible Grade In Bulk yang diberitahukan dengan PEB NomorHalaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1040/B/PK/PJK/2014003298 tanggal 30 Desember 2009 pos tarif 1511.10.00.00dengan tarif bea keluar 0%.

Putusan Nomor 1040/B/PK/PJK/2014MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan CukaiNomor KEP309/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang yang Diekspor oleh PT. AgroMuko, NPWP: 01.069.149.1058.000.

Kemudian Penggugat bermaksud untuk membayar lebihcepat dari jadwal angsuran yang semula sehingga setelah dihitungmasih sisa hutang berdasarkan perhitungan dengan suku bungatetap/Flat 1,75% perbulan, jumlah utang Penggugat masih sisa Rp.233.333.333.20; kKemudian sisa dari hutang tersebut dibayarseluruhnyaoleh penggugat pada tanggal ..... ; sehingga dengan dibayarkannyaHal. 2 Putusan No.292/PDT/2017/PT.DKI10.11.12.sisa hutang tersebut, Penggugat tidak mempunyai hutang lagi kepadaTergugat.Jadi jumlah

Ternyata setelah Penggugat menganalisa mengenai selisin hutangtersebut; ternyata Tergugat menghitung bunga tidak sesuai denganyang diperjanjikan ( bunga tetap/flat ) tetapi dengan sistim flat Of sumyear 78 , perhitungan tersebutsengaja dibuat buat Tergugat untukmempersulit Penggugat dimana sebelumnya tidak diperjanjikan.Dengan memakai sistim bunga Flat/tetap 1.75% ( sesuai perjanjian )maka setelah cicilan ke 20 sisa utang Penggugat adalah Rp.233.333.333,; sedangkan jika memakai /metode Flat of sum

Bahwa perhitungan Tergugat PT.BPR Harapan Saudara tersebut jelasmengandung unsur ketidak adilan karena bunga yang disepakati sesuaiPerjanjian Kredit adalah flat sebesar 1.75 % /bulan setara denganRp.7.000.000, /bulan, tapi prakteknya membebani nasabah / debitursebesar 3.4 % /bulan setara dengan Rp. 13.714.285,Bahwa bunga sebesar 1.75 % dengan memakai perhitungan flat sum ofyear 78, menurut istilah Tergugat PT.BPR Harapan Saudara sangattidak masuk akal dan mengarah kepada praktek bisnis tidak sehat

Penggugat pada point 5.6.7,8 dan 10 ,hal itu adalah perhitungan Penggugat yang tidak didasari olehketentuan Tergugat .serta suratsurat yang telah di setujui olehPenggugat dan Istri Penggugat yang telah mempunyai kekuatanHukum syah dan berharga.Bahwa perhitungan yang telah dibuat dan ditanda tangani para pihakPenggugat dan Tergugat adalah mengikat tidak bisa ditafsirkanberbeda dengan yang telahdisepakati dan ditandatangani.Bahwa uang setoran sebesar Rp. 233.333.333 (dua ratus tiga puluhtiga juta

Bahwa justru Tergugat/Pembanding yang menyimpang dari isiperjanjian dengan menetapkan bunga sekehendak hatinya denganistilah sistem flat of sum year 78 yang tidak diperjanjikan sebelumnya,sehingga perhitungan Tergugat/Pembanding seolaholeh Penggugat/Terbanding masih memilik hutang pada hal berdasarkan Perjanjiandengan bunga flat hutang Penggugat/Terbanding telah lunasseluruhnya.5.

Bahwa Para Tergugat mendasarkan perhitungan pembayaran sewa alatberat tersebut sebagaimana perjanjian adalah dihitung Rp285.000,00( dua ratus delapan puluh lima ribu ) perjam ;4. Bahwa Tergugat menyatakan telah membayar biaya sewa alat beratmelalui transfer rekening kepada Penggugat, yaitu uang sebesarRp781.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) namunterdapat perbedaan perhitungan tentang pembayaran sewa alat berat yangdikeluarkan di Desa Mangkatir dan Desa Kelanis.

Putusan No. 51/PDT/2017/PT.PLKMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat danjawaban Tergugat tersebut diatas, ternyata pihak Tergugat mengakuisebagian dalil gugatan Penggugat ( pengakuan dikwalifisir), karena adanyaperbedaan penafsiran cara perhitungan sewa alat berat antara Penggugat danPara Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa perhitungan sewa alatberat adalah dengan sistem lumpsum 300 jam/bulan atauRp85.000.000,00/unit/bulan, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwaperhitungan

Wismanto;Menimbang, bahwa.alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitualat bukti surat T.l1 tentang Akta Notaris tanggal 18 Januari 2013 Nomor 07,bukti surat T.l2 tentang perhitungan pemakaian alat di Desa Kelanis daritanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016,tertanggal 15 Desember 2016, bukti surat T.I3 tentang perhitungan pemakaianalat di Desa Kelanis dari tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal23 September 2016, bukti surat T.I4 tentang memo tagihan untuk Pak

Hartanudin, dan 2.Norsani;Menimbang, bahwa alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitualat bukti surat T.Il1 tentang Surat Pernyataan Tergugat II kepada MajelisHakim tanggal 15 Juni 2017, bukti surat T.Il2 tentang perhitungan pemakaianalat di Desa Mangkatir dari tanggal 24 Juli sampai 2016 dengan tanggal 08September 2016, bukti surat T.II3 tentang perhitungan pemakaian alat di DesaMangkatir dari tanggal 24 Juli 2016 sampai tanggal 08 September 2016, buktiHal. 17 dari 26 Hal.

2016 ;Menimbang, bahwa buktibukti surat bertanda T.I2 sampai dengan T.I7, T.I15 dan T.I16, serta keterangan Saksi Aridani, Saksi Abdul Muthalib, danSaksi Wimanto serta alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat II dalam buktisurat T.Il1 sampai dengan T.II6 serta keterangan saksi Tergugat II, yaitu SaksiHartanudin dan Saksi Norsani, suratsurat bukti dan saksisaksi tersebutsemuanya menyatakan bahwa perhitungan sewa alat berat a quo didasarkanpada perhitungan menggunakan hour meter ( HM ), Suratsurat

Majelis berpendapat bahwa sepanjang dalam proseskeberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yang dilakukanpada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harusdiikuti oleh Terbanding pada proses keberatan maka apa yang dilakukanoleh Terbanding pada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidakdapat dinyatakan menyalahi aturan perpajakan yang berlaku;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses

perhitungan PPNMasa Pajak April 2004 samasama menyatakan Pajak Masuk PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak April 2004 adalah sebesarRp97.895.876,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setalah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhtiungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpedapat bahwa perhitungan PPN menurutTerbanding

Putusan Nomor 1210/B/PK/PJK/2015Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehinggatidak ada kepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;Pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

mengkoreksi tidak berdasarkan buktibuktiautentik serta dasar hukum yang digunakan tidak sesuai dengankewenangan sebagai pemeriksan dalam menghitung PPN yang masihharus dibayar;Peneliti/penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajakmasukan SPT PPN Pemohon Banding karena peneliti/oenelaahmengkoreksi tidak sesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPNyang masih harus dibayar;Sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan

(tatacara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/penelaahterdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPN yang masihharus dibayar.Sehingga produk hukum penerbitan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan sekaligusdasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bading perhitungan PPNMasa Pajak April 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah

Bahwa, Tergugat dan Tergugat Il Konpensi menyangkal dalildalil yangdidalilkan para Penggugat Konpensi dalam pada posita gugatan point 9, yangpada intinya sebagai berikut :YaleBahwa menurut para Penggugat Konpensi Hasil Akhir Perhitungan SuratSuara tidak sesuai dengan data dari setiap TPS oleh karana terdapatselisin 14 suara pada jumlah yang menggunakan hak pilih berdasarkanDPT yakni 5.746, pada perhitungan suara jumlah suara sah dan tidaksyah 5. 732, yang menurut para Penggugat Konpensi karena adanyapelanggaran

Bukti T.I/T.IL17);Berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Perhitungan SuaraPILKADES 2013 yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 6 September2013 berikut Lampiran Rekapitulasi WHasil Perhitungan SuaraPILKADES Bojong Periode Tahun 20132019 yang ditanda tanganioleh para saksi yang sah utusan para Calon Kerpala Desa darimasingmasing Calon Kepala Desa Nomor Urut ; 1, 2, 4 dan 5, (Vide.Bukti T.V/T.1I.18);Berdasarkan Pernyataan Para Calon Kepala Desa setelah selesaiPemilinan Calon Kepala Desa, yang dibuat

Bukti Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suaramasingmasing TPS 1, 2, 3 dan 4 yang dibuat pada tanggal 5September 2013, dan Surat Kuasa Menyaksiakan PemungutanSuara/ Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa dari masingmasing Calon Kepala Desa.2.

suara dalam pemilihanKepala Desa Bojong Kec.KarangTengah Kab.Cianjur, diberi tanda TITII11.a;Foto copy Surat klarifikasi dari ppkd, diberi tanda TVTII11.b;Foto copy Surat kuasa menyaksikan pemungutan/perhitungan suara danpenandatanganan berita acara calon Agus Ahmad Syahid.SH, diberi tandaTVTII12;Foto copy Surat kuasa menyaksikan pemungutan /perhitungan suara danpenandatanganan berita acara calon Andi Suhendi, diberi tanda TITII13.a;Foto copy Surat kuasa menyaksikan pemungutan /perhitungan suara

danpenandatanganan berita acara calon Nunung, diberi tanda TVTII13.b;Foto copy Surat kuasa menyaksikan pemungutan /perhitungan suara danpenandatanganan berita acara calon Dadang Wahyudin, diberi tanda TITIl13.c;Foto copy Surat kuasa menyaksikan pemungutan /perhitungan suara danpenandatanganan berita acara calon Djarnuji, diberi tanda TVTII13.d;Foto copy Berita Acara penetapan (DPT) pilkades tahun 2013, diberi tandaTVTII13.e;Foto copy Berita Acara penetapan daftar pemilih tambahan menjadi daftarpemilih

Uraian Jumlah(Rp)1 DPP PPNEkspor 13.805.513.175,00Penyerahan yang PPNnya = 129.386.903.210,00harus dipungut sendiri2 Jumlah DPP 143.192.416.385,003 PPN Keluaran yang masih = 12.938.690.321,00harus dipungut sendiri4 PPN Masukan yang dapat = 7.029.578.901,00diperhitungkan5 Jumlah perhitungan PPN 5.909.111.420,00yang kurang dibayar6 PPN yang kurang dibayar 5.909.111.420,007 Sanksi Pasal 13 ayat (2) 1.890.915.655,00KUP8 Jumlah PPN yang masih 7.800.027.075,00harus dibayar Bahwa adapun dasar perhitungan

Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) kesatu sebanyak 63.512.278.00 Kg / Lt,e Total Produksi cfm Perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) Ratarata) BOM sebanyak62.985.156.00 Kg / Lt,e Total Produksi cfm.

Perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) Aktual I sebanyak 63.149.490.00 Kg/Lt,e Total Produksi cfm.

Perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) Data Filling sebanyak 63.156.884.00Kg/Lt.4 Bahwa perbedaan hasil produksi tersebut menunjukanbahwa pembuktian Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) atas hasil produksi tidak dapatdiyakini karena seharusnya dari satu system yang validseperti SAP System tidak akan menghasilkan output yangberbeda beda.Bahwa terkait dengan dengan pendapat Majelis Hakim dalam amar putusannyapada halaman 51 yang menyatakan bahwa:a perhitungan

pengujian atas kebenaran penjualan dengan melakukan pendekatanproduksi adalah sudah tepat, namun demikian hasil perhitungan dengan melakukanpendekatan produksi tersebut baru merupakan indikasi bahwa ada sesuatu yang salahdalam menilai kewajaran peredaran usaha, sehingga hasilnya digunakan sebagaipertimbangan untuk memperluas cakupan pemeriksaan sampai Terbandingmendapatkan bukti yang kuat bahwa hasil produksi tersebut benarbenar dijual.bahwa hasil perhitungan dengan melakukan pendekatan produksi

Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat secara tunai dan sekaligus berupa uang Penggantian hak dan uang pisah dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut:a. Uang Penggantian Hak : Rp. 5.982.443,-- Manfaat Pensiun sekaligus : Rp. 50.000.000,-- DPLK BRI : Rp. 73.860.553- Jamsostek : Rp. 36.384.498,-- Tunjangan Hari Tua : Rp. 8.787.694,-- Pengembalian iuran Prospen : Rp. 518.119,-b.

Sesuai ketentuan tersebut mengingatTergugat di PHK karena melakukan pelanggaran disiplin akan diberikanhakhaknya yang berupa uang pisah dan uang penggantian hak;19.Bahwa sesuai dengan perhitungan Penggugat yang mengacu padaketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 48 ayat 6,diberikan uang pisah sebesar Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah) dan uangpenggantian terhadap hakhak yang belum diterima oleh Tergugat yaituberupa uang cuti tahunan tahun 2016 sebesar Rp. 5.982.443, (lima jutaSembilan

KETIGA14 Januari 2015Hari Kerja ke38 AANJURAN 9 Februari 2015 Hari Kerja ke56 Merujuk ketentuan normative pada tersebut diatas, dan serta merujukpada PENGGUGAT kepadaB.6984A/KCXVVUMU/1 1/2014 tertanggal 11 November 2014 dan SidangSurat Disnaker setempat NomorKlarifikasi sebagai pedoman penelitian dan pelimpahan permasahalahankepada Mediator dari Dinas Tenaga Kerja setempat, yang kemudiandipergunakan sebagai indikator perhitungan jangka waktu yang idealdalam proses penyelesaian perselisinan PHK tersebut

KETIGAAANJURAN14 Januari 20159 Februari 2015Hari Kerja ke38Hari Kerja ke56 Merujuk ketentuan normative pada tersebut diatas, dan serta merujukpada PENGGUGAT kepadaB.6984A/KCXVVUMU/1 1/2014 tertanggal 11 November 2014 dan SidangSurat Disnaker setempat NomorKlarifikasi sebagai pedoman penelitian dan pelimpahan permasahalahankepada Mediator dari Dinas Tenaga Kerja setempat, yang kemudiandipergunakan sebagai indikator perhitungan jangka waktu yang idealdalam proses penyelesaian perselisinan PHK tersebut

Jamsostek, yang saat ini dikelola oleh BPJUS Ketenagakerjaan, dan lainsebagainya.37.Bahwa perhitungan tersebut dalam butir 19 dan 20 gugatan PENGGUGATbertentangan dengan perhitungan yang termuat secara normative padaPasal 156 dan Pasal 157 Undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.38.Bahwa apa yang diuraikan TERGUGAT atas ketidakbenaran dalilPENGGUGAT dalam gugatan a quo, sesuai dengan fakta hukum yangterjelaskan dalam butir Jawaban diatas adalah juga bertentangan denganperaturan ketenagakerjaan

Pasal 48 ayat (5), ayat (6) huruf b dan ayat (7) angka (7), sehinggahakhak Tergugat yang wajib dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugatsecara tunai dan sekaligus berupa uang Penggantian hak dan uang pisahdengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut:a. Uang Penggantian Hak : Rp. 5.982.443,> Manfaat Pensiun sekaligus : Rp. 50.000.000.> DPLKBRI : Rp. 73.860.553> Jamsostek : Rp. 36.384.498.Hal. 39 dari 42 hal. Put.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang pokok sebesar Rp 1.338.500.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebesar 0,5 % setiap bulannya terhitung sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan sekarang yang dialami Penggugat dengan perhitungan 0.5% x Rp 1.338.500.000,- x 15 bulan = sebesar Rp 100.387.500,- (seratus juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon 9 x 1 x Rp2.489.000,00 = Rp22.401.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.489.000,00 = Rp9.956.000,00Uang Penggantian Hak 15% x Rp32.357.000,00 = Rp4.853.550,00Jumlah = Rp37.210.550,00(tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);4.

sesuai Surat Peringatan masing masing Surat PeringatanNomor 12/PRSNKP/2018, bertanggal 9 Mei 2018 dan Surat PeringatanNomor 13/PRSNKP/2018, bertanggal 17 Mei 2018 adalah dilakukansecara proforma guna sematamata memenuhi syarat ketentuan dan ataumekanisme untuk mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuaiketentuan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 danpemberian kompensasi sesuai Pasal 156 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 dan guna menghindari kompensasi pembayaran hakhaknyadengan skema perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagaiakibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dansekaligus dengan perhitungan sebagai berikut:a. Uang pesangon 9 x 2 x Rp2.489.000,00 =Rp44.802.000,00b. Uang penghargaan masa kerja 4 bulan x Rp2.489.000,00 =Rp9.956.000, 00c.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat daripemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dansekaligus dengan perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon 9 x 1 x Rp2.489.000,00 = Rp22.401.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.489.000,00 = Rp9.956.000,00Uang Penggantian Hak 15% x Rp32.357.000,00 = Rp4.853.550,00Jumlah = Rp37.210.550,00(tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);4.

Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keberatanterhadap perhitungan jumlah hutang yang harus dibayar olehPenggugat kepada Tergugat karena menurut Penggugat dengandiklasifikasikannya fasilitas kredit Penggugat sebagai kredit macetmaka Penggugat tidak berkewajiban membayar bunga berjalan dandenda, tetapi menurut Penggugat ternyata Tergugat masihmemperhitungkan bunga berjalan dan denda terhadapPENQQUQAL. ~~~~ nn nnn nnn nnn nnn nn nnnnnennsb.

Bahwa perhitungan hutang Penggugat adalah telah sesuai dengan AktaPerjanjian Kredit Modal Kerja No.53 tanggal 21 September 2004 yangdibuat dihadapan H.Indra Purnama, SH., Notaris di Pekanbaru jo. AktaNo.31 tanggal 22 Mel 2001 yang dibuat dihadapan Mohammad DaharUmar, SH, Notaris di Pekanbaru yang telah disepakati Penggugat clanT@rguat. nne nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nn nnn nanan n mann ncnnnsb.

Bahwa perhitungan bunga clan denda akan terus berjalan sesuaikesepakatan dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati19antara .Penggugat clan Tergugat , kecuali apabila hutang Penggugattelah lunas. Bahwa apabila Penggugat terus bersikap tidak kooperatifuntuk melakukan pembayaran/pelunasan kredit clan beritikad tidak balkdengan seolaholah melakukan pembayaran angsuran padahalpembayaran tersebut jauh diluar perhitungan yang diperjanjikan, makaPenggugat tetap akan dikenakan bunga clang.

Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat butir 6 sampai denganbutir 8 agar Penggugat melakukan perhitungan ulang atastunggakankewajiban kredit Penggugat dengan melibatkan jasa kantor akuntan. Haltersebut didasarkan alasanalasan sebagai berikut:a.

Bahwa Perhitungan bunga yang dilakukan oleh Tergugat terhadapfasilitas kredit Penggugat telah sesuai dengan kesepakatan Penggugatdan Tergugat di dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.53 tanggal21 September 2004 yang dibuat dihadapan H.Indra Purnama, SH.,Notaris di Pekanbaru jo. Akta No.31 tanggal 22 Mel 2001 yang dibuatdihadapan Mohammad Dahar Umar, SH, Notaris di Pekanbaru. b.

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak September 2004sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut := Rp 657.777.979,00= Rp 526.222.383,00= Rp 131.555.596,00= Rp 13.155.560,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak September 2004sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 = adalahsebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 78.231.427,00Pajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka apa yang dilakukan oleh Terbanding pada proseskeberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturan perpajakanyang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses

perhitungan PPN Masa PajakSeptember 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untukMasa Pajak September 2004 adalah sebesar Rp459.813.835,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukmenimbangmenimbangmenimbangmenimbangMengingatMemutuskanperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah

Padahal nyatanya metode perhitungan yang digunakan olehHal. 2 dari 80 hal Put.

Dan tentunya, perhitungan seperti ini telah menjadikannilai aset 3 (tiga) tahun terakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. bengkakHal. 3 dari 80 hal. Put.

No. 679 K/Pdt.SusKPPU2014 Total4.357.130.161.417 1.917.618.445.275 Merujuk pada pernyataan dan tabel Termohon Keberatan tersebut di atas, dapatdiketahui bahwa perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan sahamPT TAM telah dilakukan oleh Termohon Keberatan dengan mengikutsertakannilai aset PT Tiga Pilar Corpora (PT TPC) yang didaulat oleh TermohonKeberatan sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali;8 Tata cara perhitungan TermohonKeberatan tersebut jelas keliru,karena alasanalasan di

Metode perhitungan seperti demikiandidasari oleh Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor57/2010 dan selaras pula dengan keterangan ahli hukum persaingan usaha Dr.Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. (vide Halaman 6 Nomor 5 Lampiran5);Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset ratarata 3 (tiga) tahun terakhir dariPT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.: PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD, TBK.

Karena Tidak Menerapkan Metode Perhitungan Nilai AsetRatarata 3 (tiga) Tahun Terakhir Sebagaimana Yang Dipersyaratkan DalamPenjelasan Pasal 5 Ayat (2) Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010.1819Sebagaimana yang telah diuraikanoleh Pemohon Keberatansebelumnya, Termohon Keberatantelah keliru denganmempertimbangkan PT TPCsebagai Badan Usaha IndukTertinggi dari PemohonKeberatan, dan telah keliru karenatelah mengikutsertakan aset PTTPC ke dalam perhitungan nilaiaset gabungan akibatpengambilalihan

Kekeliruan Judex Facti ini dalam menerapkansuatu. bukti surat dalam melakukan perhitungan kerugian Negaraseharusnya perhitungan volume berdasarkan pada gambar yang telah diAddendum dan dalam pekerjaan ini telah dilakukan perhitungan fisik olehPengawas Teknis lapangan dari PU dengan menggunakan Actual Chek,ternyata pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa telah sesuai, faktahukum ini relevan hasil pengukuran pada saat sidang lapangan dansebagaimana telah diungkapkan dalam Dissenting Opinion dari salah

Saksi Suhirno jelas telahkeliru dan tidak dapat dipergunakan dalam melakukan perhitungan kerugianNegara.

No. 212 PK/Pid.Sus/2012karena terdapat perbedaan perhitungan pada angka dasar perhitunganlebar alas irigasi.

Atau jika dalam melakukan perhitungan kerugian Negaramempergunakan angka dari Saksi Ahli Suhirno untuk lebar alas irigasinya40 cm tersebut dikonstruktikan pada Addendum (bukan dengan gambarawal) dipergunakan dalam melakukan perhitungan kerugian Negara makahasil perhitungan kerugian Negaranya berbeda pula dan, jelas perhitungankerugian Negara akan menjadi berkurang, karena terdapat perbendaanperhitungan pada angka dasar perhitungan lebar alas irigasi dan perbedaanpada metode perhitungannya menggunakan

No. 212 PK/Pid.Sus/2012fakta hukum ini sesuai dengan pengukuran pada saat sidang lapangan,artinya pekerjaan yang dilakukan Terdakwa telah sesuai dengan Addendumdan relevan dengan Actual Chek;Dengan demikian perhitungan kerugian Negaranya idealnya harus mengacupada fakta hukum di lapangan dengan angka dasar 46 cm dandibandingkan dengan gambar Addendum bukan dengan gambar awal,maka perhitungan Saksi Ahli Suhirno dalam perkara ini harusdikesampingkan serta secara tidak langsung perhitungan yang dilakukanoleh