diberlakukan surut;Menimbang, bahwa oleh karena pemberlakuan objek sengketa yangditerbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018terhitung surutsejaktanggal 31 Maret 2015, maka Majelis Hakim berkesimpulan pemberlakuanobjek sengketa secara surut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan 58ayat (6) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum diatas, PemerintahRepublik Indonesia juga menghendaki pemberlakuanKeputusan PTDH

sebagaiPNSterhitung mulai tanggal ditetapbkannya Keputusan, sebagaimana diamanatkanPutusan Perkara Nomor: 184/G/2019/PTUNMDN Halaman62Pemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019,tanggal 28 Februari 2019 mengenaiPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan HukumTetap;Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugatmengandung

penyelenggara informasi PNS;Sedangkan tugasnya adalah Mengawasi dan mengendalikan ASNBahwa Sebagaimana diketahui oleh ahli terkait dengan pasal 47 padaUU No. 5 Tahun 2014, menurut ahli tindak pidana terhadap kejahatansudah bisa dikenakan terhadap pasal ini Kalau untuk permasalah itu daridulu memang sudah diatur terhadap penyelenggara Negara yangmelakukan kejahatan maka setiap ASN harus bebas dari KKN;Bahwa seorang ASN yang sudah mendapat vonis pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap layak mendapatkan PTDH

bersalah dari UU sudah jelas,dimulai dariada putusan Tipikor sebagai dasar;Bahwa PNS sudah mempunyai jabatan fungsional tetapi ada tambahantugas sebagai relawan, karena status PNS melekat pada ASN maka haltersebut dapat dijadikan dasar pemberhentiannya;Halaman 68 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor :252/G/2018/PTUNJKT.Bahwa seorang ASN telah dihukum dan telah berkekuatan hukum tetapHukuman itu dapat dilinat dari konteksnya ASN yang terlibat korupsi dantelah berkuatan hukum tetap maka langsung di PTDH

mencakup diantaranya suatu jabatan dalam pengelolaankeuangan a quo Penggugat didakwa dan dijatuhi pidana dalamhubungannya dengan kedudukan atau jabatannya sebagai KuasaBendahara Umum Bone Bolango olehnya itu kejahatan tersebutadalah kejahatan terhadap jabatan atau ada hubungannya denganjabatan Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi a quo kejahatan jabatan atau yangada hubungannya dengan jabatan maka oleh Tergugat kemudianmenetapkan PTDH

Mendagri, Menpan RBdan Kepala BKN Tentang Penegakan Hukum Terhadap PegawaiNegeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan PutusanPengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan terhadap jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan padatanggal 13 September 2018 yang dalam salah satu kesepakatannya akan memberikan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakanpenjatuhan sanksi PTDH

pemeriksaan saksi atas Penggugat saksi sebagai Tim Pemeriksapenggugat tidak masuk kerja selama 61 hari kerja; Bahwa Surat teguran tersebut pada tanggal 5 Juni, 2 Juli dan 3 Agustus 2015; Bahwa surat teguran untuk Penggugat saksi titipkan kepada seorang Pegawaibernama Bima dengan alasan rumah Penggugat dan Bima jaraknya dekat; Bahwa menurut Bima surat tersebut sudah diterima Penggugat tapi tidak ada tandaterimanya; Bahwa setelah tanggal 24 Agustus 2015 tidak ada tindakan lagi, langsung keluarSurat PTDH

ditandatangani Penggugattanpa sanggahan;Bahwa pada tanggal 29 September 2015 Gubernur sudah ada ditempat;Bahwa semua tembusan Surat Keputusan Objek Sengketa sama persis denganaslinya; ~ $= === 22 22 non nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa menurut saksi surat izin haruslah tertulis terkecuali mendadak;Bahwa Berita acara hasil pemeriksaan tanggal 24 Agustus 2015 dilaporkan kepadaGubernut; ~Bahwa Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa saksi sampaikan langsungkepada Penggugat ; Bahwa SK PTDH

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya padadiktum kesatu bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harusdisesuaikan dengan tanggal ditetapkannya keputusan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.S.00.00/2019 tentangPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH

Makarekomendasi Dewan Direksi untuk Pemecatan Tidak Dengan Hormat(PTDH) terhadap Penggugat sudah tepat dan benar.Maka berdasarkan halhal dan alasan hukum yang telah diuraikan oleh TergugatDalam Eksepsi dan Dalam Konvensi/Pokok Perkara di atas, mohon denganhormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadiliperkara aquo berkenan memeriksa dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :I. Dalam Eksepsi1.

BuktiP.12 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Terima SK PTDH Tahun 2019dari BKPSDM Pemerintah Kabupaten Muna, yangHalaman 27 dari 51 halaman/Putusan Nomor 12/G/2020/PTUN. KDIditandatangani oleh Penggugat 1 atas nama Sinar Awaluddin,S.T. pada tanggal 12 Juni 2019;3. BuktiP.13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perihal Permohonan Banding Administrasi yang ditujukan kepada Ketua BadanPertimbangan Kepegawaian RI di Jakarta, tanggal 19 Juni2019;4.

S.T. , tanggal 26 April2019;Fotokopi dari fotokopi, Daftar Terima SK PTDH Tahun 2019dari BKPSDM Pemerintah Kabupaten Muna, tanggal 12 Juni2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perihal Permohonan Banding Administrasi yang ditujukan kepada Ketua BadanPertimbangan Kepegawaian, tanggal 19 Juni 2019; Halaman 29 dari 51 halaman/Putusan Nomor 12/G/2020/PTUN.

Dan pada angka 2 diketikdengan bunyi Menjatuhkan sanksi pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untukmenjalankan profesi kepolisian dan selanjutnya direkomendasikan untukpemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (PTDH);Atas kekeliruan pengetikan ini selanjutnya telah dilakukan pembetulanatau perbaikan atau ralat dengan diterbitkannya Petikan Surat KeputusanKapolda NTB Nomor Kep/366/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama WawanSuherman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya padadiktum kesatu bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harusdisesuaikan dengan tanggal ditetapkannya keputusan sebagaimana dimakuddalam Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentangPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhnan PTDH

tanggal 31 Desember 2018, pemberlakuannya terhitung surutmulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim pemberlakuankeputusan Objek Sengketa secara surut tersebut tidak sesuai dengan ketentuanPasal 57 dan 58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum di atas,Pemerintah Republik Indonesia juga saat ini menghendaki pemberlakuanKeputusan PTDH

sebagai PNS terhitung mulai tanggal ditetapkannyaKeputusan, sebagaimana diamanatkan Pemerintah melalui Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor:B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 mengenai PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;Menimbang, bahwa meskipun penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugattidak sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Pasal 57

AK. 18.121 dan Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III Angkatan ke53 Batalyon ArkanaSatriadharma Atas Nama Brigtutar DESRYAN DWIRA PRATAMA No.AK.18.189. yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut tersebut mengandungcacat prosedural dan harus dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut.Hal 21 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG(2) TENTANG DASAR PENJATUHAN SANKSI AKADEMIKPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) BERTENTANGANDENGAN PERATURAN YANG BERLAKU2.1 Bahwa dasar penjatuhaan sanksi

akademik Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH), diatur dalam 2 (dua) ketentuan yaitu:(1) Pasal 22 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan DanPelatihnan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2018 Tentang Kode Kehormatan Peserta Didik PadaAkademi Kepolisian, yang menyebutkan :Pengulangan pelanggaran berat sebanyak 2 (dua) kaliselama menjalani Pendidikan di Akademi Kepolisiandikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormatmelalui Sidang Wanak berdasarkan rekomendasiKakorbintarsis

Dan PelatihanKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 TentangDewan Akademi Pada Akademi Kepolisian, sangat jelas tersebutPenjatuhan sanksi akademik terhadap Taruna/Siswa yang telahmendapatkan sanksi akademik sebanyak 2 (dua) kali dan/ataudianggap tidak layak lagi dipertahankan sebagai Taruna/Siswa;Bahwa sebagai bahan yang bisa diperbandingkan, terdapat TarunaAkpol yang melakukan pelanggaran berat dan dalam sidang DewakAkademik tidak dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 18 angka (2)TENTANG DASAR PENJATUHAN SANKSI AKADEMIKPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH)BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU adalahmerupakan dalil yang tidak tepat dan tidak benar.

DalamHalaman 10 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Pra2019/PN.Lbohal ini PEMOHON telah mendapat sangsi berat dari Direksi Bank Sulutberupa sangsi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Padahalpemohon telah mengabdi di Bank Sulut selama 29 tahun, dan masihmempunyai sisa masa kerja selama 8 tahun.c.

Dalam hal ini PEMOHON telahmendapat sanksi berat dari Direksi Bank Sulutgo berupa sanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ), padahalPEMOHON telah mengabdi di Bank Sulutgo selama 29 tahun danmasih mempunyai sisa masa kerja selama 8 tahun.c.

copy Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor:800/16912/E/BKD/2017, tanggal 30 Agustus 2017, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap PNS/ASN Yang TelahMenjalani Hukuman Pidana Penjara Karena Kejahatan JabatanBerdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan HukumTetap :Halaman 19Putusan Nomor : 217/G/2019/PTUNMDN.Bukti.T9: Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian NegaraMedan Nomor 071/KR.VI/BKN/III/2019, tanggal 20 Maret 2019, PerihalPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepuplikIndonesia, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhkan PTDH oleh PPKTerhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilanyang berkuatan Hukum Tetap (vide bukti T6 ).Menimbang, bahwa berdasarkan jawabjinawab dan faktafakta hukumsebagaimana diuraikan di atas, maka esensi permasalahan hukum dalamsengketa a quo ialah mengenai:a.

Bukti T8 Fotokopi Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi, Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Perihal :Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKTerhadap PNS Yang Telah = Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan Yang BerkekuatanHukum Tetap, tertanggal 28 Februari 2019;IX.

keputusanCiterimMa ; 222222 2 nnn nnn nnn nnn n nn nnn nnn nn nn nen eneeBahwa tetap diberikan amnesti terkait dengan adanya surat keputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat yang diterbitkan sebelum ada suratedaran Menteri PanRB Nomor : B / 50 / M.SM.00.00 / 2019 tanggal 28Februari 2019 ; 222 22 nono nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nen nn nnn nnnBahwa apabila para PNS mengajukan gugatan ke PTUN tidak berpengaruhterhadap amnesti yang akan diberikan dan tetap diberikan amnesti ; Bahwa persyaratan untuk PTDH

Yang perlu diingat bahwa meskipun diaktifkankembali akan tetapi pidananya tetap melekat, jadi apakah diijinkan atau tidakdata kepegawaian PNS tersebut diaktifkan kembali semua tergantungpimpinan pada BKN ; Bahwa PNS ini sudah menjalani hukuman pidana penjara, kKemudian yangbersangkutan di PTDH lagi, tidak termasuk pendobelan hukuman, karenapidananya sudah diluar dari kedudukannya sebagai PNS, sebagai PNS harusmenjalani pembinaan karena melakukan tindak pidana, salah satunya denganGi PTD < see escceeae

Bahwa pada bulan Januari 2016 ada 36 orang anggota Yonif 515Kostrad yang masuk dalam kelompok LF (Luar Formasi), termasukdidalamnya ada 19 orang Tamtama Yonif 515 Kostrad yang sedang9mengikuti Dik Secaba Reg, ada beberapa orang yang desersi yangsedang diajukan pemecatan (PTDH), dan ada beberapa orang yangsedang bermasalah. Pada waktu itu Terdakwa masuk ke dalamkelompok LF karena sedang ada masalah menghilangkan uangkoperasi Yonif 515 Kostrad.

Putusan Nomor 434/B/PK/PJK/2017Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: S(1249)/PTDH/Corfin/10.13 tanggal 21 Oktober 2013, pada pokoknya mengemukakan halhalsebagai berikut ini:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan TerbandingNomor: KEP1219/WPJ.19/2013 tertanggal 18 September 2013 (tanggal 18September 2013 Pemohon Banding gunakan sebagai tanggal diterimaKeputusan Keberatan dalam menentukan batas waktu pengajuan banding) yangmerupakan Keputusan Keberatan terhadap Keberatan atas SKPLB

Pebruari 2013, dan dibawa kePolresta Medan dan Saksi ditanyai sama Polisi, apakah sdri tahu kalauNurmala Dewi Br Tinambunan itu meninggal karena di tembak dan Saksijawab tidak tahu ;Bahwa yang ditangkap duluan si Gusnita, kemudian Boy Fikar, Saksi danselanjutnya si Gope ;Bahwa saksi tahu tentang penikaman Nurmala Dewi br Tinambunan ;Bahwa Saksi sampai mau melakukan itu semua karena mau dibantuterhadap masalah kedinasan Saksi karena pada waktu itu Saksi mau disidang kode etik kepolisian yaitu sidang PTDH

dan pada waktu itu Saksimenunggu sidang PTDH ;Bahwa saksi masuk Polwan tahun 2003, Suami Saksi Polisi juga di Poldadan ada anak Saksi 2 (dua) orang ;Bahwa saksi disidang kode etik dan mau di PTDH (PemberhentianDengan Tidak Hormat) karena disersi dan tidak cocok sama pimpinanBahwa saksi kenal dengan Bahrum, dia bekerja sendiri sama temannya ;Bahwa selain modus nyerempet, ada rencana modus perampokan olehSyamsul dengan temannya Herman tetapi gagal ;Bahwa yang terlibat dalam masalah ini adalah Gusnita

perkara ini terjadiPemohon Kasasi mau memasuki MPP (Masa Persiapan Pensiun). .Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan tidak merugikan terhadapPemohon Kasasi mengingat yang bersangkutan masih mempunyaitanggungan keluarga 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang satudiantaranya masih balita maka sepantasnya apabila yang bersangkutandijatuhi hukuman yang seringanringannya atau dibebaskan dari segalatuntutan hukum termasuk pidana tambahan Pemberhentian Tidak DenganHormat dari Dinas TNI AD (PTDH