Ditemukan 939 data
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Anak Agung Ngurah Agung
263 — 132
orang lain, dan dalamperumusan unsur ini membujuk untuk memberikan hutang ataumenghapuskan piutang juga termasuk didalam perumusan pasal ini; Pengertian nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;Halaman 107 dari 135 Putusan Nomor 1008/Pid.B/2019/PN Dps Pengertian keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagaiagen polisi, noteris, pastor, pegawai kotapraja, pengantor surat pos, dansebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu; Pengertian Akal cerdik atau tipu muslihat yaitu suatu tipuan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DWI CIPTO NUGROHO Diwakili Oleh : Johannes Mangapul Turnip,SH,MH
193 — 122
Harawana Consultant telahtepat dan benar, sehingga tidak terdapat suatu perbuatan yangMenyalahgunakan Kewenangan;Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi tersebut dalam Dakwaan Subsidairseyogianya adalah penyalahgunaan wewenang dalam bentukpaksaan/ancaman, sSuapan, dan tipuan dengan memperdagangkanHalaman 69 dari 148 hal Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PT MDNpengaruh/kedudukan/jabatan pada seseorang untuk memperoleh keuntungansecara tidak sah kepada dirinya maupun orang lain.
214 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016a. unsur tindakan dalam bentuk paksaan (dwang) yangPemohon Peninjauan Kembali lakukan ;b. unsur tindakan tipuan atau bersifat muslihat (kuntsgrepen)dalam ranah keuangan sebagai perbuatan korupsi yangmerugikan keuangan Negara dengan nilai sebesar Rp24.837.969.005,00 ; Yang dilakukan Majelis Hakim Kasasi justru melawan KetentuanHukum sekaligus meniru dan memakai keterangan palsu yangdilakukan Jaksa pada permohonan Kasasi, tercantum jelas padahalaman 60 dan 61 yang dengan Novum
162 — 262
Bahwa benar akibat perobuatan terdakwa saksi korban / CV Graha InsanSurya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.790.789.043, (lima belasmilliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilanribu empat puluh tiga rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telahterbukti Terdakwa dengan Akal cerdik atau tipu muslihat telah melakukansuatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga saksi Ni Putu Adhiyani LaksmiDewi selaku Finance pada CV Graha Insan Surya yang seharusnya
247 — 89
dalam KUHD dibebankan suatu kewajiban kepada orang tersebutuntuk menyampaikan data dan informasi mengenai dirinya dengan jujur dansebenarnya tidak boleh ada data yang disembunyikan atau yang ditutuptutupi, Jika asas utmost good faith tidak terpenuhi maka perjanjian itu bataldemi hukum, sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum EkonomiSyariaah Pasal 29 angka 1 kesefakatan dalam perjanjian tidak bolehmengandung unsur unsur ghalath atau khilaf atau dilakukan dibawah ikrahatau paksaan, taghrir atau tipuan
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO
429 — 874
saham keluarpada hal undangannya RUPS boleh kah itu, boleh tetapi nanti ditindaklanjuti dan jual saham harus dibuktikan jual saham tersendiri; Bahwa peristiwa ini diawali dengan suatu konitrak artinya itu peristiwaHukum Perdata dan murni Hukum Perdata kalau pun sebagai Terdakwa IvyDjaya Susantyo, saksi tidak meyakini karena sebagai ahli Hukum Perdatabahwa Perjanjian yang ditandatangani semua dengan hubungan para pihakkalau ada terjadi cacat kehendak karena dipaksa, karena ke keliruan,karena suatu tipuan
1.I MADE DHAMA, SH
2.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
1.EKA AUGUSTA HERRIYANI
2.EVIE MARINDO CHRISTINA
643 — 492
perluharus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain, dan dalamperumusan unsur ini membujuk untuk memberikan hutang ataumenghapuskan piutang juga termasuk didalam perumusan pasal ini;v Pengertian nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;Y Pengertian keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagaiagen polisi, noteris, pastor, pegawai kotapraja, pengantor surat pos, dansebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;v Pengertian Akal cerdik atau tipu muslihat yaitu Suatu tipuan
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1722 — 3280
berbagaiketentuan yang penting baik asas tujuan dan lain sebagainya, pada sisiyang lain AD/ART adalah sebuah kesepakatan diantara para anggotayang tentunya kesepakatan tadi harus sesuai dengan prinsipprinsipmembuat kesepakatan, misalnya sesuai dengan syarat sahnyaperjanjian sebagaimana 1320 KUHPerdata bahwa syarat perjanjian ituharus memenuhi syarat subjektif adanya kesepakatan, kecakapan, adakausa yang halal dan ada satu sebab tertentu, jadi di dalam kontekskesepakatan tadi harus dilaksanakan tanpa tipuan
120 — 41
Bahwa menurut teori hukum administrasi negara, penyimpanganprosedur dapat dilakukan dengan cara penar8kan keputusan,misalnya jika penilai/oenaksir ditunjuk dengan tipuan, keputusanmenjadi batal, misalnya jika penilai/oenaksir ditunjuk dengantipuan, keputusan menjadi batal. Sementara itu, jika sudahditetapbkan ada prosedur yang belum dipenuhi, panitia pengadaandapat melakukan pemenuhan syarat dan prosedurnya sesuaidengan norma administrasi.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Nusantara Parahyangan
Terbanding/Tergugat II : TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. Waris
Terbanding/Tergugat IV : PT. Minorock Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Mimi Kids Garmindo
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Wiharja Setiawan
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Paula Yusuf
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : TN TITIH DERMAWAN
462 — 831
., tanggal 05 Desember 2017 joNomor 146/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 05 Juni 2018,sebelumnya tidak pernah ada, tidak pernah disebut, tidak pernah hadir dantidak pernah menjadi pihak, sehingga kedudukan PT WARIS dan PTMINOROCK MANDIRI bukanlah sebagai Kreditur sebagaimana yangdisyaratkan oleh undangundang, dengan demikian putusan a quodidasarkan pada dugaan tipuan atau tipu muslihat yang menyesatkanhakim.Bahwa sesungguhnya hubungan hukum antara Turut Tergugatl dengan PTWARIS dan PT MINOROCK
Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, SE, SH
Terdakwa:
I Dewa Made Kasamabi Putra
183 — 418
Bahwa Investasi jual beli emas batangan yang dilakukan olehTerdakwa adalah tidak benar dan itu hanya tipuan saja, karena sampaidengan sekarang uang modal pokok Saksi sebesar Rp94.000.000,00(sembilan puluh empat juta rupiah) belum dikembalikan apabiladiwujudkan dalam bentuk emas batangan seberat 2 (dua) Ons jugabelum diserahkan kepada Saksi sesuai yang dijanjikan Terdakwakepada Saksi.Atas keterangan dari Saksi8 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :Hal 92 dari 273 hal Put Nomor 74K/PM.II10/AD/X1I/20191
321 — 113
Bahwa penyelesaian administrasi dapat dilakukan untuk penyimpanganAPBD apabila menyangkut salah kira (dwaling) dan penyelesaian pidanadilakukan untuk penyimpangan APBD apabila menyangkut paksaan,ancaman, suap, dan tipuan dengan menggunakan dokumen administrasiuntuk memperoleh keuantungan atau uang/barang/surat berharga yangmelawan undangundang.
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
517 — 1561
perlu harus orang yangdibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain, dan dalam perumusan unsur inimembujuk untuk memberikan hutang atau menghapuskan piutang juga termasukdidalam perumusan pasal ini;7 Pengertian nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri; Pengertian keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi,notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya yang sebenarnyaia bukan pejabat itu;= Pengertian Akal cerdik atau tipu muslihat yaitu suatu tipuan
314 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suatu tindakan direksi yang mengandungunsur pidana apabila terdapat unsur tipuan dan suapan (bedrog) danpaksaan ( dwang ) berdasarkan suatu hasil pemeriksaan investigatif yangdiatur dalam peraturan Perundangundangan.Adanya pergeseran anggaran perusahaan karena keadaan yangmenyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi,antarkegiatan dan antrjenis belanja dapat dilakukan sepanjangditetappka sesuai dengan prosedur dan syarat dalam anggaranperusahaan.
335 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
, tidak ada dasar hukum untukmengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bengkalis atas dasartempat tinggal Tergugat 14.Ketentuan mengenai vexatious proceeding atau vexatious litigationharus diterapkan dalam kasus ini;13.14.Seperti yang telah PEMOHON KASASI jelaskan diatas, jelasjelasterbukti bahwa Tergugat 14 dapat diikut sertakan sebagai Tergugatdalam perkara ini, melainkan hanya sebagai Turut Tergugat.Keikutsertaan Tergugat 14 dan Tergugat 15 sebagai pihak dalamkasus ini sematamata merupakan tipuan
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
541 — 92
Bahwa untuk menentukan tindakan hukum tersebut, melawan hukumatau tidak dalam keuangan negara apabila terjadi jika ada paksaan,tipuan dan penyuapan;Bahwa kriteria melawan hukum dan merugikan keuangan negaraapabila negara dirugikan, terdakwa di untungkan, dan pelayanan publikterganggu;Bahwa merugikan keuangan negara adalah kekurangan uang, barangdan surat berharga yang nyata dan pasti;Bahwa apabila barang (Saham) tersebut belum di jual maka belumdinyatakan nyata dan pasti;Bahwa ahli berpendapat keuangan
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1159 — 2941
Bahwa untuk menentukan tindakan hukum tersebut, melawanhukum atau tidak dalam keuangan negara apabila terjadi jika adapaksaan, tipuan dan penyuapan;Halaman 237 dari 408 : Putusan Nomor: 60/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST;Bahwa kriteria melawan hukum dan merugikan keuangan negaraapabila negara dirugikan, terdakwa di untungkan, dan pelayananpublik terganggu;Bahwa merugikan keuangan negara adalah kekurangan uang,barang dan surat berharga yang nyata dan pasti;Bahwa apabila barang (Saham) tersebut belum di
87 — 12
.- Orang yang dengan pemberian upah, janji, menyalah gunakan kekuasaan kedudukan, paksaan ancaman atau tipuan atau memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.2. Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub.2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan ke padanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk oleh mereka itu akibat perbuatan itu.
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
389 — 78
Tapi kalau aspek kerugiannegara terkait Suap, tipuan atau paksaan maka akan lari kepada ranahpidana hal ini menunjukkan bahwa persoalan substansi terkait pengambilankeputusan penganggaran jika dipersoalkan maka harus dilakukanpenyelesaian terlebih dahulu;Bahwa sejak ada PP 38/2016 upaya pemulihan kerugian negara menjadilebih efisien dan efektif dibanding dengan pemulihan melalui jalur litigasi;Bahwa Pasal 39 PP 38/2016 menetapkan metoda penghitungan kerugiankeuangan negara.