Ditemukan 9695 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren doirin dokris dakrin dorin dikrin
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama Perceraian
Register : 04-01-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PA RAHA Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Rh
Tanggal 16 Juli 2018 — Perdata - Pemohon Vs Termohon
16 — 8
  • dialihkan pada orang lain ;Menimbang, bahwa menurut pasal 26 UndangUndang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak, pada ayat (1) dinyatakan orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara anak danmelindungi anak dan selanjutnya dalam UndangUndang itu juga pada pasal 31ditegaskan bahwa dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26melalaikan kewajiban terhadap anaknya dapat dilakukan tindakan pengawasanatau kuasa orang tua asal dapat dicabut ;Menimbang, bahwa dalam dokrin
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 23-07-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 25/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
Hj. Sri Wahyuni Modjo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG
Intervensi:
RIZAL RINAL
272 — 97
  • Peradilan Tata Usaha Negara tidakmenjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami daridoktrin;Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungioleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yangbersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa(Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, BukuII, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 3740);Menimbang, bahwa dari ketentuan dan dokrin
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 16-11-2010 — Putus : 31-03-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN JAYAPURA Nomor 448/Pid.B/2010/PN-Jpr
Tanggal 31 Maret 2011 — YOSEPH KELYANIN
122 — 59
  • Natsir Dacong, padahal kredit ketiganasabah tersebut belum lunas dengan demikian terdakwa telah membuat pencatatan yang tidaksesuai dengan sebenarnya dalam dokumen yaitu membuat surat pernyataan lunas sedangkansebenarnya nasabah tersebut belum melunasi ke Bank Mandiri Unit Abepura dan secara systembelum lunas karena tidak tercatat pelunasan tersebut ;Menimbang, bahwa menurut Dokrin pengertian palsu adalah tidak pada mestinya (tidakbenar) sehingga catatan palsu adalah catatan yang tidak semestinya
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tar
Tanggal 15 Nopember 2018 — GUANTI KARNO Melawan PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field
459 — 385
  • Dalil Tergugat sejalan dengan dokrin hukum M. YahyaHarahap dalam buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi BidangPerdata, terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama cetakan ke sepuluh,1995 halaman 245246 memberikan dokrin hukum sebagai berikut :"Dan apabila alat bukti akta otentik tidak dibantah Tergugat dengan buktlawan, dengan sendirinya melekat sekaligus pada dirinyanilai kekuatanpembuktiaan yang menentukan. Kesempurnaan nilai kekuatanHalaman 28 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16./Padt.G/2018.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 01-09-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 31/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
HENGKY SAHE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
KWEJAORI NASRY
264 — 301
  • atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;Menimbang, bahwa selanjutnya arti kepentingan dapat dipahami daridoktrin yaitu kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi olehhukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yangbersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa(Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara,Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 3740);Menimbang, bahwa dari ketentuan dan dokrin
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 25-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 11-06-2020
Putusan PT MANADO Nomor 123/PDT/2016/PT MND
Tanggal 12 Oktober 2016 — Pembanding/Tergugat I : Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak dibidang Jasa Keuangan yakni : PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ( Persero ) Kantor Pusat : Gedung Arthaloka, Lantai 1, 6, 8, 10. Jalan Jend. Soedirman Kav. 2 Jakarta. Cq. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ( Persero ) Cabang Manado. Sulawesi Utara. Jalan Santu Yoseph. No. 37. Kelurahan Kleak. Kecamatan Malalayang. Kota Manado. Cq. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) UNIT LAYANAN MODAL MIKRO ( PNM ULaMM ) INOBONTO
Terbanding/Penggugat : CHRISTIANUS SIMBALA.
Turut Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Turut Terbanding/Tergugat IV : RISMAYANTI LADALA
Turut Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEMENTRIAN KEUANGAN RI. Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA. Cq. KANWIL DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA. Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKNL ) Manado
67 — 21
  • Sesuai dengan Dokrin Putusan Mahkamah Agung RI No. 1068 K/Pdt/2008Tanggal 21 Januari 2009 adalah perlindungan hukum terhadap pembeli lelangyang membeli sebidang tanah melalui proses lelang eksekusi. oleh MahkamahAgung berpendapat bahwa lelang yang telah dilaksanakan tidak dapat dibatalkandan hak pembeli lelang harus dilindungi;Berdasarkan uraianuraian di atas, maka TERGUGAT VI mohon Pengadilan agar berkenanmemutus perkara ini dengan menyatakan:1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 10-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 40/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
HIRAWATI LABARA KARIM USMAN Spd. Map.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
160 — 133
  • ;Bahwa dokrin Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurutPenjelasan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi :A. Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan Peraturan Perundang Undangan,Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijakan PenyelenggaraanNegara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2011 — Upload : 01-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/Pid.Sus/2010
Tanggal 2 Februari 2011 — CAPT. SUTEDJO, SE. Bin MUHIJAN
58 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Pengadilan telah salah dalamHal. 31 dari 46 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010penafsiran keterangan ahli dan dokrin.
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 15-02-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 491/Pdt.G/2019/PA.Tng
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2
  • merupakan pintu darurat dan jalankeluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumahtangganya dengan Tergugat, sejalan dengan hadits Nabi saw. yang berbunyi :Vac > gVaa,l, artinya : "tidak boleh menyusahkan diri sendiri dan oranglain, dan kaidah hukum Islam: Jl js 5 peJl artinya : yang menyusahkanharus dihilangkan, dan bahkan ada kaidah: qQblac)I Ub We prio rwlasll 55>"menolak yang mafsadat didahulukan dari menarik masalahah; ;Menimbang, bahwa Majelis pun perlu mengetengahkan dokrin
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Wanprestasi
Putus : 12-06-2008 — Upload : 29-05-2012
Putusan PN PEKANBARU Nomor 70/PDT.G/2007/PN.PBR
Tanggal 12 Juni 2008 — H. HAMIZAR HAMID BIN ABDUL ; HAMIDH. ZYAHRUDDIN BIN ABDUL HAMID ;HJ. ZARDAWATI BINTI ABDUL HAMID L A W A N NURKAMSIAH BINTI ABDUL HAMID
97 — 16
  • 1365 KUH Perdata yaitu Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada oranglain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, dengandemikian ada 4 unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan(tidak berbuatjyang melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku adanya kerugian dan adanyahubungan causal antara kerugian korban dengan akibat perbuatan tersebut.Menimbang bahwa, dalam perjalanannya ajar an (dokrin
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 14-09-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 115/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 14 September 2016 — 1. Kieron Samuel Prenter; 2. Kukuh Wijayanti; 3. PT. Mexicano Asia; 4. Peter John Zuttion; 5. Sean Hamish Prenter sebagai PARA PEMBANDING Melawan : 1. Adam James Lawrence Dundas-Taylor sebagai Terbanding; 2. I Putu Chandra, SH., Notaris /PPAT di Kota Denpasar, sebagai Turut Terbanding
138 — 85
  • Putusan Mahkamah Agung No.1155 K/Pdt/2013 tanggal 3 Desember 2015;Bahwa pertimbangan hukum (dokrin/kaidah hukum)putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 2 Maret 2012, No.96/Pdt/2011/PT.
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata Perjanjian
Putus : 19-05-2016 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 99/PDT.G/2015/PN KTG
Tanggal 19 Mei 2016 — - CHRISTIANUS SIMBALA X - PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MANADO - BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW - RISMAYANTI LADALA
189 — 39
  • Sesuai dengan Dokrin Putusan Mahkamah Agung RI No. 1068 K/Pdt/2008 Tanggal 21Januari 2009 adalah perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang membeli sebidangtanah melalui proses lelang eksekusi. oleh Mahkamah Agung berpendapat bahwa lelangyang telah dilaksanakan tidak dapat dibatalkan dan hak pembeli lelang harus dilindungi;Berdasarkan uraianuraian di atas, maka TERGUGAT VI mohon Pengadilan agar berkenanmemutus perkara ini dengan menyatakan:. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk selurubnya; .2.
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama
Register : 06-12-2016 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 2707/Pdt.G/2016/PA.Jbg
Tanggal 16 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 1
  • tidak berhasil,dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapatditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudahmembuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage)dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian sebagaimanaditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;Menimbang bahwa dalam perceraian, Majelis hakim tidak melihat apapenyebab keretakan rumah tangga, sebagaimana dokrin
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
166 — 75
  • Dan ahli berpendapat berdasarkan dokrin yang ahli pahami selamaini dari Paus Volten, hukum harus ada penemuannya dengan menggunakanpenemuan itulah ada hukumnya yang ahli gunakan pendekataninterprestasinya jadi kalau ahli melihat pada suatu rangkaian hukumketerkaitan antara Peraturan Kepala BPN No.11 tahun 2016 penyelesaiansengketa dikaitkan dengan Peraturan Kepala BPN No.9 tahun 1999 dandikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 maka ada benangmerah yang harus kita hormati dalam prinsip
    Selanjutnya bila kitaberbicara hukumnya bagaimana secara yuridis kalau putusan pengadilantidak dilaksanakan akan menurut dokrin itu tergolong perbuatan yangHalaman 121 dari 168 halaman Putusan No. 79/G/2017/PTUN.Mksmelawan hukum oleh penguasa Kepala BPN dan itu termasuk kejahatanyang bisa dimasukan dalam delik pidana Pasal 421 KUHP mengenai bab 28kejahatan jabatan ;Bahwa Pasal 104 Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1999 bahwa ada 2syarat pembatalan yaitu cacat administrasi dan putusan pengadilan
    Ahli tidak mau membahas secara detail tetapi silahkandipertimbangkan bahwa apakah pernah ada putusan P.TUN sebelumnya itusampai dimana dan apa putusan yang terakhir yang telah berkekuatan hukumtetap artinya itulah yang menjadi ukuran untuk menilai persoalanpersoalanitu yang berkaitan dengan yang tadi telah disampaikan tetapi kalau ahlimempunyai dokrin tidak bisa masuk ke pengadilan tata usaha negara karenaputusan tadi yang pembatalan itu lahir dari putusan yang inkrah telahdiperiksa oleh pengadilan
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama Waris Islam
Register : 21-10-2013 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 223/Pdt.G/2013/PA.Pst
Tanggal 24 September 2014 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
903 — 818
  • Penerapan yang demikian tidak berakibat16gugatan mengandung cacat plurium litis consortium jo jurisprodensi MahkamahAgung No 1826 K/PDT/1984 yang menyebutkan bahwa tidak selamanya harus ikutdigugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakangugatan cukup ditujukan kepada orang yang menguasai obyek;Bahwa disamping itu sesuai dokrin hukum yang di kemukakan oleh M YahyaHarahap, SH (Mantan Hakim Agung dalam bukunya berjudul, hukum acara perdata,tentang gugatan, persidangan
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 12-02-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg
Tanggal 10 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 8
  • berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi hukumIslam disebutkan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suamwajid memberikan nafkah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selamadalam iddah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasihukum Islam disebutkan bahwa Waktu tunggu bagi seorang janda Apabilaperkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haidditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangkurangnya 90 (Sembilan puluh)hari;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 11-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 42/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Ir MOLLY AHMAD MM
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
185 — 92
  • SKditetapkan pada tanggal 31 Mei 2019, Penggugat menerimanya tanggal 17Juni 2019, ada 17 Tujuh belas hari sejak SK ditetapkan;Bahwa dengan berdasar pada uraian uraian tersebut diatas, makaPenerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat tidakdidasarkan pada fakta hukum / prosedur Administrasi Pemerintahan yangbenar dan oleh karena itu Obyek Gugatan a quo menjadi Cacat Yuridis.Bahwa dokrin Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurutPenjelasan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 38/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
SYARIFUDIN USMAN, Spd. MH.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
211 — 81
  • SKditetapkan pada tanggal 31 Mei 2019, Penggugat menerimanya tanggal 17Juni 2019, ada 17 Tujuh belas hari sejak SK ditetapkan;Bahwa dengan berdasar pada uraian uraian tersebut diatas, makaPenerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat tidakdidasarkan pada fakta hukum / prosedur Administrasi Pemerintahan yangbenar dan oleh karena itu Obyek Gugatan a quo menjadi Cacat Yuridis.Bahwa dokrin Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurutPenjelasan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 16-04-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2013
Tanggal 16 April 2014 — PT. KEDAUNG INDUSTRIAL LTD vs INTER IKEA SYSTEMS B.V,dk
555 — 497 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut dokrin ini, faktor yang paling pokokadalah bahwa pemakaian merek yang mempunyai persamaan padapokoknya ini dapat menimbulkan kebingungan yang nyata (actualconfusion) atau menyesatkan (deceive) masyarakat konsumen,dimana seolaholah merek tersebut berasal dari sumber atau produksiyang sama sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untukmembonceng atau mendompleng ketenaran merek milik pihak lain;3.
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama Perceraian
Register : 12-01-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PA RAHA Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Rh
Tanggal 3 Juli 2018 — Perdata - Penggugat Vs Tergugat
37 — 7
  • Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapatdialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan ataumempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani,rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak dan ketentuan dalam Pasal 7huruf (a) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakyakni setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuholeh orang tuanya sendir ;Halaman 49 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.Menimbang, bahwa dalam dokrin