Pertani);= Rp. 3.150.000 (selisin pemberian Syamsul Bahri ke Fikri Tani);Bahwa perbuatan tersangka melanggar dan diancam dengan pidanapenjara dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat(1) KUHP;ATAUKEDUA:Bahwa ia Terdakwa yakni Ir. H.

SYAHRUDDIN, MBA terbukti bersalah secarasah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana KORUPSIsebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam surat Dakwaankesatu;2.

hari sidang;Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan BUSRA EDI, S.Ip Terbukti Bersalah Secara Sah Dan MeyakinkanMelakukan Tindak Pidana SECARA BERSAMASAMA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP.

., tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasama sebagaimana diuraikan dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUU No. 20 Tahun 2001 tentang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

FERA KARYA dihadapkan JaksaPenuntut Umum ke depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru, berdasarkan dakwaan yangdisusun secara subsidaritas, yaitu :Primair =: Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UUNo. 20 Tahun 2001 tentang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

ARIADY, A dihadapkan Jaksa PenuntutUmum ke depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru, berdasarkan dakwaan yang jugadisusun secara subsidaritas, yaitu :Primair =: Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UUNo. 20 Tahun 2001 tentang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

2 ayat (1) jo.

ADAM ARDJAD LAMARAUNA ataukepentingan orang lain ;e Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikankeuangan Negara atau Keuangan Daerah PemerintahKabupaten Donggala sejumlah Rp. 8.352.930.950,00(delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilanratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)atau sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

sehingga akibatperbuatan Terdakwa yang membantu mengambil danmenandatangani kuitansikuitansi sebagai buktipengeluaran dana dari Kas Daerah KabupatenDonggala tersebut, telah merugikan kKeuangan Negaraatau keuangan Daerah Pemerintah KabupatenDonggala sejumlah Rp. 8.352.930.950,00 (delapanmilyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tigapuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atausekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke1 Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP ;SUBSIDAIR :Hal. 17 dari 41 hal.

Menyatakan Terdakwa DORLINA WARIMILENA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sebagaimana didakwakandalam Dakwaan Primair,2.

kerugian negara sebesar Rp 1.462.640.015,00 (satu milyar empatratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu lima belas rupiah) sesuaidengan fakta persidangan dan dari hasil audit dari BPKP Provinsi Papuasebagaimana tuntutan penuntut umum;Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura menerima Permohonan Banding Jaksa PenuntutUmum dengan memutus Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dakwaan primair Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001; Menghukum terdakwa Dorlina Warimilena untuk membayar uang penggantisebesar Rp 1.462.640.015,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua jutaenam ratuSs empat puluh ribu lima belas rupiah) dan jika terdakwa tidakmembayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disitaoleh Jaksa dan dilelag untuk menutupi uang

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta segala peraturan perundangundangan yang

., sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;+= Bahwa ia Terdakwa Drs.

HAMZAH RUDJI, MM., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama, denganmelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) hurufb Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalamDakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut; Menyatakan Terdakwa Drs.

Purwokerto menderita kerugian sebesar lebih kurangRp.4.850.408.800, (empat milyard delapan ratus lima puluh juta empat ratus delapanribu delapan ratus rupiah) atau setidaktidaknya disekitar jumlah tersebut sebagaimanaLaporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKPPerwakilan Propinsi Jawa Tengah, Nomor : SR5723/PW11/5/2011 tanggal 18Nopember 201 1 .Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah clan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 1999. Jo Pasal 55 ayat (1) ke, 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR :Hal. 15 dari 52 hal. PUT.No.31/Pid.Sus/2012/PT.TPK.SMG.Bahwa Terdakwa Drs.AGUS SUDRAJAT,MM Bin SAMSU DARMASAMSUDIN, sebagai Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Bin SAMSU DARMASAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi yang dilakukan bersamasama dan berlanjutsebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPJo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,yang diketahui tidak ada satu pernyataan yang termuat di dalam putusanbahwasannya Judex Juris mengkualifikasikan perbuatan Terpidana masuk di dalamrumusan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, atas pertimbangan Judex Juris ini yangmenyatakan Terpidana telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

terdakwa dan saksi Djuminggir bersama saksi HidayatGunawan tersebut Pemerintah Caturtunggal mengalami kerugian sebesar Rp.664.800.000,00 (enam ratus enam puluh empar juta delapan ratus ribu rupiah)atau setidak tidaknya sebagaimana hasil penghitungan kerugian Negara olehInspektorat Kabupaten Sleman Nomor :X.700.04/023/2011, tanggal 14Nopember 2011 sebesar Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh jutaUPI ah) nnn ccc cc ance na nanan eenPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999TONRAING setcnicereninsrsornencusn10Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1See Bahwa terdakwa Didik Hartadi SE bersama dengan saksiDjuminggir (dalam berkas penuntutan tersendiri)dan saksi Hidayat Gunawan,pada hari Rabu sekira tanggal 6 Desember 2006 atau pada waktu lain dalamtahun

Menyatakan Terdakwa HERMAWAN SALIM als MAWAN SALIM Bin A.SALIM SADILLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaanSUBSIDAIR melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak

Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor19/Pid.SusTPK/2016/PN.BdgtanggalMaret 2016 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.Menyatakan SUHAETI BINT BROHIM tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melanggar Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat(1), (2) dan ayat (3)UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RlNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;Membebaskan terdakwa SUHAETI BINT BROHIM dari dakwaan primairterSe@bDut; 22> 22+ ron oon nnn nnn nnn nnn nn non nen en nen neces nne nee eneMenyatakan Terdakwa SUHAETI BINTI BROHIM terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan

Kebumen menderita kerugian sebesar Rp.829.140.000, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 yangtelah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kebumen menderita kerugian sebesar Rp. 829.140.000, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 yangtelah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 56 ke 2 KUHP ;Lebih Subsidair :Bahwa ia terdakwa HARSONO Bsc Bin DARMO MULYONO baik bertindaksendirisendiri atau bersamasama dengan

2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 yangtelah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;subsidair :Melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 yangtelah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 56 ke 2 KUHP ;Lebih Subsidair : 74Melanggar

2 ayat (1) jo pasal 18 UU RINo. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No.20 tahun 2001 dimana unsurunsur deliknya terdiri dari : Setiap orang ; pees pa nn Secara melawan hukum ;~ Melakukan perbuatan memperkaya dari sendiri atau orang lainatau suatu koorporasi ; Dapat merugikan keuagngan negara atau perekonomianNegara j Sebagai orang yang melakukan , menyuruh lakukan atau turutserta mealkukan perbuatan jAd.

2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999yang telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ke 2 KUHP, dimana unsurunsur deliknyaterdiri dari : Barang Siapa ; Secara melawan Hukum; Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi ; Yang dapat merugikan kevangan Negara atau perekonomianNegarra; Sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untukmelakukan

dua milyar tiga ratustiga puluh lima jutaRupiah) ; IlwoIle Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri bagaimana laporan audit tersebutdilakukan karena semua dilakukan oleh BPKP ;Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penuntut Umum atas permohonanPeninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon telah menanggapinya melaluiTanggapan Memori Peninjauan Kembali tertanggal 14 Maret 2011 denganmengemukakan halhal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1 Bahwa putusan Majelis Hakim, Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 setelah diubah dengan UUNo. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP,Terdakwa masih mempermasalahkan error in persona, dengan alasanpenerapan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah denganUU No. 20 Tahun 2001 hal tersebut menunjukan Terdakwa tidak cermatmenafsirkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sehingga bahasan dariTerdakwa tidak sesuai dengan bunyi unsur Pasal 2 ayat (1) dengan unsur

PPIsebesar Rp. 942.769.868, (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuhratusenampuluh sembilan ribu delapan ratus enampuluh delapan rupiah) atausetidaktidaknya disekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil auditPerhitungan Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor :SR1875/PW08/5/2013 tanggal 03 Oktober 2013 yang ditandatangani olehPIPING EFFRIANTO, dkkBahwa Perbuatan Terdakwa DIDI ARYADI sebagaimanan diatur dan diancam pidanasebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UU

bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harusdibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan perbuatan pidana itudapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yangdisusun secara Subsidaritas, yakni;Primair :Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana KorupsiSubsidair :Melanggar pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UndangundangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Tindak PidanaKorupsi .Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi .Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Primair terlebih dahulu, yakni Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20Tahun 2001. dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akanmembuktikan dakwaan subsidair.Menimbang bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa telah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP.

Binti WARDJAN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) Ke 1KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSILAH, S.E.,M.Si.

,M.Si., Binti Wardjan Tidak Terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidanaberdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) Ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,Subsidair Pasal 3 ayat (1) jo.

Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari PenasihatHukum Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang Nomor 78/Pid.SusTPK/2017/PN Smg, tanggal5 Desember 2017 maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis HakimTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara a quo, khususnyayang berkaitan dengan tidak terpenuhinya dakwaan primair Pasal

2 ayat (1)jo. pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan terdakwa WAHYU ALI DAMA tidak terbukti secara sahdan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)Jo.

Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangHal. 1 dari 50 No. 60/Pid.SusTPK/2018/PN.MksPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Membebaskan terdakwa WAHYU ALI DAMA dari dakwaan Primairtersebut diatas.Menyatakan terdakwa WAHYU ALI DAMA terbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanakorupsi

terpenuhi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017Pada Desa Taraweang sebesar Rp. 162.379.000,00 (Seratus enam puluhdua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas faktafakta yang terjadi dalam persidangan, kiniMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibuktikanbersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas :Primair : Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Hal. 32 dari 50 No. 60/Pid.SusTPK/2018/PN.MksMenimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRI.

Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp.347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluhsembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh saturupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian kKeuangan negara oleh AuditorBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiSumatera Utara Nomor : SR3879/PW02/5/2010 tanggal 11 Agustus 2010.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanaterdapat pada Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPutusan Pengadilan Tipikor Nomor : 29/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT.

Menyatakan Terdakwa ALI OMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan tindak pidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Banding dari Pemohon Banding Jaksa PenuntutUmum.Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan Nomor : 27/PidSusTPK/2015/PN.Mdn tanggal 27September 2015 dalam perkara atas nama Ali Ombo Alias Ombo.Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Ali Ombo AliasOmbo.Menyatakan Ali Ombo telah terbukti secara sah dan menyakinkanmelakukan tindak pidana Secara melawan hukum melakukan tindakpidan korupsi yang dilakukan secara bersama sama sebagaimana diancampidana dalam pasal

2 ayat 1 jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubahdengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP ( Dakwaan Primair)Menjatuhkan pidana terhadap Ali Ombo dengan pidana selama 5 (lima)tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan dan denda Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah)subsidair 1 (satu

Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan ProyekPembangunan terminal Tipe C di Kecamatan Putri Hijau dan Kecamatan GiriMulya Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2006, yang ditandatangani oleh Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara yaitu WalbenDamanik selaku Pembantu Penanggung Jawab, Indriyo Husodo selakuPengendali Teknis, Diana M selaku Ketua Tim dan Lina Maryani selakuAnggota Tim.aaa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIR :manne Bahwa ia Terdakwa M.Taufik Hidayat Bin Alamin selaku DirekturCV.HARSANDY bersamasama dengan saksi DASMILUJANTO TJATURPUTRO, Amd.

Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriArga Makmur tanggal 12 Februari 2009 sebagai berikut :1.Membebaskan Terdakwa MUHAMAD TAUFIK HIDAYAT Bin ALAMIN dariDakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) Undangundang No. 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

MASJIRI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;SUBSIDAIRBahwa Terdakwa H. DAMIAT Bin H.

MASJIRI telah terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah bersamasama melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, sebagaimana dalamdakwaan Primair;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. DAMIAT Bin H.