Ditemukan 1002 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nanga naga nara niaga norma narta narya narsa narda narka
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 05-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 144/Pdt.Bth/2020/PN Sby
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
1.NY DR SRI SUDARWATI
2.TN HERU SISWANTO
3.NY DRG TRI WARIYANTI
4.NY LILIS LISTYORINI,SKM
5.NY FEBRIANA WURJANINGRUM,SE,MT
6.NY NOVIANA,SE
Tergugat:
1.Tn Trisno Romo Santoso
2.Tn Octavianus Stevie Lianto
3.Tn Willy Hindranata
4.Notaris Sherly Dian Meirawati,SH
5.PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Surabaya
6.Tn Hendra Wijono,SH,M.Kn
7.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surabaya
Turut Tergugat:
1.NY SISWARI
2.TN SUDARNOTO ST
3.NY SRI MULYA RINI,SE
91 — 24
  • seluruh hutang Debitur (Turut Terlawan II) telahdialihkan kepada Terlawan Ill, maka nilai hutang Debitur tetap tidakberubah yakni sesuai dengan Lampiran 1, Total Tagihan pertanggal 18 April2019, yakni sebesar Rp. 6.387.342.689,58, (enam milyar tiga ratusdelapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratusdelapan puluh sembilan rupiah koma lima puluh delapan rupiah);Bahwa tidak ada nilai Hak Tanggungan menjadi lebih rendah karena NilalHak Tanggungan tidak ada korelasinya dengan nilai/narga
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-10-2011 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 20 Februari 2012 — DIK DIK HARDY MARDIEZA1 M.Psi Bin SALUM
212 — 58
  • Narga Netto Apotik + Pajak Pertambahan Nilai selanjutnyadisingkat HNA + PPN adalah Hargajual Pabrik Obat dan atauPedsgsng Bessr tsrmesi kepsds Apotik, Rumsh Sskit dsnSarana Pelayanan Kesehatan.b. Harga Eceran tertinggi selanjutnya disingkat HET adalahharga jual Apotik. Rumah Sakit dan Sarana PelayananKesehatan.12!
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 13-08-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 08-12-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 28 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
TENRIAWARU, SH
Terdakwa:
IR. EDY RACHMAD WIDIANTO
135 — 74
  • Nilai/narga kekurangan volume pekerjaan dimaksud (arsitektur, elektrikaldan mekanikal) adalah sebesar 31,447 %.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 April 2019 — YANA DARYANA, SE alias ABAH UJE Bin ACENG
195 — 181
  • Mewakili Kadivre apabila berhalangan ;Bahwa dalam program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)Tahun Anggaran 2017 yang mana pengadaan berasnya dilakukan padatahun 2016 dan jumlah cadangan pangan pokok (beras) pada PemerintahProvinsi Jawa Barat Tahun anggaran 2016 adalah 198.500 kg;Bahwa nilai/narga seluruh beras cadangan pangan pokok PemerintahProvinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 1.759.702.500,(satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu limaratus rupiah
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 11-12-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnd
Tanggal 6 April 2021 — Penuntut Umum:
Roger L. V Hermanus, SH
Terdakwa:
SENNY HETTY TUTU SE
133 — 54
  • N Uraian Anggaran Realisasi SelisihO pekerjaan rencana1 2 3 4 51 Jalan Setapak 142.016.223,00 74.691.714,4 67.324.510,56 42 Rabat Beton 162.252.650,00 62.841.310,2 99.411.339,7Kebun 5 53 Rabat, Saluran 264.058.775,00dan Talud78.000.350,00 Halaman 99 dari halaman 181 Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN Mnd 342.059.125,00 96.089.482,9 245.969.642,2 08JUMLAH 646.328.000,00 233.622.507, 412.705.492,63 37 Bahwa dari hasil perhitungan didapat selisin nilai/narga kekuranganpekerjaan yang tidak dikerjakan adalah
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 28-12-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 17/PID.TPK/2016/PT SMR
Tanggal 22 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SOFYAN LATORIRI
Terbanding/Terdakwa : Drs.H.ARDIANSYAH ASIM Bin ASIM
86 — 85
  • Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umumsebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun2005 :e Bab I Ketentuan Umum:Pasal 1:e Angka 8 menyebutkan bahwa hak atas tanah adalah hak atasbidang tanah sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria ;e Angka 12 menyebutkan bahwa Lembaga/Tim Penilai Harga Tanahadalah Lembaga/Tim yang Profesional dan Independen untukmenentukan nilai/narga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-01-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2588 K/PID.SUS/2015
Tanggal 25 Januari 2016 — DR.Fransseda Als Frans
155 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Evaluasi PT Dw ; ;narga ALITPERKASAe PT. REJEKIEvaluasiAGUNGKualifikasiMAKMUR4. dan ; PT. DWIPembuktianey: ALITKualifikasiPERKASA Setelah dilakukan Evaluasi oleh POKJA V, selanjutnya POKJA Vmenetapkan PT. DWI ALIT PERKASA sebagai pemenang lelang pertamadan PT. REJEKI AGUNG MAKMUR sebagai pemenang lelang kedua,sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/ POKJA V/PAKET 9/ 2013 tanggal 23 Agustus 2013 oleh POKJA V Kab. BangkaSelatan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 April 2019 — Drs. UTAY SUHERMAN, M.Si Bin H.T. SURYANA
171 — 63
  • Mewakili Kadivre apabila berhalangan ;Bahwa dalam program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)Tahun Anggaran 2017 yang mana pengadaan berasnya dilakukan padatahun 2016 dan jumlah cadangan pangan pokok (beras) pada PemerintahProvinsi Jawa Barat Tahun anggaran 2016 adalah 198.500 kg;Bahwa nilai/narga seluruh beras cadangan pangan pokok PemerintahProvinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 1.759.702.500,(satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu limaratus rupiah
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 01-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 8/PID.TPK/2021/PT DPS
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : I WAYAN GENIP, SH
Terbanding/Terdakwa : PUTU SUDARSANA
144 — 80
  • HPS dihitung secara keahlian danmenggunakan~ data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lainharga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasadiproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihanHalaman 46 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2021/PT.DPSPenyedia, informasi biaya/narga satuan yang dipublikasikan secara resmioleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, informasi biaya/hargasatuan yang
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Gto
Tanggal 20 Nopember 2015 — - ANTON POTUTU
113 — 40
  • RELIS SAPINDO UTAMA;Bahwa yang menentukan nilai HPS adalah PPK dan nilai sebesar Rp.8.509.300.000, kemudian nilai/narga penawaran dari PT. RELIS SAPINDOUTAMA sebesar Rp. 8.339.059.194. sebagaimana tercantum didalam Kontrak;Bahwa PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
162 — 112
  • Pd Nomor BPKB: J06639382 berikut fakturkendaraan, bahwa dalam fakta persidangan didukung dengan keterangansaksi Rumiyani serta keterangan Terdakwa sendiri yang telah dilakukanpenyitaan untuk diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian KeuanganNegara, namun oleh karena belum diketahui nilai /narga pasaran darikendaraan tersebut maka terkait dengan kedaraan yang telah dilakukanpenyitaan akan dilakukan pelelangan dan hasilnya disetor ke kasnegara untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara.Menimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
135 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEP01 menyebutkan bahwa: "Sumbersumber informasisebagai Pembanding:Pengujian kewajaran Transfer Price sweat memerlukan data pembanding(komparabilitas), data pembanding dari pihakketiga perlu didapatkan darisumbersumber informasi, misalnya: Business News; mengenai kegiatan usaha tertentu maupun mengenaitarif/narga barangbarang yang berlaku; Brosurbrosur dan majalahmajalah business dan ekonomi lainnya; Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) dan Ditjen DagluDepartemen Perdagangan; data mengenai harga
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 04-08-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 112/Pid.B/2020/PN Gin
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.I MADE DHAMA, SH
2.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
1.EKA AUGUSTA HERRIYANI
2.EVIE MARINDO CHRISTINA
616 — 472
  • proyek; Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti kapan terakhir kali Saksimelihat pembangunan Villa tersebut, tetapi Saksi terakhir ke Balipada tahun 2019; Bahwa kondisi terakhir Villa tersebut saat ini tidak begitu bagus,banyak yang harus diperbaiki karena tidak adanya pengawasanyang baik untuk pembangunan Villa tersebut; Bahwa saat ini Villa tersebut belum difungsikan / digunakan; Bahwa Villa tersebut difungsikan untuk umum dan juga sebagaiVilla pribadi; Bahwa Saksi pernah meminta perhitungan nilai/narga
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 12-06-2017 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 118/ Pdt.G/2017/PN Amb
Tanggal 7 Nopember 2018 — 1. JULIANA SOPLANIT/TUPAN, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Kilang, 2 Juli 1948 / 68 Tahun, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon; 2. SIMON PETRUS SOPLANIT, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 29 Pebruari 1972 / 44 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DANIEL W. NIRAHUA, SH.MH, M. TAHA LATAR, SH.MH, HELMY SULILATU, SH.MH, JACOBIS SIAHAYA, SH, EMMY ODE BACO, SH.MH, MELKY I. SUPUSEPA, SH, ANASTASIA E. PATTIASINA, SH, IRMAWATY BELLA, SH.MH, OSVALDO A.Y. SEBA, SH dan ALFRED HERENAUW, SH, kesemuanya adalah Advokad / Asisten Advokad yang beralamat di Kantor Advokad dan Konsultan Hukum NIRAHUA-LATAR dan REKAN di Jalan Halong Atas Kompleks BTN Pemda Blok II No. 38 Kecamatan Baguala Kota Ambon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 551/2017 tanggal 24 Juli 2017; 3. JOHANA RACHEL SOPLANIT, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 5 September 1970 / 46 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.003/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon. Disebut sebagai PARA PENGGUGAT; LAWAN : 1. GUBERNUR PROPINSI MALUKU, beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HENRY MORTON FARFAR, SH, HENDRIK R. HERWAWAN, SH, FRANKY SAPARDI, SH, NURHAYATI HATALA, SH, M. SALEH LUMAELA, SH.MH, RYAN J. ENGKO, SH.MH, DAVID WATUTAMA, SH, JERROLD I.D. LEASSA, SH, MAGDALENA A.A.TRONA,SH, ELLY M. L. A. S. FARFAR, SH dan RESNA HUKOM, SH, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon KPKNL Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180-41 Tahun 2017 tanggal 05 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 775/2017 tanggal 02 Oktober 2017. Disebut sebagai TERGUGAT I; 2. PANITIA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN DERMAGA LANTAMAL XI MALUKU, beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman Nomor 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AGUS SIRAIT, SH, FACHRIZAL, SH, RITA AKOLLO, SH.MH, MAGGIE PARERA,SH.MH dan NURLITA TEHUAYO, SH., semuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Maluku yang beralamat di Jl. Sultan Hairun No. 6 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Surat Kuasa Substitusi) Nomor SKK-097/S/1/Gp/2/10/2017, tanggal 03 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 723/2017, tanggal 05 Oktober 2017. Disebut sebagai TERGUGAT II; 3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL IX (MALUKU DAN MALUKU UTARA), beralamat di Jalan Ir. Putuhena, Teluk Ambon, Rumah Tiga, Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : YULI NURYANTI, SH.MM, ANDE AKHMAD SANUSI, SH.M.Sc, HIZRIANA SOLIKHAH, SH, DENY R. SETIAWAN, SH, STANLEY C.H.TUAPATTINAJA, ST.MT, KRISNA PRAMUDITA, SH.MH, GUSTA ARDIANTO, SH.MH, RENTHA NATALIA PARDEDE, SH.MH, RIZKI WAHYU, S.P,SH.MH, SUGENG PAMBUDI, SH, DENNI WIHASTAMA, SH.M.Si, LIN HIDAYAH NAWIR, SH, JANTJE THENU, SH dan ALEXANDER PESULIMA, SH Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksana Jalan Nasional IX (MALUKU DAN MALUKU UTARA), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKS/Bb.16/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 676/2017 tanggal 24 Agustus 2017. Selanjutnya memberikan kuasa kepada : AGUS SIRAIT, SH, FACHRIZAL, SH, J. PATTIPEILOHY, SH.MH, MOREEYN PALYAMA,SH dan MERCY G de LIMA, SH.MH, semuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Maluku yang beralamat di Jl. Sultan Hairun No. 6 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Surat Kuasa Substitusi) Nomor SKK-096/S/1/Gp/2/09/2017, tanggal 27 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Ambon Nomor : 773/2017, tanggal 02 Oktober 2017 Disebut sebagai TERGUGAT III; 4. JHONNY de QUELJOE alias SIONG, Pekerjaan : Swasta, Alamat di Jalan Dr. Setiabudi Kelurahan Ahusen Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANTHONI HATANE, SH.MH dan RUBY LOPULALAN, SH, keduanya Advokad pada LAW OFFICE HATANE & ASSOCIATES beralamat / berkedudukan di Jl. Cenderawasih No. 18 Soya Kecil Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 519/2017 tanggal 10 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT IV; 5. JANES TANISIWA, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Karaoke Bos Kao, Pintu Hijau Depan SD Wayame. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUNIR KAIROTI, SH.MH, Advokad dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH.MH & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Asari Lt. 1 Kompleks Mesjid Raya AL FATAH Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/ADV.MK/SKK/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 570/2017 tanggal 28 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT V; 6. Ny. DENI TRINJE SEIPATIRATU (Ahli Waris almarhum JANJE SIPAKOLY), Pekerjaan : Swasta, Alamat Negeri Tawiri RT.005/RW.003 Kecamatan Teluk Ambon (Hotel Maluku) Depan Polsek Bandara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MARKUS MANUHUTU, SH adalah Advokad / Konsultan Hukum, Alamat Jl. Pohon Mangga RT.002/RW.06 Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 520/2017 tanggal 10 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VI; 7. AHLI WARIS KHOMARO SAPUTRA yakni HERNY SAYOGO dan CAESAR BORIS KHOMARO, Pekerjaan : Swasta, Alamat Rumah Kopi Pangkalan, Jalan Said Perintah Kelurahan Ahusen Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH.MH Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/LO.BT/07/17 tanggal 24 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 581/2017 tanggal 1 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VII; 8. MARLON LONTOH, Pekerjaan : Swasta, Alamat Jalan PHB. RT.020/RW.007 Halong Atas Kecamatan Baguala. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DEREK LOUPATTY, SH, FRANS G.F. LOUPATTY, SH dan JACK LOURENS V. KASTANYA, SH., semuanya Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Office SYARIFUDDIN SINAGA, SH – DEREK LOUPATTY, SH dan PARTNERS, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Tengah XXXVI.B Nomor 58 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 553/2017 tanggal 24 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VIII; 9. PEMERINTAH NEGERI TAWIRI, Alamat : Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH, Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/LO.BT/08/17 tanggal 07 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 599/2017 tanggal 7 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT IX; 10. JACOB NIKOLAS TUHULERUW, Alamat : Negeri Tawiri RT.003/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH, Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/LO.BT/08/17 tanggal 07 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 599/2017 tanggal 7 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT X; 11. JOSEP TUHULERUW, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Negeri Tawiri RT.001/RW.001 Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUNIR KAIROTI, SH.MH, Advokad dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH.MH & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Adari Lt. 1 Kompleks Mesjid Raya AL FATAH Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/ADV.MK/SKK/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 571/2017 tanggal 28 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT XI; 12. BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : OKTOVIANUS ALFONS, SH, FERDINAND B. SOUKOTTA, Aptnh, SH, WILLEM O. LOPPIES, S. Sos, DAVE A.H. POOEROE, SH, BELDYSON AKOLLO, S.ST dan RACHMADANI SIGIT, SH, semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2148/Sk-81.71/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 628/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 629/81/VIII/2917, tanggal 11 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 684/2017 tanggal 28 Agustus 2017 serta Surat Kuasa Khusus Nomor 2541/Sk-81.71/VII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 650/2017 tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII; 13. LANTAMAL IX AMBON, Alamat : Jalan Laksamana LE HALONG, Kecamatan Baguala Kota Ambon. Disebut sebagai TURUT TERGUGAT I; Dan 1. ELKIOPAS SOPLANIT, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 28 Oktober 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Nelayan, Alamat : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon; 2. THOMAS SOPLANIT, Tempat tanggal lahir : Ambon, 11 Januari 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Mata Jalan Pasar Lams RT.001/RW.004 Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Jayapura. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MOURITS LATUMETEN, SH, LA ODE ABDUL MUKMIN, SH dan NOKE PHILIPS PATIRADJAWANE, SH, kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad Mourits Latumeten, SH & Rekan yang berkedudukan di Kantor Batu Gajah Bawah No.4 RT.003/RW.01 Kelurahan Batugajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 25/KA.MI/SK/Pdt.G-Int/VIII/2017, tanggal 6 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 609/2017 tanggal 9 Agustus 2017, disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI;
607 — 544
  • Untuk itu Terhadap dalildalilmengenai adanya kesepakatan nilai ganti rugi atas tanah tidaklahmerupakan domain dari Tergugat , sebagaimana ditegaskan dalamBerita Acara Kesepakatan butir 4 dimana dinyatakan "Bahwa Nilai Gantirugi kepada PIHAK KEDUA dihitung oleh Tim Penilai Independen yangmemiliki Izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan RI dan telahmendapat lisensi Badan Pertanahan Nasional RI untuk menghitungnilai/narga objek pengadaan;.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 6 Juni 2017 — Darmawansyah,SE. Als Pak Dar
101 — 53
  • Menunjuk Tim Independen atau Profesional yang telahmendapat ijin praktek penilaian dari Menteri Keuangan RIdan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan RIuntuk menghitung nilai/narga objek terhadap tanah yangakan dilakukan pembebasan.Selanjutnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN)melakukan negosiasi kepada pemegang hak/pemiliktanah dengan besaran yang sudah ditetapkan oleh TimIndependen tersebut.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Tanah
Register : 08-06-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 11-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 353/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 4 Oktober 2016 — DR.HJ.JEMFY NASWIL DKK >< PEMERINTAH RI CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA CS
69 — 192
  • Djamaluddin ;Bahwa andaikata TERGUGAT dan TERGUGAT Il memerlukan tanahyang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGATHal 148 dari 180 Halaman Putusan No.353/ Pdt/2016/PT.DKIharus mendapatkan penggantian berupa: Tanah dan bangunan yang setara dengan tanah dan bangunan yangditempati PARA PENGGUGAT, Atau Memberikan penggantian berupa uang yang jumlahnya sesuaidengan nilai/narga tanah dan bangunan yang ditempati oleh PARAPENGGUGAT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 20-11-2017 — Putus : 13-04-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 13 April 2018 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DJINO D. TALAKUA, SH
4.IRKHAN OHOIULUN, SH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.EKA YACOB HAYER, SH
7.NOVANEMA DUHA, SH. MH
Terdakwa:
RIO KHORMEIN AMSYAH, SE ALIAS RIO
104 — 55
  • 19,652,0014 Att 65 N er 0PPh31Dec 0402001403111 1412316869 Desemb4 Ps 2,653,10114 214 85 er2156,355,101 Halaman 100 dari 213 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPkK/2017/PN Amb(c)Membayar Utang Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah TA 2013kepada Percetakan AIRA sebesar Rp33.880.000,00 Berdasarkan buktipemeriksaan, diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran Sekretariat DaerahTA 2013, Rafael Tamu memiliki utang kepada percetakan AIRA sebesarRp88.810.000,00 dengan rincian sebagai berikut ; Kegiatan Ukuran Vol Harga/m narga
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2011 — Putus : 10-10-2011 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2011 — SUBADRI ISKHOTOB
150 — 73
  • Jangka waktu pelaksaan pekerjaan selama 7(tujuh) hari kerja, yaitu sejak tanggal 27 Oktober 2008 s/d 04Nopember 2008 dengan nilai kontrak sebesarRp 95.626.000, (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluhenam ribu rupiah) yang sumber pembiayaanya berasal dari APBDKabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2008 ;Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan besarnyanilai/narga sebagaimana yang tertuang dalam kontrak PengadaanAlat Multi Media untuk Sekolah SMPN 1 Cikarang Utara dan saksijuga tidak mengetahui
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
AMIR GAOS LATUCONSINA
261 — 564
  • Terhadap pekerjaan yang dilakukantambah kurang atau yang di Addendum, masingmasing harus dibuatkannila/harga pekerjaan yang ditambah dan nilai/harga pekerjaan yang harusdikurang atau nilai/narga pekerjaan yang diaddendum.Bahwa dasar hukum pekerjaan tambah kurang atau Adendum adalah PerpresNomor 54 tahun 2010 pasal 87 ayat 1 tentang perubahan kontraka) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saatpelaksanaan, dengan gambar/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalamdokumen kontrak
    Karena seharusnyapekerjaan dibayar sejumlah volume yang dikerjakan.volume pekerjaan dinyatakan kurang karena pekerjaan yang tidak sesuaidikerjakan atau ada pekerjaaan yang tidak dikerjakan (point b), maka hal ini akanberdampak kepada nilai/narga pembayaran.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
Ir. JOHNNY LUCKY METUBUN
181 — 77
  • Terhadap pekerjaan yang dilakukantambah kurang atau yang di Addendum, masingmasing harus dibuatkannila/harga pekerjaan yang ditambah dan nilai/harga pekerjaan yang harusdikurang atau nilai/narga pekerjaan yang diaddendum.Bahwa dasar hukum pekerjaan tambah kurang atau Adendum adalah PerpresNomor 54 tahun 2010 pasal 87 ayat 1 tentang perubahan kontraka) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saatpelaksanaan, dengan gambar/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalamdokumen kontrak
    Karena seharusnyapekerjaan dibayar sejumlah volume yang dikerjakan.volume pekerjaan dinyatakan kurang karena pekerjaan yang tidak sesuaidikerjakan atau ada pekerjaaan yang tidak dikerjakan (point b), maka hal ini akanberdampak kepada nilai/narga pembayaran.