Ditemukan 954 data
Urut Berdasarkan
Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Nelly Apriani, SE
127 — 66
127 — 66
pelaksanaanHalaman 147 dari 192Putusan No. 80/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgperjanjian yang tidak dipenuhi oleh debitur soal penyelesaian kredit adalahmengacu pada hukum perdataBahwa untuk melihat kriteria apakah dalam hubungan kredit itu terdapat unsurpidana yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka kriteria yang harusdipastikan adalah apakah dapat dibuktikan adanya niat jahat dalam membuatperjanjian kredit itu.Bahwa untuk memastikan apakah dalam perbuatan seseorang terkait denganperjanjian kredit itu ada perbuatan pidanya
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK,
VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
402 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
402 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016adanya perbuatan pidana, maka kemudian dicari yang bertanggungjawab atas perbuatan pidana itu menjadi tersangka;Bahwa dalam perkara penyidikan terhadap PEMOHON, ternyataTERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka danmenetapkan perbuatan pidanya terlebih dahulu sejak penyelidikan,baru kemudian dikumpulkan buktinya.
Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 17 Februari 2016 —
80 — 10
80 — 10
Penuntut Umum dirasakan tidak sebanding denganperbuatannya serta tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri terdakwa denganpertimbangan perbuatan terdakwa telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan kapal dan alattangkapnya dimaksud serta telah pula mengembalikan kerugian keuangan negara, olehkarenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya pidana penjaraterhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sedangkan mengenai besarnyapidana denda dan subsidair kurungan dalam tuntutan pidanya
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
M E L A W A N :
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
614 — 478
614 — 478
untuk menentukan orang menjaditersangka menurut pendapat ahli adalah bahwa didalam teori tidak mestiharus disita bahasanya ditemukan bukti permulaan sehingga ditemukanbuktibukti permulaan bisa disita bisa tidak disitaBahwa dimulainya penyidikan sejak ditemukannya bukti permulaan daripenyelidikan dan selesai;Bahwa Penyidik yang mengeluarkan sprindik;Bahwa Sprindik ditetapkan hanya sekali dari satu tindak pidana;Bahwa Penyidikan adalah untuk mengumpulkan barang bukti untukmenjadi terang peristiwa pidanya
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.;
M e l a w a n :
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1178 — 990
1178 — 990
Setelahadanya perbuatan pidana, maka kemudian dicari yangbertanggung jawab atas perbuatan pidana itu menjadi tersangka;Bahwa dalam perkara penyidikan terhadap PEMOHON, ternyataTERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangkadan menetapkan perbuatan pidanya terlebin dahulu sejakpenyelidikan, baru kemudian dikumpulkan buktinya.
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 29 Desember 2015 — M. Zaini Yahya (Terdakwa)
121 — 25
121 — 25
TpgMenimbang bahwa seharusnya kuasa tersebut tidak perlu ada karena sitemanager dari PT Arah Pemalang selaku pemenang kontrak sedia kalanya itu adadan bukanlah terdakwa orangnya ;Menimbang bahwa adanya pengembalian kerugian Negara oleh saksiYusirwan sehinga Negara tidak dirugikan lagi, itu bukanlah alasan penghapusanpidananya atau hapusnya perbuatan pidanya sebagai mana asas hukum pidanamengatakan bahwa ganti rugi dalam hal ini uang pengganti atau kerugian Negaratelah diganti atau dibayar tidaklah
Putus : 03-08-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn Tanggal 3 Agustus 2017 — - ZULKARNAIN
142 — 37
142 — 37
Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDNBahwa prinsipnya Hukum Pidana itu Normanya harus dari Undangundangtidak boleh dari Perpres, PP maupun terbawah itu tidak boleh karenasyaratnya dari satu norma itu Undangundang dan yang tahu Daerah ituadalah PERDA, PERDA itupun disitu ada ancaman Pidana maka yangterkait itu Hukum PERDA Ancaman Hukum PERDA dan Perpres itu tidakada Ancaman Pidananya dan tidak boleh ada ancaman Pidananya makadikatakan maka pertanyaannya apakah Pelanggaran Hukum Perpres ituada Hukum Pidanya
Putus : 27-07-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn Tanggal 27 Juli 2017 — - IRWAN PULUNGAN,S.Sos
109 — 75
109 — 75
Bahwa prinsipnya Hukum Pidana itu Normanya harus dari Undangundangtidak boleh dari Perpres, PP maupun terbawah itu tidak boleh karenasyaratnya dari satu norma itu Undangundang dan yang tahu Daerah ituadalah PERDA, PERDA itupun disitu ada ancaman Pidana maka yangterkait itu Hukum PERDA Ancaman Hukum PERDA dan Perpres itu tidakada Ancaman Pidananya dan tidak boleh ada ancaman Pidananya makadikatakan maka pertanyaannya apakah Pelanggaran Hukum Perpres ituada Hukum Pidanya?
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 — ACHMAD MACHBUB ALS BOB ALS KAPTEN AHMAD
274 — 120
274 — 120
Jadi itu bukan alat bukti yang menentukanada tidaknya pidanya hanya alat bukti awal, dia harus ada bukti tindakan lagikarena dia hanya disebutkan sebagai tahapan yang mencurigakan, sehingga dalamprerspektif hukum pidana dia bukanlah alat bukti, tidak bisa dijadikan alat buktijika tidak diteruskan oleh investigasi atau penyidikan ;Bahwa sebuah laporan hasil analisis di PPATK ketika itu dilanjutkan dengantindakan hukum pidana itu harus tetap didukung dengan prediket crime, harus adapredikatnya dan
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. TRIYANTO S. BIALANGI, M.Kes
113 — 25
113 — 25
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidanya, Majelis Hakim wajibmempertimbangkan halhal yang membertakan dan halhal yang meringankan hukumanTerdakwa.
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
324 — 151
324 — 151
Jadi PPATK tidak bisa menentukan ini perbuatan pidana, hanyadugaan, itupun kalimatnya dikurangi menjadi transaksi yang mencurigakan.Jadi itu bukan alat bukti yang menentukan ada tidaknya pidanya hanya alatbukti awal, dia harus ada bukti tindakan lagi karena dia hanya disebutkansebagai tahapan yang mencurigakan, sehingga dalam prerspektif hukumpidana dia bukanlah alat bukti, tidak bisa dijadikan alat bukti jika tidakditeruskan oleh investigasi atau penyidikan ;Bahwa sebuah laporan hasil analisis di
Putus : 05-09-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013 Tanggal 5 September 2013 — UCOK TIGOR SIMBOLON CS 2 ORANG / Serda / 31960350790677
1870 — 976
1870 — 976
Permukatandisni mempunyai fungsi yang sama dengan Rencana terlebih dahuluyaitu sebagai pembentukan kesengajaan, yang dijadikan sebagaikeadaan yang memberatkan ancaman pidanya.509Permasalahannya adalah : Apakah tindakan yang dilakukan oleh paraTerdakwa pergi meninggalkan tempat Latihan dan menggunakansenjata api untuk menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Sdr.Dikki, Juan, Dedi dan Ade pada tanggal 23 Maret 2013 di ruang A5Lapas kelas IIB Cebongan, memenuhi rumusan unsur Dua orang ataulebih bersamasama
Register : 30-10-2017 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 741/Pid.B/2017/PN Bpp Tanggal 15 Maret 2018 — Penuntut Umum:
Muhammad Mirhan, SH
Terdakwa:
RUSMA YANI PAKPAHAN Binti DAVIT PAKPAHAN
144 — 39
Muhammad Mirhan, SH
Terdakwa:
RUSMA YANI PAKPAHAN Binti DAVIT PAKPAHAN
144 — 39
- Menetapkan lamanya pidanya yang dijatuhkan dukurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 180 (seratus delapan puluh) bundel Polis Prudential;Uang Rp. 1.432.049.997 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 —
132 — 47
132 — 47
Jadi itu bukan alat bukti yang menentukanada tidaknya pidanya hanya alat bukti awal, dia harus ada bukti tindakan lagikarena dia hanya disebutkan sebagai tahapan yang mencurigakan, sehingga dalamprerspektif hukum pidana dia bukanlah alat bukti, tidak bisa dijadikan alat buktijika tidak diteruskan oleh investigasi atau penyidikan ;Bahwa sebuah laporan hasil analisis di PPATK ketika itu dilanjutkan dengantindakan hukum pidana itu harus tetap didukung dengan prediket crime, harus adapredikatnya dan