Ditemukan 274796 data
33 — 2
Pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 8 dan pasal 9 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon danPemohon Il dapat dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon danPemohon Il tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana angka 2 amarpenetapan ini ;Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo.
9 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangHim. 7 dari 14 hlm.
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
30 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
11 — 4
;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 1 ternyata Penggugatbertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, olehkarena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan AgamaSelong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang peradilan agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti pernikahanPemohon dengan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974
sisi walldan dua orang saksi yang adil";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaMajelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalahsah baik menurut syariat Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkanHim. 12 dari 18 halaman putusan 0472/Pdt.G/2018/PA.Sel.dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf aKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor1
11 — 3
untukpemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohontidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidakpula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menuruthukum, meskipun telah dipanggil Secara resmi dan patut oleh JurusitaPengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Putusan Nomor 0442/Pdt.G/201 7/PA.Pkcsecara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50
16 — 6
dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itudisebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuaiketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
merenungkan kembalibahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan NabiMuhammad SAW bahwa perceraian itu Sesuatu yang halal tetapi dibenci olehAllah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam halini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulituntuk dirukunkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalipermohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
9 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telan menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
12 — 4
halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PA.Pkcdisebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuaiketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
kembali pesanNabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibencioleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, makadalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah sulit untuk dirukunkan;Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PA.PkcMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalipermohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
10 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan pihakpihak yang dekat dengan Penggugat
Putusan No. 1262/Pdt.G/2020/PA.SIwproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
14 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sah sampaisaat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugatberkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak yang berkepentingandalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
15 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
Pemohon,Termohon tidak suka apabila Pemohon memberi nafkah kepada anakanakPemohon, selain itu Termohon tidak mau taat atau patuh kepada Pemohon, dansekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 7 bulan danselama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknyasuami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
12 — 9
No. 0018/Padt.G/2018/PA.BmPenggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 tahun lebih berturutturut, Tergugat pergi tanpa alasan yang sah, tidak pernah pulang dan tidakdiketahui kabarnya;Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuaidengan AlQuran Surat ArRum ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwaantara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
13 — 3
Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) pihak keluargaPenggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat denganTergugat namun tidak berhasil dan Majelis setiap kali persidangan telahberusaha menasehati dengan sungguhsungguh agar Penggugatmerenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingatkembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yanghalal tetapi dibenci oleh Allah SWT, namun Penggugat
Smal 38 oS GS Bf tensile B03z=S92 S885 p'g oT ELNS 851455559555 2 5Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2018/PA.LBArtinya: "Dan diantara tandatanda kekuasaanNya ialah Dia telahmenciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, Supayakamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Diamenjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnyapada yang demikian itu. benarbenar terdapat tandatanda bagikaum yang berfikir.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor1
21 — 19
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
18 — 15
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aHim. 7 dari 14 hlm.
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
17 — 6
sudah tidak lagi berkeinginan berumah tanggadengan Tergugat, dan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telahpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugatmaka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalahbahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalamrumah tangga yang Sulit untuk dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersiratdalam surat ArRum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undangundang nomor1
mempertahankanrumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkanmudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, olehkarena itu. penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkanperkawinan mereka dengan perceraian, sesuai kaidah fiqhiyah yangmenyatakan:a Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukanPenggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor1
49 — 3
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
8 — 4
Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.MSMenimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansialalasan perceraian yang terkandung dalam Pasal
19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanyadilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun seringterjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, makaunsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipunpertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi
28 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
14 — 0
Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam danperkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena ituberdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo.
Memberi ijin kepada Pemohon ( xxx) untuk menjatuhkan talak satu rajiterhadap Termohon ( xxx ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Garut ;DALAM REKONPENSIHalaman 13 dari 15 putusan Nomor1.