Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara aquo (Sekarang PENGGUGAT dalam perkaraini) telah mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa, yakni mengajukanPermohonan Peninjauan Kembali (in casu selaku Pemohon PeninjauanKembali), sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Situbondo Nomor : 04 / PDT.PK / 2001 / PN.STB, tanggal 22 Agustus2001, juncto terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesiadengan Register perkara Nomor: 808 PK / PDT / 2001 ;Bahwa, berdasarkan RELAS PEMBERITAHUAN

hukum verzet, banding ataukasasl;18.Menghukum Turut Tergugat , Il , Ill, M , V dan VI agar tunduk padaputusan perkara ini ;19.Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung renteng membayarbiaya perkara yang timbul akibat gugatan Ini ;Apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain:Hal. 14 dari 30 hal.

No. 895 K/Pdt/2010surat kabar pada saat itu, lebihlebin lagi masalah adanya sengketa terkaitadanya upaya hukum peninjauan kembali juga tercover dalam pemberitaantersebut hal ini menandakan bahwa pembeli telah beritikat buruk (bad faith) ,dengan tidak mengeceknya ke Pengadilan.

Bahwa, Pengadilan Tinggi telah salah mengartikan itikatbaik (te goeder trow), oleh karena sebelum tanah terperkara dijual olehTergugat (Termohon Kasasi I) dengan anggapan dan iktikat baik , bahwa diayang berhak atas tanah itu , ternyata dia telah mengetahui atas tanah yangdiperoleh melalui eksekusi tersebut telah ditempuh upaya hukum luar biasa olehPemohon Kasasi.

Sekarang tinggal harapan satusatunya melalui upaya hukum kasasiini Pemohon Kasasi dan keluarga gantungkan nasibnya berjuang meraihkeadilan, guna mendapatkan kembali tanah leluhurnya.Keberatan Ketujuh.Bahwa, Pengadilan Tinggi telah menerapkan ketentuan hukum tidaksebagaimana mestinya.Bahwa, oleh karena dalam prinsip keadilan : KEPENTINGAN PEMOHONKASASI, DAHULU PENGGUGAT/PEMBANDING (ACHMAD WAHYUDI) MESTIDITEMPATKAN LEBIH KUAT DARIPADA KEPENTINGAN DAN KEDUDUKANPIHAK KETIGA, OLEH KARENA TERMOHON KASASI

KabupatenPamekasan , berdasarkan Letter C sebudang tanah Nomor : 1005 Persil35 b , Kelas Desa Ill , Luas +/ 0115 Atas Nama KARMO;Bahwa , karena gugatan Para PENGGUGAT adalah gugatan yang sah dangugatan yang benar yang disertai pula dengan alatalat bukti yang sah danyang benar pula maka mohon dihadapan Ketua Pengadilan NegeriHalaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN PmkPamekasan agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adaupaya hukum Bandaing dan Kasasi maupun upaya

hukum lainnya ;13.

Menggingat HierarkiKedudukan Pengadilan Negeri Pamekasan lebih rendah kedudukannyadari Pada Pengadilan tinggi Surabaya serta secara kewenanganPengadilan Negeri Pamekasan tidak dapat membatalkan Putusan (Vonis).Dari Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap Putusan Pengadilan Tinggitersebut sudah dilakukan upaya hukum Kasasi oleh para Tergugat dalamputusan No. 2409K/PDT/2018 yang memenangkan pihak Tergugat.Sehingga, menurut kami gugatan a quo yang disampaikan para Penggugatadalah gugatan yang sangat keliru

Upaya hukum yang dapat ditempuh adalahPeninjauan Kembali, namun upaya tersebut merupakan upaya hukum luar biasasehingga tidak menjadikan putusan kasasi tersebut menjadi putusan yang tidakmempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa putusan Kasasi Nomor 2409 K/PDT/2018 tertanggal27 November 2018 (bukti T3) berisi putusan yang menolak permohonan kasasipara Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa putusan judex factiePengadilan Tinggi Jawa Timur (Surabaya) tidak bertentangan dengan hukum,dan/atau

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu sekalipunPARA TERGUGAT mengajukan upaya hukum seperti Banding,Kasasi, atau upaya hukum lainnya (serta merta);9.

Bahwa gugatan Penggugat prematur sebab Penggugat masihmenggunakan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali atasputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 14 Januari 2013 No. 492 K/AG/2012. Dan permohonan peninjauan kembali sampai saat sekarangmasih ditingkat Mahkamah Agung RI serta belum di putuskan olehMahkamah Agung RI ;3.

Oleh karena itu permohonan sita jaminan oleh Penggugatdalam perkara sekarang ini di Pengadilan Negeri Malang tidak dapatdibenarkan dan harus ditolak ;Bahwa mengenai permohonan Penggugat yang memohon agarputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipunpara Tergugat mengajukan upaya hukum seperti : banding, kasasi danupaya hukum lainnya (sertamerta) adalah tidak beralasan/tidak adadasar hukumnya oleh karena Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 telahdinyatakan batal olen Mahkamah Agung

Gugatan Penggugat prematur sebab Penggugat masihmenggunakan upaya hukum luar biasa yaitu PeninjauanKembali atas putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 14Januari 2013 No.492K/AG/2012 dan permohonanPeninjauan Kembali sampai saat sekarang masih di tingkatMahkamah Agung RI serta belum diputus ;3.

hukum verset maupun kasasi (uit voerbar bijvoorraad);Berdasarkan halhal sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini perkenankanlahkami PENGGUGAT mengajukan permohonan (Petitum) agar yang terhormatKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1ABandung c.q.

Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampaidiperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokokperkara;DALAM POKOK PERKARADALAM PERSELIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun adaperlawanan dan upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar bij Voorad);8.

Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampaidiperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokokperkara;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Provisi Penggugat tersebut sebagai berikut :Bahwa ketentuan mengenai Putusan Provisi telah diatur dalam pedomanteknis administrasi dan teknis peradilan buku II edisi 2007 yang diterbitkanoleh Mahkamah Agung tahun 2008;Bahwa hakekat putusan

Bag.e Ada suratotentik atau tulisan dibawah tangan yang menurut undang undang mempunyai kekuatan bukti;e Ada Putusan Pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatantetap;e Ada gugatan Provisionil yang dikabulkan; Dalam sengketasengketa mengenai bezitrecht;Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka (7) yaituMenyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu sekalipun adaperlawanan dan upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar bij Voorad), maka MejelisHakim berpendapat bahwa tidak ada salah

Tergugat II tersebutdi atas, maka sudah merupakan suatu keharusan bagi Tergugat I selaku Penyewa daritanah dan bangunan milik Penggugat ikut bertanggung jawab. mengingat Tergugat Ilah yang memberikan ijin kepada Tergugat II untuk pinjam alamat serta menjalankanusaha Tergugat II di tempat yang disewa Tergugat I dari Penggugat;Bahwa ternyata baik Tergugat I maupun Tergugat II telah "membiarkan" SitaJaminan tetap melekat hingga tahun 2010 atau kurang lebih selama 3 (tiga) tahun,dengan tanpa adanya upaya

hukum apapun dari Tergugat I dan Tergugat II untukmengangkat sita jaminan dimaksud seperti antara lain:9.1.Segera memberitahu atau memberi informasi kepada Penggugat mengenaiadanya peletakan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Penggugat.

Artinya, sebenarnya TergugatI dan Tergugat II mampu untuk melakukan upaya hukum pengangkatan sitajaminan pada 3 (tiga) tahun yang lalu. Namun anehnya, kenapa upayapengangkatan sita jaminan tersebut baru dilakukan/diupayakan oleh TergugatII setelah 3 (tiga) tahun sita jaminan melekat, yakni setelah adanya somasidari Penggugat ?

Penggugat) untuk sebagian;e Menyatakan bahwa Perlawanan tersebut di atas tepat dan beralasan;e Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar terhadap putusan Nomor 198/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim;e Membatalkan dan memerintahkan mengangkat sita jaminan yang tertuang dalamPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Berita Acara Sita Jaminansebagaimana tersebut di atas (Bukti P11);Bahwa atas Putusan perkara Nomor 179/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Tim tersebut, TurutTergugat telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan

hukum pengangkatan sita jaminan pada 3 (tiga)tahun yang lalu, yakni dengan cara melakukan "Perdamaian" antara Tergugat IIdengan Pihak Turut Tergugat.

adalah sudah sesuai dengan prosedur karena hal tersebutterbukti telah melalui rapat pleno yang terbukti didasarkan pada Berita AcaraNomor 270/80/BA/TX/2012 yang didalam berita acara tersebut mengadopsi dandalam rangka menjalankan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,dengan Nomor 112/G/2012/PTUN.Sby ;4 Bahwa dalam ketentuan UndangUndang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara beserta perubahannya, negara melindungi hakhak konstitutifsetiap warga negara dengan menyediakan suatu upaya

hukum apabila salah satupihak keberatan terhadap putusan pengadilan yang telah diputus, namun dalamhal ini sampai dengan saat ini tidak pernah ada upaya hukum yang dilakukanterhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Nomor 112/G/2012/ PTUN.Sby, sehingga secara a contrario dapat kita pahami bahwa KPUKota Batu (Tergugat 1) menerima putusan tersebut dan tidak melakukan upayahukum ;5 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 adalah telah tepat karenaapabila melakukan upaya hukum

.Perjuangan Kota Batu tanggal 21September 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dan bukti T111 berupa Surat Keterangan Wakil Panitera PengadilanTata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 September 2012 yang ternyata salingberkaitan, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat atau Pembanding III,Tergugat II atau Pembanding II dan Tergugat II Intervensi atau Pembanding Idalam Perkara Nomor 112/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 20 September 2012samasama menyatakan tidak mengajukan upaya

hukum banding dan menerimaputusan tersebut adalah dalil yang sangat jelas dan terang adanya dugaankonspirasi terhadap keluarnya Objek a quo 1 yaitu Keputusan KPU Kota BatuNo.29/Kpts/KPU.Kota014.32995 1/2012 tertanggal 21 September 2012 tentangPenetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atasnama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM sebagai pasangan calon yangmemenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kota Batu Tahun 2012 dan hal tersebut tidak

hukum banding dan menerima putusan tersebut, makaKeputusan KPU Kota Batu tersebut tidak termasuk dalam pengertian KeputusanTata Usaha Negara menurut UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negarasesuai ketentuan Pasal 2 huruf (ce) UndangUndang No.5 Tahun 1986, adalahdalil yang sangat bertolak belakang dengan pertimbangan hukum Majelis Hakimpada Halaman 13 Alenia kedua yang menganalogkan Pasal 130 UndangUndang No.5 Tahun 1986, yang diubah dengan UndangUndang No.9 Tahun2004 dan perubahan terakhir dengan

Pelawan) tidakmengajukan dan/atau tidak melakukan upaya hukum dalam menyangkalmaupun membantah terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) tersebut, maka pendaftaran Putusan BANI Nomor14/VII/ARB/BANIMdn/2019 tanggal 22 Pebruari 2020 aquo oleh MajelisArbiter Up.

Khusus ;Bahwa Perlawanan yang diajukan Pelawan sebenarnya adalah Perlawananyang sangat keliru dan juga sangat tidak tepat karena ditujukan kepadaPenetapan Eksekusi Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap(inkaracht van gewijsde), sebab Pelawan merupakan pihak yang terkaitlangsung dalam perkara pokok Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI)Nomor : 14/VII/ARB/BANIMdn/2019 tanggal 22 Pebruari 2020 sedangkanPutusan BANI tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap(inkracht), dimana menurut hukum upaya

hukum yang sudah inkrachtadalah hanya melalui upaya hukum luar biasa yakni Perlawanan PihakKetiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh pihak yang diluar dari PutusanArbiter dan bukan Perlawanan (Verzet) yang datangnya dari para pihakyang berperkara dalam perkara pokok ;Bahwa meskipun demikian terhadap upaya hukum Perlawanan (Verzet)yang diajukan oleh Pelawan atas Produk Putusan yang sudah memperolehkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) pada azasnya tidakdapat menangguhkaneksekusi dan bahkan

upaya hukum luar biasasekalipun seperti peninjuan kembali sama sekali tidak dapat menunda ataumenghalangi eksekusi, kKarenanya Perlawanan Pelawan juga tidak dapatmembatalkan Putusan Hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukumtetap (ic.

hukum dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Lmj dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih dimintakanKasasi tanggal 14 Januari 2015 terhadap Putusan Nomor 319/Pdt/2014/PT.Sby;Menimbang, bahwa Pelawan juga berpendapat tentang perlawananyang dilakukan oleh Pelawan adalah sudah jelas dengan telah mengemukakandasar dan alasan yang jelas pula yang telah diuraikan dalam Posita dan PetitumPerlawanan, sehingga apa yang diuraikan dalam posita Perlawanan tersebuttelah dimintakan dalam Petitum secara

Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 520/DesaKarangsari luas 120 m2 atas nama TONY SURATMAN;Sedangkan pada saat dilakukan Eksekusi Pengosongan tersebut kedua pihakyaitu Pelawan, Terlawan, Ikut Terlawan dan Ikut Terlawan II masihbersengketa karena masih dilakukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung,selain itu Pelawan merasa tidak pernah diberikan teguran (Aanmaning) olehPengadilan Negeri Lumajang sampai dengan saat dilakukan lEksekusiPengosongan;Bahwa keluarga Pelawan pernah menerima

hukum kasasi atas perkaraperdata Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.

hukum atasperkara Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.

LmjLumajang karena eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan risalah lelang yangmemuat irahirah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA, sehingga mempunyai kekuatan hukum seperti halnya putusanhakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan berdasarkan gugatan yangdilakukan oleh Pelawan yang sampai saat ini masih dalam proses upaya hukum;Bahwa yang perlu ditekankan adalah adanya perlindungan hukumterhadap pembeli lelang yang beritikad baik, apabila dikemudian hari terjadipelanggaran hak pemegang

Amb / 7 18.Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan PerbuatanMelawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dan TurutTergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;19.Bahwa Gugatan Para Penggugat didukung oleh buktibukti hukum yangotentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Ambon untuk tidak dapat dibantah kebenarannya olehpara Tergugat dan Turut Tergugat maka mohon putusan dapatdilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya

hukum banding, kasasi,peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainya (Uitvoorbarbijvoorad).20.

Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upayahukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);10.Memerintahkan kepada Tergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat , TurutTergugat II dan Turut Tergugat Ill, untuk membayar segala biaya perkarayang timbul dari perkara ini.SUBSIDAIR :Apabila Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksadanMengadiliperkarainiberpendapat lain, mohon agar memberikanputusan yang seadiladilnya

Eksepsi Penggugat Salah dalam mengajukan Upaya Hukum.5.1.Bahwa dalam perkara a quo terhadap objek sengketa sebidangtanah seluas 444 M2 berikut bangunan sesuai SHM Nomor3913/ Batu Merah tanggal 28 Mei 2012 atas nama Irsansyah cq.Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Amb / Tergugat yang terletak di jalan Kebun Cengkeh Kelurahan BatuMerah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku,belum laku terjual dalam pelaksanaan lelang atau pelaksanaanlelang belum dilakukan, maka

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa penggugattidak tepat /salah dalam mengajukan upaya hukum sehingga tidakmemenuhi tertib beracara. Oleh karena itu sangatlah beralasanapabila Turut Tergugat III mohon agar gugatan penggugat tidakdapat diterima ;6. Eksepsi Gugatan penggugat Premature.6.1.

Menetapkan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipunada upaya hukum verset, banding maupun kasasi (uitvoorbaar bij vorrad);9.

Eksepsi Penggugat salah dalam mengajukan Upaya Hukum.4.1. Bahwa Pengajuan upaya hukum gugatan yang dilakukan oleh Penggugatterhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru.4.2. Bahwa terhadap eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnya diajukandalam bentuk bantahan/perlawanan (verset) dan bukan dalam bentuk gugatanbiasa seperti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo (videYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 697 K/Sip/1974tanggal 31 Agustus 1977).4.3.

Bahwa berdasarkan uaraian diatas, jelaslah bahwa Penggugat salah dalammengajukan upaya hukum, maka berdasarkan alasan tersebut dan demimenjaga tertib hukum beracara, sangatlah beralasan apabila Tergugat IIImohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Dalam Pokok Perkara:20. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat III dalam eksepsi diatas mohon dimasukkansebagai jawaban pokok perkara ini..

Penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum;Bahwa terhadap eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentukbantahan/perlawanan (verset) dan bukan dalam bentuk gugatan biasa seperti yang diajukanoleh Penggugat dalam perkara a quo (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 697K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, oleh Majelis Hakimdipertimbangkan sebagai berikut:e Bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur/tidak

Pelaksanaan perjanjian dan hasilnya.Bahwa oleh karena PT Pertamina (Persero) tidak bersedia diselesaikandengan cara perdamaian, maka sebagai jalan terakhir Penggugatmenempuh upaya hukum melalui peradilan:Halaman 3 dari 32 hal. Put. Nomor 177 K/Pdt./2017a.b.Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas pengembalian tanahyang luasnya 1.500 m?

Baringbing, S.H., M.H., terpaksamenempuh upaya hukum untuk membatalkan perbuatanperbuatanNy. Masin binti Samit alias Amit Kibi yang melanggar ketentuanketentuan yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama BagiHasil Nomor 29, tanggal 10 November 2004;Yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo.Gugatan pengembalian tanah yang luasnya 2.910 m?

Gugatan bantahan hanya sandiwara belaka (bohongbohongan);1)2)3)4)Terbukti, menurut Pasal 127 dan Pasal 128 Hukum Acara Perdata(HIR) menegaskan bahwa upaya hukum verzet (bantahan) hanyadiperuntukkan/dipergunakan kepada pihak Tergugat yang tidakhadir, karena mereka itu belum mempergunakan haknya untukmembela kepentingannya, bahwa PT Pertamina (Persero) tidakboleh mempergunakan upaya hukum bantahan (verzet) terhadapputusan Mahkamah Agung R.1.

Nomor 2690 K/PDT/2010, tanggal 6 April2011 dengan Penetapan Eksekusi Nomor 011/2013.Eks junctoNomor 08/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst., tanggal 29 Januari 2013;Bahwa oleh karena gugatan bantahan Nomor140/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst., telah terbukti sandiwara yangbertentangan dengan hukum, selain PT Pertamina (Persero)tidak boleh mempergunakan upaya hukum bantahan dan jugatelah terbukti pula dibuat dengan melanggar hukum perundangundangan, maka gugatan bantahan Nomor140/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst., tertanggal 27

Bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan berdasarkan bukti yang kuat, makamohon segala penetapan dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbar bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet,Banding maupunKasasi.;9.

bilamana lalai untuk menjalankanputusan ini, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap(inkracht van gewijsde);Bahwa gugatan Penggugat di dukung oleh buktibukti yang kuatdan untukmenjamin di laksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Pasaman Barat CQ Majelis Hakim yang memeriksa Perkara iniuntuk tidak dapat di bantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohonPutusan dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukumVerzet,Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan upaya

hukum lainnya(uitvoorbar bij voorad);Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Padt.G/2020/PN Psb.6.

hukum Eksekusi;Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum diatas, makapenggugat tidak bisa untuk membuktikan dalil gugatannya pada petitum kedua,sedangkan tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, maka petitumke2/ kedua penggugat tersebut harus dinyatakan untuk ditolak;Menimbang, bahwa kemudian penggugat dalam petitum ke3 /Ketigamenyatakan menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil dan kerugianimmateril kepada penggugat sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh jutarupiah

hukum Verzet,Banding, Kasasi,Peninjauan Kembali, dan upaya hukum lainnya (u/tvoorbar bij vooraa):Menimbang, bahwa Petitum ke5/ kelima merupakan bentuk pelaksanaanputusan jika penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang perbuataningkar janji sebagaimana petitum ke2/ kedua sedangkan petitum ke2/ keduatelah ditolak oleh karena, petitum ke5/ kelima harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa kemudian penggugat dalam petitum ke6 /Keenammenyatakan menghukum tergugat untuk membayar segala biaya

Bahwa Tergugat tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabilaPenggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelangmaupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya klausula dalam pasal 1 ayat(1) oleh Para Tergugat;4.

Bahwa, karena keadaankeadaan yang sedemikian rupa itulahPenggugat terpaksa harus menempuh upaya hukum ini gunamendapatkan haknya, agar Penggugat dapat mengajukanpermohonan pemecahan atas kepemilikan tanah yang telah dibelinyadari Tergugat sesuai Surat Perjanjian tersebut diatas, sehinggaSertipikat Hak Milik Nomor 466 Tgl. 1641975 GambarSituasi Nomor 604/1975 tgl. 1541975 atas nama MIRAN menjadi atasnama Penggugat sesuai dengan Was tanah yang telahdibeli oleh Penggugat;7.

merupakananak kandung kedua pihak, di luar harta yang telah diberikan kepada pihakpertama atau mantan istri;Pasal 5Setelah kesepakatan ini ditandatangani maka anak yang diwakili oleh TriRahmatullah Junaidi yang menjadi anak laki laki yang paling dewasa yangmemiliki Kekuasaan untuk menjaga harta dan keluarga terutama kakak beradik5 bersaudara yang telah diberikan seluruh harta yang dimiliki kecuali harta yangtelah diberikan kepada pihak pertama sesuai point 1, dan anak bisa melakukanupaya apapun termasuk upaya

hukum apabila di kemudian hari kedua pihakHalaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 284/Pdt.G/2020/PA.

terhadap kesepakatan untuk menjualagunan dan pembayaran kekurangan pinjaman jika penjualan agunantersebut tidak mencukupi untuk pembayaran sisa kewajiban hutangsebagaimana Ayat 1 huruf a Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berwenanguntuk menyelesaikan kredit bermasalah PIHAK KEDUA dengan caraeksekusi agunan melalui perantara Pengadilan Negeri Kebumen atauHal 2 dari 4 Putusan No. 6/Pdt.G.S/2021/PN Kbmmekanisme lainnya dengan menjual agunan di bawah tangan, dan PIHAKKEDUA berjanji tidak akan melakukan upaya

hukum baik perdata maupunpidana yang dapat menghalanghalangi pelaksanaan eksekusi agunan yangdimaksud.PASAL 31.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yanghingga kini dihitung sebesar Rp.271.000, ( Dua ratus tujuh puluh saturibu rupiah).Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut,Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding denganAkta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaBantul, Nomor 0625/Pdt.G/2013/PA.Btl, tanggal 20 Januari 2014, danpermohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 06 Februari

Maka terhadap berupa Bukti kepemilikan S1IM Nomor 3918seluas 129 M2 an Soehartini yang terletak di Kelurahan KebraonKecamatan Karang Pilang Kota Surabaya untuk dilakukan proses lelang diKantor Lelang.Bahwa Pihak Tergugat tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabilaPenggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelangmaupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya klausula dalam pasal 1 ayat(1) oleh Tergugat;Pasal 3Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak salingmengajukan

Srondol Kulondengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri Demak nomor11/Pdt.G/2006/PN.Dmk.15.Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada buktibukti autentik yang adamaka putusan dalam perkara ini wajib dijalankan lebin dahulu meskipun adaupaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.Bahwa atas dasar alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Semarang untuk memberikan Putusan sebagai berikut :Dalam Putusan Sela: 1.

Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulumeskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upayahukum lainnya.Atau :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Tergugat datangdiwakili oleh kuasa hukumnya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 0210Nopember 2011, EKO JAUHARI,SH., NANANG SUWASONO,SE.

dinyatakanditolak;Menimbang , bahwa terhadap Petitum ke 7 agar Tergugat II, Tergugat III,Tergugat IV dan Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkaraperdata ini dipertimbangkan tentang hal ini oleh karena tidak terdapat petitum yangdikabulkan untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan denganpelaksanaan putusan untuk tunduk dan patuh maka petitum ke 7 harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 8 mengenai perkara dapatdijalankan .......dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya

hukum , verzet, banding, kasasimaupun upaya hukum lain, dipertimbangkan bahwa oleh karena tidak ada petitumyang dikabulkan maka petitum ini harus ditolak ;44Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikanseluruh dalil gugatannya maka pihak Penggugat harus dihukum pula untukmembayar biaya perkara;Mengingat hukum dan perundangperundangan yang bersangkutandengan perkara ini;MENGADILIDALAM EKSEPSIe Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V ;DALAM PROVISI Menolak gugatan

hukum sedangkan Penggugat melalui Kuasanyatelah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 15 Maret 2011 tercatat nomor: 17/Pdt.U/2011/PN.Smg.Panitera/Sekretaristid.AGUNG RUMEKSO,SH.M.Hum.1.

Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayarbeaya perkara dalam peradilan tingkat banding yang hingga kinidihitung sebesar Rp.6.583, (enam ribu lima ratus delapan puluhtiga rupiah).3) Bahwa berdasarkan putusan sebagaimana posita gugatan angka2 tersebut, NYOTO alias NJOTO/ Tergugat I/ Pembanding/ PemohonKasasi (dalam perkara a quo disebut sebagai TERGUGATI)mengajukan upaya hukum kasasi melawan Nyonya HARDJOTARUNOuntuk diri sendiri dan sebagai wali dari anakanaknya yang belum cukupumur/ penggugat

(enam ratus enanbelas juta dua ratelima puluh riburupiah) Sedemikian kerugian immateriil yang diderita dalam perkara a quosenilai Rp.1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah);21) Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian inibuktibukti yangkebenarannya secara hukum,diajukan berdasarkan autentik dan dapatdipertanggungjawabkan sehinggaberalasan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta(uitvooerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, bandingdan kasasi dari

yang terletak di desa Cetok;Halaman 22 Putusan Nomor 241/Padt/2019/PT SMG11) Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar secara tanggungrentang dan tunai ganti kerugian materiil dan immateriil kepada PARAPENGGUGAT sebesar Rp.1.533.500.000, (satu milyar lima ratus tigapuluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);12) Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara sertamerta (uit vooerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet,banding maupun kasasi dari pihak PARA TERGUGAT,13) Menghukum PARA

Bahwa gugatan Para Penggugat Rekonpensi didukungdengan bukti surat otentik dan untuk menjamin dilaksanakannyaputusan ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanHalaman 28 Putusan Nomor 241/Padt/2019/PT SMGNegeri Klaten yang memeriksa dan mengadili untuk dapatdilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya;10.

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulusecara Serta merta, meskipun ada upaya hukum lainnya;7.