Ditemukan 274796 data
9 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
10 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSsaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilarangHlm.7 dari 12 hlm.
bahwa dalamrumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan perselisihan tempat tinggal bersama, dansekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun lebihdan selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannyalayaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
19 — 4
Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untukmemastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untukmencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Hakim menilai Pemohontetap harus membuktikan dalildalil Permohonannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohontelah mengajukan surat bukti P1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksisebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang
bahwa antara Pemohondan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terusmenerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tanggakarena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betulbetul telahpecah;Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telahpecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddahwa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki FirmanAllah SWT. dalam Surat ArRum ayat 21 dan Pasal 1 Undangunudang Nomor1
9 — 4
Slwproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Februari 2018 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun dan selama pisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
18 — 15
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aHlm.7 dari 13 hlm.
hubungandengan pria idaman lain dan sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suamikarena seringkali tidak mau diberi nasehat selalu menghiraukan, dan sekarangPemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 7 bulan dan selamaberpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suamiistri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
33 — 12
ketidakhadiran Tergugat tanpa alasanyang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
Hal mana telahsesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun1991;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1 tahun 2008;alaman 8 dari
7 — 0
tahun ; Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon danTermohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknyasuami istri; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarPemohon diijinkan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro terhadapTermohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo, akan dipertimbangsebagai berikut;Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor1
Pasal 1 ayat (1) Undangundang nomor1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalamsuasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukupalasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jopasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.
7 — 8
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan
yang disebabkan ekonominya dan keadaan Termohon yang selalusakitsakitan serta tidak mau meladeni Pemohon sebagai suaminya; dansekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih dari empatbulan lamanya dan selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
12 — 7
Islam diIndonesia Tahun 1991, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus,telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, olehkarena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini(persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UndangUndang Nomor1
dan tidak harmonis, dapatdikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (broken marriage) dan tidak adaharapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespaalt),sehingga telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinanyaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan salingcinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud pasal UndangUndang Nomor1
46 — 5
Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi HukumIslam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
22 — 13
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2021/PA.SlwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
DAHLIMI bin MARSIDI
Termohon:
NUR AFRIANA binti BASORI
20 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
danTermohon adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi inJudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
39 — 6
perkara iniadalah Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahdengan alasan bahwa Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkanpernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 25 April 2000 di RT. 007, RW,004, Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, KabupatenMerangin, Provinsi Jambi, tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak ada lawan (volunter), makaupaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor1
Kecamatan Pamenang Barat,Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah memenuhi rukun dan syaratsah perkawinan sesuai dengan Hukum Islamnamun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;2. bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baikmenurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor1
11 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
12 — 7
Putusan No. 1117/Pdt.G/2019/PA.GMPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugatadalah Laila Arisanti binti Badrun dan Darmawan bin H. Wajdi.
Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yangtermuat di dalam Kitab Figh asSunnah Juz Halaman 290 yang berbunyisebagai berikut:loo Ell GIs cop! al piclol arg Ul au rola! sal blocs cad Islslogin cio VI ye polall jacg loglliol yu Spire!
11 — 5
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar kKemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Juni 2002 Tergugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 17 tahun dan selama pisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
10 — 4
PA.Sgm.terdapat dalam Kitab Ghayatu AlMaram halaman 791 yang selanjutnya diambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :aall ola als glb grou azo ul at, prs rl llyArtinya:Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakimdiperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satuMenimbang, bahwa dari halhal yang telah terurai sebelumnya, dapatdisimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah telah gagal mewujudkantujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor1
belah pihak, maka tidak akan adamanfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karenaitu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satusatunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terusmenerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkandiantara salah seorang pasangan suami isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersiratdalam surat ArRum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1
10 — 9
dalamrumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran danperselisihan yang teruS menerus yang disebabkan ekonomi yang kurangmencukupi, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 8bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannyalayaknya seorang suami;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Sudah termasuk dalam klasifikasi perselisinan dan pertengkaran yangbersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, maka MajelisHakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidakmungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syaratperceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
35 — 13
Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
pecah;Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untukmewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yangdiharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akanmenimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salahsatu pihak atau kedua belah pihak;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukanPemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor1
20 — 6
Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secararesmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuaiketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dangugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undangundang Nomor1
Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak adaharapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), sehinggatujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah,warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimanadimaksudkan al Quran Surat ar Rum 30 ayat 21, telah tidakterwujud;Putusan Nomor 0137/Pdt.G.2019.PA.Gadt. Hal. 706.