., MUHAMMAD AIPANDI NOR als PANDI Bin (alm)ASYIKIN ketika kami lakukan penggeledahan kami temukan 1 (satu) paketkecil yang diduga narkotika jenis habu didalam tas samping yangdipakainya saat itu, atas temuan barang bukti yang diduga narkotika jenisshabu tersebut, kami mengamankan NOVAN ASYIKEN als OPAN Bin(alm) ASYIKIN dan MUHAMMAD ALPANDI NOR als PANDI Bin (alm)ASYIKIN kekantor Bnnp Kaltim guna penyelidikan lebih kinjut; Bahwa saksi menerangkan benar dari pengakuan NOVAN ASYIKIN alsOPAN Bin (alm

yangdiperbantukan pada cabang malingping.Babwa saksi pada saat itu menjabat sebagai kepala adminstrasi AMC Serang.Babwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa padasaat CMR (consumer marketing representatif) AMC Bogor yang di perbantukanAMC Serang melakukan cekcek ke tokotoko .Babwa saksi selaku kepala adminstrasi Serang telah menemukan selisih dari tokoSuhadi,Pepen dan Mukin, dan masih memiliki hutang kepada PT Surya MustikaNusantara.Babwa setelah saksi menemukan selisih temuan

Yang menerangkan terhadapNURHASANAH Binti (ALM) UDIN SAYIDIN telah dilaksanakan pemeriksaananamesia, fisik serta tes urine terhadap Narkoba pada hari Sabtu tanggal 2April 2016 dengan hasilnya golongan amphetamine (+) positif;Menimbang, bahwa dari temuan barang bukti berupa 4 (empat) paketkecil sabusabu yang ketika dilakukan penggeledahan berada dalam dompetyang Terdakwa genggam, Majelis Hakim berkeyakinan, pengakuanHalaman 17 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Cbn.Terdakwa, bahwa Terdakwa mengkonsumsinya

ADHI SYAHZANI, yang digelar diPengadilan Negeri Tangerang tersebut, adalah telah ditemukan secara sahdan meyakinkan menurut hukum, sehingga berarti faktafakta tersebutharuslah dijadikan sebagai temuan alatalat bukti sesuai dengan Pasal 183KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk mendukung Dakwaan Pertama: Pasal 372 KUHP, sebagaimana telah diuraikan didalam surat tuntutanpidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang yakin bahwa Dakwaan Pertama :Pasal 372 KUHP terhadap diri Terdakwa MUH.

berdasarkan Pasal 78 ayat (15) UndangUndang RI Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan danpelanggaran dan atau alatalat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukankejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan (2) UndangUndang RI Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa kekayaan negara berupa hasil hutan danbarang lainnya baik berupa temuan

Bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berupasuratsurat bertanda P.1 sampai dengan P.36 tidak dapat disebut sebagaibukti/keadaan baru, karena:Berdasarkan temuan tim penerima hasil pekerjaan sementara(Provisional Hand Over/PHO) di lapangan (cek fisik) pada awalSeptember 2014 dan pertengahan bulan September 2014, ternyatapelaksanaan penanaman bibit mangrove tidak sesuai RAB yang terteradalam kontrak, penanaman tidak menggunakan patok, Iluas lahan yangditanam sekitar 4,5 hektar, jumlah

peninjauan tim gabungan DinasEnergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, BadanPengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Sumedang, PusatLingkungan Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral ditemukan penyimpangan yaitu tidak melakukan mekanisme yangbenar dalam pemanfaatan dan penggunaan air tanah sehingga terjadikualitas air jelek, suhu air panas tinggi sekitar 40 derajat celcius, airmengandung lumpur, dan air mengandung zat arsen.Bahwa kemudian dengan adanya temuan

berdasarkan Pasal 78 ayat (15) UndangUndang RI Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan danpelanggaran dan atau alatalat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukankejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan (2) UndangUndang RI Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa kekayaan negara berupa hasil hutan danbarang lainnya baik berupa temuan

Camat Kejayan dengan mengulurulurwaktu untuk melakukan penghitungan ulang surat suara yang tidakpernah dilakukan adalah bentuk kesewenangwenangan dan telahmengkhianati kepercayaan warga Desa Pacarkeling, Kecamatan Kejayan,Kabupaten Pasuruan;Bahwa ada temuan terkait DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang tidak ter update sejak awal yang kemudian dijadikan sebagai Daftar PemilihTambahan dengan alasan karena warga terlambat memberikan databerupa KK (Kartu Keluarga) ke pihak Panitia Pemilihan Kepala Desaseharusnya

PPKK tersebut, maka berdasarkan kesimpulan Komnasham RlNo. 0225/K/PMT/IV2016 tanggal 26 Pebruan 2016 poin ke6 garis datar ke6 yaitu :Bahwa terdapat temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait laporanpenyalahgunaan surat tugas yang setiap tahun mendapatkan uang tunai senilaiRp150.000.000,00 (jika dihitung 500 jiwa x Rp300.000,00/perbulan) namundemikian uang tersebut tidak masuk ke kas PPKK, sehingga dikalikan 2 tahun =Rp300.000.000,00;Bahwa oleh karena itu kerugian yang dialami oleh Negara cq.

HasilPemeriksaan harus disampaikan secara langsung oleh PemeriksaPajak atau melalui kurir, dan apabila untuk daerah tertentu17penyampaian secara langsung dianggap tidak efisien, SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut dapat dikirim melaluifaksimili, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melaluijasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.e Dalam Pasal 25 ayat (2) dan (3) Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER34/PJ/2011 dinyatakan : Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan dan Daftar Temuan

Dasar Pengenaan PajakBahwa berdasarkan Daftar Temuan Pemeriksaan Pemeriksa melakukankoreksi Peredaran Usaha Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:Peredaran Usaha:Menurut SPTIWP Rp. 10.145.720.723,00Menurut Pemeriksa Rp. 14.270.102.047,00Jumlah Koreksi Rp. 4.124.381.324,00bahwa Terbanding (cfm Pemeriksa) melakukan koreksi positif atas peredaranusaha dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2008 sebesarRp4.124.381.324,00 berdasarkan pengujian atas arus piutang;Bahwa atas koreksi peredaran

sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampumenerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatuyang terjadi di persidangan;e Secara subyektif, terdakwaterdakwa mampu bertanggung jawabatas tindak pidana yang dilakukannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertamasetiap orang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga menggunakan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan,telah terbukti adanya temuan

Bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa Terdakwa dr.Bambang benar telahmelakukan suatu perbuatan atau tindakan tidak memenuhi kewajibannyamemberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi dan StandarProsedur Operasional atau malpraktik terhadap pasien Yohanes TriHandoko, dapat diketahui hasil temuan dari ahli dr.Januar Fitriadi bahwa"ada kebocoran pada jahitan sambungan, sehingga harus dilakukan operasiulang, namun pasien Yohanes sudah menolak untuk dioperasi ulang olehTerdakwa dr.Bambang.

Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan HukumMenimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalahsuatu keadaan atau perbuatan yang telah malawan atau bertentangan dengannorma hukum yang berlaku, Terdakwa RENALDO LUKAS OGI Alias ALDO danTerdakwa Il AGUSTINUS DAVID Alias AGUS telah melakukan suatu perbuatansecara tanpa hak.Menimbang, bahwa benar atas temuan Barang Bukti Narkotika jenis Shabuyang di beli oleh Terdakwa RENALDO LUKAS OGI Alias ALDO dan Terdakwa IIAGUSTINUS DAVID Alias AGUS dari

namunTerdakwa tidak menjelaskan mau menjual Gelang emas hasilcurian, lalu dengan terdakwa akan memberi uang dan makan laluApri mau mengantarkan Terdakwa ke Pasar Wage Purwokerto, laluTerdakwa ke Toko mas Sembada sesampainya di toko massembada Terdakwa ditanya oleh petugas dan asal usul barangyang berniat mau dijual tersebut yang akhirnya Terdakwadiserahkan ke petugas keamanan dan datang petugas darikepolisian dan saudara Tarsun pemilik barang tersebut laluTerdakwa berkelit barang tersebul hasil barang temuan

Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untukditindak lanjuti;. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan = menjadikewenangannya kepada instansi yang berwenang;Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untukmengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanyadugaan tindakan yang mengikibatkan terganggunya tahapanpenyelengaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) , Bawaslu Provinsi dapat ;Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sangsi administratif atas pelanggaran sebagaimaadimaksud pada ayat (1) huruf f;Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporanterhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana.Bahwa kegiatan sewa kendaraan operasional Panwaslu Kabupaten/KotaTahun 2014 melalui Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan

tidak pernah terima apapun dari rekanan, hanya pernah terimadari PPK dua kali sejumlah Rp 7.500.000,00 dan Rp 7.000.000,00 yangkatanya adalah uang dari pengadaaan ATK, bukan dari pengadaan sewamobil karena kalau dari pengadaan sewa mobil saksi tidak mau karena itulelangnya terbuka, saat itu mobil sudah dikirim;Bahwa terhadap sewa kendaraan tersebut pernah dilakukan pemeriksaan olehBPKP Provinsi pada bulan April 2014 setelah termyn Pertama pada saat ituhanya pemeriksaan administrasi dan tidak ada temuan

Kalteng Tahun 2014 disebabkan oleh sewa kendaraandilakukan oleh Panwaslu sendiri, rekanan menawarkan PanwasluKabupaten/Kota untuk menyewa sendiri dengan rekanan memberikan uangRp 5.000.000,00 per unit perbulan untuk setiap mobil yang sewa;Bahwa berdasarkan temuan dari 4 Kabupaten/Kota yang telah dilakukan AuditInternal dari Bawaslu Pusat, untuk Kabupaten lainnya yang belum dilakukanpemeriksan tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang sama akan tetapiketika rapat Koordinasi Sekretariat Bawaslu Provinsi

Raja Nusantara yangmenang setelah ada temuan dari pengawas internal banwaslu jakarta,temuannya ada indikasi fiktif senilai Ro267.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Bahwa saksi menerangkan setelah ada temuan dari pemeriksa internal saksiada buat surat ke PPK minta ditindak lanjuti hasil temuan;Bahwa sebelum lelang Rawing pernah datang ke rumah saksi saat itu saksisedang membersihkan mobil, Rawing hany menanyakan mengenai pekerjaansewa mobil;Bahwa saksi berdinas di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan

Copy Berita Acara pembahasan Temuan Audit Tunggakan TPG PNS dan Berita Acara Hasil Audit Tahun 2008 s.d 2013 MIN pembantanan Kab. Banjar dari BPKP beserta lampirannya59. Copy Daftar Pembayaran Uang SATIAN ( Rp. 275.475.200.-) ; 60. Copy Sertifikat Pendidik PNS MIN pembantanan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar sebanyak 13 guru ;61.

Antasari;Copy Rekening Koran an MIN Pembantanan 01012013 s.d 10072013 pada kantor Pos besar Banjarmasin;Copy Rekening Koran milik PNS MIN pembantanan sebanyak 16guru ;Copy Rencana Umum penyerapan pagu DIPA 2013 yangdiketahui oleh KPA DARDIANSYAH, S.Ag ;Copy Rekapitulasi Total Belanja Pegawai di lingkungan SatkerMIN Pembamntanan Sungai Tabuk TA 2013 yang diketahui olehKepala Madrasah tanggal 12 februari 2014 ;Copy Daftar potongan gaji pegawai MIN Pembantanan Desember2013;Copy Berita Acara pembahasan Temuan

menerima sebanyak Rp. 550.000. dan saksi menerimannyaada yang lewat rekening ada yang langsung tunai perdua bulansekali; Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 Di MIN pembantanan adajabatan bendahara dan pejabat penandatangan SPM dan jugaada Sakpa namun yang mengerjakan keseluruhan adalah SdraSATIAN SARI dan kenapa yang menjabat tidak mengerjakankarena tidak bisa computer apalagi masalah aplikasi dalamcomputer; Bahwa Pada tahun 2012 uang sertifikasi sudah saksi terimasemua selama 1 (satu) tahun namun dalam temuan

PNS terdakwa sebanyak 4(empat) kali pada bulan Maret, Mei, Juli, September dan caramenerimanya kadang lewat rekening dan terkadang langsungtunai; Bahwa pada tahun 2012 menurut Saksi uang makan PNS setelahSaksi terima langsung dari terdakwa maka maka terdakwamembuat oretoretan sendiri saja dan yang lewat rekening Saksimengetahuinya dari terdakwa memberitahu bahwa uang makanPNS sudah masuk kerekening; Bahwa pada tahun 2012 uang sertifikasi sudah Saksi terimasemua selama 1 (satu) tahun namun dalam temuan

Rp 2.744.900, danuang makan PNS pada tahun 2012 saksi terima sebanyak 4(empat) kali dan perbulannya hitungan saksi menerima sebanyakRp. 550.000. belum dipotong pajak dan seingat saksimenerimannya langsung tunai dari bendahara terdakwa SATIANSARI dan tahun 2013 saksi menerima uang makan PNS sebanyak9 (sembilan kali) dan perbulan menerimannya, dan saksimenerimannya langsung dari terdakwa SATIAN SARI; Bahwa pada tahun 2012 uang sertifikasi sudah saksi terimasemua selama 1 (satu) tahun namun dalam temuan

Koran an MIN Pembantanan 01012013 s.d 10072013pada kantor Pos besar Banjarmasin;54.Copy Rekening Koran milik PNS MIN pembantanan sebanyak 16 guru ;55.Copy Rencana Umum penyerapan pagu DIPA 2013 yang diketahui olehKPA DARDIANSYAH, S.Aqg ;56.Copy Rekapitulasi Total Belanja Pegawai di lingkungan Satker MINPembamntanan Sungai Tabuk TA 2013 yang diketahui oleh KepalaMadrasah tanggal 12 februari 2014 ;57.Copy Daftar potongan gaji pegawai MIN Pembantanan Desember 2013 ;58.Copy Berita Acara pembahasan Temuan

Inspektorat.Bahwa saksi tidak pernah lihat LHP Inspektorat.Bahwa temuan Inspektorat disampaikan kepada Bupati.Bahwa ada undangan Musrenbang dari Desa Kelapa Sebatang, seingatsaksi sekitar tahun 2013, saksi menghadiri Musrenbang saat itu Darfi Pohansebagai Plt.

regular, maka itu) merupakan tanggungjawab KepalaInspektorat yang sebelumnya.Bahwa benar saksi ada membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Alokasi DanaDesa (ADD) Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 untuk 6 (enam)Desa se Kecamatan Kualuh Leidong.Bahwa hasil pemeriksaan untuk Desa Kelapa Sebatang ditemukan adapengeluaran resmi yang tidak lengkap pertanggungjawabannya sebesar Rp.96 juta.Bahwa pertanggungjawaban ada akan tetapi fisiknya tidak ada ada sebesarRp. 194 juta.Bahwa total hasil pemeriksaan ada temuan

Labuhan Batu Utara melakukan pemeriksaanatas adanya temuan BPKRI, bahwa saksi ada membuat Laporan HasilPemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada 6 (enam) Desa se KecamatanKualuh Leidong Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012, yang dibuat olehPemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara Inspektorat Kabupaten Nomor : 700 /22 / INSP / 2013, tanggal 27 Mei 2013, ditemukan adanya penerimaan negaraberkurang dari Pajak PPn dan PPh untuk Desa Kelapa Sebatang sebesar Rp.19.522.000, (sembilan belas juta lima ratus dua

Labuhan Batu Utara melakukan pemeriksaanatas adanya temuan BPKRI dan setelah mendengar dan mencermati pendapatahli : Fetty Sondang Riama selaku PNS pada BPKP Perwakilan PropinsiSumatera Utara yang pada pokoknya menerangkan : bahwa ahli tidak ada turunkelapangan, ahli tidak ada memeriksa fisik hasil pekerjaan, ahli hanyamembandingkan nilai pekerjaan fisik sesuai SP2D ditambah bantuan keuanganPropinsi Sumatera Utara dengan realisasi fisik pekerjaan yang sudah dikerjakan.

Sumedang, namun kataterdakwa saksi harus bayar lagi, sehingga Saksi membayar kembaliuang sebesar Rp. 11.750.000, (Sebelas juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) ;Bahwa berdasarkan hasil audit investigative yang dilakukan oleh AuditorBPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam Proyek SAFVER Kabupaten145Sumedang tahun anggaran 2010, berpendapat bahwa ditemukankerugian Negara untuk pekerjaan Persiapan Sosial dan PemberdayaanMasyarakat sebesar Rp 191.460.000,00, maka atas temuan tersebutsaksi membayar

kelebihanpembayaran honor Nara Sumber dalam kegiatan PelatihanPembudidaya Ikan Proyek SAFVER Kabupaten Sumedang tahunanggaran 2010 berdasarkan temuan audit regular BPKP PerwakilanProvinsi Jawa Barat.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pekerjaanseluruhnya dibuat oleh Dinas Peternakan dan PerikananKabupaten Sumedang;Bahwa benar berdasarkan temuan audit regular BPKPPerwakilan Provinsi Jawa Barat, Bendahara pengeluaran ProyekSAFVER Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2010 telahmenyetorkan uang ke Kas Negara sebesar Rp. 58.935.000, (limapuluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kerekening Nomor IA 009401001695996, uang tersebut disetorkanatas temuan kelebihan pembayaran

Uang setoran tersebut diterima dari saudaraAHMAN RUKMAN ;Bahwa benar selanjutnya berdasarkan temuan audit investigasiBPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bendahara pengeluaranProyek SAFVER Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2010 telahmenyetorkan uang sebesar Rp. 191.460.000, (seratus Sembilanpuluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ke KasNegara dengan Nomor rekening IA 009401001695996, uangtersebut disetorkan sebagai Pengembalian Belanja ataskelebihan pembayaran honorarium tenaga ahli,

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pekerjaanseluruhnya dibuat oleh Dinas Peternakan dan PerikananKabupaten Sumedang;e Bahwa benar berdasarkan temuan audit regular BPKPPerwakilan Provinsi Jawa Barat, Bendahara pengeluaran ProyekSAFVER Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2010 telahmenyetorkan uang ke Kas Negara sebesar Rp. 58.935.000, (limapuluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kerekening Nomor IA 009401001695996, uang tersebut disetorkanatas temuan kelebihan pembayaran