Ditemukan 12594 data
18 — 10
Prosedur Mediasi diPengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebihdahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir ke persidangan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkasperkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasukdalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohonternyata, bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Pangkalan Kerinci,Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayahn
23 — 12
Penetapan No. 78/Pdt.P/2021/PA.Msbsehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhipersyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untukdipertimbangkan;;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P2 yang isinyamenerangkan data identitas Para Pemohon dimana telah terbukti Para Pemohonbertempat tinggal di wilayahn hukum Pengadilan Agama Masamba sehinggasecara relatif Para Pemohon memiliki legal standing dalam tempat pengajuanpermohonannya;Menimbang, bahwa
13 — 2
Pdt.P/2019/PA.PnjMenimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan olehkarena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan Pemohon IIyang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan faktafaktasebagai berikut:Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 April2016 di wilayahn
16 — 5
Tahun 2000 tentang Perubahan TarifBea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang DikenakanBea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti Surat tersebut telah memenuhipersyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untukdipertimbangkan;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu TandaPenduduk atas nama Pemohon dan Pemohon Il, yang memberi bukti bahwaHalaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 481/Pdt.P/2020/PA Bjm.para Pemohon bertempat tinggal di Wilayahn
20 — 2
perkara a quo dan karenasifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasukperkara permohonan (voluntain);Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan inibahwa diundangkannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungandan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiapPeristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Pendudukyang berada di dalam dan/atau di luar wilayahn
26 — 3
bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, makasesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadiwewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkandengan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, makatelah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayahn
7 — 0
melangsungkan Putusan nomor: 0691/Pdt.G/2017/PA.Pwt.Halaman 7 dari 16perkawinan menurut tata cara agama Islam, sehingga oleh karena itu Ssesualketentuan pasal 49 Undangundang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, Gugatan Penggugattermasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengaku berdomisilldi wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto Kabupaten Banyumas danpernah tingal bersama sebagai suami isteri di wilayahn
22 — 4
bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Penggugat,Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenalsengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimanayang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama dan Pemohontelah mendalilkan mengenai tempat domisiliTermohon yang berada di wilayahn
6 — 0
telan melangsungkanperkawinan menurut tata cara agama Islam, sehingga oleh karena itu sesualketentuan pasal 49 Undangundang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, Gugatan Penggugattermasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengaku berdomisilldi wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto Kabupaten Banyumas dan Putusan nomor : 0597/Pdt.G/2017/PA.Pwt.Halaman 7dari 17pernah tingal bersama sebagai suami isteri di wilayahn
21 — 15
Maka gugatan Penggugat dapatditerima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah SyariyahSimpang Tiga Redelong;Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalahwewenang absolut dan relatif Mahkamah Syariyah dimana Penggugatberdomisili di wilayahn Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, makamajelis hakim menilai Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelongberwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidakhadir, maka perkara
20 — 18
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah di tempat tinggal Pemohonsecara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah.Dalam hal ini Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayahhukum Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, maka permohonanPara Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatifMahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong;Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalahwewenang absolut dan relatif Mahkamah Syariyah dimana Para Pemohonberdomisili di wilayahn
32 — 9
tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, perkara aquo tentang sengketa Perkawinan maka bahwaberdasarkan Pasal 49 ayat huruf (a) serta penjelasan Pasal 49 huruf (a)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasukkompetensi absolute Pengadilan Agama;Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugatbertempat tinggal di wilayahn
12 — 8
Bukti mana telah dipertimbangkan sebagaimanapertimbangan diatas;Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi KutipanAkta Kelahiran dan KTP atas nama Idam yang dibuat oleh pejabat yangberwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai aktaautentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurnadan mengikat, dengan demikian terbukti Idam bin Baharuddin adalahwarga Indonesia yang berdomisili di wilayahn Kabupaten Bantaeng, yangsaat ini berumur 18 tahun 1 bulan,
37 — 16
Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon danPemohon Il, perkara ini merupakan permohonan itsbat nikah, makaberdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama juncto Pasal 7 ayat (2) Konpilasi Hukum Islam, Pengadilan Agamaberwenang mengadili permohonan a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah mendalilkanbertempat tinggal di wilayahn
57 — 16
Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelasmenunjukan adanya sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada daliltentang domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 dan P.2, Penggugat beradadi wilayahn hukum Mahkamah Syariyah Calang, maka dengan di dasarkankepada ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun dan perubahannya dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun
Terbanding/Penggugat I : YAP LING LI
Terbanding/Penggugat II : UMAR
Turut Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Turut Terbanding/Tergugat III : INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
61 — 47
EVI LIZA, S.H.Jabatan : Calon Analis Hukum Pertanahan.Halaman 2 Putusan No. 143/B/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMSemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AparaturSipil Negara pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Riau, Beralamat pada Kantor Wilayahn Badan PertanahanNasional Provinsi Riau, Jalan Pepaya No. 55 Pekanbaru,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 692/SKu14.MP.02.02/II/2020, tanggal 24 Februari 2020.Selanjutnya disebut sebagal..........
8 — 5
mengadiliperkara tertentu. pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidangpermusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara CeralGugat yang diajukan oleh:PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten LampungTengah, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,pekerjaan Petani, tempat tinggal terakhir di KabupatenLampung Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya denganjelas dan pasti di wilayahn
I Gusti Lanang Suyadnyana, SH.
Terdakwa:
1.Gede Dimas Nanda Diarizky
2.Diky Defriatna
21 — 14
Sprin/101/IV/2019/Polsek yang ditandatangani oleh KepalaKepolisian Sektor Denpasar Selatan, dengan lingkup tugas yakni melaksanakantugas penyelidikan segala bentuk tindak pidana yang terjadi di wilayahn hukumPolsek Denpasar Selatan serta membubarkan trektrekan atau balapan liar,melihat ada balapan liar langsung membubarkan balapan liar tersebut dengancara mengklakson dan menghidupkan lampu jarak jauh (ngedim), dan hal tersebutHal.3 dari 30 hal Putusan Nomor 722/Pid.B/2019/PNDpsberhasil membuat para
Sprin/101/IV/2019/Polsek yang ditandatangani oleh KepalaKepolisian Sektor Denpasar Selatan, dengan lingkup tugas yakni melaksanakantugas penyelidikan segala bentuk tindak pidana yang terjadi di wilayahn hukumPolsek Denpasar Selatan serta membubarkan trektrekan atau balapan liar,melihat ada balapan liar langsung membubarkan balapan liar tersebut dengancara mengklakson dan menghidupkan lampu jarak jauh (ngedim), dan hal tersebutberhasil membuat para peserta dan penonton balapan liar tersebut bubar,
AGUS RIDWAN. SH
Terdakwa:
1.AROMA Alias IBENG Bin WANADI
2.HAYUN DARMAYANTO Alias DENGGOL Bin Alm BURHANUDIN
3.TASADI Bin Alm NURSILA
4.WASIDI Bin Alm UJADI
92 — 10
Bahwa yang Anak lihat bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tawurantersebut baik dari kelompok Blok Karangbaru Desa Mertasing maupunkelompok Blok Cipalasa Desa Purwawinangun menggunakan alat berupaparang, batu, panah, kayu bambu, petasan ; bahwa para terdakwa dari Blok Karangbaru Desa Mertasinga posisinyabergerombol berdiri dipinggir jalan perkampungan termasuk wilayahn BlokKarangbaru Desa Mertasinga (perbatasan dengan Blok Cipalasa DesaPurwawinangun) sedangkan para terdakwa dari Blok Cipalasa
Cirebon ; bahwa yang Anak lihat bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tawurantersebut baik dari kelompok Blok Karangbaru Desa Mertasing maupunkelompok Blok Cipalasa Desa Purwawinangun menggunakan alat berupaparang, batu, panah, kayu bambu, petasan ; bahwa para terdakwa dari Blok Karangbaru Desa Mertasinga posisinyabergerombol berdiri dipinggir jalan perkampungan termasuk wilayahn BlokKarangbaru Desa Mertasinga (perbatasan dengan Blok Cipalasa DesaPurwawinangun) sedangkan para terdakwa dari Blok
1.Fajar Nurhesdi, S.H.
2.Siti Kartinawati, S.H.
Terdakwa:
Nyoiman Bin Kasdi Almarhum
119 — 9
untukmengelabuhi petugas Perhutani dan para petani penyadap getah pinus disekitarnya seolaholah karena bencana bukan karena di tebang secara sengaja; Bahwa setelan ditelusuri potongan pohon kayu pinus tersebutberada/tersimpan di sekitar rumah Terdakwa Nyoiman yang beralamat di DusunKrajan RT.09 RW.03 Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalekdan tumpukan kayu pinus berada di samping kanan, kiri dan belakang rumahTerdakwa yang identik dengan tunggak kayu pinus kawasan petak 127 D RPHKampak Utara wilayahn
Bahwa setelah ahli melaksanakan cek tempat kejadian perkara (TKP)kawasan hutan petak 127 d RPH Kampak Utara Wilayahn BKPH Kampak BlokSono Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, dalam halini lanan tersebut telah dikelola oleh terdakwa dan dari hasil penebangan 11(sebelas ) Pohon kayu pinus saat ini telah diangkut, dikuasai dan dimiliki olehterdakwa padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang dan tidak memilik surat keterangan hasil hutan makaperbuatan terdakwa masuk