dikatakan selesaiapabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ketempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya;Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segalasesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memiliki nilaiekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang,baju, listrik dan gas;Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki menurut Prof.Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuatPelaku memperoleh suatu kekuasaan

yang nyata atas suatu bendaseperti yang dimiliki olen Pemiliknya, dan pada saat yang sama telahmembuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs.

1(Satu) utas potong kabel las beserta stang dengan panjang 25 (dua puluh lima)meter, 1 (Satu) buah gunting besi warna merah, dan 1 (Satu) unit sepeda motorYamaha Jupiter Z nomor mesin 31B288484 warna biru pretelan, akanditetapkan statusnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana juncto Pasal 8 Ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan

belum pernah dihukum; Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adildan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amarputusan di bawah ini;Memperhatikan, Pasal 362 Kitab UndangUndang Hukum Pidana,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik oranglain ;Menimbang, bahwa unsur mengambil di sini diartikan sebagai suatuperbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain denganmembawa barang tersebut di bawah kekuasaan yang nyata, sehinggamengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan yang mengambilatau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangandikaitkan dengan keterangan

Unsur Dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum ;Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atautujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimanaperbuatan memiliki yang dikehendaki oleh pelaku dilakukan secara tanpa hakatau atas kekuasaan sendiri dari pelaku tanpa diketahui atau dijinkan olehpemilik barang sesungguhnya ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan dandari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa

Jainul mempunyai hutang kepada orang tua Terdakwa, dan mobiltersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan.Bahwa dengan demikian unsur ke2 Secara bersamasama Dengan sengajadan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.Unsur ke3 : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnyaatau sebagian adalah kepunyaan orang lainBahwa yang dimaksud mengaku sebagai milik sendiri adalah setiap perbuatanpenguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatukehendak

untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak sebagai milikatas barang itu, pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yangmengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik10yang sebenarnya dengan cara seperti menghabiskan, memindahtangankan,menahan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, kesemuanya itutermasuk perbuatan mengaku sebagai milik sendiri.Sedangkan pengertian barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalamkehidupan ekonomi, barang itu harus

Jainul mempunyai hutang kepada orang tua Terdakwa, dan mobiltersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan.Bahwa dengan demikian unsur ke3 Mengaku sebagai milik sendiri barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telahterbukti secara sah dan meyakinkan.Unsur ke4 : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.Bahwa yang dimaksud dengan Yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, sepertidiberikan

Jainul mempunyai hutang kepada orang tua Terdakwa dan mobiltersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan dari hasil kejahatan.Bahwa dengan demikian unsur ke4 Yang ada dalam kekuasaannya bukankarena kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi dalam memutus perkara ini MajelisHakim Pengadilan Militer IIl13 Madiun tidak menerapkan hukum sebagaimanamestinya karena perkara yang sudah masuk tindak pidana dikategorikan dalamhukum disiplin Prajurit.Menimbang, bahwa

Makasudah selayak dan sepatutnya Pemohon bertindak sebagai wali pengampuuntuk atasnama ANAK III;Bahwa bagi seseorang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badanhukum, agar anak tidak terlantar hakhaknya dapat terpenuhi dengan baik,seseuai ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa walisedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yangsudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau

UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dalam perkaraperkara tertentu jo pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terkahir denganHalaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.LBUndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut darikekuasaannya. 2.

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segalaperbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan ternyatasaksisaksi Pemohon tidak kenal dengan ayah kandung Pemohon dan tidakHalaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.LBmengetahui apakah ayah kandung dari Pemohon masih hidup atau tidak, sertatidak mengetahui apakah ada pencabutan kekuasaan orang tua (in casu ayahkandung Pemohon) sebagai wali terhadap anak tersebut, sesuai maksudketentuan

Membebankan biaya perkara menurut hukum;ATAUApabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datangmenghadap di persidangan.Bahwa pada sidang pertama, Majelis Hakim telan memberikanpenjelasan kepada Pemohon bahwa secara hukum, anak yang belummencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan berada di bawah kekuasaan orangtuanya selama tidak

atas akandiuraikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perwalian, di antaranya adalah:> Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (selanjutnya cukup ditulis UndangUndangPerkawinan):Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan

orangtuanyaselama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. > Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Perkawinan:Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawahkekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.> Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang

namun pada sisi lain harus adasolusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehatihatian(prudential, ihtiyath) yang juga mutlak diberlakukan dalam praktik hukum ditempattempat lain.Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila instansiinstansiterkait tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskankewenangan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa, makapenetapan yang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian orangtuaterhadap anaknya melainkan penetapan tentang kekuasaan

2019 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019,bertempat di Tambunan Pasar Melintang Desa Lumban Pea Kecamatan BaligeKabupaten Toba Samosir tepatnya di Bas Cafe milik saksi Piska EvalinaSimamora atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapiyang ada dalam kekuasaan

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapiyang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapiyang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN BigMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurutpenerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari yangditunjukkan untuk melakukan kejahatan tersebut dan sengaja sama dengandikehendaki, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki danmenginsafi terjadinya

diamankan oleh pihak keamanan Kepolisian di daerahPancing Kota Medan dan selanjutnya di bawa ke Polsek Balige untuk diproses sesuaidengan hukum;Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Piska EvalinaSimamora mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 20.000.000, (duapuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang adadalam kekuasaan

Dpsbersama serta dalam kekuasaan Pemohon selaku ibu kandungnyaberdasarkan oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berkompetendan mempunyai legal standing dan merupakan satusatunya orang yang secarahukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak tersebut diatas, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukanpermohonan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi II danbukti P7 dan P8 terbukti bahwa Pemohon hendak melakukan tindakan hukumuntuk beberapa

Pasal 54 UU Perkawinan Wali yang telah menyebabkan kerugian kepadaharta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak ataukeluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan tersebut majelis hakimberpendapat , Pemohon secara ex officio selaku pemegang kekuasaan ataskedua anaknya tersebut diatas berwenang,berkompeten secara hukum mewakilianak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di

dalam dan diluar Pengadilan sepanjang orang tua selaku wali sedang tidak dicabut haknyasebagai pemegang kekuasaan terhadap anaknya, serta kekuasan orang tuasebagai wali juga diperkenankan sepanjang kepentingan anak menghendaki dankewenangan yang diberikan kepada wali dengan ketentuan tidak akanmenimbulkan kerugian bagi si anak serta apabila ternyata apa yang dilakukanoleh wali menimbulkan kerugian bagi si anak maka sianak dapat menuntutkerugian pada wali yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dalam

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam,Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selamamereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingananak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luarPengadilan dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama anakanaktersebut dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan merekamengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di

untuk memberikanputusan apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak untuk memeriksaperkara dalam putusan sela sebagaimana dimaksud oleh RetnowulanSutantio, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori danPraktek, Penerbit Mandar Maju, 1995, Bandung, cetakan VII, halaman 40.Adapun yang mejadi dasar hukum mengenai eksepsi kewenangan absolutadalah sebagai berikut:Pasal 134 HIRHalaman 6 dari 24 Putusan 49/Pdt/2018/PT MDNTetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiadamasuk kekuasaan

Bahwa pilihan hukum untuk penyelesaian perselisihan yang telah disepakatitelah diatur dalam ketetentuan perundangundangan yang berlaku yangmana dengan tegas apabila para pihak telah menentukan pilihan hukumuntuk penyelesaian sengketa ke arbitrase, maka Pengadilan tidakberwenang mengadili perkara aqua sebagaimana berikut:UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanPasal 59(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luarpengadilan yang didasarkan pada perjanjian

arbitrase yang dibuatsecara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.(2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetapdan mengikat para pihak.(3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secarasukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilannegeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.Penjelasan Pasal 59 Ayat (1)UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanYang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan ini termasuk

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 UndangUndang Nomor : 142.7.Tahun 1970 Tentang Pokokpokok Kekuasaan Kehakiman jo. pasal 50UndangUndang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum(Pengadilan Negeri) sebagaimana telah diubah dalam UndangUndangNomor: 8 Tahun 2004 disebutkan bahwa, badanbadan peradilantermasuk pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkatpertama.Bahwa apabila Pelawan dan Terlawan dalam Akad PembiayaanMurabahah

tidak memilin forum penyelesaian sengketa melaluiBASYARNAS, maka penyelesaian sengketa pembiayaan pada banksyariah berlaku ketentuan sebagai berikut:a. ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undangundang Kekuasaan KehakimanNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:Halaman 2 dan 11 halaman Jawaban dalam Perkara Perdata Nomor149/Pdt.G/Plw/2015/PN.LBP.Peradilan agama sebagaimana dimaksudHalaman 11 dari 24 Putusan 49/Pdt/2018/PT MDNpada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, danmenyelesaikan

Put.No.24/PDT/2019/PT PLGKEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGATPENGGUGAT adalah Warga negara Republik Indonesia, Pemilik MobilToyota Kijang Inova G Diesel, Warna silver metalik, Nomor Rangka :HFX5429482511628, Nomor Mesin : 2KD6157610, Nomor BPKBK00080389.yang telah disita sedengan sewenangwenang dan secaramelawan hukum oleh TERGUGAT;Bahwa berdasarkan Pasal 7 UndangUndang Republik Indonesia Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PENGGUGAT adalahWarga Negara Republik Indonesia, yang tidak

dapat dikenakan penyitaan,kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal danmenurutcara yang diatur dalam UndangUndang..

Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menyita 1 (satu) unit MobilMerk.Type Kijang Inova G Diesel, Nomor Rangka : HFX542G48251 1628,Nomor Mesin : 2KD6157610, Nomor BPKB K00080389 atas nama EMMYNATALIA, SH, Nomor Polisi BG 431 KU.milik PENGGUGAT yangdilakukan pada tanggal 06 Maret 2018 atau pada wakiu sore hari atausetidaknya pada suatu waktuwaktu tertentu pada bulan Maret tahun 2018yang dilakukan TERGUGAT tanpa perintah tertulis oleh kekuasaan

yangsah dalam hal dan menurutcara yang diatur dalam UndangUndang, makaperbuatan TERGUGAT tersebut merupakan suatu perbuatan yangmelawan hukum, bahwa penyitaan yang dilakukan TERGUGAT tersebut,telah bertentangan dengan Pasal 7 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman;Dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor1380/PMK010/2012 Tentang pendaftaran Fidusia bagi PerusahaanPembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.KERUGIAN PENGGUGATBahwa

PENGUASAAN KEMBALI ATAS BARANG BUKAN MERUPAKANPERBUATAN MELAWAN HUKUM, NAMUN PERBUATAN YANGDIJAMIN OLEH PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN.23.Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yangmenyatakan tindakan TERGUGAT dalam melakukan penguasaankembali bertentangan dengan UndangUndang nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Menteri Keuangan nomor130/PMK010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi PerusahaanPembiayaan, dengan alasan sebagai berikut:24.Bahwa faktanya BARANG di atas

Perbuatan mengambil berartiperbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukanatau yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atauyang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibatdilepaskan dari kekuasaan pemilik. (vide hukum pidana bagian khusus (kuhpbuku Il; Brig.Jen. Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H.

Perbuatanmemiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatanpenguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakanakan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. (kuhp buku II; Brig. Jen. Drs.H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H.

Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat; Perbuatan terdakwa tidak sesuai norma norma yang berlaku di masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa kooperatif dan berjanji tidak akan mengulang lagi; Terdakwa telah menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke3 KUHP, Undangundang RINomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Bahwa berdasarkan Undangundang yang berlaku di Indonesia sebagainegara hukum (state court system) maka telah dibagi dan terpisahberdasarkan Yuridiksi atau Kewenangan mengadili.Bahwa kewenangan/kekuasaan absolute disebut juga kekuasaankehakiman atribusi (atributie van rectsmacht) adalah kewenangan mutlakatau kompetensi absolut suatu) pengadilan, kewenangan' badanpengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlaktidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain (R.

bagi.Selanjutnya bahwa berdasarkan Gugatan yang telah disampaikan, yaknidi dalam Petitum Penggugat pada poin 3 Gugatan Penggugatmenyebutkan "menyatakan tanah yang terletak di Jalan Pelita IV no. 29Kelurahan Sidorame Barat Kecamatan Medan Perjuangan dengansertifikat Nomor : 123 atas nama Muhammad Noor Sahaja adalahmerupakan warisan yang belum dibagi.Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah disebutkan di atas jelasbertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UUNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman yang menyatakanbahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, PeradilanAgama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agamasebagaimana diatur pada Pasal 2 yang menyebutkan "Bahwa PengadilanAgama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagirakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkaraperkaraperdata tertentu.

belumdibagi, selanjutnya sampai dengan saat ini tidak ada satu pun putusanpengadilan maupun instansi yang berwenang bahwa obyek tersebutmerupakan warisan antara Penggugat dengan para Tergugat.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimanadiubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahuun 2009 tentangPengadilan Agama, maka Pengadilan Negeri Medan tidaklah berwenangmemeriksa dan mengadili perkara aquo.Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR/132 RV yang berbunyi "jikaperselisinan itu tidak termasuk kekuasaan

biaya perkara inipada dua tingkat pengadilan akan dibebankan kepada Pembanding semulaHalaman 21 dari 22 Putusan Perdata Nomor 556/Pdt/2021/PTMDNTergugat I.II.1I dan.IV, yang pada Pengadilan Tingkat Banding ditetapkansejumlah Rp.150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah);Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdatauntuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927227.)UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

risalah banding dansuratsurat lain yang berguna untuk itu atau pemohonan itu dapatdiajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) pasal 147dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hariterhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negenri,sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusandiberitahukan menurut pasal 190 kepada yang bersangkutan, Jika iatidak hadir pada waktu putusan diucapkan;2 Pasal 53 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Pasal 32 ayat (1) UU No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yangberbunyi,Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadappenyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang beradadibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman ;Bahwa berdasarkan atas aturan hukum yang diuraikan diatas, makaPara Pembanding/Para Penggugat mengajukan keberatan/alasanalasanbanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Oktober2021

Bahwa berdasarkan atas alasanalasan yang kami uraikan tersebutdiatas, maka jelaslah menurut hemat Para Pembanding, pertimbanganHakim seperti itu. adalah pertimbangan yang tidak berdasarkanhukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwaDalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab ataspenetapan dan putusan yang dibuatnya, dan kemudian dalam ayat (2)diatur bahwa Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud padaayat

Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggunan Atas Tanah Beserta Benda Benda YangBerkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan), yangmenegaskan bahwa :e Apabiladebitor ciderajanji, pemegang Hak Tanggunganpertamamempunyalhak untuk menjualobjek HakTanggunganatas kekuasaan sendin melaluipelelanganumumsertamengambil pelunasanpiutangnyadarihasilpenjualan tersebut:b.

Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggunganapabila debitor cidera janji..

Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK),Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/2001 dan Pasal 18 Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KekuasaanKehakiman) telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Barabukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkanhanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsimenangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan;Bahwa BPSK

Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., dalam buku yang samahal. 318, juga menyatakan bahwa ...sengketa konsumen bukan merupakansengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalamUndang Undang Arbitrase.Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaankehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Arbitrase, maka PutusanHal. 6 dari 36 hal Put.

Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilanatau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irahirah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karenamelanggar dan melampaui ketentuan Undang Undang Kekuasaan Kehakimansehingga harus dinyatakan batal demi hukum (null and void).

Nomor 509 K/Padt.SusBPSK/2017Batubara yang isinya mencerminkan tindakan sewenangwenang,menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh BPSKKabupaten Batubara;Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 juncto angka 8 Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP12/2001 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan penyelesaian SengketaKonsumen bahwa BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketaantara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi ataskerusakan, pencemaran

Nomor 509 k/Pdt.SusBPSK/2017Penyelesaian Sengketa, Majelis a quo telah melakukan penyalahgunaankewenangan dan kekuasaan (ultra vires) dengan memutuskan antara lainpembatalan perjanjian kredit, menyatakan adanya pembebasan hutang,menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, memaksapembayaran dwangsom, hal mana bukan merupakan kewenangan BPSKsebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Nomor 350/ MPP

MUHTAR HASAN aliasTARBUHA Bin ABDULAH menghampiri APRISANDI alias SANDI BinMUHTAR HASAN selanjutnya mengambil golok yang sedang dipegang olehAPRISANDI alias SANDI Bin MUHTAR HASAN (belum tertangkap) tersebut.Setelah golok tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa I. MUHTAR HASANalias TARBUHA Bin ABDULAH selanjutnya terdakwa I.

MUHTAR HASAN alias TARBUHA BinABDULAH selanjutnya menghampiri APRISANDI alias SANDI Bin MUHTARHASAN dan saksi korban SAFRIADI Bin AMIRUDIN selanjutnya para terdakwaI MUHTAR HASAN alias TARBUHA bin ABDULAH mengambil golok yangsedang dipegang oleh APRISANDI alias SANDI Bin MUHTAR HASAN (belumtertangkap) tersebut ;Putusan Nomor 152/Pid.B/2013/PN.KTA, halaman 25 dari 46e Bahwa benar setelah golok tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa I.

Zul (DPO) warga Dayung;Bahwa narkotika tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa karena sehabisdibeli oleh Terdakwa dan Sdri. Novita dari Sdr. Duani (DPO) di Desa AirItam Pali untuk diantarkan kepada Sdr. Zul di Dayung dan akan diedarkandi acara pesta di Dayung Desa Pangkalan Bulian Kecamatan BatanghariLeko Kabupaten Musi Banyuasin;Bahwa Terdakwa dan Sdri. Novita diberi upah oleh Sdr. Zul Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika tersebut danmengantarkannya kepada Sdr.

Zul (DPO) warga Dayung; Bahwa narkotika tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa karena sehabisdibeli oleh Terdakwa dan Sdri. Novita dari Sdr. Duani (DPO) di Desa AirItam Pali untuk diantarkan kepada Sdr. Zul di Dayung dan akan diedarkandi acara pesta di Dayung Desa Pangkalan Bulian; Bahwa narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Sdri. Novita denganharga Rp.8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas suruhanSdr. Zul dan menggunakan uang milik Sdr. Zul. Bahwa Terdakwa dan Sdri.

Zul (DPO) warga Dayung;Bahwa benar narkotika tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa karenasehabis dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Novita dari Sdr. Duani (DPO) diDesa Air Itam Pali untuk diantarkan kepada Sdr. Zul di Dayung dan akandiedarkan di acara pesta di Dayung Desa Pangkalan Bulian;Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Sky Bahwa benar narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Novitadengan harga Rp.8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atassuruhan Sdr.

Zul (DPO) warga Dayung;Menimbang, bahwa narkotika tersebut ada pada kekuasaan Terdakwakarena sehabis dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Novita dari Sdr. Duani (DPO) diDesa Air Itam Pali untuk diantarkan kepada Sdr.

Zul(DPO) warga Dayung dan ada pada kekuasaan Terdakwa karena sehabis dibelioleh Terdakwa dan Saksi Novita dari Sdr. Duani (DPO) di Desa Air Itam Paliuntuk diantarkan kepada Sdr. Zul di Dayung dan akan diedarkan di acara pestadi Dayung Desa Pangkalan Bulian;Menimbang, bahwa narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa dan SaksiNovita dengan harga Rp.8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atassuruhan Sdr. Zul dan menggunakan uang milik Sdr.

serta tidak ada orang lainyang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, Olehkarenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapatkesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan,sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik oranglain;Menimbang, bahwa unsur Mengambil diartikan memindahkan barangdari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan

yang melakukan atau yang mengakibatkan barang beradadiluar kekuasaan pemiliknya, dan pengambilan itu sudah dianggap selesaiterlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya;Menimbang, bahwa pengertian barang di sini adalah benda berwujudmaupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakanbenda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalamkehidupan ekonomis seseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan = faktafakta yang terungkapdipersidangan dihubungkan dengan

keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa serta barang bukti diketahui pada hari Jumat tanggal 20 November2020 sekira jam 03.30 wib bertempat di Desa Cawang Baru RT.001 RW.001Kelurahan Rebah Tinggi Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam telah terjadipengambilan suatu barang yang berada dalam kekuasaan Saksi Agil Blenzynki kedalam kekuasaan Terdakwa dan Sdr.

dikarenakan Terdakwa dan rekanrekannya terburuburusehingga barang tersebut tertinggal didalam rumah, Maka Majelis Hakim menilalbahwa barangbarang tersebut dianggap sudah dalam keadaan terambil olehTerdakwa dan rekannya;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwaperbuatan Terdakwa dan rekanrekannya yang telah mengambil barang milikSaksi Agil Blenzynki, menyebabkan barang tersebut telah berada di bawahkekuasaan Terdakwa dan rekanrekannya atau dengan kata lain sudah beradadiluar kekuasaan

Melawan hukum berarti perbuatan memiliki tersebut dikehendaki secaratanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dengan keadaan sadar bahwabarang yang diambilnya adalah milik orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan = faktafakta yang terungkapdipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa serta barang bukti, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengancara terdakwa dengan memanjat pagar belakang rumah Saksi Agil BlenzynkiHalaman 12 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN

toeeigenen), adalah menunjukkan sifatnya yang melawanhukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurutProfesor Sitriid Met Datgene berarti bertentangan dengan kepatutan di dalampergaulan masyarakat;Pengertian yang tidak jauh berbeda diberikan ole Profesor Simons, kataToeeigenen atauy menguasai dalam rumusan Pasal 372 KUHP memilikipengertian yang sama dengan kata Toeeigenen di dalam rumusan Pasal 362KUHP yaitu Suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelakumemperoleh suatu kekuasaan

yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikioleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambildari pemiliknyaSedangkkan Menurut Profesor Van Bemmelen dan Profesor van Hattum,yang dimaksud dengan zich wederrechtelijk toeeigenen yaitu melakukan suatuperilaku. yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlakmelaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda hal ini tidak jauhberbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Noyon danProfesor Langemeijer yang menegaskan

Perbuatan yang wujudnya berupa mengalinkan kekuasaan atasbenda objek penggelapan, atan dengan kata lain perbuatan yangmengakibatkan beralinnya kekuasaan atas benda ke dalam ke dalamkekuasaan orang lain.b. Perbuatan tidak mengakibatkan beralinnya kekuasaan atas bendaobjek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap(bukan hilang) atau habis.c. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubahbentuknya atau menjadi benda lain.d.

Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaanorang lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baikberwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis.Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatubarang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yangmengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan katalain barang

berada diluar kekuasaan pemiliknya.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus adapemiliknya baik selurunnya atau hanya sebagian saja milik orang lain.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangantelah ternyata hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 19.30 WIBterdakwa M.

Aceh Tamiang;.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangansetelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwayang telah berusaha untuk mengambil barang milik saksi koroan PUTERA ALS PUTRABIN EDI KUSNOH sehingga barang tersebut akan beralih ke dalam kekuasaan ParaTerdakwa maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah termasuk mengambil suatubarang milik orang lain sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.Ad. 3.

diluar kekuasaan pemiliknya.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus adapemiliknya baik selurunnya atau hanya sebagian saja milik orang lain.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangantelah ternyata hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 19.30 WIBterdakwa M.

Aceh Tamiang;.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangansetelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwayang telah berusaha untuk mengambil barang milik saksi korban PUTERA ALS PUTRABIN EDI KUSNOH sehingga barang tersebut akan beralih ke dalam kekuasaan ParaTerdakwa maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah termasuk mengambil suatubarang milik orang lain sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.Ad. 3.

Negara hukum bersandar pada keyakinanbahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil danbaik.

Dengan demikian, jelas bahwa hakimatau para hakim memiliki Kekuasaan yang besar terhadap para pihak yangbersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkankepada hakim atau para hakim tersebut.

Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalambatin para pencari keadilan yang bersangkutan sepanjang perjalananhidupnya.Menimbang, bahwa Landasan yuridis dan filosofis kekuasaankehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentukCampur tangan dari luar, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 24UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yangmerdeka untuk menyeleggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Oleh karena itu, hakim sebagai unsur intidalam sumber daya manusia yang menjalankan kekuasaan kehakiman diIndonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakimanwajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakimdalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam PasalHalaman 24 Putusan Nomor 790/PDT/2021/PT SBY39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009. oleh karena itu, mengajukan gugatanbukan lah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitumangka

Pasal 230huruf (a) yang antara lain disebutkan:Pasal 214 ayat (1) KUHPerdata:Selama perkara berjalan, Pengadilan Negeri adalah leluasa, menghentikanpemangkuan kekuasaan orang tua segenapnya, atau sebagian danmemberikan kepada orang tua yang lain, ataupun kepada dewan perwailian ..... ;Hal. 8 dari 20 hal. Put.

No.1194 K/Pdt/2011Pasal 230 huruf (a) KUHPerdata:Jika kiranya anakanak yang belum dewasa itu tidak sesungguhnya telahberada dalam kekuasaan seseorang, yang menurut pasal 229 atau pasal 230diwajibkan melakukan perwalian, atau dalam kekuasaan sisuami, si isteri atauDewan Perwalian kepada siapa anakanak itu dipercayakannya menurut pasal214 ayat (1), maka dalam penetapan harus diperintahkan pula penyerahananakanak tersebut;Bahwa untuk kepentingan pendidikan dan masa depan dari anakanakdibawah umur yang

Bahwa suatu hal yang sangat tidak mungkin seorang ayah in casuTermohon/Penggugat dengan segala kesibukan mengurus usaha dapatmengurus, merawat dan membimbing ke 4 (empat) anak yang masihdibawah umur tersebut secara penuh, akan tetapi oleh Majelis Hakim Hakimtingkat pertama dengan tidak berdasarkan hukum, menggunakan faktasehingga dengan mudah mencabut kekuasaan Pemohon Kasasi/Tergugatsebagai ibu kandung terhadap anakanaknya dengan alasan melalaikankewajibankewajiban dan berkelakuan buruk dengan begitu

telah memberikan suatu kepastian hukumdengan dasar pendekatan normative, tapi tidak mengindahkan asas rasakeadilan bagi Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai ibu kandung ke 4 (empat)anak tersebut, dengan susah payah telah melahirkan mereka kemudiansetelah lahir dan kemudian karena suatu keadaan terjadi perceraian makahak serta kewajiban dihilangkan berdasarkan fakta persidangan yang tidakbenar yang dibuatbuat dari saksi Suardi dan Sonya (ibu Penggugat/Termohon yang sengaja direkayasa sehingga hak dan kekuasaan

memorikasasi Pemohon Kasasi dan mengingat terhadap kepentingan anakanaktersebut, yang hingga saat ini masih dibawah umur yang masih sangatmemerlukan kasih sayang, perhatian, perawatan, dan bimbingan PemohonKasasi sebagai ibu kandungnya, hal ini mengingat agar tali kasih sayangseorang ibu dan anakanak tidak dapat dipisahkan dengan alasan apapunjuga dan mengingat pula kebanyakan yurisprudensi telah menetapkan ituapabila terjadi perceraian dan anakanaknya yang masih di bawah umurmaka ibu kandungnya diberi kekuasaan