KeteranganKelahiran dari Bidan ARSIDAH (Bukti P4) ; e Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon yang bernama KHODIJATURRIFQOHtersebut,belum pemohon daftarkan/catatkan di Dinas Kependudukan dan CatatanSipil, sehingga sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki AktaKelahiran sesuai keterangan para saksi ; e Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KotaBalikpapan untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut akan tetapidikatakan bahwa pencatatan Kelahiran yang telah lewat

waktu (terlambat) tersebutbisa saja dilakukan , dengan ketentuan terlebin dahulu ada perintah dari KantorPengadilan Negeri Balikpapan , dalam bentuk penetapan sesuai keterangan para ; Menimbang , bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa anak pertamaPemohon yang bernama KHODIJATURRIFQOH , jenis kelamin perempuan, lahir diSamarinda, pada tanggal 7 Maret 2011, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan ARSIDAH (Bukti P4) dari perkawinan yang sah ; Menimbang , bahwa dari bukti P1

Tanggal 6 April 2017 dansetelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA.Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksana Tugas dan AdministrasiPeradilan, ternyata tidakada perlawanan dari pihak lain, sehingga permohonan para Pemohon tidakmelanggar hak pihak lain dan patut diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon pada pokoknyaadalah sebagai berikut:1.

Pasal 39 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat NikahNomor 8/Pdt.P/2022/PA.Rmb setelah lewat waktu 14 hari pbengumuman tersebut,berdasarkan SK. KMA.

menguntungkanpara Tergugat, namun tidak mempertimbangkan pengakuan Tergugat ,Tergugat Il, dan Tergugat Ill yang tidak dapat menerbitkan hasil peta lokasitunjuk batas; Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengutip bunyiPasal 3 ayat (1), (2) dan (8) UndangUndan gNomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara adalah tidak tepat, karena menurut Pasal 55UndangUndang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara dikaitkan dengan surat Tergugat , Il dan Ill ternyata sudahgugur/lewat

waktu, karena itu bukan lagi kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara tetapi menjadi kKewenangan Pengadilan Negeri Payakumbuh; Bahwa berdasarkan surat dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera BaratNomor 0755/SRI/0034/Pdg.02/III/2015 tanggal 13 Maret 2013, Tergugat IIIdiminta memfasilitasi kKendala yang terjadi guna pelaksanaan tercapainyapelaksanaan kegiatan dimaksud, tetapi Tergugat Ill mengabaikan surattersebut ;Halaman 5 dari9 Putusan Nomor 193/PDT/2017/PT PDGMenimbang, bahwa Kuasa Pembanding juga

Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan danperistiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, danpembuktian kepada lembaga peradilan; dan mengelola data danmendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk danpencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,dalam hal Pemohon telah lalai melakukan pencatatan terhadap perkawinanyang dilakukan oleh pemohon karena telah lewat waktu 60 (enam puluh) haridari batas wakitu

Panitera pengadilan Tata Usaha NegaraKupang telah dinyatakan lewat waktu 14 ( empat belas ) hariuntuk menyatakan Banding, maka Pengadilan Tingkat Bandingtidak perlu Lagi memeriksa pokok perkara dalam sengketa TataUsaha Negara ini :11Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Juni 2011 telahmengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan suarabulat, akan tetapi tidak tercapai karena Ketua Majelisberbedae Pendapat ...Pendapat dengan Majelis Hakim

diberitahukannya putusan kepada pihak yangbersangkutan ;Menimbang, bahwa didalam perkara banding a quo ternyata Kuasa HukumPembanding/Penggugat telah lewat dalam pengajuan permohonan bandingnya, yaitudalam tenggang waktu 16 (enam belas ) hari setelah putusan diucapkanMenimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan olehKuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat telah diajukan tidak dalam tenggangwaktu dan tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang karenasudah lewat

waktu, maka permohonan banding tersebut tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan ditingkat banding olehKuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat dinyatakan tidakHal 8 dari 10 hal.

Bit.seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka 5tahun atau telah lewat waktu 5 tahun sejak terakhir didapat berita kejelasantentang keadaan oang tersebut, maka pengadilan bisa menetapkan secarahukum bahwa orang tersebut telah meninggal.Menimbang bahwa apabila mengacu pada ketentuan hukum tersebutdan dihubungakan dengan dalildalil permohonan pemohon yang menyatakanbahwa suami pemohon telah hilang sewaktu ia melakukan pendakian gunungRinjani di NTB pada tanggal 23 Mei 2018

Eksepsi Kadaluarsa (Gugatan Penggugat telah lewat waktu);b. Kewenangan Absolut ;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Serang, dengan Putusan Nomor 31/G/2018/PTUNSRG,tanggal 11 April 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebutHalaman 5 dari 11 halaman.

putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 200/Pid.B/2012/ PN.Trttanggal 18 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa AMRIN HASUGIAN, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGRUSAKAN;2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) Bulan;3 Menetapkan hukuman tersebut tidak akan dijalankan oleh Terdakwa kecualikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karenaTerdakwa sebelum lewat

waktu percobaan selama 1 (satu) Tahun melakukanperbuatan yang dapat dihukum;4 Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) batang tanaman cokelat;e 1 (satu) batang tanaman petai;Dikembalikan kepada saksi korban Basaria Br.

Bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa (lewat waktu);2. Eksepsi pengajuan gugatan tidak sesuai dengan Surat Kuasa Khusus;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalamKonvensi untuk seluruhnya;2. Menyatakan surat PHK yang dikeluarkan oleh CV.

Selasa, tanggal 31 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat,Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Manado tersebut, telah diajukan permohonan banding olehPenggugat pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015 sebagaimana tertulisdalam Akta Permohonan Banding yang dibuat/ditandatangani olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yangdiajukan oleh Penggugat tersebut belum lewat

waktu 14 (empat belas)hari sejak putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untukumum/diberitahukan kepada yang bersangkutan dan dilakukan menuruttata cara sebagaimana dalam ketentuan pasal 123 dan 125 UndangHal. 4 dari 12 hal.

., dengan demikian permintaan bandingtersebut telah diajukan dalam lewat waktu dan dengan demikian syarat yangditentukan dalam peraturan perundangundangan, oleh karena itupermintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formil dapatditerima ;Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.1356/PID.SUS/2020/PT SBY.Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut tidak memenuhisyarat formal maka Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lebih lanjutPutusan Pengadilan Negeri Tulung Agung tanggal 7 Oktober

Tentang Tenggang waktu Pemeriksaan Telah Lewat Waktu/Daluarsa.8.1.1.

Bahwa Tergugat telah lalai dalam memeriksa perkara Nomor 01/KPPUL/2013 karena lewat waktu (daluarsa) bertentangan dengan&.1.2,Pasal 43 UU No. 5 Tahun 1999, jo Pasal 57 Peraturan KomisiPengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010;Bahwa Tergugat telah lalai dalam memeriksa dan memutus Perkaraa quo, karena waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja yang di tetapkantelah lewat/lampau sesuai dengan Petikan Penetapan KomisiPengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/Pen/III/2013 TentangPemeriksaan lanjutan Perkara

Bahwa Penggugat/Terlapor ingin menghadiri persidangan padapengucapan putusan yang telah diagendakan sejak lama yaitutanggal 26 Juli 2013, karena ini merupakan hari terakhir persidanganpemeriksaan perkara aquo, tetapi pada kenyataannya persidangandilakukan telah lewat waktu pula, yaitu tanggal 31 Juli 2013.

sebagai berikut :1.Keberatan Tentang Putusan Termohon Cacat Formil ;e Persidangan telah lewat waktu (daluarsa) ;e Tanggapan Pemohon Il terhadap laporan dugaan pelanggaransecara lisan (vide poin 21) ;e Perubahan Berita Acara Sidang pada saat pemeriksaan saksi EdyPurwono ;e Tidak lengkapnya Mejelis Komisi dalam proses pemeriksaanperkara ;e Pertimbangan Majelis Komisi yang menyatakan Pemohon II tidakkooperatif ;e Adanya persekongkolan Horizontal dan Vertikal ;2.

Padang Mas (Terlapor IV) tersebut, akan majelispertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan tenggang waktupemeriksaan telah lewat waktu atau daluarsa, menurut majelis tidak beralasansama sekali, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), Pasal 43UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 57 Peraturan Komisi PengawasPersainga Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara PenangananPerkara ; Berdasarkan ketentuan pasalpasal tersebut, pemeriksaan yangdilakukan

Exceptio PeremtoriaExceptio Temporaris (eksepsi daluarsa), dimana gugatan yang diajukanoleh Para Penggugat sudah lewat waktu 14 hari sebagaimana ketentuan Pasal38 dan Pasal 37 Undangundang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.ll. DALAM POKOK PERKARA:Mohon apa yang telah dikemukakan dan diuraikan didalam eksepsidiatas dianggap termuat dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganpokok perkara;1.

Bahwa karena gugatan Penggugat sudah lewat waktu dan kurang pihakmaka layaklah kiranya gugatan Para Penggugat untuk ditolak;Berdasarkan uraianuraian sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Illdengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat menolak danatau setidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggungat tidak dapatditerima (Niet onvankelijke verkklaard) dan memberikan amar putusan yangselengkapnya berbunyi sebagai berikut :Dalam ProvisiMenolak gugatan Provisi Para PenggugatDalam Eksepsi1

Exceptio PeremtoriaExceptio Temporaris (eksepsi daluarsa), dimana gugatan yang diajukanoleh Penggugat sudah lewat waktu 14 hari sebagaimana ketentuan Pasal 38dan Pasal 37 Undangundang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill, yang padapokoknya adalah sama, yaitu menyatakan gugatan Penggugat dalam perkaraa quo adalah kurang pihak;Menimbang

Nomor 466 K/Pdt.SusPHI/2015Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalilgugatan Penggugat, kecuali halhal yang secara tegas diakuikebenarannya oleh Tergugat;Bahwa gugatan Penggugat adalah telah kedaluarsa/lewat waktu.

(halaman 37, alenia terakhir), maka gugatan Penggugat iniadalah telah lewat waktu melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun;Menimbang, bahwa dari putusan kasasi Nomor 219 K/Pdt/Sus/2011tertanggal 4 Januari 2013 atas putusan perkara tersebut dalampertimbangannya belum masuk atau belum mempertimbangkan pokokperkara yaitu adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadapPenggugat oleh Tergugat (atas perkara Nomor 17/G/2010/PHI.PN.Dps)Bahwa apabila mengacu pada pertimbangan hukum di atas makaterhadap gugatan

karena gugatan Penggugat adalah telah dipertimbangkandan masuk pada pemeriksaan pokok perkara, maka apabila mengacupada ketentuan Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial di atas, makagugatan Penggugat a quo adalah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.Dengan demikian gugatan yang diajukan melebihi jangka waktu yangditentukan UndangUndang yaitu 1 (satu) tahun, adalah gugatan yangkedaluarsa/lewat

waktu;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah bertentangan denganketentuan Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004,tentang Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial, maka gugatantersebut mutlak untuk ditolak, atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima (nietonvantkelijeke verklaard);Bahwa gugatan Pengugat adalah kabur atau tidak jelas (obscuur libell);a.

Namun demikian apabila Gugatan ini dianggap sebagai "keberatan"pun telah lewat waktu sebagaimana diatur Undang Undang yaitu dalamwakiu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan disidang terouka untuk umum.

Bahwa Putusan Kasasi No. 1296 K/Pid.Sus/2012 yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah diucapkan pada sidangterouka untuk umum pada hari itu juga yaitu tanggal 29 Agustus 2012sehingga kesempatan untuk mengajukan " keberatan" kepada Pengadilantentang hal itu telah lewat waktu .DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa menurutpasal 39 KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah:Hal. 11 dari 31 hal. Put. Nomor 277/PDT/2017/PT.DKIa.

terobuka untukumum;(3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusanpengadilan;(4) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalamayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohonatau penuntutumum ;Bahwa Penggugat seharusnya menempuh langkah " keberatan" sesuaiaturan yang dibenarkan oleh UndangUndang bukan dengan caramengajukan gugatan walaupun apabila diajukan sekarang ini upayakeberatan inipun telah lewat

waktu dari ketentuan Undang Undang.Bahwa namun demikian Putusan Kasasi No. 1296 K/ Pid.Sus /2012tanggal 29 Agustus 2012 tersebut sampai dengan saat ini belumdilakukan eksekusi terhadap barang bukti yang menjadi obyek perkaraint;Hal. 14 dari 31 hal.

Dan untuk itu para tergugat menuntut para Penggugat UntukMembuktikannya;Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui waktu batas waktu yangditentukan oleh Undang undang (KADALUARSA), OBSCUUR LIBEL:Bahwa apabila kita cermati dan menghitung berdasarkan hak yang timbulberdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 1967 KUHPerdata bahwasemua tuntutan hukum, baik yang bersifat kKebendaan maupun yangbersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktutiga puluh tahun.Bahwa Tergugat dan Tergugat II,

sudah sepatutnya eksepsi Para Penggugat tersebut ditolak;Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN SbrMenimbang bahwa Para Tergugat dalam eksepsi/jawabannya padaangka 4, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat telahmelampaui waktu batas waktu yang ditentukan oleh Undang undang(KADALUARSA), dengan alasan berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal1967 KUHPerdata bahwa semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaanmaupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat

waktu dengan lewatnyawaktu tiga puluh tahun;Menimbang bahwa terhadap eksepsi/jawaban Para Tergugat tersebutyang menyatakan gugatan Para Penggugat telah melampaui waktu batas waktuyang ditentukan oleh Undang undang (Darluarsa), dimana obyek sengketa yangdimaksud dalam perkara a quo sebagaimana dalil gugatan Para Penggugatbahwa tanah yang dimaksud dalam perkara aquo berasal dari Warisan OrangTua Para Penggugat bernama H.

Idris (Alm.), yang diketahui dalam HukumAcara Perdata bahwa sehubungan dengan warisan tidak mengenal perihalgugatan lewat waktu (darluarsa), sehingga dengan demikian eksepsi ParaTergugat tersebut sudah sepatutnya pula ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi/jawaban Para Tergugatdinyatakan ditolak, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dalildalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkarasebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA:DALAM KONVENSI:Menimbang bahwa maksud dan

GUGATAN LEWAT WAKTU (DALUWARSA) :Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.287 DesaSukatenang tanggal 18 September 1980 seluas 20.000 m tertulis atasnama Rahman. DK.

Dengan demikian hal ini cukup membuktikanbahwa gugatan Penggugat lewat waktu sesuai Pasal 55 UndangUndangNo.5 Tahun 1986 Juncto UndangUndang No.9 Tahun 2004 yangmenyatakan "Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" jikagugatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 835 dan Pasal 1967KUHPerdata, jelas harus dinyatakan gugur karena lewat waktu(daluwarsa).Berdasarkan Pasal

Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksuddalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugatbaru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan telahbersertipikat Hak Milik Nomor : 4150/Petobo pada tahun 2013 atasnama Syarif Mubin Raja Dewa oleh Kantor Pertanahan Kota Palu; .

dinyatakan cukup memiliki kepentingan untuk mengajukangugatan pengujian keabsahan objek sengketa; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan hukumdalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, makaeksepsi Tergugat II Intervensi terkait legal standing Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat

waktu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatanadalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya ataudiumumkannya keputusan badan

menyatakan barumengetahui objek sengketa pada tanggal 17 Oktober 2013 adalah cukupberalasan hukum, oleh karenanya dengan diajukan gugatan pada tanggal 12Desember 2013 maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut makaMajelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensimengenai gugatan Penggugat telah lewat

waktu adalah tidak beralasan hukumdan patut dinyatakan ditolak; 00000enene sense sens ee eensMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenaikeseluruhan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka terhadapEksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud dinyatakan ditolak untukseluruhnya; Hal 35 dari 51 Hal.