Bahwa secara hukum bukti PIV1 adalah bukti authentik yang seharusnyamempunyai nilai kebenaran mengenai fakta terjadinya peralihan tanah dariBarita Simbolon kepada Pemohon Kasasi Bahwa alasan kasasi dengan dasar Judex Facti tidak cermat (onvoldoendegemotiveera) dikategorikan sebagai kesalahan penerapan hukum ataubertentangan dengan hukum sebagaimana sudah menjadi yurisprudensitetap MARI: Nomor 1860 K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985 yangmempertimbangkan:Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum

Bahwa secara hukum bukti P21 adalah bukti authentik yang seharusnyamempunyai nilai kebenaran mengenai fakta terjadinya peralihan tanah dariBarita Simbolon kepada Pemohon Kasasi;Halaman 11 dari 16 hal. Put.

Bahwa secara hukum Bukti P21 adalah bukti authentik yang seharusnyamempunyai nilai kebenaran mengenai fakta terjadinya peralihan tanah dariBarita Simbolon kepada Pemohon Kasasi; Bahwa alasan kasasi dengan dasar Judex Facti tidak cermat (onvoldoendegemotiveerd) dikategorikan sebagai kesalahan penerapan hukum ataubertentangan dengan hukum sebagaimana sudah menjadi yurisprudensitetap Mahkamah Agung RI Nomor 1860K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober1985 yang mempertimbangkan:Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan

.* Barat : Sungai;Peralihan kepemilikan dari akad jual beli tersebut kemudian oleh bapak sayadiatas namakan : ARTO MURYATI dengan bukti kepemilikan berupa AKTEJUALBELI No. 22541/1992;Dan pembelian tanah tersebut diatas adalah benarbenar hasil jerih payahkedua orang tua saya yang selama 10 tahun menabung saat merantau diSumatera;Jadi apa yang pernah dikatakan oleh Sdr.

Padatanggal 28091998, saya (MARGIANI) dan suami saya (SA'l) serta bapak Sakurmelaksanakan akad peralihan kepemilikan tanah tersebut melalui Pemerintah Desadengan akad Jual Beli. Tanah tersebut di Buku Desa tertera di petok D Kohir No.1260 Persil 21 Klas DI luas : 525 dengan batas batas sebagai berikut : Utara : Batas Jalan Desa.

.* Barat : Batas tan;11 milik Nati;Peralihan kepemilikan dari akad jual beli tersebut kemudian saya atas namakan:SA'l MARGIANI dengan bukti kepemililcan berupa AKTE JUAL BELT No.26/PPAT/KDJJ/1998 tanggal 28091998. Dari sisa uang pembelian tanah itu, saya(MARGIANI ) dan suami saya (SA'l) membangun rumah. Kalau tanah tersebutdigugat oleh Sdr.

Prinsip ini Kemudian dituangkan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanahsebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang memberikan kepastian hukummengenai peralihan hak yang dimaksud dalam jual beli tanah bagi pemegang haktanah yang baru (pembeli) ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, mengacu kepadaperkara a quo, berdasarkan bukti surat P2 berupa Kwitansi tanggal 2 Mei 2011,senilai

utama dan harus dipertimbangkan adalah adanyakewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara Penggugat selaku pembeli,apakah telah melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik (in goodfaith) danpenuh tanggung jawab (and with full sense of responsibility) dalam hubungannyadengan Tergugat selaku penjual atau pemilik asal tanah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) yang menyatakan Hak milik,demikian pula setiap peralihan

tertanggal 24September 1996, Surat Ukur Nomor 1446/1994, tertanggal 1 Agustus 1996, seluas2.500 M* yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat masih atas namaTergugat selaku pemilik asal oleh karena jual beli tanah obyek sengketa yangdilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum didaftarkansebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan yaitu sebagaimana yangdiatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan Peralihan

Ria Liana ;

Ria Liana ;e Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Peralihan Penguasaan Atas FisikBidang Tanah Nomor : 593/09/V/2013, tanggal 03 Mei 2013 An. Sdri.Hj. Ria Liana yang diserahkan kepada Sdr. Anang Bardiansyah ; Ccopy 1 (satu) lembar Slip bukti transfer dari Sdr. Hj. Hamdiah (istriSdr. Anang Badriansyah) kepada Hj.

Ria Liana ;e Asli 1 (Satu) Surat Pernyataan Peralihan Penguasaan Atas Fisik BidangTanah Nomor : 593/09/V/2013, tanggal 03 Mei 2013 An. Sdri. Hj. RiaLiana yang diserahkan kepada Sdr. Anang Bardiansyah ; Ccopy 1 (satu) lembar Slip bukti transfer dari Sdr. Hj. Hamdiah (istri Sdr.Anang Badriansyah) kepada Hj.

Ria Liana ; Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Peralihan Penguasaan Atas FisikBidang Tanah Nomor : 593/09/V/2013, tanggal 03 Mei 2013 An. Sdri.Hj. Ria Liana yang diserahkan kepada Sdr. Anang Bardiansyah ;Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1/PID/2017/PT BJM Ccopy 1 (satu) lembar Slip bukti transfer dari Sdr. Hj. Hamdiah (istri Sdr.Anang Badriansyah) kepada Hj.

Tanjung Priok, yangdibuat dihadapan Haji Sadoni Ash Shufi, SH, pada waktu itu CamatTanjung Priok (RukoRuko);Bahwa PENGGUGAT melaksanakan jual beli RukoRuko dari TERGUGATIberdasarkan itikad baik, sebagai Pembeli beritikad baik (te goeder trouw) danselurun pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No.24/1997):Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 PP No. 24/1997: Peralihan

lainnya, kecuali pemindahan hakmelalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yangdibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 37 PP No. 24/1997,Pendaftaran peralihnan hak atas tanah yang dilakukan oleh PENGGUGATtelah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku, dan tidak ada keberatan dan/atau gugatan dari Pihak manapunjuga atas peralihnan hak ataupun pendaftaran peralihan

karena adanya penetapan Nomor 37/Eks/1999/PNCJkt.Ut.Del. tertanggal 2 Oktober 2002; bahwa PT Progo Intipersada memiliki 3 Ruko di Sunter Garden, SunterAgung, Jakarta Utara membeli dari PT Sunter Garden; bahwa permasalahan ruko milik Intipersada hingga diajukan gugatan ini,secara fakta tidak ada masalah, phisik dikuasai oleh Penggugat dan secaraadministrasi ada kendala, karena menyangkut adanya penyitaan dariPengadilan Negeri Jakarta Utara; bahwa peralihnaan hak atas objek gugatan sudah terjadi peralihan

pokoknta eksepsi tentang gugatanPenggugat telah lewat waktu 90 hari, eksepsi tentang Penggugat tidak memilikihubungan hukum dengan tanah objek sengketa , eksepsi tentang PengadilanTata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo (KompetensiAbsolut), eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) sebabPenggugat mendalilkan adanya kesalahan administrasi dalam prosespenerbitan sertipikat in casu namun Penggugat tidak dapat merinci kesalahanmana yang telah dilanggar dalam proses peralihan

yang dikecualikan Pasal 2 danPasal 49 UU Peratun ; bahwa dari subjek hukum yang bersengketa telahmemenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 UndangUndang Peratun, olehkarena Penggugat ialah subjek hukum perseorangan dan Tergugat ialahpejabat tata usaha Negara ; bahwa permasalahan hukum yangdisengketakan Penggugat dan Tergugat mengenai objek sengketa a quomurni berada dalam ranah hukum administrasi negara dengan dasarpertimbangan: bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan dalilmengenai Pendaftaran Peralihan

(obscuur libel), sebab Pengugat mendalilkan adanya kesalahan administrasidalam proses penerbitan sertipikat in casu namun Penggugat tidak dapatmerinci kesalahan mana yang dilanggar dalam proses peralihan sertipikat,disisi lain dalam positum gugatannya sudah menyangkut masalahkepemilikan Hak Keperdataan dan mengenai perobuatan melawan hukumsehingga dalildalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan Penggugat kabur(obscuur libel) atau tidak ialah

(obyek sengketa) menjadi milik / atas nama : Rifai (Tergugat )dan Siti Jakiyah, SE (Tergugat Il);10.Bahwa oleh karena peralihan hak atas obyek sengketa tidak sah, maka11peralinan hak alas nama dalam sertipikat tersebut yang telah dilakukan olehTergugat V adalah tidak sah sehingga harus dikembalikan pada keadaansemula (atas nama Juraimi Pak Slamet Riyadi);.Bahwa oleh karena peralinan hak obyek sengketa kepada Tergugat danTergugat II tidak sah sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat dan Tergugat

Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat III baik sendiri sendirimaupun bersamasama membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hariketerlambatan Tergugat atau Tergugat Il melaksanakan putusanperkara mi terhitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukumtetap;15.Bahwa diikutsertakannya Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara miadalah untuk melengkapi formalitas gugatan dan selain itu selaku pihakpihak yang secara langsung terlibat dalam peralihan

hak obyek sengketaatas dasar hal yang tidak sah sehingga Tergugat IV dan Tergugat Vmempunyai kewajiban ikut menanggung (bertanggung jawab) terhadapperalinan hak atas obyek sengketa yang cacat hukum tersebut sehinggaperbuatan hukum Tergugat IV dan Tergugat V mengenai peralihan hakobyek sengketa kepada Tergugat dan Tergugat Il adalah tidak sah danbatal demi hukum;16.Bahwa karena perkara ini sangat sederhana dan mudah pembuktiannyaserta didukung oleh buktibukti yang authentik, maka Penggugat mohonPengadilan

Badung Provinsi Bali, tercatat atas kepemilikanSupartiningsin dalam halaman Pendaftaran, Peralihan Hak,pembebanan dan Pencatatan;berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 6183,Tertanggal 27 November 2002 dan Surat Ukur No. 2787 Tahun2002, seluas 930 M2, berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara,Kab.

Badung Provinsi Bali, tercatat atas kepemilikanSupartiningsih dalam halaman Pendaftaran, Peralihan Hak,pembebanan dan Pencatatan;berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 6182,Tertanggal 27 November 2002 dan Surat Ukur No. 2786 Tahun2002, seluas 3.750 M2, berlokasi di Desa Dalung, Kec KutaUtara, Kab.

Badung Provinsi Bali, tercatat atas kepemilikanSupartiningsin dalam halaman Pendaftaran, Peralihan Hak,pembebanan dan Pencatatan;berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 6184,Tertanggal 27 November 2002 dan Surat Ukur No. 2784 Tahun2002, seluas 1.640 M2, berlokasi di Desa Dalung, Kec KutaUtara, Kab.

Badung Provinsi Bali, tercatat atas kepemilikanSupartiningsih dalam halaman Pendaftaran, Peralihan Hak,pembebanan dan Pencatatan;berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 839,Tertanggal 12 September 1986 dan Surat Ukur No. 1682/1986,seluas 2.050 M2, berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara,Kab.

Badung Provinsi Bali, tercatat atas kepemilikanSupartiningsih dalam halaman Pendaftaran, Peralihan Hak,pembebanan dan Pencatatan;berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 840,Tertanggal 12 September 1986 dan Surat Ukur No. 1683/1986,seluas 1.250 M2, berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara,Kab. Badung Provinsi Bali, tercatat atas kepemilikanSupartiningsih dalam halaman Pendaftaran, Peralihan Hak,pembebanan dan Pencatatan; Halaman 60 dari 122 halaman Putusan Perk.

>

• Menolak eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VII tersebut;

1. DALAM PROVISI :

• Menolak permohonanProvisi Penggugat tersebut;

1. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan peralihan

tanpa melibatkan Penggugat;

hak yang sudah didaftar,penerima hak atas1213tanah yang bersangkutan sebagai warisan wajib menyerahkan sertifikat yangbersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai Pemegang Haknyadan surat tanda bukti ahliMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 111 ayat (1) Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah mengatur pula tentang permohonan pendaftaran peralihan

Surat Kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonanpendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yangbersangkutan ;e.

SuratKeterangan Pembagian Pewarisan (bukti T 4, T 5 dan T 6) sedangkan faktahukumnya Hamri (Penggugat) masih hidup hingga saat ini (bukti P 1, P 2) adalahmerupakan suatu bentuk penyelundupan hukum dan mengandung suatu unsur bedrog(tipu muslihat) yang tidak dibenarkan dalam proses terbitnya suatu Keputusan TataUsaha Negara, dikarenakan alasan hukum suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidakboleh mengandung cacat kehendak (willsgebreken); 222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa peralihan

dirugikan olehsuatu Keputusan Tata UsahaNegara.......dst; Sedangkan sebagaimana uraian surat gugatanPenggugat sendiri (vide posita angka 2) yangmenyatakan bahwa tanah tersebut adalah milikalmarhum ANDI BASO KARAENG TOMPO (quad non),sehingga jika dalam perkara int Penggugatkemudian merasa mempunyai kepentingan (hak) darialmarhum ANDI BASO KARAENG TOMPO tersebut (quodnon), maka tentunya Penggugat haruslahmendalilkan dirinya bertindak selaku kuasa ahliwaris ataukah selaku pemilik berdasarkan adanya24bukti peralihan

Apalagi memang surat tertanggal18 Juli 1991 tersebut nyata nyata telahdinyatakan pula tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan mengikat sebagai alas hak Penggugatoleh Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal8 Maret 2005 :Re em i eS a ee i i Sehinggadengan adanya fakta takta Ini, tentunyabukanlah suatu bukti adanya peralihan hak yangsah menurut ketentuan perundang undangan.

Sebabsyarat sahnya peralihan hak atas tanah yangdimaksud UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,harus dibuat oleh dan dihadapan PPAT (actepartij)31in itu, mnomor kohir, luas, maupun batas batastanah yang dimaksud dalam dalil gugatantersebut, ternyata berbeda dengan nomor kohir,luas, maupun batas batas tanah yang dimaksuddalam sertifikat obyek sengketa4.

tercatat atas nama Pujo Sudarmo (ayah angkat dari Susanto) dankakek kandung dari Tergugat dan II;Bahwa dari fakta hukum seperti terurai pada angka 8 dan 9 di atas, akantimbul bermacam pertanyaan apakah peralihan hak atas objek sengketayang asalnya dari Pujo Sudarmo tersebut dapat dilakukan peralihan haknyakepada Susanto, atas alasan konversi, tanpa ada persetujuan ahli warisyang lain diantaranya Guwarsilah, anak kandung dari Pujo Sudarmo, yangketika sertifikat Nomor 1641 atas nama Susanto tersebut

SertifikatNomor 164 atas nama Susanto;Bahwa apabila Sertifikat Nomor 1641 atas nama Susanto tersebut ditelitisecara cermat, maka tanah yang telah diterbitkan Sertifikatnya (Nomor1641) tersebut asal usulnya adalah bekas tanah hak yasan berupa tanahdarat tersebut dalam Petok Nomor 1193 Persil 30 Klas D.II luasnya0,100 HA (1000 m2) tercatat atas nama Pujo Sudarmo (ayah angkat dariSusanto) dan kakek kandung dari Tergugat dan II;Bahwa dari fakta hukum seperti terurai di atas, timbul bermacampertanyaan apakah peralihan

Sawilah, berasal dari C No. 2447 Persil No. 5710.Klass D.I, dan yang sampai sekarang belum dibuat Akta Peralihan Haknya,dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : Saluran air/Jalan Desa Dukuh Jati; Sebelah Timur : Tanah milik Bulkin; Sebelah Selatan : Tanah milik Satori; Sebelah Barat : Tanah milik Tamjid;D. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Kedung Desa Dukuh Jati,Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, yang telah menjadi hak milikNy. Hj. Sukinah binti H.

Sawilah bukti persil No. 57 kelas D1 dengan No. 2447 yang belum adaakta peralihan hak. Dalam jawaban para Tergugat pada kesimpulan dan dalam memoribanding dijelaskan tanah tersebut masih atas nama almarhum H.Sawilah tidak benardijual oleh Kadira bin H. Sawilah kepada Hj. Sukinah.

Sawilah, berasal dari C No. 2447 Persil No. 57Klass D.I, dan yang sampai sekarang tidak ada bukti Akta Peralihan Haknya, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : Saluran air/Jalan Desa Dukuh Jati; Sebelah Timur : Tanah milik Bulkin; Sebelah Selatan =: Tanah milik Satori; Sebelah Barat : Tanah milik Tamjid;4.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Kedung Desa Dukuh Jati,Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, yang diakui Ny. Hj.Sukinah binti H.

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I,II, III, V dan Tergugat VI , berupa jual beli atau peralihan hak lainnya dan penguasaan atas ketiga bidang tanah sengketa adalah perbuatan melawan hak dan hukum yang merugikan Para Penggugat;---------------------------------------------------------------5.

Menyatakan hukum bahwa perbuatan jual beli atau peralihan hak lainnya atas ketiga biadang tanah sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III serta antara Tergugat III dengan Tergugat V dan Tergugat VI atau kepada siapa saja yang mungkin tidak diketahui oleh Para Penggugat adalah tidak sah dan dibatalkan demi hukum;---------------------6.

bidang tanah sengketa kepadatergugat Ill dan selanjutnya tergugat III memberikaan ijin penguasaankepada Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI atas keempat bidangtanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang sangatMerugikanmerugikan para Penggugat sebab keempat bidang tanah sengketabukanlah milik dari Tergugat dan Tergugat Il melainkan adalah hakwaris yang sah dari para Penggugat:Bahwa oleh karena keempat bidang tanah sengketa bukanlah hakmilik sah dari Tergugat dan Tergugat Il,maka segala peralihan

hakdari Tergugat dan tergugat Il kepada Tergugat Ill dan selanjutnyatergugat III memberikan ijin kepada Tergugat IV s/d tergugat VI untukmenguasai keempat bidang tanah sengketa atau peralihan hak daripihak lain yang bukan dari para penggugat kepada siapa saja yangtidak diketahui oleh para penggugat harus dinyatakan tidak sah dandibatalkan demi NUKUM; enenonnnannennenenanans12.Bahwa selain itu secara yuridis,Tergugat s/d tergugat VI yangmenguasai tanah sengketa secara melawan hak baik berupa pendirianbangunan

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat berupa jualbeliatau peralihan hak lainnya dan penguasaan atas keempat bidangtanah sengketa adalah perbuatan melawan hak dan hukum yangmerugikan ParaPSINIQUUG Al jesse esse aise er eens eset seme nee5.

melakukan peralihanhak atas tanah dan rumah milik Penggugat tersebut baik jual beli, hibah, pembagianbersama, wasiat, pembayaran hutangpiutang atau pun cara apa pun juga adalah tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan merupakan perbuatanmelawan hukum;Bahwa untuk mendapat kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan rumah type 82Blok C.I.3 Madania Residence I yang terletak di Desa Genteng Wetan, KecamatanGenteng, Kabupaten Banyuwangi tersebut, Tergugat dihukum untukmenyelenggarakan proses peralihan

menurut hukum tindakan dan perbuatan Tergugat dan / atau siapa pun jugayang dilakukan setelah terjadinya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas tanahyang di atasnya berdiri rumah type 82 Blok C.I.3 Madania Residence I yang terletakdi Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan terhadap segala bentuk suratsurat, sertifikatsertifikat, aktaakta dan / atau suratsurat lainnya yang ada maupun akan timbul yangdilakukannya dengan cara peralihan

menurut hukum tindakan dan perbuatan Tergugat dan / atau siapa punjuga yang dilakukan setelah terjadinya jual beli antara Penggugat dengan Tergugatatas tanah yang di atasnya berdiri rumah type 82 Blok C.I.3 Madania Residence Iyang terletak di Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangiadalah merupakan perbuatan melawan hukum dan terhadap segala bentuk suratsurat,sertifikatsertifikat, aktaakta dan / atau suratsurat lainnya yang ada maupun akantimbul yang dilakukannya dengan cara peralihan

Bukti P.4 berupa fotocopi yang telah dicocokkan dengan aslinya Suratpermohonan peralihan hak atas tanah tersebut dalam bukti P.3, yangditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Gresik UP. KepalaKantor Agraria Gresik tertanggal 1661981;3. Bukti P.15 berupa fotocopi yang telah dicocokkan dengan aslinya SuratKeterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/82/437.106.20/2016 yangdikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Metatu tanggal 28112016;4.

DesaMetatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, bukti P.4 menunjukkan adanyapermohonan peralihan hak yang diajukan oleh Tarwi P. Endang atas tanahyang telah dibeli dari Waini sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli (buktiP.3), maka asli Akta Jual Beli tersebut dilampirkan dalam permohonan danmenjadi dokumen resmi di Kantor Agraria sebagaimana ketentuan Pasal 24Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, olehHal. 10 dari 20 hal. Put.

Endang diajukan permohonan peralihan hak ke KantorAgraria Kabupaten Gresik dengan suratnya tertanggal 16 Juni 1981, dan sesuaiketerangan Kepala Desa Metatu (bukti P.15) bahwa tanah tersebut belumpernah dialinkan kepada yang lain;Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannyamengajukan bukti T.3 berupa fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 498 DesaMetatu atas nama Edy Mustofah yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Gresik tanggal 20 Nopember 2000, meskipun tidak dicocokkandengan

Menyatakan bahwa peralihan seluruh harta warisan milikalmarhum Bapak Pawirorejo berupa tanah sawah danpekarangan sebagaimana tersebut pada point 02, A, B, Cdan D eksepsi jawaban ini oleh Mbok Dungkluk (ibuTergugat) hanya kepada dan menjadi atas nama TergugatHal. 13 dari 17 hal. Put. No. 403PK/Pdt/2008letter C No. 271 adalah tidak sah melawan hukum yangmerugikan ahli waris yang lain, karenanya harusdibatalkan segala akibat hukumnya;.

Menghukum dan memerintahkan kepada tTergugat untukmengalihnkan tanah bagian dan milik Karsodikromo aliasSayat yang sekarang menjadi sengketa kepadaKarsodikromo alias Sayat dengan beban biaya yang timbulakibat peralihan tersebut ditanggung oleh kedua belahpihak (Tergugat dan Karsodikromo) ;10.

Djodikromo alias Djinem kepadaKarsodikromo alias Sayat; Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untukmengalihkan tanah bagian dan milik Karsodikromo aliasSayat yang sekarang menjadi sengketa kepadaKarsodikromo alias Sayat dengan beban biaya yang timbulakibat peralihan tersebut ditanggung oleh Karsodikromoalias Sayat; Menyatakan bahwa penebangan pohonpohon yang melekat diatas tanah sengketa dan pembangunan rumah oleh paraPenggugat di atas tanah sengketa adalah sah berdasarkanijin serta hak yang

SuratPernyataan Penyerahan Tanah tertanggal yang sama dengan pembuatan suratkuasa yakni tertanggal 7 Nopember 2016 (vide bukti P VII1 dan 2) sehinggadasar penyerahan tanah tersebut tidak ada dijelaskan untuk surat jual beli atauhibah atau untuk yang lain sehingga jika dihubungkan antara bukti P VII 1 dan2 karena dibuat pada waktu yang bersamaan maka majelis menilai bahwa buktiP Vil 1 tersebut dibuat adalah untuk kepentingan pemberian kuasa sesuaidengan bukti P VII 2 tersebut dan bukan merupakan peralihan

hak atastanahnya.Menimbang bahwa jika Pembanding semula Penggugat mendalilkanbahwa hak atas tanah sudah beralih kepadanya maka sesuai dengan pasal 37ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 maka peralihan tersebut yang sedemikianadalah tidak sah karena tidak dibuat oleh serta dihadapan PPAT, demikian jugabila ditinjau dari segi Hukum Adat yang harus dibuat secara terang yaknidisaksikan oleh para saksi dan diketahui oleh Kades/Luran dan Camatsetempat dan tunai yakni ada dilakukan pembayaran yang ternyata bukti

bukti P VIl 2 dimana surat kuasatersebut tidak ada hak kepada Pembanding semula Penggugat untukmengalinkan objek tanah terperkara kepada siapapun dan haknya hanyasampai sebatas untuk mengelola/menguasai lahan dan meningkatkan legalitashaknya sampai pensertipikatan tanahnya, sehingga perbuatan Pembandingsemula selaku Penggugat yang mengalihkan objek tanah terperkara adalahsudah melampaui batas kewenangannya selaku penerima kuasa.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atasmaka peralihan

Akta Jual BeliNo. 023/KEC.TP/II/2005 tanggal 04 Pebruari 2005 mengandung unsur cacat hukum dan olehsebab itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap.Bahwa oleh karena Akta Jual Beli No. 023/KEC.TP/II/2005 tanggal 04 Pebruari 2005mengandung unsure cacat hukum dan oleh sebab itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap,maka oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat Iyaitu melakukan pendaftaran peralihan

, Kabupaten Belitung, atas namaPenggugat.Adalah sah dan berkekuatan hukum tetap.4 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalampembuatanAkta Jual Beli No. 023/KEC.TP/I/2005 tanggal 04 Pebruari 2005 dan oleh karfenanyadinyatakan cacat hukum.5 Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap terhadap Akta Jual Beli No. 023/KEC.TP/II/2005 tanggal 04 Pebruari 2005 antara Penggugat dengan Tergugat I.6 Menyatakan tidak sah menurut hukum terhadap pendaftaran peralihan

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I sepakat dan setuju, pembagian uang atas hasil penjualantanah dan bangunan akan dilaksanakan hari itu juga setelah diterimanya uang dari pihak pembelisetelah dipotong untuk biaya proses jual beli dan pajak penjual dalam proses jual beli ;Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I sepakat dan setuju untuk mengenakan uang denda sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) atas pelaksanaan dari kesepakatan point 8 tersebut di atas ;Pihak Turut Tergugat I akan membantu proses peralihan

Kemudian padatahun 1972 almarhum Nyak Mubin membuat surat peralihan kepemilikantanah terperkara kepada penggugat, yang dibuat dan ditandatangani olehKeuchik Ismail, Keuchik Gampong Pie dan Imeum Mukim Di Azis, ImeumMukim Meuraxa;Bahwa tanah terperkara dikuasai oleh Hayatun,iou dari Tergegat Il s/d IV,sejak tahun 1991, dengan mendirikan/membangun sebuah rumah di atastanah perkara;Penggugat pernah menkomplain ketika Hayatun membuat sertifikat atastanah terperkara pada tahun 1994 melalui PPAT, maka

Nomor 183 PK/Pdt./2016sebelum tsunami hingga saat terjadi jual beli antara Termohon PKdengan Irwansyah (pembeli);Bahwa bukti PPK1 ini telah membuktikan bahwa Termohon PK padadasarnya sudah mengakui dan membenarkan tanah yang disengketakanadalah tanah Hayatun Nufus, bukan tanah Termohon PK yangbersumber dari peralihan hak dari Nyak Mubin.

Nomor 183 PK/Pdt./2016sengketa adalah perkarangan tanah alm H.M.Hasan, bukan tanahTermohon PK yang diperoleh dari peralihan hak dari Nyak Mubin;Bahwa setelah H.M. Hasan meninggal dunia tanah tersebut beralihkepada Hayatun Nufus, Haswani dan Hazlina, dan setelah HayatunNufus meninggal dunia tanah tersebut beralin kepada ahli warisnya yaituSdr.M.Muslim, Sdr.Mukhrizal dan Sdr. Zul Fahmi (Para Pemohon Pk);.