untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuksegala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidangperkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan paraPemohon adalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihatkepada para Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukandispensasi, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tuacalon suaminya, tentang risiko

Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakandalam pemeriksaan di persidangan hakim mengidentifikasi Anak yang diajukandalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ;Menimbang bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dariorang tua atau keluarga calon suami dan telah pula memberikan nasihatmengenai risiko perkawinan dibawah umur, hal mana telah memenuhiketentuan sesuai dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun2019

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon Il.Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Pemohon Il, anakyang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan keluarga calon suami datangmenghadap di depan sidang, kemudian Hakim menasihati Pemohon danPemohon II dan pihak yang hadir tersebut agar memahami risiko perkawinandibawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenaihalhal berkaitan dengan

Penetapan No. 754/Pdt.P/2020/PA.Skgyang masih berumur 18 tahun 6 bulan, atau dibawah umur 19 tahun,Sehingga, hakim menasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagikesehatan fisik dalam kehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknyakelak. Untuk itu mejelis menyarankan kepada Hafsah Mansur binti Mansur agarsetelah menikah nanti jangan terlalu cepat buruburu untuk menjalanikehamilan atau dapat menunda kehamilan sampai umur paling tidak pada usia20 tahun ke atas.

UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon,Calon Suami Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Pemohon agarbersabar dulu dan menunda pernikahan sampai mencapai usia yangdiperkenankan undangundang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepadaPemohon, Calon Suami Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Pemohontentang risiko

Dan khusus kepada Iratnasari binti Nawang yang masih berumur 14tahun 8 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakim menasihatitentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisik dalamkehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak. Untuk itu mejelismenyarankan kepada Iratnasari binti Nawang agar setelah menikah nantijangan terlalu cepat buruburu untuk menjalani kehamilan atau dapat menundakehamilan sampai umur paling tidak pada usia 20 tahun ke atas.

ketentuan penjelasan pasal 49 ayat(2) angka (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenanganabsolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, calonmempelai wanita (calon isteri), calon Suami dan orang tua dari calon suami,yang isi nasihatnya terkait dengan: (1) kemungkinan berhentinya pendidikananak akibat perkawinan; (2) kemungkinan risiko

Bahwa Xxxxx sanggup memberikan nafkah lahir batin kepada Xxxxx danbersedia menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suamidan kepala rumah tangga dan siap dengan segala risiko berumah tangga;f. Bahwa orang tua Xxxxx dan orang tua calon istrinya telah merestuirencana pernikahan tersebut;Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon istrianak pemohon yang bernama Xxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut :a.

Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bilaternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.Berdasarkan keteranganketerangan tersebut di atas, maka paraPemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberipenetapan sebagai berikut :Primer:1. Mengabulkan permohonan Pemohon 2.

Nasihat dimaksud diberikan untuk memastikan orang tua,Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2020/PN.Sgr10anak, calon isri, dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinanterkait dengan:Re. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;3. Belum siapnya organ reproduksi anak;4. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan;5.

berpendapat lain, maka: SUBSIDER:Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon datangmenghadap ke persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan kemudiandibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;Bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 554/Padt.P/2020/PA.Pwd.Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anakPemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal risiko

secara kesehatan, hanya yang Terdakwa tau untuk ShabuShabu doping agar kuat dalam bekerja dan untuk menghilangkan rasastres di pikiran saya, dan saya juga tidak ada memiliki ijin dari pihak yangberwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan maupun mengkomsumsi Narkotika Jenis Shabu Shabukarena sekarang pekeijaan Terdakwa adalah berkebun dan keahlian sayahanya memotong kayu dan berkebun saja, serta Terdakwa juga hanyasekolah sampai TAMAT SD.2 Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Risiko

secara kesehatan, hanya yang Terdakwa tau untuk ShabuShabu doping agar kuat dalam bekerja dan untuk menghilangkan rasastres di pikiran saya, dan saya juga tidak ada memiliki ijin dari pihak yangberwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan maupun mengkomsumsi Narkotika Jenis Shabu Shabukarena sekarang pekeijaan Terdakwa adalah berkebun dan keahlian sayahanya memotong kayu dan berkebun saja, serta Terdakwa juga hanyasekolah sampai TAMAT SD.Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Risiko

Memberikan kredit;Menerbitkan surat pengakuan hutang;Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupununtuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:1. Suratsurat wesel termasuk wesel yang diakseptasi olehbank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari padakebiasaan dalam perdagangan suratsurat dimaksud;2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnyayang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaandalam perdagangan surat surat dimaksud;3.

Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendirimaupun untuk kepentingan dan atas perintahnasabahnya:1. Suratsurat wesel termasuk wesel yang diakseptasioleh bank yang masa berlakunya tidak lebin lamadari pada kebiasaan dalam perdagangan suratsurat dimaksud;Halaman 26 dari 32 halaman. Putusan Nomor 1494/B/PK/PJK/20162. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnyayang masa berlakunya tidak lebih lama darikebiasaan dalam perdagangan surat suratdimaksud;3.

Putusan Nomor 1825/B/PK/PJK/2016distributor, sedangkan per 1 Oktober 2007 dan seterusnya, fungsi perusahaanPemohon Banding berubah menjadi fully fledge distributor;Bahwa sebagai fully fledge distributor, Perusahaan Pemohon Bandingmenanggung risiko yang jauh lebih besar, oleh karenanya hasil usaha lebihberfluktuasi dibandingkan dengan stripped distributor, namun demikian di sisilain, fungsi sebagai fully fledge distributor memungkinkan Pemohon Bandinguntuk mendapat margin yang jauh lebih besar jika

berpendapat bahwa harga belliPemohon Banding terlalu rendah, hal ini bertentangan dengan pendapat TimPemeriksa Pajak, di mana harga beli impor Pemohon Banding dianggap terlalutinggi;Bahwa keadaan ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum sehinggamenimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding;Ketidakkonsistenan hasil pemeriksaan pajakBahwa sebelum 1 Oktober 2007, perusahaan Pemohon Banding berfungsisebagai stripped distributor, sebagai stripped distributor, Pemohon Bandingdapat mengalihkan sebagian risiko

Nomor 101 PK/Pdt.SusPailit/201610.1112.13.Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003, tanggal30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransidan Perusahaan Reasuransi, pada Pasal 2 ayat (1) (bukti P6)mengatur:Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajibmemenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh perseratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat darideviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban;Bahwa berdasarkan

timbul kemudian sebagai akibat pelanggaran atasperaturan perundangundangan di bidang Perasuransian;22.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah jelas terbukti, Termohontelah tidak melaksanakan kewajiban peraturan perundangundanganyang dapat dikategorikan sebagai utang yaitu ketentuan Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 43 ayat (2) KMK Nomor 424 Tahun 2003 beserta perubahannyayang pada intinya Termohon tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitaspaling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari risiko

lintas yang mengakibatkan oranglain meninggal duniaMenimbang bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaianya adalah mencakupkurang berpikir kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah atau tidak atau kurangmenduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan muculnya) akibat fatal dari tindakanorang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan .Dalamlalu lintas misalnya kepentingan yang hendak dilindungi adalah keamanan penggunajalan raya lainnya terhadap kemungkinan risiko

luka ringandankerusakaan kendaraan dan/atau barang;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaianya adalah mencakupkurang berpikir kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah atau tidak atau kurangmenduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan muculnya) akibat fatal dari tindakanorang tersebut , padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan .Dalamlalu lintas misalnya kepentingan yang hendak dilindungi adalah keamanan penggunajalan raya lainnya terhadap kemingkinan risiko

berdasarkan data dan keterangan terkait perbandingan transaksipenjualan dan perbandingan transaksi pembelian yang telah disampaikanoleh Pemohon Banding diketahui bahwa baik transaksi penjualan maupuntransaksi pembelian dengan pihak afiliasi dan dengan pihak independen tidakdapat diperbandingkan dikarenakan terdapat perbedaan atas characteristic ofproduct;Bahwa berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dandengan memperhatikan fungsifungsi yang dilaksanakan, aktiva yangdipergunakan dan risiko

related party mempunyai fungsi dominan;2) ProcurementBahwa Pemohon Banding mempunyai fungsi dominan dan menanggungrisiko;3) Manufacturing lineBahwa Pemohon Banding memiliki fungsi dominan dan menanggungrisiko;4) Manufacturing processBahwa Pemohon Banding memiliki fungsi dominan dan menanggungrisiko; sedangkan related party berperan dalam transfer technology,knowhow, improvement product dan informasi produk competitor;5) Quality controlBahwa Pemohon Banding mempunyai fungsi dominan dan menanggungatas risiko

;6) InventoryBahwa Pemohon Banding mempunyai fungsi dominan dan menanggungatas risiko;7) Marketing on Indonesia's market8) Seluruh fungsi marketing di Indonesia dilakukan oleh pihak related partyHalaman 37 dari 63 halaman.

PerbandinganTransaksi Penjualan dan Perbandingan data dan keterangan terkaitPerbandingan Transaksi Pembelian yang telah disampaikan olehPemohon Banding diketahui Perbandingan Transaksi penjualanmaupun pembelian dengan pihak afiliasi dan dengan pihak independentidak dapat diperbandingkan dikarenakan terdapat perbedaan atascharacteristic of product,Bahwa berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaandan dengan memperhatikan fungsifungsi yang dilaksanakan,aktiva/asset yang dipergunakan serta risiko

kekurangan luas atas objek perkara tersebut";Bahwa, dengan tetap menolak tentang dalil yang dinyatakan oleh Penggugat,bahwa kesepakatan luas tanah telah diatur dalam Pasal 1.2 PJB dimana ukurantanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03689 tanggal 24 Maret 2000.Walaupun demikian, apabila memang Tergugat (quad non) telah salah dalammelakukan perjanjian tersebut, maka seharusnya Gugatan karena permasalahanini merupakan gugatan Wanprestasi, bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa, selain itu, risiko

;Bahwa diatur, dalam Adendum PJB 23 Juli 2014 bahwa segala risiko yangtimbul atas pemecahan sertifikat tersebut menjadi beban dan tanggungjawab Pembeli Hal mana sebagaimana diatur pada angka 4 Adendum PUB23 Juli 2014, yaitu sebagai berikut:Segala biaya dan resiko yang timbul atas pemecahan sertifikat tersebutmenjadi beban dan tanggung jawab pembeli.

Halini karena berkurangnya jumlah luas tanah yang terjadi akibat pengukuranulang tersebut berdasarkan perjanjian merupakan risiko dari TermohonKasasi sebagai pembeli. hal ini juga bersesuaian dengan bunyi ketentuanPasal 10.1 PJB tanggal 09 April 2014 (yang juga dikesampingkan olehJudex Facti tingkat Kedua) yang pada pokoknya menetapkan bahwa yangdijadikan patokan harga adalah luas tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor03689 tanggal 24 Maret 2010, yaitu 612 m*, walaupun ada aktaakta dansertifikatsertifikat

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi DanUsaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDBKUMKM) Nomor : 034 / Lap /Dir.1.3 / 2015, Kepada : Direktur Pengembangan Usaha, Dari : KepalaDivisi Manajement Risiko, Hal : Laporan Kunjungan Tim PenangananPiutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Barat, Jakarta tanggal 2Februari 2015, ditandatangani oleh M.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi DanUsaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDBKUMKM) Nomor : 799 / Lap /Dir.1.3 / 2016, Kepada : Direktur Pengembangan Usaha, Dari : KepalaDivisi Manajement Risiko, Hal : Laporan Kunjungan Tim PenangananPiutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Barat, Jakarta tanggal 18 April2016, ditandatangani oleh M.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi DanUsaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDBKUMKM) Nomor : 034 / Lap /Dir.1.3 / 2015, Kepada : Direktur Pengembangan Usaha, Dari : KepalaDivisi Manajement Risiko, Hal: Laporan Kunjungan Tim Penanganan.Piutang Bermasalah II di Provinsi Sulawesi Barat, Jakarta tanggal 2Februari 2015, ditandatangani oleh M.

ketentuan penjelasan pasal 49 ayat(2) angka (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenanganabsolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, calonmempelai wanita (calon isteri), calon Ssuami dan orang tua dari calon suami,yang isi nasihatnya terkait dengan: (1) kemungkinan berhentinya pendidikananak akibat perkawinan; (2) kemungkinan risiko