Ditemukan 9789 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : shell shabu sharp stahl sahala small shally shali shale
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 238 / Pdt.Sus-KPPU / 2014 / PN. Mks
Tanggal 12 Februari 2015 —
173 — 35
  • Pasal 14 ayat (2) InternationalCovenanton Civil and Political Rights 1966 (ICCPR) menyatakan, Everyonecharged wth a criminal offence shall have the right to be presumedinnocent until proved guilty according to law juga telah terlebihdahulu diatur dalam Pasal 11 UDHR Universal Declaration of HumanRights.Di Indonesia, prinsip universal ini kemudian diadaptasikan ke dalambeberapa aturan perundangundangan. Salah satunya adalahUndangundang No. 14 Tahun 1970 jo.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-09-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 35/PID.SUA-TPK/2019/PT SBY
Tanggal 20 Nopember 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HERU KAMARULLAH, SH.,MH
359 — 344
  • ., LLM menyatakan bahwa Article29 United Nations Conventions Againts Corruption 2003 yang telahdiratifikasi UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UnitedNations Convention Againts Corruption, 2003 (UU 7/2006): Each stateparty shall, where apropriate, establish under its domestic law a long statuteof limitations period in which to commence proceedings for any offenceestabilished in accordance with this convention and established a longerStatute of limitations period or provide for the
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 272/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Terbanding/Penggugat : FIREWORKS VENTURES LIMITED
Turut Terbanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
333 — 245
  • PT GERIA WIJAYA PRESTIGE, a limited liability companyduly organized and existing under and by virtue of the laws ofRepublic Indonesia, having its domicile and head office inBali, Jalan Kartika Plaza, Kuta Paradiso Complex, DistrictKuta, Badung Regency, Bali Province as a CODEFENDANT.For the above purpose, the Attorneyinfact, shall be fully entitledand empowered to appoint the attorneyatlaw (the Attorneyatlaw) as stipulated in Law Number 18 year 2013 regarding theAdvocate in the jurisdiction of the
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-07-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — SANUSI WIRADINATA, MASc, vs KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) METRO JAYA c.q. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS c.q. KASUBDIT IV/CYBER CRIME,
463 — 361 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 14 ayat (8e) KovenanInternasional tentang Hakhak Sipil dan Politik (1966) berbunyisebagai berikut, /n the determination of any criminalchargeagainst him, everyone shall be entitled to the followingminimum guarantees,in full equality: To examine, or haveexamined, the witnesses against himand to obtain theattendance and examination of witnesses on his behalfunder thesame conditions as witnesses against him; (Dalam menentukantindak pidana yang dituduhkan, setiap orang berhak atasjaminan minimum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 25 April 2013 — MIRANDA SWARAY GOELTOM
864 — 995 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diterapkan sebagaimana mestinya, atauapakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, danapakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No.8Tahun 1981) ;mengenai alasan ke5:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sesuai United Nations Convention AgaintsCorruption 2003 Article 29 : Each state party shall
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 21-09-2012 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 Juni 2014 —
201 — 126
  • The arbitration proceedings, including themaking of an award, shall take place at the SingaporeInternasional Arbitration Centre and the award of the arbitratorsshall be final and binding upon the parties... ,Terjemahan resmi :Prosedur Penyelesaian Perkara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-10-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — ALFIAN, S.Sos
83 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pendapat ini diperkuat pula oleh John Henry Merryman,"every crime and avery penalty shall be embodied in a statute enacted bylegislature". Chairul Ruda lalu menyimpulkan bahwa hukum pidana di Indonesia,mengenai ada tidaknya tindak pidana ditentukan oleh peraturan perundangundangan, sebagaimana negaranegara civil law lainnya, yaitu undangundangyang diartikan secara formil.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-02-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk.
Tanggal 5 Februari 2015 — Drs. Suwoko, M.Pd Bin Sukamto.
94 — 53
  • timbul telah dikembalikan tidakmenghapus pidana;Menimbang, bahwa oleh karena masalah korupsi saat ini tidak hanya merupakanmasalah nasional Indonesia saja tetapi juga merupakan masalah internasional (masalahglobal), maka Majelis akan memperbandingkannya dengan United Nation ConvensionAgainst Corruption (UNCAC 2003) yang telah diratifikasi dengan UndangUndangNomor 7 Tahun 2006 dimana dalam konvensi tersebut memandang unsur kerugiannegara tidak lagi merupakan unsur mutlak (dengan penyebutan katakata t shall
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 16-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 127/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 12 Oktober 2016 — NUR ALAM, SE., M.Si., beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 71, RT.001/RW.001, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M. 2. Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum. 3. MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M. 4. Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H. 5. HARTANTO, S.H. 6. HERTANTO, S.H. 7. MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. 8. ADE KURNIAWAN, S.H.9. RINALDO PRIMA, S.H., M.H. 10. MOHAMMAD IKHSAN, S.H. 11. LYSA PERMATA SARI, S.H. 12.VIERLYN SHERYLLIA, S.H. 13.MORALES S. SUNDUSING, S.H. 14. MADE SITA LOKITASARI, S.H. 15. HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H. 16. RIZKY BAYU PERDANA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016., yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON PRAPERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini diwakili oleh AGUS RAHARDJO Selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : 1. SETIADI, SH.MH. 2. NUR CHUSNIAH, SH.M.Hum, 3. Rr. SURYAWULAN, S.H., M.H., 4.RASAMALA ARITONANG,S.H.,M.H.5.MIA SURYANI SIREGAR,SH. 6. IMAM AKBAR WAHYU NURYAMTO,S.H.,7.AFNI CAROLINA, S.H., M.H., 8. YADYN, S.H., M.H., 9. MOHAMAD NUR AZIS, S.H., 10.RIESA SUSANTI,S.H.,M.H.11.JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK, SH.MH., 12. INDRA MANTONG BATTI,S.H.,LL.M., 13. INDAH OKTIANTI SUTOMO,S.H.,M.Hum., 14. RINI AFRIYANTI, S.H.,M.Kn., dan 15. R.NATALIA KRISTIANTO, S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2016, Nomor SKS-033/01-55/10/2016, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRAPERADILAN.;
172 — 105
  • Hanya undangundanglah yang bolehmenentukanperbuatanmanasajakah yang dapatdipidana, sanksisanksiapakah dan atas perbuatan perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, dan bagaimanakah tepatnyaperadilanpidana harusterjadi.Pendapat ini diperkuat pula oleh John HenryMerryman, every crime and avery penalty shall be embodied in a statute enacted by legislature.
Pengadilan PA DEMAK Perdata Agama Perceraian
Register : 18-11-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 02-01-2015
Putusan PA DEMAK Nomor 1950/Pdt.G/2014/PA.Dmk.
Tanggal 22 Desember 2014 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
33 — 0
  • Vdd sled. dcdcdc shall dec.111111111111111111111111111111000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111VAL desl. Tedd Leds. Ddel, Tcdclecl. dled. declclelL cla doclecd.L Lecce. Tel L Lcd. Debs, Vdc D Lcd.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
307 — 268
  • Dalam Magna Charta, Hak Asasi Manusiadipandang lebih penting daripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan.Salah satu ketentuan dalam Magna Charta sebagai salah satu hukum awalyang memberikan perlindungan hak warga negara dari tindakansewenangwenang atas nama negara atau atas nama proses hukum dapatditemukan dalam Pasal 39 yang menyatakan:No Freeman shall be taken, or imprisoned, or dispossessed, ofhis free tenement, or liberties, or free customs, or be outlawed, orexiled, or in anyway destroyed; nor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1681 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT WIRA PRIMA ENERGI, dk vs PT DA FEN INDONUSA, dkk
426 — 384 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The Third (3rd) unit and the whole of works (the Plant) shall be completedand achieved the Net Dependable Capacity and passing of the Tests onCompletion 36 (thirty six) months from Commencement Date;Terjemahan Resmi:Ic. Unit Ketiga (ke3) dan seluruh pekerjaan (pembangkit) harus selesai danHalaman 4 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017mencapai daya terpasang bersih dan lolos pengujian penyelesaian dalamwaktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal mulai;7.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 10 Nopember 2017 —
464 — 325
  • Dalam Magna Charta, Hak Asasi Manusiadipandang lebih penting daripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan.Salah satu ketentuan dalam Magna Charta sebagai salah satu hukum awalyang memberikan perlindungan hak warga negara dari tindakansewenangwenang atas nama negara atau atas nama proses hukum dapatditemukan dalam Pasal 39 yang menyatakan:No Freeman shall be taken, or imprisoned, or dispossessed, ofhis free tenement, or liberties, or free customs, or be outlawed, orexiled, or in anyway destroyed; nor
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 06-08-2014 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS
Tanggal 3 Februari 2016 — 1. PT. DA FEN INDONUSA sebagai Penggugat I 2. DJOKO EFFENDY BOSTAN, sebagai Penggugat II 3. INDRA WIDYA AGUSTINA sebagai Penggugat III Melawan 1. PT. WIRA PRIMA ENERGI sebagai Tergugat I 2. PT. NUSA CIPTA ENERGI sebagai Tergugat II 3. DAHLAN ISKAN sebagai Tergugat III 4. TAN HEDY LAURENT sebagai Tergugat IV 5. PT. GENERAL ENERGY INDONESIA sebagi Tergugat V 6. NOTARIS MARIA RAHMAWATI GUNAWAN, S.H sebagai Tergugat VI 7. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA QQ DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, sebagai Tergugat VII
1246 — 570
  • The Third (8rd) unit and the whole of works (the Plant) shall be completed andachieved the Net Dependable Capacity and passing of the Tests on Completion 36(thirty six) months from Commencement Date.Terjemahan Resmi:O...c.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 16-04-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 931/Pdt.G/2018/PA.Mks
Tanggal 23 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 48
  • ld Sols ClS Qlg IPutusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.227Halaman= = > Ww >6 Ol Ost Bo Shall legis cone ISIe 752l2 U5Terjemahnya:Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk)anakanakmu, (yaitu) bagian seorang anak lakilaki sama dengan dua orang anakperempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua,maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 555/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat:
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
476 — 411
  • PT GERIA WIJAYA PRESTIGE, a limited liability companyduly organized and existing under and by virtue of the lawsof Republic Indonesia, having its domicile and head officein Bali, Jalan Kartika Plaza, Kuta Paradiso Complex,District Kuta, Badung Regency, Bali Province as a CODEFENDANT.For the above purpose, the Attorneyinfact, shall be fullyentitled and empowered to appoint the attorneyatlaw (theAttorneyatlaw) as stipulated in Law Number 18 year 2013regarding the Advocate in the jurisdiction of the
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 30-08-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Februari 2018 — PT. PARNA RAYA : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, dkk.
248 — 188
  • Singapura yang berbunyi sebagaimana berikut :except as otherwise provided in Article 7.3 (b), any dispute, controversy orclaim arising out of or in connection with this GSA or the implementation ofany of the provisions of this GSA or the breach, termination, cancellation orvalidity thereof or of any business or other license, approval or authorityissued in respect of this SA, which cannot be settled amicably by any of theParties within sixty (60) Days after the disue, controversy or claim arises,shall
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — 1. ARMAN LANY, S.H, dkk. VS 1. PT SWEET INDOLAMPUNG, dkk. dan 1. SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, dk.
316 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • guaranteefacility Agreement (Amendment to Guarantee FacilityAgreement dated 3 October 1996) yang dibuat tanggal 29Agustus 2001 (P7);1.1.5Bahkan dipertegas tertulis bahwa sudah tidak berlaku lagi.Perjanjian penanggungan Fasilitas tanggal 3 Oktober 1996(Guarantee Facility Agreement) (bukti P6), sepertidipertegas dipasal 2.4 dari Perjanjian penanggunganRestructured Guarantee Facility Agreement yang dibuattanggal 29 Agustus 2001 (bukti P7) yang dikutip sebagaiberikut:...Guarantee Facility Agreement shall
    The obligation of the Guarantor to issue the Guarantee hereunder shallbe subject to the conditions precedent that the Guarantor shall havereceived or have acknowledged the execution of the following in form andsubstance as agreed by the parties hereto and that each of the same shallbe in full force and effect:(a) copies (certified by a duly authorized officer of the Borrower) of each of,(ii) the approval of the Board of Commissioners and the GeneralShareholders Meeting of the Borrower approving the
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED >< PT.SUMATERA PERSADA ENERGI CS
166 — 98
  • "(1)The administrator as referred to in paragraph (1) that is proven not beingindependent shall be subject to criminal and/or civil sanction in accordancewith the prevailing laws and regulations.Pasal 210 dari Kode Etik Kurator danPengurus:"210.
Pengadilan PA SINJAI Perdata Agama Perceraian
Register : 03-09-2014 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 21-01-2015
Putusan PA SINJAI Nomor 167/Pdt.G/2014/PA.Sj
Tanggal 15 Januari 2015 — Riska binti Rustan Melawan Rahmat Jaya Syam bin Syamsul Arif. BR
36 — 24
  • Vdd cel. dcdcdc L shall decd.11131111111111111111111111111111111111111112611111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111DT Lele LT Le Dab Led Lae Led el LT Led LT Led DL LL Lek1100111111111231111111111115011111111111111111111111112006111111111111111PL Ld LT Ld Lab Ld La Led el LT Led 122 0 Oc Seb LLL Leh111111111111111111111111506111111111111111111111111111111111111111111111111111111111115000000000000311111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111115006141111111111111111111111111VA
    Vdd shel. dcdcdc shall decd.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111115611111111111VAL Ledddd. Tedd Ledclcl. Dll, Lcd. Delel. dcdcdc L cla doclecd.L Loclcl. Ll 7d Llc. Dell.