., M.H.Perincian Biaya : Pendaftaran Rp. 30.000,00 Biaya ATK Rp. 50.000,00 Panggilan& PNBP Rp. 160.000,00 Sumpah Rp. 10.000,00 Redaksi Rp. 10.000,00 Materai Rp. 6.000,00 Pemberkasan Rp. 18.000,00 +Jumlah Rp. 284.000,00Turunan Penetapan No. 466/Pdt.P/2019/PN.Png sesuai dengan aslinya diberikanatas permintaan Pipin Saputra/PemohonPonorogo, 23 Juli 2019PANITERAPENGADILAN NEGERI PONOROGOHalaman 10 dari 11 Penetapan Nomor466/Pat.P/2019/PNPngSUNARTI, SH.NIP. : 1959010601 198011 2 001 Biaya Turunan: Penyerahan

.:::::0000 (dua ratus tigapuluh empat ribu rupiah)Turunan Penetapan No. 522/Pdt.P/2019/PN.Png sesuai dengan aslinya diberikanatas permintaan Joko Susanto /PemohonPonorogo, 28 Agustus 2019PANITERAPENGADILAN NEGERI PONOROGORUDY HARTONO,SH.MH. NIP. : 19700923 19903 1 001Biaya Turunan: Penyerahan Turunan Rp. 5.000,Leges Rp. 10.000,Meterai Rp. 6.000,SLIM LA ewes cus sxansasnien men one Rp. 21.000,Putusan perkara Nomor: 522/Pdt.P/2019/PN Png

Fotocopi Penetapan Perkara Nomor 54/Pdt.P/2016/PN.Png,tanggal 23 Mei 2016 atas nama Pemohon yang dikeluarkan olehKantor Pengadilan Negeri Ponorogo ;Bahwa bahwa foto copy alatalat bukti surat tersebut telahdicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.38 dan P.4 ;Bahwa selain alatalat bukti tertulis tersebut, Pemohon jugamengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :1.

Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 21Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor48/Pid.B/2021/PN.Png tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN.Png tanggal 19 Februari2021 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar

196/Pid.Sus-LH/2016/PN.Png

No.392/Pid.B/2014/PN.Png

Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.Png, tanggal : 25Februari 2020, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonanbanding Pemohon Banding, atau memberi putusan yang amarnya menyatakanmenolak gugatan Penggugat/Termohon Banding untuk seluruhnya.Menimbang, bahwa atas memori banding dari para Pembanding/Tergugattersebut Terbanding/Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Kontra memori bandingyang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Bahwa pada prinsipnya Terbanding menyatakan Putusan Pengadilan negeriPonorogo nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Png. adalah telah tepat dan benar sehinggaPermohonan Banding dari Pembanding patut ditolak ;Halaman 21 dari 25 Putusan Perkara Nomor 253/PDT/2020/PT SBY2.Bahwa, kita harus mengingat kembali bahwa ranah hukum perdata adalahmengutamakan kebenaran formal, berbeda dengan ranah pidana yangmengutamakan kebenaran material ;Sehingga telah tepat dan benar yudex factie telah mempertimbangkan jual bellantara

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28Februari 2021;Hakim PN sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret2021;Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Maret2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor52/Pid.B/2021/PN.Png

tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan MajelisHakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Png tanggal 23 Februari2021 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PNPng.

Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor56/Pid.B/2021/PN.Png tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Png tanggal 8 Maret2021 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PNPng.

MMI, MohammadRomli.SH wafat dan kedudukannyadigantikan oleh Parmadiharto yangkemudian diganti lagi oleh PenggugatDalam Rekonvensi hinggasekarang;Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah ditagih olen Tergugat DalamRekonvensi melalui Perkara No.7/Pdt.G/2019/PN.Png yang menurutTergugat bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi mempunyai sisa hutangyang belum dibayar sebesar Rp.368.090.680, kepada Tergugat DalamRekonvensi;Bahwa hal tersebut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi sudahdiberitahukan kepada Tergugat bahwa

Rekonvensi) untukmembayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.570.500,00 (dua juta lima ratustujuh puluh ribu lima ratus rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019,oleh Kami, Achmad Satibi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny KusumaM., S.H., M.Hum., dan Andi Wilham, S.H., M.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Ponorogo nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Png

218/PID.B/AN/2014/PN.Png

Pemohon; PENGADILAN NEGERI tersebut telah membaca berkas perkaradan mendengar keterangan saksisaksi serta memeriksa alatalat buktidan keterangan Pemohon dalam persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARA:Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang dibuat tertanggal, Ponorogo, 28 Maret 2019, yang didaftarkan di bawah RegisterNomor: 284/Pdt.P/2019/PN.Png, tertanggal 28 Maret 2019, telahmengemukakan halhal pada pokoknya: 1.

No.34/Pdt.P/2015/PN.Png

agamaIslam, pekerjaan wiraswasta ;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkasberkas permohonan ;Telah membaca suratsurat yang bersangkutan dengan perkara ini;Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi ;Telah memperhatikan suratsurat bukti yang diajukandipersidangan ;Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohontertanggal 6 April 2015 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan NegeriPonorogo tanggal 13 April 2015 terdaftar dibawah Nomor: 34/ Pdt.P/ 2015/PN.Png

No. 23 /Pdt.G/2014/PN.PNG

Anggota atau Rapat Khusus sesuai UndangUndang Koperasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggamaupun peraturan perundangan terkait koperasi.Keberadaan TIM atau PANEL yang mewakili sebanyak 5 (lima)orang dan bertugas seperti tersebut diatas menurut tergugatadalah tidak tepat atau tidak mempunyai wewenang atau tidaksah karena tidak memenuhi atau tidak melaksanakan proseduratau aturan yang berlaku.Berdasar alasanalasan tersebut diatas, mohon Majelis HakimPemeriksa Perkara Perdata No.23/Pdt.G/2014/PN.Png

No.142/PID.B/2015/PN.PNG.

P / 2014 / PN.Png

Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 07 Juli 2014 Nomor : 50/2014 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca suratsurat yang bersangkutan dalam perkara permohonan ini ;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi serta adanya bukti suratyang diajukan dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal : 07Juli 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal07 Juli 2014 dibawah register No. 35/Pdt.P/2014/PN.Png

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam ketentuan Pasal 372 KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas pertanyaanHakim Ketua Sidang, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan,baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenanganPengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 234/Pid.B/2014/PN.Png

. tanggal 22 Juli 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2014/PN.Png. tanggal 22 Juli2014 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3(tiga) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap kepersidangan masingmasing bernama : saksi DENI JUNAEDI, saksi MOCH.WAHYUDI, SUDARSONO SUGENG HARDONO, Hj.

P / 2014 / PN.Png

P / 2014 / PN.Png

No.397/Pid.B/2014/PN.Png.