Ditemukan 981 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : potensial potencial prodential pudential
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-08-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 11 Agustus 2014 — Ir. ELDA DEVIANNE ADININGRAT ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
156 — 57
  • menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaituadanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ; =Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kata dapat berarti bukansaja perbuatan tersebut telah nyatanyata berakibat terjadinya kerugian negara atauperekonomian negara (actual loss) melainkan juga meliputi perbuatan yang telah dapat(berpotensi) menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara (potential
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
486 — 92
  • BIR seluruhnya sudah dalam penguasaanDapen PKT, maka sudah tidak ada lagi kerugian Negara, sehingga perhitungantersebut, sudah tidak relevan lagi dengan perkara a quo;Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor:25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan "unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagaiperkiraan (potential loss) namun harus dipahami benarbenar sudah terjadi ataunyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN Dps
Tanggal 30 Maret 2017 — I GUSTI MADE PATRA, SH, MSi
105 — 34
  • sebagai usaha bersamaberdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkanpada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai denganketentuan peraturan perUndangUndangan yang berlaku yang bertujuan memberikanmanfaat, kKemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugiannegara sebagaimana dimaksud disini, selain kerugian nyata, termasuk juga kerugian yangmungkin timbul (potential
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 32/PID.TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : STEFANUS SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
302 — 187
  • kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilaiPasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikankeuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delikmateriil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahamisebagai perkiraan (potential
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1074 — 2941
  • BIR seluruhnya sudah dalampenguasaan Dapen PKT, maka sudah tidak ada lagi kerugian Negara,sehingga perhitungan tersebut, sudah tidak relevan lagi dengan perkara a quo;Halaman 370 dari 408 : Putusan Nomor: 60/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST;Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)Nomor: 25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 dalam pertimbanganhukumnya menyatakan "unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahamisebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benarbenar sudahteyadi
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULLAH NUR, S.IP Diwakili Oleh : Fransiskus j. Samuel, SH
233 — 129
  • Bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat(1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiterkaitpenerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeserdengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehinggaunsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagaiperkiraan (potential loss) tetapi harus dipahami
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
348 — 167
  • Bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat(1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiterkaitpenerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeserdengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehinggaunsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagaiperkiraan (potential loss) tetapi harus dipahami
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
MUHAMMAD AMAN PROYOGA Bin M. CHORIB
179 — 63
  • untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan memenuhiseluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaanPenuntut umum, perlu dikemukakan terlebin dahulu tentang adanya putusanMahkamah Konstitusi No.25/PUUXIV/2016 yang telah merubah delik korupsidari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangannegera tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-04-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 26 Agustus 2015 — -KABANG HIDAYAT BIN ARNATA -ENTIS SUTISNA BIN SARHASIM -ATIM BIN SUKARYA
93 — 10
  • Bdg.menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya orangyang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa hubungan kata dapat dengan merugikan keuangannegara tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim : (1) nyatanyata merugikannegara (actual loss) atau (2) Kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (potential loss).Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsimenjadi delik formil.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — AMIR HAMZAH Bin MAKMUR
91 — 15
  • Keberadaan kata dapat samasekali tidak menentukan faktor ada atau tidaknya ketidakpastian hukum yangmenyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya orangyang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa hubungan kata dapat dengan merugikan keuangannegara tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim : (1) nyatanyata merugikannegara (actual loss) atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (potential loss).Hal yang terakhir ini lebin
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 12 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : DADANG SUGANDA
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
529 — 299
  • dilarangundangundang yaitu telah terjadinvya kerugian keuangan negara yangJumlahnya secara nyata sebesar Rp69.631.803.934,71 (enam puluhsembilan milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribusembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen).Bahwa penilaian kerugian negara haruslah aktual dan nyata, maknaunsur kerugian keuangan negara pasca putusan MK No.25/PUUXIV/2016(halaman 3546) sebagai delik materiil bukan lagi delik formil, berarti tidaklagi dipahami sebagai perkiraan (potential
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
ARYANTO PRAMETU
483 — 411
  • dan tetapdipidana;Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilaiPasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikankeuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delikmateriil), Sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahamisebagai perkiraan (potential
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 20-11-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto
Tanggal 20 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
DANAR BATA, S.TP
246 — 152
  • Dari kKedua pasal tersebut,ada salah satu unsur delik yang wajib dibuktikan untuk menunjukan telahterjadinya suatu perbuatan tindak pidana korupsi, yaitu. unsur kerugiankeuangan Negara.Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 25 Tahun 2016, sifat delik korupsiadalah delik formil, artinya pembuktian terhadap kerugian keuangan Negaracukup melihat perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan Negara(potential loss).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
753 — 1711
  • Dengan demikian kerugiannegara bukan kerugian total atau potensi kerugian ( potential loss ) karenaunsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal, oleh karena itu,kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yangmengandung kepastian, dan tidak berdasakan rekaan atau perhitungan yangbersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atauakuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang untukitu ;Bahwa di dalam penjelasan umum UndangUndang
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
123 — 47
  • Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkanbahwa seseorang sudah dapat dituntut di depan Pengadilan dan dipidana karena melakukantindak pidana korupsi jika unsurunsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, bukan sajakarena perbuatannya tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasecara nyata (actual loss), tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya dapatmenimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaikemungkinan (potential loss) ;Menimbang, bahwa dalam
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
Iman Ouden Destamen Zalukhu Bin Otiyus Zalukhu
182 — 73
  • untuk menyatakan seseorang telah bersalahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslahmemenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaanPenuntut umum, perlu dikemukakan terlebin dahulu tentang adanya putusanMahkamah Konstitusi No.25/PUUXIV/2016 yang telah merubah delik korupsidari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangannegera tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-09-2016 — Putus : 17-03-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 17 Maret 2017 — AFRIZAL
127 — 26
  • Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorangsudah dapat dituntut didepan Pengadilan dan dipidana karena melakukan tindakpidana korupsi jika unsureunsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi,bukan sajakarena perbuatannya tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara secara nyata (actual loss) tetapi juga karena perbuatannya yang meskipunhanya dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagaikemungkinan (potential loss);Menimbang, bahwa kerugian bagi keuangan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 19 Januari 2017 — ASNAWATI, SE
121 — 77
  • Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorangsudah dapat dituntut didepan Pengadilan dan dipidana karena melakukan tindakpidana korupsi jika unsureunsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi,bukan sajakarena perbuatannya tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara secara nyata (actual loss) tetapi juga karena perbuatannya yang meskipunhanya dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagaikemungkinan (potential loss);Menimbang, bahwa kerugian bagi keuangan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 19 Januari 2017 — RUSLAN AUHASBA, SE
98 — 11
  • Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorangsudah dapat dituntut didepan Pengadilan dan dipidana karena melakukan tindakpidana korupsi jika unsureunsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi,bukan sajakarena perbuatannya tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara secara nyata (actual loss) tetapi juga karena perbuatannya yang meskipunhanya dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagaikemungkinan (potential loss);Menimbang, bahwa kerugian bagi keuangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
360 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Damanik tentang Potential Audit Objective beserta 1(satu) bundel Dokumen pendukungnya. 1 (satu) Ordner yang berisi Dokumen Kertas Kerja Audit dalam AuditOperasional terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan InfrastrukturStadion Utama pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau Tahun 2012Hal. 540 dari 1005 hal. Put.